Siap Hadapi Audit Pajak? Ikuti Pelatihan Pajak Lengkap dari Ahlinya

Siap Hadapi Audit Pajak? Ikuti Pelatihan Pajak Lengkap dari Ahlinya

Pelatihan Pajak – Audit pajak seringkali menjadi momok menakutkan bagi banyak wajib pajak, baik individu maupun pelaku usaha. Ketakutan ini muncul karena proses audit yang dianggap rumit, penuh tekanan, dan berpotensi menimbulkan kewajiban pajak tambahan jika terjadi kesalahan. Namun, dengan persiapan yang tepat, audit pajak bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak lengkap yang dibimbing oleh para ahli di bidangnya.

Mengapa Pelatihan Pajak Penting untuk Menghadapi Audit?

Audit pajak adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam proses ini, otoritas akan meneliti dokumen dan laporan keuangan untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau potensi penghindaran pajak. Dengan semakin kompleksnya regulasi pajak dan kemajuan teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh otoritas pajak untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, wajib pajak harus semakin cermat dan siap menghadapi audit.

Pelatihan pajak yang komprehensif akan membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan terbaru, teknik penyusunan laporan pajak yang benar, serta strategi menghadapi audit dengan tenang dan profesional. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan cara membaca dan memahami surat pemberitahuan audit, hak dan kewajiban selama proses audit, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi keberatan atau banding.

Manfaat Mengikuti Pelatihan Pajak Lengkap dari Ahlinya

Pemahaman Regulasi Pajak Terbaru

Regulasi pajak sering mengalami perubahan. Pelatihan dari para ahli memastikan Anda mendapatkan informasi terkini dan akurat, sehingga tidak ketinggalan update penting yang dapat memengaruhi kewajiban pajak Anda.

Kesiapan Menghadapi Audit

Dengan pengetahuan yang didapat, Anda akan lebih percaya diri saat menghadapi auditor. Anda tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana menjawab pertanyaan auditor secara tepat.

Strategi Pengelolaan Pajak yang Efektif

Pelatihan pajak juga membahas teknik perencanaan pajak yang legal dan etis, sehingga Anda dapat mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar aturan.

Baca Juga: Solusi Pajak UMKM: Training Online yang Bikin Bisnismu Siap Tumbuh

Mengurangi Risiko Sanksi dan Denda

Kesalahan dalam pelaporan pajak bisa berakibat sanksi berat. Dengan pelatihan, Anda dapat meminimalkan risiko ini karena sudah memahami tata cara pelaporan yang benar.

Pendampingan oleh Profesional Berpengalaman

Para ahli pajak yang mengajar biasanya memiliki pengalaman langsung dalam menangani audit dan sengketa pajak, sehingga Anda mendapatkan insight praktis yang sangat berguna.

Sekarang ini, menghadapi audit pajak tidak perlu lagi menjadi momok yang menakutkan jika Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pelatihan pajak lengkap dari para ahli adalah investasi penting untuk memastikan Anda memahami hak dan kewajiban perpajakan dengan benar, serta mampu menghadapi proses audit secara profesional dan tenang. Dengan bekal pengetahuan dan strategi yang tepat, Anda bisa menghindari risiko kesalahan pelaporan, mengurangi potensi denda, dan menjaga kelangsungan usaha atau karier Anda.

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pahami Lebih Jauh Pajak Konsumsi, Siap-Siap Naik di Tahun 2025 ini!

Pahami Lebih Jauh Pajak Konsumsi, Siap-Siap Naik di Tahun 2025 ini!

Kursus pajak adalah solusi terbaik bagi Anda yang ingin memperluas wawasan Anda tentang kebijakan pajak. Sebab, dalam kursus pajak akan memberikan berbagai materi tentang perundang-undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak negara yang dikenakan saat seseorang membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa adalah pajak konsumsi. Pajak ini, yang memiliki berbagai bentuk, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak konsumsi, dan bea masuk, secara langsung terkait dengan nilai transaksi konsumsi, berbeda dengan pajak penghasilan yang terkait dengan penghasilan.

Ekonomi Indonesia sangat diuntungkan oleh keberadaan pajak konsumsi karena pajak ini mengontrol pola konsumsi, menjaga stabilitas ekonomi, serta menyediakan dana bagi pemerintah. Definisi, kategori, penerapan, dan fungsi pajak konsumsi dalam sistem perpajakan Indonesia akan dibahas secara rinci dalam artikel ini.

Mengenai Pajak Konsumsi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak yang dikenakan pada nilai tambah barang atau jasa saat berpindah dari produsen ke konsumen akhir, pada dasarnya adalah pajak konsumsi. Transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat termasuk dalam konsumsi yang dimaksud, namun demikian juga jenis konsumsi lain yang diatur oleh undang-undang pajak daerah atau kategori pajak khusus lainnya. Dengan kata lain, dapat ada kewajiban untuk membayar PPN setiap kali transaksi jual beli yang menciptakan nilai tambah terjadi.

Jenis-Jenis Pajak Konsumsi Di Indonesia

Pajak konsumsi umum dan pajak konsumsi khusus adalah dua jenis utama pajak konsumsi. Penjelasan dan contoh masing-masing kategori disajikan di bawah ini:

Pajak Konsumsi Umum

Berikut adalah beberapa contoh:

  • PPN
  • Pajak Penjualan: Sebelum sistem PPN diterapkan, jenis pajak konsumsi ini digunakan.
  • Pajak Barang dan/atau Jasa Umum Tambahan: sejumlah pajak konsumsi tambahan yang dapat diatur sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan keuangan.

