Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kerangka hukum yang mengatur peran, fungsi, dan pendanaan TNI dalam sistem pertahanan. Mengingat dinamika geopolitik dan tantangan pertahanan yang semakin kompleks, pemerintah telah mengusulkan perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tengah dibahas membuka diskursus baru mengenai peran TNI dalam kegiatan di luar tugas pokoknya, termasuk potensi pelibatan dalam sektor ekonomi.

Salah satu implikasi penting dari revisi ini adalah peluang bagi TNI untuk turut serta dalam mendukung peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kerja sama antar-lembaga yang mendukung kepatuhan dan pelatihan pajak. Dalam konteks ini, keterlibatan TNI secara taktis dan terukur dapat memperkuat sinergi nasional dalam menciptakan ekosistem kepatuhan fiskal, terutama di wilayah perbatasan atau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh otoritas pajak.

Dampak UU TNI Terbaru terhadap Penerimaan Pajak

Peningkatan Persyaratan Anggaran Pertahanan

Perubahan UU TNI dapat meningkatkan alokasi anggaran guna:

• Modernisasi sistem persenjataan dasar (lucista),
• Kondisi para prajurit,
• Gunakan dan perkuat kemampuan militer.

Menurut tinjauan pertahanan Indonesia, pertumbuhan anggaran harus disertai dengan strategi fiskal yang cermat untuk menghindari membebani PDBN atau memberi tekanan pada sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Implikasi Fiskal:

• Kemungkinan penyesuaian pajak di masa depan,
• Realokasi anggaran antar sektor,

Insentif pajak untuk industri pertahanan

Pemerintah dapat memperluas insentif fiskal bagi industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2024, pengurangan beban pajak di sektor ini dapat merangsang pertumbuhan industri strategis, tetapi berpotensi mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Namun, setelah beberapa saat:

• Pajak perusahaan dari industri pertahanan mungkin meningkat,
• Adanya perluasan pada industri pertahanan yang menciptakan adanya lapangan kerja serta peluang ekonomi.

Baca Juga: Kontribusi Nyata untuk Negeri: Training Pajak sebagai Wujud Kepedulian Generasi Muda

Dampak Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Prajurit

Jika reformasi tersebut mencakup peningkatan gaji dan tunjangan prajurit, maka:

• Ketika tentara menerima PPh yang lebih tinggi,
• Kontribusi fiskal TNI meningkat.

Di sisi lain, jika ada pengecualian pajak penghasilan bagi personel militer tugas aktif sebagai bentuk insentif, akan ada pengurangan pendapatan pemerintah dari sektor tersebut. Menurut Kementerian Keuangan, setiap kebijakan keringanan pajak bagi aparatur negara harus diimbangi dengan diversifikasi sumber penerimaan lain agar tidak mengganggu stabilitas keuangan dan integritas antara ASN dan TNI.

Selanjutnya, pelatihan pajak kepada personel TNI menjadi strategi yang dapat menunjang optimalisasi anggaran pertahanan. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, prajurit dan jajaran logistik TNI mampu mengelola alokasi anggaran secara efisien, meminimalisir risiko penyimpangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Selain itu, pelatihan pajak juga penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam perencanaan pengadaan, pemanfaatan fasilitas negara, hingga potensi kerja sama antara TNI dan instansi fiskal lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Reformasi ini pun memberi peluang strategis bagi pertahanan nasional untuk menjadi bagian dari penguatan fondasi fiskal negara. Dengan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak dan pengelolaan anggaran, TNI berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara secara menyeluruh. Namun, pelibatan tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak menggeser fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Maka, integrasi pelatihan pajak dalam pembinaan personel TNI adalah langkah bijak untuk menciptakan prajurit yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga adaptif terhadap tantangan keuangan negara masa kini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Meskipun merupakan bagian penting dari struktur politik kontemporer, pajak sering kali dipandang sebagai beban. Tetapi, layanan publik dan pembangunan tidak akan maksimal tanpa keberadaan dana perpajakan. Ulasan berikut ini akan membahas pentingnya pajak sangat penting untuk dipahami oleh seseorang yang mengikuti kursus pajak, karena pastinya sangat penting untuk menambah wawasan mengenai betapa pentingnya perpajakan, pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari, serta mengapa seluruh semua masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap masalah ini demi masa depan yang lebih cerah.

Apa yang Membuat Pajak Menjadi Penting?

