Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Di era ekonomi sekarang yang serba modern ini, membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memberikan porsi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Di sini pelatihan pajak terapan memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pelatihan pajak terapan adalah program edukasi yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman praktis mengenai kewajiban pajak, cara perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran pajak dengan tepat dan sesuai aturan yang berlaku. Fokus utama pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri dan akurat.

Dampak Mengikuti Pelatihan Pajak Terapan

Salah satu dampak yang paling signifikan dari pelatihan pajak terapan yaitu peningkatan kesadaran pajak pada pelaku UMKM. Berdasarkan hasil evaluasi dalam berbagai program pelatihan, sekitar 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman yang sangat signifikan terkait jenis-jenis pajak yang harus izin, mekanisme pelaporan, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila lalai dalam memenuhi kewajiban pajak. Sehingga, pelatihan ini membantu UMKM memahami pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keinginan bisnis mereka.

Selain itu, pelatihan pajak juga mendorong kompetensi pelaku UMKM dalam hal administrasi perpajakan. Materi pelatihan meliputi cara melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh), cara pengisian formulir pajak dan pelaporan online melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kini semakin memudahkan proses pelaporan. Pelatihan yang bersifat praktis dan berbasis kasus nyata membuat peserta mampu langsung mengaplikasikan ilmu yang didapat pada bisnis mereka sendiri, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang selama ini menjadi kendala.

Dan pelatihan pajak dapat membantu meningkatkan pemenuhan pajak UMKM yang berkontribusi pada penerimaan pajak negara. UMKM yang taat pajak tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan formal, mengurangi risiko sanksi denda atau bunga, serta meningkatkan reputasi usaha di mata mitra bisnis dan lembaga keuangan. Kondisi ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif.

Baca Juga: Training Pajak: Pengenalan Hukum dan Administrasi Pajak bagi Pemula di Dunia Perpajakan

Sehingga pelatihan pajak ini bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku. Melalui evaluasi yang dilakukan dengan metode pre-test dan post-test, terlihat peningkatan yang signifikan dari bidang pengetahuan dan praktik perpajakan peserta. Metode pelatihan yang interaktif, kondusif, dan didukung oleh instruktur bersertifikat menjadikan proses belajar semakin efektif dan diminati oleh UMKM.

Selain diuntungkan dari sisi pengetahuan dan keterampilan, UMKM yang mengikuti pelatihan juga menghemat biaya operasional. Dengan memiliki SDM yang kompeten di bidang perpajakan, UMKM tidak perlu lagi menyewa konsultan pajak eksternal secara rutin, yang tentu saja menambah beban. Investasi pelatihan ini menjadi manfaat jangka panjang yang mendukung stabilitas keuangan dan operasional UMKM.

Karena menjadi UMKM yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-8/PJ/2025 tentang Ketentuan Penyediaan Layanan Administrasi Pajak Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Administrasi Pajak Inti (PER-8/2025), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan ketentuan mengenai prosedur penerbitan sertifikat penggunaan jasa kena pajak (SKJLN) guna memberikan kemudahan administratif dan kepastian hukum terkait penggunaan jasa kena pajak (JKP) di luar kawasan kepabeanan yang dilakukan bersamaan dengan impor barang ke dalam kawasan kepabeanan.

Kursus pajak mampu membantu Anda untuk mendapatkan pengetahuan pajak seperti ini dan berbagai jenis kebijakan pajak lainnya. Bahkan kursus pajak tersebut akan sangat membantu jika Anda yang fresh graduate dan ingin terjun di dunia kerja perpajakan.

SKJLN: Apa itu?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN), yang membuktikan bahwa Wajib Pajak (WP) menggunakan Jasa Kena Pajak dari luar kawasan kepabeanan untuk digunakan di dalam kawasan kepabeanan.

Dasar Hukum Penerbitan SKJLN Secara Hukum

Dalam konteks penggunaan JKP dari luar negeri, juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 131 ayat (1) PER-8/2025 bahwa sertifikat penggunaan JKP merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebelum mengimpor barang kena pajak (BKP). Impor barang dari luar wilayah kepabeanan hanya untuk digunakan sebagai jasa dibebaskan dari PPN berdasarkan SKJLN.

Syarat-Syarat untuk Mengeluarkan SKJLN

Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk mendapatkan SKJLN:

• Selama dua tahun terakhir, telah mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Untuk tiga periode pajak terakhir, ajukan SPT Masa PPN.
• Tidak memiliki tunggakan pajak. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang KUP, jika ada, Wajib Pajak harus telah memperoleh izin untuk menunda atau membayar secara angsuran.
• Merupakan Wajib Pajak aktif.

Saluran Pengajuan SKJLN

Ada dua cara untuk mengajukan permohonan SKJLN:

Online

Secara online atau elektronik melalui coretaxdjp.pajak.go.id, Portal Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Baca Juga: Panduan Membuat NPWP Online Melalui Coretax: Solusi Cepat dan Aman untuk Wajib Pajak Modern

Tertulis

Secara tertulis jika pengajuan elektronik tidak memungkinkan.