Pajak Konsumsi Khusus

Hanya kategori tertentu barang atau jasa yang diklasifikasikan demikian karena alasan nilai, kesehatan, atau regulasi yang dikenakan pajak ini. Contoh pajak konsumsi khusus meliputi:

  • Pajak cukai adalah pungutan khusus yang dikenakan pada produk tertentu, seperti rokok, minuman beralkohol, dan barang lain yang memerlukan pengawasan pemerintah.
  • Pungutan yang dikenakan pada barang impor yang masuk ke wilayah bea cukai Indonesia disebut bea masuk.
  • Pajak atas Barang dan/atau Jasa Tertentu Lainnya: Misalnya, pungutan khusus untuk kategori produk tertentu atau pajak lokal tertentu.

Baca Juga: PER-11/PJ/2025 Resmi Berlaku! Ini 10 Perubahan Besar Faktur Pajak di Era Coretax DJP

Contoh Pajak Konsumsi di Indonesia

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan pajak konsumsi dalam transaksi sehari-hari:

  • PPN: Pembelian komputer dan peralatan elektronik lainnya.
  • Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) berlaku untuk pembelian mobil mewah dan kendaraan bermotor lainnya.
  • Pajak cukai tembakau berlaku saat membeli rokok dan produk tembakau lainnya.
  • Pajak cukai etanol, yang kadang-kadang disebut pajak alkohol etanol, berlaku untuk pembelian bahan baku obat-obatan yang mengandung etanol.
  • Pajak Konsumsi atas Minuman Berbahan Dasar Etil Alkohol (MMEA) berlaku untuk pembelian anggur, bir, dan minuman beralkohol lainnya.

Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015, yang menjadi dasar hukum untuk pajak konsumsi, menyatakan bahwa jasa katering termasuk dalam jasa yang dibebaskan dari PPN. Layanan katering didefinisikan sebagai layanan yang menyediakan makanan dan minuman beserta alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk persiapan, penyimpanan, dan penyajian di lokasi yang ditentukan oleh pelanggan. Kecuali penjualan makanan di tempat-tempat tetap (toko, kios, dll.). Layanan katering dikonfirmasi termasuk dalam kategori layanan yang dibebaskan dari PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 4A, Ayat (3), Huruf q.

Pasal 1 Ayat 6 Huruf aj Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk layanan katering. Bagi penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 untuk layanan makanan dan katering adalah 2% dari nilai layanan. Bagi penerima yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan tarif 4% dari nilai layanan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Solusi Pajak UMKM: Training Online yang Bikin Bisnismu Siap Tumbuh

Solusi Pajak UMKM: Training Online yang Bikin Bisnismu Siap Tumbuh

Training Pajak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia punya peran krusial dalam memutar roda ekonomi bangsa. Sayangnya, banyak pemilik bisnis kecil ini masih kesulitan soal urusan pajak. Memahami aturan, menghitung pajak, sampai lapor dengan benar sering jadi masalah besar. Padahal, kalau pajak dikelola dengan baik, bisnis jadi aman dan bisa berkembang pesat.

Nah, Training pajak online hadir sebagai solusi praktis buat kebutuhan ini. Ikut pelatihan ini, pelaku UMKM gak cuma paham seluk-beluk perpajakan, tapi juga bisa langsung menerapkan ilmunya dalam bisnis sehari-hari.

Kenapa Training Pajak Online Penting Buat UMKM?

Aturan pajak sering berubah, jadi pelaku usaha harus selalu update. Training online kasih kemudahan akses tanpa batasan tempat dan waktu. Materi yang dirancang khusus buat UMKM bikin pelatihan ini relevan dan gampang dimengerti, bahkan buat yang baru belajar. Lewat pelatihan daring, peserta bisa belajar sendiri, atur waktu belajar sesuai kesibukan bisnis, dan akses materi kapan pun perlu.

Materi Pelatihan Lengkap dan Mudah Dipraktikkan

Training pajak online untuk UMKM biasanya punya banyak materi penting, misalnya:

  • Dasar-dasar perpajakan buat UMKM
  • Cara daftar dan kelola NPWP
  • Hitung PPh Final UMKM sesuai aturan terbaru
  • Panduan bayar pajak elektronik (e-billing)
  • Cara lapor SPT Tahunan dan bulanan online
  • Contoh kasus dan simulasi hitung pajak sehari-hari
  • Tips hindari kesalahan umum yang sering dilakukan UMKM

Materi disajikan secara interaktif lewat video, modul digital, sampai diskusi bareng instruktur berpengalaman. Peserta juga bisa tanya langsung kalau ada masalah dalam bisnisnya.

Keuntungan Nyata Training Pajak Online Buat Bisnis UMKM

Ikut Training pajak online kasih banyak keuntungan nyata, antara lain:

  • Lebih paham aturan dan kewajiban perpajakan
  • Bantu pelaku UMKM kelola pembukuan dan catatan keuangan lebih rapi
  • Kurangi risiko kena sanksi karena salah lapor pajak
  • Bisa konsultasi langsung sama ahli pajak
  • Proses bayar dan lapor pajak jadi lebih cepat, gak perlu antre di kantor pajak

Baca Juga: Mengapa Mengikuti Kursus Pajak Penting untuk Meningkatkan Karir?