Sebagai upaya mencapai tujuan nasional untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang secara adil, pajak termasuk sebagai sumber utama dari pendapatan negara. Selain sebagai sumber pembiayaan negara, pajak pun bertujuan secara strategis dalam mendukung kemandirian nasional. Berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa pajak sangat penting bagi Indonesia:

Redistribusi Kekayaan

Pemerintah bisa membiayai berbagai macam program bansos untuk orang-orang dengan pendapatan kurang melalui dana pajak ini. Sebab, skema seperti ini akan meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Uang pajak memungkinkan pemerintah untuk mendanai inisiatif jangka panjang seperti transisi energi bersih, pembangunan infrastruktur, dan inovasi ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Melakukan Investasi Kesehatan dan Pendidikan

Membangun sekolah, mendidik guru, dan menawarkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan dengan harga terjangkau adalah contoh bagaimana uang pajak digunakan untuk meningkatkan standar pendidikan dan perawatan kesehatan. Sebagai hasilnya, tindakan apa pun yang kita lakukan untuk memperkuat sistem perpajakan akan berdampak signifikan terhadap kemajuan negara.

Pengaruh Pajak dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut adalah beberapa contoh spesifik bagaimana pajak mempengaruhi kehidupan sehari-hari:

Harga Barang dan Jasa Meningkat

Kenaikan harga barang dan jasa dapat disebabkan oleh tarif pajak yang lebih tinggi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat berpengaruh terhadap daya beli, terlebih untuk mereka yang berada ada pada kelas menengah ke bawah yang terkadang lebih sensitif mengenai harga.

Baca Juga: Insentif Pajak Akan Berubah Total? Ini Bocoran Strategi Berani Pemerintah Versi INDEF!

Pembiayaan Layanan Publik

Terdapat begitu banyak layanan publik, diantaranya seperti taman kota, sekolah, rumah sakit, dan jalan raya yang menggunakan uang pajak untuk pembiayaannya. Pembayaran pajak masyarakat membuat semua fasilitas ini tersedia.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Program-program pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan untuk UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan kerja, didanai oleh pajak daerah. Hal ini mendorong ekspansi ekonomi di tingkat lokal.

Akses Layanan Dasar

Pajak memungkinkan pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan perumahan bersubsidi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Hasilnya, setiap orang memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar.

Menjaga Stabilitas Keuangan

Melalui program pengeluaran yang efektif dan struktur pajak yang baik, pemerintah dapat mengelola inflasi dan menjaga stabilitas fiskal. Keadaan tersebut tentu saja akan memberikan kepastian untuk para investor dan perusahaan

Mengapa Penting untuk Mempertimbangkan Masalah Pajak?

• Meningkatkan Kesadaran Warga Negara: Agar generasi muda-termasuk Gen Z-bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, edukasi pajak harus dimulai sejak dini.
• Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Masa Depan: Wajib pajak dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang memadai dengan mempromosikan sistem pajak yang adil dan efektif.
• Bersiap untuk Masa Depan yang Ekologis: Demi kepentingan generasi mendatang, uang pajak yang dialokasikan untuk inisiatif berkelanjutan akan berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang sehat dan struktur sosial yang inklusif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan modern, tetapi sering dianggap sebagai beban. Pastinya, pembangunan serta pelayanan publik tidak akan berjalan optimal. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya perpajakan, bagaimana perpajakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan mengapa setiap warga negara harus mempedulikannya agar dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Wujudkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa dengan mengikuti training pajak karena pajak yang kita pahami adalah kontribusi nyata bagi negeri.

Mengapa Pajak Penting?

Pajak bertindak sebagai sumber pendapatan publik yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional, seperti menciptakan kesejahteraan sosial yang adil. Selain menjadi sumber keuangan publik, pajak juga memiliki fungsi strategis dalam memajukan kedaulatan nasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perpajakan sangat penting:

Distribusi ulang

Melalui pajaknya, pemerintah dapat mendanai berbagai program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.

Mendukung pembangunan berkelanjutan

Pendapatan pajak memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, transisi energi bersih, dan inovasi ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin dan rentan.

Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan

Pendapatan pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, termasuk pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan perawatan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.

Oleh karena itu, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendukung sistem perpajakan akan berdampak besar pada pembangunan nasional.

Dampak Pajak pada Kehidupan Sehari-Hari

Pajak mempengaruhi kehidupan kita secara langsung dan tidak langsung. Training pajak bukan sekadar pelatihan, tapi bentuk kepedulian kita terhadap kewajiban dan peran aktif dalam membangun Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh nyata tentang bagaimana pajak mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat:

Peningkatan biaya barang dan jasa

Peningkatan biaya pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah ke bawah, yang lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Baca Juga: Tarif Spesifik dan Advalorem: Fondasi Pajak Tidak Langsung di Indonesia

Pembiayaan pelayanan publik

Pendapatan pajak digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan taman kota. Semua peluang ini mungkin terwujud berkat kontribusi dari masyarakat.

Pusat kekuatan ekonomi lokal

Pajak daerah digunakan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi, seperti mendukung UMKM, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Ini mempromosikan pembangunan ekonomi dari tingkat lokal.

Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui sistem pajak yang baik, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas fiskal melalui kebijakan pengeluaran yang efektif. Hal ini memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis dan investor.

Mengapa Kita Harus Peduli dengan Pajak?

Sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab menjaga stabilitas sistem perpajakan agar pembangunan dapat terus berlanjut. Berikut alasannya:

Memperkuat kesadaran warga negara

Dengan memahami pentingnya pajak, masyarakat memahami bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa.

Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas

Ketika orang berpikir tentang pajak, mereka menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Ini akan membantu mengelola anggaran negara secara lebih bertanggung jawab dan tepat sasaran.

Memastikan kualitas pelayanan publik di masa depan

Dengan mendukung sistem perpajakan yang adil dan efisien, kami membantu memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan infrastruktur yang memadai.

Mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan

Ini bukan hanya kewajiban pajak, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang. Pendapatan pajak yang digunakan untuk proyek berkelanjutan membantu menciptakan lingkungan dan sistem sosial yang sehat untuk generasi mendatang.

Untuk meningkatkan literasi dan kepedulian pajak Anda melalui training pajak yang praktis dan aplikatif karena taat pajak, kuatkan bangsa.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebagai seseorang yang ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, maka sangat penting untuk mengikuti brevet pajak. Kelas perpajakan seperti brevet pajak ini dapat diikuti sebagai upaya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui M. Rizal Taufikurahman yang merupakan Kepala Departemen Ekonomi Makro pada Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), maka Pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk memikirkan strategi sebagai upaya pengubahan pendekatannya atas insentif perpajakan. Rizal menggarisbawahi bahwa insentif harus diberikan sesuai dengan kinerja aktual bisnis, bukan hanya area-area prioritas yang tercantum dalam dokumen resmi.

Rekomendasi ini bertepatan dengan isu-isu baru yang dihadapi ekonomi dunia, seperti revisi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk tahun 2025 dari 5,1% menjadi 4,7%. Reformasi perpajakan yang lebih agresif dan terfokus diperlukan dalam lingkungan global saat ini. Dalam sebuah diskusi virtual pada hari Senin, 21 April 2025, Rizal menyatakan bahwa pembebasan pajak harus diberikan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja dan bukan hanya berfokus pada identifikasi industri prioritas.

Pentingnya Kepercayaan Diri Bisnis dalam Menghadapi Potensi Pasar yang Besar

Selain pajak, Rizal juga menekankan pentingnya meningkatkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengoptimalkan kebijakan investasi. Ia percaya bahwa meskipun pasar internal Indonesia memiliki banyak potensi, masih ada kesenjangan besar antara pembuatan kebijakan dan penerapannya di dunia nyata. Memberikan insentif atau “karpet merah” kepada para investor saja tidak cukup, menurut Rizal. “Kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan kemudahan berbisnis lebih penting bagi mereka,” jelasnya. Ia juga menyarankan bahwa: Keuangan, Konsumsi, dan Sektor Riil Rizal menawarkan beberapa saran lain dalam presentasinya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi negara:

Peningkatan konsumsi yang berkualitas

Meningkatkan pendapatan riil pekerja dianggap penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Memperkuat inisiatif perlindungan sosial yang cukup fleksibel untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung tanpa mengubah dasar-dasar pasar kerja. Meningkatkan prosedur penetapan upah dan meningkatkan pelatihan pekerja dalam menanggapi tuntutan bisnis.

Memperkuat sektor keuangan di dalam negeri

Selain itu, Rizal menggarisbawahi pentingnya memperluas pendanaan untuk industri produktif seperti perusahaan rintisan teknologi dan UMKM. Memberikan peningkatan untuk ketersediaan pembiayaan jangka panjang melalui berbagai proyek yang berkaitan dengan sukuk wakaf dan obligasi hijau. Langkah ini diharapkan bisa mendorong adanya perkembangan ekonomi Indonesia menjadi semakin berkelanjutan.

Baca Juga: Ingin Jadi Konsultan Pajak? Jangan Lewatkan Jadwal USKP Tahun 2025!

Mempertahankan tatanan ekonomi makro

Stabilitas inflasi diharapkan dapat selalu dikelola dengan baik oleh Pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

• Nilai tukar Rupiah.
• Ketidakseimbangan anggaran yang diatur.

Menurut Rizal, pengendalian harga pangan juga sangat penting untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global dan kemungkinan terjadinya sengketa dagang.

Perhatian Baru: Reindustrialisasi Berbasis Rantai Nilai

Rizal juga menekankan perlunya reindustrialisasi yang didasarkan pada pertumbuhan rantai nilai industri dan tidak hanya bergantung pada hilirisasi komoditas mentah. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus menciptakan ekosistem industri yang berpusat pada sektor-sektor berteknologi menengah hingga tinggi, termasuk industri semikonduktor.

• Baterai untuk mobil listrik.
• elemen tambahan dari teknologi strategis.

Dalam menghadapi pergeseran dinamika perdagangan global, transisi ini dianggap berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional dan menciptakan peluang investasi baru.