Kalau pajak dikelola dengan baik, UMKM bisa lebih fokus kembangin bisnis, perluas pasar, dan tingkatkan daya saing. Dan banyak pelaku UMKM yang udah ikut Training pajak online bilang ada perubahan besar. Mereka jadi lebih percaya diri kelola pajak, gak takut salah hitung atau telat lapor lagi. Teknologi dalam pelatihan juga bikin mereka lebih mudah paham proses bayar dan lapor pajak digital.

Untuk itu, jangan biarkan urusan pajak menghambat pertumbuhan bisnis Anda. Dengan mengikuti Training pajak online, Anda akan mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola pajak secara mandiri dan profesional. Pilih platform pelatihan yang terpercaya, manfaatkan materi yang disediakan, dan jangan ragu untuk berkonsultasi jika menemui kendala.

Karena sekarang penting juga bagi pelaku UMKM memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

PER-11/PJ/2025 Resmi Berlaku! Ini 10 Perubahan Besar Faktur Pajak di Era Coretax DJP

PER-11/PJ/2025 Resmi Berlaku! Ini 10 Perubahan Besar Faktur Pajak di Era Coretax DJP

Brevet pajak dapat digunakan sebagai upaya dalam memperdalam ilmu tentang kebijakan perpajakan. Sebab, dalam brevet pajak tersebut Anda akan mendapatkan materi tentang perundang-undangan pajak. Sebagai tanggapan atas pengenalan sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah secara resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Tujuan Peraturan PER 11/PJ/2025, yang berlaku efektif pada 22 Mei 2025, adalah untuk mendukung modernisasi menyeluruh sistem administrasi perpajakan dalam kerangka implementasi Coretax, menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan kejelasan hukum.

Kontekstualisasi Perubahan Faktur Pajak PER-11/PJ/2025

Alasan diterbitkannya PER 11/PJ/2025 adalah karena sistem administrasi perpajakan Coretax DJP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya oleh peraturan sebelumnya seperti PER-03/ PJ/2022, yang telah diubah oleh PER-11/PJ/2022 dan PER-17/PJ/2019. Untuk memastikan bahwa semua ketentuan terkait faktur pajak dapat beroperasi secara lancar dengan sistem yang diperbarui, peraturan terbaru ini diterapkan.

Perubahan Penting pada Faktur Pajak Coretax DJP

Berdasarkan PER-11/PJ/2025, faktur pajak dalam sistem Coretax telah mengalami perubahan signifikan sebagai berikut:

Aplikasi Baru untuk e-Faktur

Aplikasi e-Invoice dan aplikasi e-Invoice Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Turis dihapus oleh Coretax DJP. Perubahan ini mengakibatkan sentralisasi semua prosedur penerbitan faktur pajak ke dalam satu aplikasi terintegrasi.

Syarat-Syarat Faktur Pajak bagi Wajib Pajak (PKP)

Saat ini, hanya Kode Otorisasi, Sertifikat Elektronik (Sertel), dan kemampuan untuk menerbitkan faktur pajak yang diperlukan bagi Wajib Pajak (PKP). Hal ini menggantikan persyaratan sebelumnya bahwa wajib pajak harus memiliki Sertel, akun PKP yang aktif, dan NSFP dari DGT.

Alamat Lokasi Kegiatan Usaha (TKU)

Saat ini, penyebutan alamat lokasi kegiatan usaha (TKU) pada faktur pajak yang digunakan untuk penyediaan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau bagi pembeli yang menerima BKP atau JKP, dapat bersifat wajib atau opsional. Sebelumnya, alamat TKU harus dicantumkan, terutama untuk wilayah yang berhak mendapatkan insentif pajak.

Baca Juga: Coretax Resmi Ubah Cara Lapor Pajak! Simak Perubahan Proses SPT Pajak Penghasilan Terpadu 2025

Penambahan Kode Transaksi Baru

Khusus untuk pengiriman BKP/JKP yang dikenakan PPN atau PPnBM yang dipungut oleh PKP, kode transaksi “10” telah mulai diperkenalkan.

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya secara manual mengalokasikan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) menggunakan e-NoFa, namun kini sistem melakukannya secara otomatis selama proses unggah e-Invoice.

Batas Waktu Unggah e-Invoice

Sebelumnya batas waktu pengajuan faktur elektronik adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan faktur pajak, kini batas waktu tersebut dipindahkan menjadi tanggal 20 bulan berikutnya.

PKP untuk Toko Ritel

Aplikasi faktur pajak khusus lama, e-Invoice Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Turis, telah digantikan oleh modul e-Invoice di Coretax DJP, yang harus digunakan oleh bisnis ritel saat menerbitkan faktur pajak.

Pemberitahuan Ekspor BKPTB/JKP

Modul e-Invoice Coretax kini diwajibkan untuk mengirim pemberitahuan ekspor atas Barang dan Jasa Kena Pajak (BKPTB/JKP) yang sebelumnya dibuat secara manual oleh PKP di luar sistem DJP.