Reaksi Pemerintah: Tindakan Antisipatif yang Berkelanjutan

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menekankan bahwa pemerintah Indonesia masih terus merespons masalah-masalah internasional. Di antara inisiatif-inisiatif tersebut adalah:

• Diskusi yang tengah dilangsungkan mengenai berbagai langkah tarif resiprokal dengan AS.
• Inisiatif merancang kebijakan ulang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saing.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Di Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan berbagai jenis pajak yang berdasar pada bentuk tarif yang digunakan. Tarif pajak ini adalah landasan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dikenakan untuk objek pajak tertentu, dimana kewajiban pembayaran ini berada pada tangan wajib pajak sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Setiap jenis tarif pajak yang memiliki karakteristik, ketentuan pengenaan yang berbeda, dan besaran pajak, tergantung dengan jenis pajak serta kebijakan fiskal yang berlaku. Dalam penerapan tarif ini bukan hanya akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar. Pada kursus pajak mempelajari dua jenis tarif pajak sangatlah penting, namun dalam mempelajari jenis tarif pajak ini tidak langsung, yaitu tarif spesifik dan tarif advalorem.

Apa itu Pajak Tidak Langsung?

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dialihkan ke pihak lain atau konsumen akhir. Pada sistem ini, wajib pajak yang dengan hukum akan dikenai kewajiban untuk membayar pajak bukanlah pihak yang menanggung beban ekonomi, hal ini dikarenakan pajak ini biasanya sudah masuk dalam harga jual barang dan jasa. Yang berarti pihak yang memungut serta menyetorkan pajak pada negara dengan hukum merupakan produsen pedagang, sementara beban pajaknya nanti akan dialihkan untuk konsumen sebagai pembayaran akhir.

Pajak tidak langsung ini berbeda dengan pajak langsung dimana pembayaranya dilakukan langsung oleh individu atau badan usaha. Pajak ini tidak langsung di pungut dalam proses transaksi ekonomi, seperti pada saar penjualan jasa dan barang. Karena itulah mekanisme dalam pemungutan pajak ini dilakukan melalui produsen atau penjual, sehingga pajak tidak langsung ini sering tidak dirasakan langsung oleh para konsumen. Meskipun,beban pajak ini nantinya akan tetap dibebankan pada konsumen dengan melalui harga jualproduk atau barang dan jasa mereka. Oleh karena sebagai wajib pajak atau konsumen sangat penting untuk memahami jenis pajak yang dikanakan salah satunya dengan mengikuti kursus pajak.

Apa Saja Contoh Pajak Tidak Langsung di Indonesia?

• PPN
• PPnBM
• Bea Masuk
• Cukai

Jenis-Jenis Tarif pada Pajak Tidak Langsung

Diantara variabel ini bentuk tarif pada sistem perpajakan di Indonesia, tarif spesifik serta tarif advalorem adalah dua jenis tarif yang umum untuk digunakan dalam perpajakan tidak langsung, seperti pada cukai dan bea masuk. Keduanya memiliki ciri-ciri dan cara perhitungan yang beda, serta tujuan yang berbeda pula dalam pengelolaan fiskal pada negara.

Baca Juga: Mengapa Pajak Penting: Manfaat, Dampak Tidak Langsung, dan Peran Brevet Pajak

Tarif Spesifik

Pajak khusus adalah jenis pajak yang didasarkan pada kuantitas atau unit fisik barang, tanpa memperhatikan nilai atau harga jual barang tersebut. Jumlah ini dinyatakan dalam bentuk nominal (per satuan), seperti per liter, per kilogram, atau per batang.

Jenis tarif ini banyak digunakan dalam pengenaan bea cukai pada barang-barang seperti rokok, alkohol, dan bensin. Tujuan utama penerapan tarif khusus adalah untuk mengendalikan konsumsi barang yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, serta memberikan kepastian dalam perhitungan pendapatan pemerintah.

Tarif khusus memiliki beberapa keuntungan, seperti ketidakpastian dalam perhitungan, tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar, dan cocok untuk mengendalikan penggunaan bahan.

Tarif Advalorem

Berbeda dengan tarif khusus, tarif ad valorem ditetapkan berdasarkan nilai produk atau persentase nilai. Sehingga, tinggi harga suatu barang, akan semakin tinggi juga pajaknya. Tarif ini biasanya banyak digunakan pada pajak impor.

Jenis tarif ini bersifat fleksibel karena sesuai dengan nilai ekonomi produk dan mencerminkan kemampuan membayar konsumen. Di sisi lain, tarif ini terkait erat dengan keakuratan penilaian barang, yang terkadang dapat menyebabkan perbedaan pendapat antara otoritas pajak dan pelaku bisnis.

Penggunaan bea masuk ad valorem memiliki keuntungan tersendiri. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Tarif ini dihitung sebagai presentasi produk, maka jika harga naik, pendapatan pemerintah yang berasal dari impor juga akan naik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Bagi calon peserta level A dan B yang ingin mengikuti ujian ulang, Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode 1 Tahun 2025 merupakan waktu yang krusial. Untuk Anda yang sudah melakukan penyelesaian paling tidak satu mata ujian ketika ujian sertifikasi pada tahapan periode pertama di 2022 untuk tingkat A USKP dan USKP Periode 2 tahun 2021 untuk level B tetapi belum dinyatakan lulus mata ujian secara keseluruhan, maka Anda bisa mengambil kesempatan ini.

Bukankah Anda tidak ingin mengulang kembali? Lebih baik mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dengan memperdalam ilmu perpajakan melalui kelas perpajakan seperti pelatihan pajak yang disediakan oleh Tax Academy. Sebab, pelatihan pajak seperti ini bisa dipastikan akan membantu Anda lebih yakin dalam menghadapi USKP.

Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan USKP Periode Pertama 2025

Pendaftaran USKP 1 2025 akan dibuka:

• Pendaftaran USKP Tingkat A akan mulai dibuka pada pukul 08.00 WIB di tanggal 30 bulan April tahun 2025, dan akan diakhiri terakhir pada pukul 16.00 WIB tanggal 1 bulan Mei tahun 2025.
• Pendaftaran USKP Tingkat B akan dibuka mulai dengan pukul 8.00 WIB dan akan diakhiri sampai dengan 16.00 WIB pada tanggal 2 Mei 2025.

Materi yang diujikan pada USKP A dan USKP B, para kandidat harus mendapatkan nilai minimal 60 pada setiap topik. Daftar lengkap materi yang harus diujikan tersedia di bawah ini:

Materi USKP A

• Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
• Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
• Pengadilan Pajak (PP)
• Untuk sektor P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• BPHTB
• Bea Meterai (BM)
• Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat (2))
• SPT PPN dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Kode Etik Profesi
• Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh OP

Materi USKP B

• PPh Badan dan SPT PPh Badan KUP
• PPSP dan Pengadilan Pajak (PP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN
• Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 15, 21, 22, 23/26, dan 4 ayat (2))
• Akuntansi pajak

Baca Juga: Bayar Pajak Tapi Tak Merasa Manfaatnya? Ternyata Ini Alasannya!

Persyaratan Pendaftaran USKP Periode 1 Tahun 2025

• Untuk mempercepat proses registrasi, peserta dapat memanfaatkan fungsi “Gunakan Data Sebelumnya”.
• Pada saat registrasi, surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 harus diunggah.
• Situs resmi USKP digunakan untuk pendaftaran online.
• Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, peserta yang berhasil menyelesaikan verifikasi akan diberitahukan melalui https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp/announcement/Submission mengenai USKP 1 2025. Sanggahan

Klausul Tambahan yang Signifikan dalam USKP 1 2025

• Peserta akan kehilangan satu kesempatan untuk mengikuti ujian ulang jika gagal dalam verifikasi atau gagal mendaftar.
• Peserta yang tidak hadir tidak akan diizinkan untuk ikut tiga kali ujian pada periode berikutnya dan akan kehilangan satu kesempatan untuk mengikuti ujian kembali.
• Tidak akan disediakan makanan dan minuman.
• Tidak disarankan untuk membawa kendaraan pribadi ke lokasi ujian oleh peserta.
• Peserta harus membawa laptop untuk memenuhi syarat yang telah dijelaskan/tertulis pada website USKP Kemenkeu.

Untuk peserta lama yang ingin melanjutkan sertifikasi profesi sebagai konsultan perpajakan, maka USKP Periode 1 Tahun 2025 adalah kesempatan yang sangat baik. Peserta dapat meningkatkan persiapan dan memperbesar peluang kelulusan dengan mengetahui jadwal, tempat, materi, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan modern ini. Pajak ini untuk sumber pendapatan negara, pajak ini memiliki fungsi untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang sangat berguna bagi masyarakat. Namun, pajak juga mempunyai banyak manfaat yang sering secara tidak langsung dirasakan oleh para individu.

Meskipun manfaat pajak sering tidak langsung dirasakan, seperti melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik, pemahaman mengenai pentingnya pajak dapat diperoleh melalui pendidikan Brevet Pajak yang membekali peserta dengan keahlian dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Artikel ini akan membahas tentang manfaat pajak serta alasan mengapa dampaknya tidak selalu terasa secara langsung.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang sudah terkumpul dari pajak digunakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk pembangunan infrastruktur hingga layanan kesehatan serta pendidikan.

Fungsi Pajak dalam Perekonomian

Pajak memiliki beberapa fungsi utama yang akan mendukung stabilitas serta kesejahteraan ekonomi negara:

Fungsi Anggaran

Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara guna membiayai bermacam program serta kegiatan pemerintah.