Informasi Pembeli yang Tidak Akurat

Faktur pajak harus dibatalkan dan faktur baru dengan informasi yang benar harus diterbitkan jika identitas pembeli disediakan secara salah. Faktur pajak tidak dapat diajukan kembali.

Penggantian Faktur Pajak Setelah Pembatalan atau Pengembalian

Nilai bersih yang sebelumnya tidak diketahui kini digunakan untuk membuat catatan pengembalian atau pembatalan transaksi, dan faktur pajak pengganti dihasilkan. Pengembalian BKP dan pembatalan JKP tidak dianggap telah terjadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Coretax Resmi Ubah Cara Lapor Pajak! Simak Perubahan Proses SPT Pajak Penghasilan Terpadu 2025

Coretax Resmi Ubah Cara Lapor Pajak! Simak Perubahan Proses SPT Pajak Penghasilan Terpadu 2025

Pelatihan pajak adalah pembelajaran pajak terbaik bagi Anda yang ingin terjun di dunia kerja perpajakan. Sebab, dalam pelatihan pajak ini Anda akan memperoleh berbagai materi pajak seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Proses bisnis pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terpadu (SPT) telah mengalami beberapa perubahan signifikan sebagai akibat dari penerapan sistem Coretax. Peraturan baru PER-11/PJ/2025 menjelaskan perubahan pada prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terpadu. Peningkatan integrasi data pajak, efisiensi, dan penyederhanaan administrasi pajak merupakan tujuan dari perubahan ini.

Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Terpadu Sebelum Coretax

Berikut adalah fitur-fitur dari proses bisnis pengajuan SPT Pajak Penghasilan Terpadu sebelum pengenalan Coretax:

  • Pengisian Nomor Fasilitas Secara Manual: Nomor fasilitas yang disediakan oleh pihak pemotong pajak harus diisi secara manual oleh pemotong pajak atau pemungut pajak menggunakan surat atau dokumen tertentu. Kesalahan input sering terjadi dalam proses ini.
  • SPT Cabang dan Bupot harus dipisahkan dari kantor pusat.: Wajib pajak cabang bertanggung jawab untuk mengajukan SPT Masa secara terpisah dan menerbitkan slip pemotongan pajak (Bupot).
  • Wajib Pajak Pemerintah dan Non-Pemerintah Dipisahkan: Administrasi pajak menjadi lebih rumit ketika wajib pajak dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah mengajukan laporan terpisah.

Setelah Coretax, Proses Bisnis SPT Bulanan yang Terpadu

Proses bisnis mengalami banyak perubahan signifikan setelah implementasi sistem Coretax dengan tujuan meningkatkan integrasi data dan efisiensi:

  • Menggunakan kode tagihan tunggal untuk pembayaran: Satu kode tagihan dapat digunakan untuk membayar semua pajak yang dipotong atau dikumpulkan, yang menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan akurasi proses pembayaran.
  • Integrasi Fasilitas dengan e-Bupot: Fasilitas Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) dan fasilitas pajak lainnya yang dikendalikan oleh pihak pemotong pajak kini secara otomatis terintegrasi dengan sistem e-Bupot. Integrasi ini mengurangi kemungkinan kesalahan input manual.
  • Pusat Wajib Pajak Pusat Pelaporan dan Pembayaran Cabang: Meskipun wajib pajak cabang masih dapat menerbitkan Sertifikat Pemotongan Pajak (Bupot), wajib pajak pusat bertanggung jawab atas pelaporan dan pembayaran pajak, yang menyederhanakan prosedur dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Baca Juga: Pahami Apa itu Bea Materai Serta Bagaimana Pengenaannya!

  • Pemberitahuan Perubahan Sertifikat Pemotongan Pajak: Transparansi dan keakuratan data pajak dijamin dengan pemberitahuan otomatis kepada pihak yang dikenakan pemotongan pajak mengenai perubahan atau pembatalan Bupot yang telah diterbitkan.
  • Sistem Penandaan: Setiap Bupot yang dilaporkan dalam Laporan Pajak Bulanan (SPT Masa) atau yang telah dikreditkan dalam Laporan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) akan diidentifikasi dengan tanda unik melalui sistem penandaan Coretax.
  • Formulir SPT yang sama digunakan oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah, mendorong standarisasi dan mempermudah administrasi data pajak.

Prosedur Administrasi SPT Pajak Penghasilan Bulanan Terpadu Sebelum dan Setelah Coretax

Sebelum Coretax

  • Pembayaran Coretax: nomor tagihan terpisah untuk setiap jenis setoran (KJS).
  • Pengisian Fasilitas: Pemotong/Penerima secara manual memasukkan nomor fasilitas.
  • SPT Cabang dan Bupot: Cabang menyiapkan dan mengajukan SPT bulanan mereka sendiri.
  • Tidak ada pemberitahuan yang diberikan kepada pihak yang dipotong pajaknya.
  • Penandaan Bupot: Tidak ada indikasi status.
  • Formulir untuk Lembaga Pemerintah: SPT yang berbeda untuk organisasi non-pemerintah dan pemerintah.

Setelah Coretax

  • Pembayaran: Setelah pengajuan, semua pajak yang dipotong atau dikumpulkan dibayarkan dengan satu kode tagihan.
  • Pengisian Fasilitas: e-Bupot secara otomatis mengintegrasikan fasilitas, termasuk PPh DTP.
  • Bupot & SPT Cabang: Meskipun wajib pajak pusat melaporkan dan membayar SPT, cabang tetap menyiapkan Bupot.
  • Pemberitahuan kepada Pihak yang Dipotong: Jika Bupot diubah atau dibatalkan, pihak yang dipotong diberitahu.
  • Penandaan Bupot: Bupot yang telah dikreditkan dalam Laporan Pajak Tahunan atau dilaporkan dalam Laporan Pajak Bulanan ditandai oleh sistem.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengapa Mengikuti Kursus Pajak Penting untuk Meningkatkan Karir?

Mengapa Mengikuti Kursus Pajak Penting untuk Meningkatkan Karir?

Kursus Pajak – Di dunia kerja yang makin sengit, kemampuan khusus menjadi kunci utama buat sukses dalam karier. Salah satu bidang penting yang wajib dikuasai adalah soal pajak. Ikut Kursus pajak bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buka jalan buat mengembangkan karier secara signifikan. Berikut ini beberapa alasan kenapa ikut kursus pajak itu penting banget buat ningkatin karier kamu.

Memperdalam Ilmu Soal Aturan Perpajakan

Peraturan pajak seringkali rumit dan berubah seiring kebijakan baru dari pemerintah. Dengan ambil kursus pajak, kamu bakal lebih paham soal regulasi pajak yang berlaku, baik buat perorangan maupun perusahaan. Pengetahuan ini penting banget biar kamu bisa kelola kewajiban pajak dengan bener dan hindari risiko salah yang bisa bikin kena denda atau sanksi.

Nambah Percaya Diri dan Harga Diri

Punya sertifikat atau pelatihan pajak di CV nunjukkin kamu punya kemampuan yang diakui secara profesional. Ini bakal ningkatin reputasi kamu di mata perekrut atau klien. Alhasil, kamu jadi kandidat yang lebih menarik di pasar kerja, dan kesempatan buat dapetin posisi yang lebih tinggi atau promosi bakal makin kebuka lebar.

Buka Peluang Karier yang Lebih Lebar

Kursus pajak ngasih kamu akses ke berbagai pilihan kerja di bidang perpajakan, mulai dari kerja di kantor akuntan publik, perusahaan swasta, lembaga pemerintah, sampe jadi konsultan pajak independen. Sektor perpajakan yang terus berkembang butuh tenaga ahli yang berkualitas, jadi sertifikasi pajak jadi modal penting buat mulai dan sukses di bidang ini.

Potensi Penghasilan yang Meningkat

Keahlian di bidang perpajakan dihargai banget sama banyak perusahaan. Dengan ikut Kursus pajak dan dapetin sertifikasi, kamu berkesempatan buat dapetin gaji yang lebih tinggi dari mereka yang nggak punya sertifikat. Perusahaan cenderung ngasih imbalan lebih ke profesional yang bisa nanganin aspek perpajakan dengan baik dan efisien.

Nambah Kemampuan Kelola Pajak Pribadi dan Usaha

Selain untung dari sisi profesional, pelatihan di bidang perpajakan juga bantu kamu dalam ngelola pajak pribadi dan usaha kamu dengan lebih baik. Kamu bakal belajar cara manfaatin insentif pajak dan hindari masalah yang bisa ngerugiin. Ini terutama berguna buat kamu yang punya bisnis atau pengen ngelola keuangan sendiri.

Baca Juga: Kenapa Brevet Pajak Wajib Dimiliki oleh Setiap Profesional Keuangan?

Perluas Jaringan Profesional

Kursus pajak biasanya ngelibatin interaksi dengan peserta lain dan para ahli di bidang ini. Ini adalah kesempatan emas buat perluas jaringan profesional kamu, yang bisa buka jalan buat kolaborasi, tawaran kerja, atau informasi penting di masa depan.

Persiapan Ujian Sertifikasi dan Karier Konsultan Pajak

Buat yang pengen jadi konsultan pajak, ikut Kursus pajak kayak Brevet A dan B itu penting banget. Kursus ini nyiapin peserta buat ikut Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan ngasih pengetahuan menyeluruh tentang perpajakan perorangan dan perusahaan. Sertifikasi ini jadi dasar buat bangun karier yang lebih profesional dan terpercaya di bidang perpajakan.

Karena mengikuti Kursus pajak adalah investasi cerdas bagi pengembangan karir Anda. Untuk itu, jangan tunda untuk mengikuti pendidikan perpajakan demi mengembangkan karir Anda. Awali perjalanan Anda dengan memilih pelatihan pajak yang terpercaya dan relevan dengan tujuan Anda, kemudian rasakan sendiri manfaatnya bagi kemajuan karir Anda.

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kenapa Brevet Pajak Wajib Dimiliki oleh Setiap Profesional Keuangan?

Kenapa Brevet Pajak Wajib Dimiliki oleh Setiap Profesional Keuangan?

Brevet Pajak merupakan program pelatihan tersertifikasi di ranah perpajakan, krusial bagi individu yang beraktivitas di sektor finansial. Sertifikasi ini menjadi bukti kompetensi mendalam seseorang terkait teori dan praktik perpajakan, dari konsep dasar hingga aspek kompleks, meliputi pajak domestik dan internasional.

Seberapa Urgenkah Brevet Pajak bagi Pelaku Industri Keuangan?