Fungsi Redistribusi

Pajak ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan melalui sistem perpajakan yang progresif, dimana individu berpenghasilan tinggi yang digunakan untuk membayar lebih banyak untuk mendukung kelompok yang berpenghasilan rendah.

Fungsi Stabilitas Ekonomi

Pajak ini berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal, yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan atau mengendalikan inflasi.

Fungsi Regulasi

Pajak ini akan digunakan sebagai alat guna mengatur perilaku ekonomi, misalnya pajak barang mewah untuk membatasi konsumsi, atau pajak karbon guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Manfaat Perpajakan bagi Masyarakat

Brevet pajak memberikan pemahaman mendalam tentang sistem perpajakan, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya dengan benar, yang pada gilirannya mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama melalui pemanfaatan dana pajak untuk kepentingan publik. Meskipun pajak ini memberikan manfaat yang besar, masyarakat ini sering kali tidak menyadari atau merasakan dampaknya secara langsung. Berikut ini manfaat utama pajak:

Baca Juga: Surat Berharga Negara (SBN): Pengertian, Jenis, Dasar Hukum, dan Perlakuan Perpajakannya

Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan utama pajak adalah untuk mengembangkan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas, efisiensi transportasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan Layanan Publik

Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program-program ini membantu orang meningkatkan kehidupan mereka, seperti:

• Kartu Pintar Indonesia (KIP): Membantu anak-anak dari latar belakang kurang mampu mengakses pendidikan.
• BPJS Kesehatan: Menjamin akses layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

Namun, jika layanan pendidikan dan kesehatan tidak optimal, misalnya jika tidak ada dokter di rumah sakit atau layanan di sekolah, masyarakat mungkin menganggap bahwa manfaat pajak tidak optimal.

Stabilitas Ekonomi dan Bantuan Sosial

Pada masa krisis, seperti pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk menyediakan bantuan sosial dan insentif ekonomi guna membantu masyarakat dan bisnis bertahan.

Akan tetapi, dampak kebijakan ini sering kali bersifat makroekonomi dan tidak langsung terlihat oleh individu. Misalnya, subsidi bahan bakar dapat menurunkan harga bensin, tetapi orang tidak menyadari bahwa subsidi tersebut berasal dari pajak yang mereka bayarkan.

Pajak merupakan pondasi utama dalam pembiayaan negara modern, yang memiliki fungsi penting seperti mendukung anggaran, mendistribusikan kesejahteraan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengatur perilaku masyarakat. Meskipun manfaat pajak sering kali tidak langsung dirasakan, kontribusinya nyata dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, stabilitas ekonomi, serta keamanan nasional. Pendidikan seperti Brevet Pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan. Dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memperdalam pemahaman materi tentang kebijakan perpajakan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Kelas perpajakan seperti training pajak ini akan sangat efektif bagi anda yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, tentunya tidak kalah penting bagi anda untuk selalu Mengikuti berbagai berita perkembangan pajak yang ada.

Mungkin beberapa orang bertanya-tanya mengapa pajak tidak dapat manfaatnya secara langsung dirasakan oleh setiap individu? Perlu diketahui bahwa pajak merupakan penunjang utama dalam sistem pemerintahan modern saat ini. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara berfungsi untuk memberikan pembiayaan terhadap banyak program dan layanan publik yang sangat penting untuk masyarakat.

Tetapi, walaupun pajak mempunyai banyak manfaat yang signifikan, dampaknya seringkali tidak dapat secara langsung dirasakan oleh setiap individu. Ulasan Berikut ini akan membahas secara detail tentang manfaat pajak dan alasan mengapa dampak dari pajak tidak dapat secara langsung dirasakan.

Memahami Apa itu Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh setiap individu maupun perusahaan pada pemerintah menurut kebijakan yang diberlakukan. Dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut akan dipergunakan untuk mendanai berbagai keperluan publik, mulai dari penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Manfaat Pajak untuk Masyarakat

Walaupun pajak dapat menyumbang manfaat yang besar, namun masyarakat seringkali tidak merasakan atau menyadari dampak dari perpajakan secara langsung. Sehingga, berikut ini adalah berbagai manfaat utama pajak untuk masyarakat, antara lain:

Penyediaan Layanan Publik

Dana yang diperoleh dari perpajakan dipergunakan untuk memberikan penyediaan layanan yang penting untuk masyarakat seperti kesehatan sosial., pendidikan, dan perlindungan sosial. Berbagai program ini tentu saja diupayakan agar dapat memberikan peningkatan kualitas hidup pada masyarakat, misalnya melalui BPJS kesehatan yang dapat memastikan akses layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Selain itu, juga terdapat Kip atau Kartu Indonesia Pintar yang membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan.

Baca Juga: Mau Paham Pajak Lebih Dalam? Kenali Dulu Apa itu Earmarking Tax!