Memperdalam Ilmu Perpajakan Secara Komprehensif

Brevet Pajak menyajikan pemahaman luas tentang berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan detail teknis lain dalam dunia perpajakan. Dengan mengikuti program ini, profesional di bidang keuangan benar-benar memahami kewajiban pajak sesuai regulasi yang terus berubah.

Mendukung Kepatuhan Serta Perencanaan Pajak Efektif

Dalam sistem pajak Indonesia yang berbasis pada prinsip self-assessment, wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Profesional bersertifikat brevet pajak dapat membantu perusahaan atau klien dalam merencanakan pajak secara akurat dan menghindari potensi kesalahan atau penalti.

Nilai Tambah dalam Karir dan Juga Kredibilitas Profesional

Sertifikat brevet pajak adalah validasi kompetensi yang diakui di dunia profesional, khususnya di bidang keuangan dan perpajakan. Profesional dengan brevet pajak memiliki peluang lebih besar untuk mengisi posisi penting, mendapatkan promosi gaji, dan memperoleh kepercayaan dari atasan serta klien. Sertifikat ini juga modal penting saat mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Meningkatkan Keahlian Praktis dalam Pengelolaan Pajak

Pelatihan brevet pajak tidak hanya menyediakan pengetahuan teoritis, tetapi juga praktik dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik, akuntansi pajak, hingga pemeriksaan pajak. Dengan begitu, peserta lebih siap menjalankan tugas sehari-hari di bidang perpajakan, baik sebagai staf pajak di perusahaan maupun konsultan pajak.

Terbuka bagi Siapa Saja dari Aneka Latar Belakang

Brevet pajak terbuka bagi siapa saja, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga pencari kerja yang ingin meningkatkan keahlian di bidang perpajakan. Bagi mahasiswa, brevet pajak akan memperkaya wawasan dan mempersiapkan mereka untuk berkarir di bidang ini. Sementara itu, bagi karyawan, brevet ini menawarkan solusi atas tantangan pajak yang dihadapi dalam transaksi ekonomi dan meningkatkan kinerja tim.

Baca Juga: Mengapa Pelaku Usaha Perlu Mengikuti Pelatihan Pajak?

Berbagai Tingkatan dalam Brevet Pajak

Brevet pajak terbagi menjadi beberapa tingkatan, di mana setiap tingkatan memiliki materi berbeda:

  • Brevet A: Tingkat dasar yang membahas konsep pajak fundamental, cocok untuk semua kalangan, dari pemula hingga manajer.
  • Brevet B: Tingkat menengah yang melanjutkan materi dari Brevet A dengan pembahasan lebih mendalam mengenai pajak penghasilan, PPN, dan jenis pajak lainnya.
  • Brevet C: Tingkat lanjutan yang mencakup pajak internasional serta akuntansi pajak, ideal bagi mereka yang ingin mempelajari perpajakan secara profesional dan internasional.

Karena memiliki brevet pajak itu seperti menabung ilmu yang sangat berharga buat para profesional di bidang keuangan yang ingin jago dan diakui kemampuannya dalam urusan pajak. Ikut pelatihan brevet itu bukan cuma dapet teori yang kuat, tapi juga keterampilan praktik yang penting banget buat ngurus pajak. Sertifikat brevet pajak itu ngasih banyak keuntungan buat ningkatin karir dan bikin makin profesional di bidang keuangan. Makanya, punya brevet pajak itu langkah penting yang jangan sampe dilewatin sama para profesional di industri keuangan.

Untuk itu, jika ingin menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pahami Apa itu Bea Materai Serta Bagaimana Pengenaannya!

Pahami Apa itu Bea Materai Serta Bagaimana Pengenaannya!

Training Pajak – Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, pemerintah telah menetapkan persyaratan baru mengenai bea materai. Secara khusus, Bea Materai dengan nilai nominal Rp 6.000 (enam ribu rupiah) kini digantikan dengan nilai nominal tetap Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai akibat dari undang-undang ini, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021. Anda bisa mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai kebijakan pajak seperti ini dengan mengikuti training pajak. Sebab, dalam training pajak tersebut Anda akan memperoleh begitu banyak materi seputar perundang-undang perpajakan.

Apa itu Bea Materai?

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen saat ditandatangani oleh kedua belah pihak atau, jika dokumen tersebut dibuat oleh satu orang, saat diselesaikan dan diserahkan kepada pihak lain. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan peningkatan jumlah modifikasi atau perubahan dokumen dari bentuk aslinya. Dokumen yang ditulis tangan, dicetak, atau dihasilkan oleh komputer termasuk dalam cakupan Bea Materai. Stempel elektronik dikenakan pajak stempel yang sama dengan yang dikenakan pada dokumen sipil dan dokumen yang diajukan sebagai bukti di pengadilan.

Tarif Bea Materai

Sesuai dengan ketentuan penggunaan yang mensyaratkan pemasangan tiga stempel senilai Rp 3.000, dua stempel senilai Rp6.000, atau stempel senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada suatu dokumen, Denominasi bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Maka, mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2021 menurut UU No. 10 Tahun 2020 Pasal 5, bea materai yang akan diberikan pengenaan pada WP adalah sejumlah Rp10.000 per lembarnya untuk setiap bea materai.

Dokumen yang Dikenakan Bea Materai

Terdapat 2 kategori dokumen yang diberikan pengenaan bea materai, seperti halnya yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2020 Pasal 3:

Dokumen yang digunakan sebagai bukti dalam persidangan dan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk menggambarkan suatu kejadian (berkarakter sipil). Kontrak, sertifikat, pernyataan, akta notaris beserta aslinya dan salinannya, dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan sekuritas dengan nama atau bentuk apapun, akta yang dikeluarkan oleh Petugas Pendaftaran Tanah beserta salinannya dan ringkasannya, dokumen lelang dalam bentuk ringkasan lelang, sekuritas dengan nama atau bentuk apapun.

Baca Juga: Transformasi Pajak Indonesia: Apa Arti Coretax dan PMK 81/2024 untuk Wajib Pajak?

Selain itu, juga dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang mengidentifikasi penerima dana dan mencakup pengakuan bahwa utang telah dilunasi atau dipertanggungjawabkan, serta dokumen lain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah, semuanya dianggap sebagai dokumen perdata dalam hal ini; bukti penerimaan untuk pembagian bunga, pendapatan, atau hasil dari aset dalam bentuk apa pun, serta dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Ketika Terutang Bea Materai

Akta notaris, asli dan salinannya, perjanjian, dan salinannya, serta sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Petugas Sertifikat Hak Atas Tanah dan salinannya serta ringkasannya, semuanya dikenakan Bea Materai, yang harus dibayarkan pada saat penandatanganan. Ketika dokumen—seperti sertifikat, pernyataan, dokumen lelang, atau surat yang menyebutkan jumlah uang—diserahkan kepada orang yang dituju, Bea Materai juga diwajibkan.

Selain itu, Bea Materai juga dikenakan pada saat dokumen selesai. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah instrumen negosiasi dalam bentuk apa pun serta catatan yang berkaitan dengan transaksi menggunakan instrumen tersebut. Selain itu, dokumen yang disiapkan di luar negeri dan digunakan di Indonesia dikenakan Bea Materai ketika diserahkan sebagai bukti di pengadilan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Transformasi Pajak Indonesia: Apa Arti Coretax dan PMK 81/2024 untuk Wajib Pajak?

Transformasi Pajak Indonesia: Apa Arti Coretax dan PMK 81/2024 untuk Wajib Pajak?

Kursus Pajak – Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai menerapkan Sistem Administrasi Pajak Inti (Coretax System) pada tahun 2025. Anda bisa mempelajari berbagai kebijakan perpajakan dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak Akan mendapatkan materi tentang perundang-undangan pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, yang mengatur beberapa aspek perpajakan terkait operasional sistem, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (MoF) sebagai landasan hukum.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan kebijakan transisi terkait pengelolaan kluster Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) seiring dengan implementasi Coretax, yang telah mengubah sistem administrasi perpajakan Indonesia. Kebijakan ini memiliki dua kluster waktu yang berbeda:

  • Tahun/Periode Pajak Sebelum Coretax
  • Tahun/Periode Pajak Setelah Coretax
  • Klaster Tahun/Periode Pajak Sebelum Coretax

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan sistem administrasi untuk pengelolaan SPT selama periode berikut:

  • Kategori SPT
  • SPT tahunan untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya
  • SPT untuk tahun pajak sebagian yang berakhir pada Desember 2024 atau sebelumnya
  • SPT bulanan (kecuali SPT pajak cap bulanan) untuk periode pajak yang berakhir pada Desember 2024 atau sebelumnya
  • Sistem Lama (Sistem Administrasi Lama) diwajibkan untuk kategori SPT yang disebutkan di atas. Jika SPT diajukan menggunakan Sistem Lama, maka dianggap telah diterima.

Implikasi Penggunaan Coretax untuk Pelaporan

SPT akan dianggap tidak diajukan jika berasal dari tahun 2024 dan sebelumnya dan diajukan menggunakan Coretax. Akibatnya, wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan SPT Tidak Diajukan dari Kantor Pajak (KPP). Semua SPT harus diajukan melalui sistem Coretax mulai dari tahun pajak 2025.

Jenis SPT yang Memerlukan Penggunaan Coretax

  • Laporan pajak (SPT) bulanan (kecuali laporan pajak cap bulanan) untuk tahun pajak yang dimulai pada Januari 2025
  • Laporan pajak (SPT) tahunan parsial yang berakhir pada Januari 2025 dan laporan pajak tahunan untuk tahun pajak 2025
  • Semua pengajuan SPT melalui Coretax yang memenuhi batas waktu akan dianggap sah dan disetujui.

Baca Juga: Gagal Akses Coretax? Ini Solusi Ampuh Atasi Error 96, 99, dan 225 Tanpa Panik!

Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?

Penting bagi wajib pajak untuk memahami perkembangan ini agar:

  • Menghindari status “SPT tidak diajukan”, yang dapat mengakibatkan denda dan konsekuensi administratif lainnya.
  • Memastikan periode atau tahun pajak yang dilaporkan sesuai dengan sistem pelaporan yang digunakan.
  • Menghindari istilah teknis, terutama bagi wajib pajak yang menangani beberapa periode pelaporan sekaligus.