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu penggunaan dana terbesar dari perpajakan, pembangunan infrastruktur seperti jembatan jalan raya, pelabuhan, dan berbagai fasilitas umum yang lain. Ketika sebuah negara mempunyai infrastruktur yang baik, maka hal tersebut bisa memberikan peningkatan pada konektivitas, efisiensi transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkembang. Tetapi, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang, mulai dari perencanaan hingga dilakukannya program tersebut. Hal inilah yang mungkin membuat masyarakat baru merasakan manfaat dari pajak tersebut setelah beberapa tahun berjalan.

Bantuan Sosial dan Stabilitas Ekonomi

Dalam situasi yang krisis seperti halnya pandemi covid-19 lalu, diketahui bahwa pemerintah memanfaatkan dana pajak untuk memberikan penyediaan bantuan sosial dan insentif cara ekonomi supaya masyarakat dan dunia usaha tidak terpuruk dan bisa bertahan. Tetapi, dampak dari kebijakan yang satu ini memang sifatnya adalah makro ekonomi dan tidak dapat secara langsung terlihat dan dirasakan oleh individu tertentu. Contohnya adalah subsidi bahan bakar yang mungkin hanya akan menurunkan harga bensin saja, tetapi mungkin masyarakat kurang menyadari bahwa subsidi tersebut juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh mereka sendiri.

Keamanan dan Ketertiban Negara

Dana pajak juga dipergunakan untuk memberikan pendanaan pada militer, Kepolisian, dan berbagai lembaga penegak hukum yang lain. Stabilitas keamanan seperti ini akan menjadikan masyarakat mempunyai kehidupan sehari-hari yang lebih aman dan tenang. Tetapi, mungkin yang dianggap sebagai hal biasa, beberapa orang kurang menyadari bahwa stabilitas negara juga didorong oleh pajak yang dibayarkan masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara dan membiayai berbagai kebijakan serta program Pemerintah. Menurut situs Direktorat Jenderal Keuangan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), SBN di Indonesia digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari dua jenis, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) adalah instrumen investasi konvensional yang memungkinkan individu meminjamkan uang kepada pemerintah dengan imbalan keuntungan (kupon). MRA terdiri dari:

• Surat Perbendaharaan Negara (SPN): SUN biasanya memiliki jangka waktu 12 bulan dan bunga dibayarkan dengan tingkat diskonto.
• Obligasi Pemerintah: SUN yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan memiliki bunga yang harus dibayarkan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN atau Sukuk Negara yang dikenal sebagai Sukuk Negara merupakan instrumen investasi berbasis Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. SBSN terdiri dari:

• Sukuk Jangka Panjang: Biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun dan berdasarkan kontrak Syariah.
• Sukuk Jangka Pendek: Memiliki jangka waktu kurang dari 10 tahun dan diterbitkan sesuai dengan prinsip Syariah.

Kerangka Hukum Surat Berharga Nasional dan Objek Pajak (SBN)

Undang-Undang Surat Utang Negara (SUN) Tahun 2002 24 merupakan payung hukum utama yang mengatur Surat Utang Negara (SBN) Indonesia. Undang-Undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan produksi, pengelolaan, dan perdagangan SBN serta memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perjudian Syariah Negara juga berfungsi sebagai landasan hukum SBSN.

Baca Juga: Sunset Policy: Peluang Emas yang Harus Dipahami melalui Training Pajak

Terkait dengan pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak Surat Berharga Negara adalah penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan AHB, yang meliputi:

• Bunga/Kupon: Pembayaran bunga berkala kepada pemegang SBN.
• Premium: Terjadi ketika SBN diperdagangkan di atas nilai nominalnya.
• Diskonto: Terjadi ketika SBN dibeli di bawah nilai nominalnya.
• Agunan: Hadiah yang berfungsi sebagai agunan untuk membayar utang, seperti jaminan kredit.

Dengan kata lain, yang menjadi objek pajak SBN bukanlah SBN itu sendiri, melainkan penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan atau kegiatan usaha SBN.

Penerimaan Pajak Surat Berharga Negara (SBN)

Pajak penghasilan atas surat berharga publik saat ini dikenakan tarif pajak keuntungan modal sebesar 10%, naik dari tarif sebelumnya sebesar 15%. Tarif tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (UU PPh) berupa bunga obligasi.

Perlakuan Perpajakan atas Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Secara umum, penjualan SBN tidak dikenakan pajak secara langsung. Namun, investor terkadang membayar pajak atas pendapatan atau kupon. Dimana penjualan SBN dikenakan pajak tergantung pada jenis SBN yang dijual dan status pemegang SBN.

Penjualan SBN yang Menguntungkan

• SBN yang dikenakan PPh final: Apabila terhadap SBN yang dijual dikenakan PPh final, maka hasil penjualan SBN tersebut tidak dikenakan pajak lagi. Hal ini karena bunga pajak penghasilan final dan kompensasi dipotong pada saat penerimaan.
• SBN Pasal 4 Ayat (2) PPh: Apabila SBN tidak memenuhi ketentuan PPh yang bersifat final, maka atas hasil penjualan SBN dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.

Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional dan mendukung kebijakan negara, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBN ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam undang-undang surat utang negara pada tahun 2002 dan undang-undang no. 19 pada tahun 2008 guna SBSN.

Dalam aspek perpajakan, bukan SBN itu sendiri yang menjadi objek pajak, melainkan penghasilan yang diperoleh dari bunga, premium, diskonto, atau agunan terkait SBN. Tarif pajak untuk penghasilan dari SBN ini ditetapkan sebesar 10% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2021.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebagai seseorang yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan, maka sangat penting bagi anda untuk mengikuti kursus pajak. Karena dalam kelas perpajakan seperti kursus pajak ini anda akan memperoleh berbagai materi yang berkaitan dengan peraturan kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Namun, Tentu saja tidak kalah penting bagi anda untuk mengetahui berbagai istilah pajak yang berkaitan dengan kebijakan pajak untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu istilah Earmarking tax. Earmarking tax merupakan konsep yang penting dalam kebijakan fiskal sebagai upaya untuk melakukan pengaturan pada pengalokasian khusus dari penerimaan pajak untuk memberikan pembiayaan program maupun sektor tertentu.

Apa itu Earmarking Tax?

Earmarking tax merupakan praktik pengalokasian penerimaan yang berasal dari berbagai jenis pajak tertentu untuk memberikan pembiayaan pengeluaran terhadap Industri atau program tertentu. Dapat dikatakan bahwa biaya ini dikumpulkan berasal dari pajak yang dikhususkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dimasukkan ke dalam anggaran umum, seperti misalnya adalah pajak rokok yang dilakukan pemungutannya oleh pemerintah dan sebagian besar dana tersebut akan diarahkan untuk memberikan pada pembiayaan program kesehatan.

Berbagai Jenis Earmarking Tax Berdasarkan klasifikasi yang telah dikemukakan oleh Bird dan Jun, bahwa Earmarking tax bisa digolongkan menjadi dua tipe utama, diantaranya:

Substative Earmarking Tax

Jenis Earmarking tax yang satu ini menggambarkan keterkaitan yang erat pada sumber penerimaan pajak dan alokasi dalam pengeluarannya. Peningkatan penerimaan pajak dalam skema ini berasal dari suatu sumber yang secara otomatis akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran untuk sektor maupun program yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa ada hubungan secara proporsional antara jumlah pajak yang dikumpulkan dan biaya yang akan dialokasikan nantinya.

Misalnya, apabila pajak bahan bakar dapat meningkat dikarenakan penggunaan kendaraan yang naik, maka dana yang berasal dari pajak tersebut akan di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan karena juga harus mengalami peningkatan yang sesuai.

Baca Juga: Benarkah Pajak Menjadi Faktor Penentu Penting untuk Investasi Asing di Indonesia?

Symbolic Earmarking Tax

Lain hal dengan subtantive earmarking tax, jenis yang ini sifatnya lebih mengarah pada fleksibel dan tidak terlalu kaku saat pengalokasian dananya. Pajak yang dipungut tentu tetap akan diarahkan sebagai upaya tertentu seperti yang telah tertulis pada kebijakan perundang-undangan pajak, tetapi bedanya adalah proporsinya dapat disesuaikan menurut keputusan dalam pengambilan kebijakan.

Meskipun dana yang satu ini telah Dianggap diperuntukkan sektor tertentu Dalam praktiknya, namun besaran dari dana ini juga dapat berubah tergantung dari keadaan fiskal dan prioritas pemerintah. Kondisi seperti ini memberikan ruang manuver yang semakin besar untuk membuat peraturan dalam hal merespon perubahan terhadap keadaan atau keperluan darurat tanpa harus terikat dengan ketat oleh pertumbuhan pendapatan pajak tertentu.

Kedua jenis Earmarking tax tersebut tentunya mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Penerapan Earmarking tax di Indonesia sendiri adalah dengan mekanisme pengalokasian penerimaan pajak untuk berbagai tujuan tertentu yang telah diakomodasi dalam kebijakan hukum nasional. Skema ini tentu saja telah secara jelas tercantum dalam UU HKPD atau undang-undang mengenai hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Nomor 1 Tahun 2022.

Secara khusus pada undang-undang tersebut pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa ada empat jenis pajak daerah yang penggunaannya adalah earmarked atau diarahkan untuk memberikan pembiayaan pada program atau aktivitas tertentu, mulai dari pajak kendaraan bermotor, PBJT atau tenaga listrik, pajak rokok, dan pajak atas pemanfaatan air tanah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.