Tips untuk Pengelolaan SPT yang Aman Selama Transisi Coretax

  • Sebelum mengajukan, pastikan periode atau tahun pajak.
  • Untuk periode sebelum 2025, gunakan Sistem Lama.
  • Hanya gunakan Coretax untuk tahun atau periode pajak yang dimulai pada Januari 2025.
  • Simpan dokumentasi laporan dari sistem yang sesuai.
  • Jika Anda tidak yakin sistem mana yang harus dipilih, hubungi Kantor Pajak.

Aspek Penting Implementasi Sistem Coretax 2025 dalam PMK No. 81 Tahun 2024

Berikut adalah pertanyaan yang sering diajukan mengenai isi dan penerapan PMK 81 Tahun 2024 dalam implementasi Sistem Coretax:

Apa itu PMK 81 Tahun 2024?

Peraturan Menteri Keuangan PMK 81 Tahun 2024 mengatur aturan perpajakan terkait implementasi Sistem Coretax. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan fleksibilitas basis data administrasi perpajakan, teknologi informasi, dan proses bisnis.

Sistem Coretax: Apa itu?

Semua prosedur administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pemantauan, terintegrasi ke dalam Sistem Coretax, sebuah platform teknologi informasi. Baca artikel: Penjelasan Sistem Administrasi Pajak Inti dan Implementasi CTAS untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengapa Pelaku Usaha Perlu Mengikuti Pelatihan Pajak?

Mengapa Pelaku Usaha Perlu Mengikuti Pelatihan Pajak?

Ikut serta dalam program Pelatihan Pajak itu ibarat amunisi penting buat pengusaha biar bisnisnya sukses dan langgeng. Soalnya, di pelatihan ini, kita bisa belajar dalam soal aturan main pajak, update regulasi terkini, sampai cara ngurus pajak yang bener. Nah, ini dia beberapa alasan penting kenapa pemilik usaha sebaiknya ikutan Pelatihan pajak.

Biar Lebih Ngerti Kewajiban Pajak

Seringkali, pengusaha itu bingung soal kewajiban pajaknya. Nah, lewat pelatihan, mereka bisa dapet info lengkap soal jenis-jenis pajak, gimana cara lapornya, dan kapan batas waktu bayarnya. Dengan bekal ini, mereka bisa hindarin denda dan masalah gara-gara ngelanggar aturan pajak.

Kurangin Risiko Salah Hitung dan Kena Denda

Salah hitung atau salah lapor pajak itu bisa berabe, lho! Bisa kena denda gede atau malah kena masalah hukum. Pelatihan pajak ini ngebantu banget buat pengusaha biar lebih teliti ngurus pajak, jadi kesalahan bisa diminimalisir. Ini penting banget biar bisnis lancar jaya tanpa masalah pajak.

Manfaatin Insentif dan Kemudahan Pajak Semaksimal Mungkin

Banyak pengusaha, terutama yang bisnisnya kecil-kecilan, belum ngeh soal insentif dan fasilitas pajak dari pemerintah. Pelatihan pajak ini ngebuka mata soal peluang ini, jadi mereka bisa ngurus pajak lebih efisien dan ngurangin beban pajak secara sah. Hasilnya? Kinerja keuangan perusahaan bisa makin moncer.

Ngebantu Rencana Bisnis Jangka Panjang

Urusan pajak yang nggak pasti sering bikin pengusaha ragu buat ambil keputusan strategis jangka panjang. Nah, dengan ikut Pelatihan pajak, mereka jadi lebih pede bikin rencana usaha karena udah paham seluk-beluk perpajakan. Ini ngebantu bisnis buat tumbuh terus dan ngurangin risiko yang mungkin muncul.

Tingkatin Kemampuan Ngatur Keuangan Usaha

Pelatihan pajak biasanya ngebahas juga soal pencatatan dan laporan keuangan yang bener. Ini ngebantu banget pengusaha buat ngawasin pengeluaran, nyari tahu mana piutang dan utang, dan ngatur aset dengan lebih baik. Kalo keuangan udah diatur dengan baik, bisnis jadi makin efisien.

Baca Juga: Pahami Pajak, Raih Untung: Training Pajak yang Wajib Kamu Ikuti

Bikin Taat Pajak dan Berkontribusi ke Negara

Pengusaha yang ngerti pajak biasanya lebih rajin bayar pajak. Kalo taat pajak, bisnis jadi aman dari masalah hukum dan ngebantu negara buat bangun. Jadi, pelatihan pajak ini bikin pengusaha makin berkontribusi buat ekonomi negara.

Perluas Jaringan dan Ilmu Bisnis

Selain belajar teknis soal pajak, pelatihan ini juga jadi tempat buat ketemu dan tukar pengalaman sama pengusaha lain dan ahli pajak. Ini kesempatan buat nambah relasi dan dapet ilmu baru yang bisa dipake buat ngembangin usaha.

Sehingga Pelatihan pajak itu penting banget buat pengusaha yang pengen bisnisnya profesional dan langgeng. Dengan ikut pelatihan ini, mereka bisa dapet ilmu soal pajak, ngurus kewajiban pajak dengan lebih baik, manfaatin insentif pajak, dan memperkuat keuangan. Ini bakal bikin bisnis makin kuat dan ngasih dampak positif buat ekonomi. Jangan ragu buat ikut pelatihan pajak sebagai langkah awal buat ngurus usaha dengan lebih baik dan sukses!

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.