• langsung ke Kantor Pajak Tanpa Batas oleh pegawai yang berwenang, pengacara, atau wajib pajak perorangan (WP OP).
• melalui pos, kurir, atau kurir ke Kantor Pajak terdaftar dengan bukti pengiriman.

Wajib Pajak Perorangan (WP OP), perwakilan Wajib Pajak Badan (dengan salinan SPT Tahunan dan akta pendirian yang dilampirkan), atau kuasa khusus harus menandatangani permohonan.

Direktur Jenderal Pajak akan secara otomatis menerbitkan sertifikat pemanfaatan JKP setelah penerbitan bukti penerimaan jika permohonan diajukan secara online dan memenuhi syarat. Sertifikat pemanfaatan JKP harus diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu maksimal satu hari kerja untuk permohonan yang diajukan secara non-elektronik dengan mengunjungi kantor pajak (KPP) atau kantor layanan, informasi, dan konsultasi pajak (KP2KP). Sertifikat penggunaan JKP hanya dapat diterbitkan hingga lima hari kerja setelah bukti penerimaan surat permohonan diserahkan, namun jika permohonan dikirim melalui pos, kurir, atau jasa pengiriman ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Proses Permohonan

Waktu pemrosesan yang tercantum dalam PER-8/PJ/2025 adalah sebagai berikut:

• Jika permohonan online atau elektronik memenuhi semua persyaratan, permohonan diproses secara otomatis.
• Permohonan langsung ke Kantor Pajak diproses dalam satu hari kerja, dan jika ditolak, keputusan disampaikan secara lisan.
• Permohonan melalui pos atau kurir diproses paling lambat lima hari kerja setelah diterima. Dokumen dikembalikan jika tidak memenuhi persyaratan.

Ketaatan resmi wajib pajak dalam mengimpor jasa dari luar negeri mencakup penerbitan SKJLN. Keabsahan prosedur impor jasa dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan Indonesia dapat dijamin oleh pelaku usaha dengan memahami ketentuan Pasal 130 hingga 137 PER-8/PJ/2025.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Masuk ke dalam dunia profesi perpajakan tentunya akan memiliki berbagai macam tantangan tetapi profesi pajak ini juga sangat menjanjikan, terutama bagi pemula yang terus ingin mau menambah wawasan dalam sistem pajak secara menyeluruh. Untuk itu, training pajak yang membahas tentang pengenalan pajak dan administrasi pajak bagi pemula di dunia perpajakan, hadir sebagai solusi tepat untuk memberikan dasar kuat dan pemahaman praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas perpajakan dengan tepat dan sesuai regulasi yang berlaku.

Training ini hadir secara khusus untuk siapa saja yang baru  ingin memulai karir di bidang perpajakan, baik itu pelajar, staf administrasi, karyawan bagian keuangan, maupun individu yang berkeinginan menjadi profesional pajak. Dengan mengikuti kelas ini, peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang hukum pajak dan tata cara administrasi perpajakan yang wajib dikuasai agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan efisien.

Apa sih Pentingnya Mengikuti Training Pajak?

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki banyak regulasi dan peraturan yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, memahami dasar hukum pajak sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kesalahan tersebut bisa berakibat pada denda, sanksi administrasi, atau bahkan masalah hukum yang lebih serius. Training ini memberikan gambaran lengkap tentang jenis-jenis pajak, aturan-aturan utama yang mengatur perpajakan, serta hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga praktik penerapannya.

Materi Utama dalam Training Pajak

Ketika para peserta mengikuti training pajak ini, mereka akan diajak mengenal berbagai macam pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya yang sering ditemui dalam dunia usaha dan pribadi. Selain itu, pelatihan ini membahas cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan metode yang tepat sesuai standar perpajakan. Tidak kalah pentingnya, prinsip hukum pajak seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum juga dijelaskan agar peserta memahami landasan hukum di balik setiap aturan pajak.

Baca Juga: Kursus Pajak Khusus: Pemotongan dan Pemungutan Pajak sesuai Regulasi

Selain itu, training pajak ini juga menekankan pada administrasi pajak, termasuk pengisian formulir pajak, penyimpanan dokumen perpajakan, dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak modern. Dengan pengetahuan administrasi yang baik, peserta dapat meningkatkan efektivitas kerja dan meminimalkan risiko kesalahan.

Manfaat Mengikut Training Pajak

Berikut beberapa manfaat utama yang akan diperoleh peserta setelah mengikuti pelatihan ini:

• Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan pajak dengan dasar hukum yang kuat
• Mampu membuat laporan pajak yang akurat dan sesuai dengan standar perpajakan
• Membekali diri dengan pengetahuan administratif yang efektif dan efisien
• Meningkatkan peluang karir di bidang perpajakan sebagai staf, konsultan, atau profesional pajak
• Mengurangi risiko terkena sanksi atau denda akibat kesalahan dalam pengelolaan pajak

Karena menjadi seorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Bagi wajib pajak yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung, membuat NPWP melalui Coretax telah menjadi solusi yang sederhana. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan sistem administrasi modern yang memungkinkan proses pendaftaran NPWP secara online dapat diselesaikan dalam beberapa langkah mudah, cepat, dan aman.

Masyarakat dapat membantu transformasi layanan perpajakan menjadi lebih bermanfaat dan ramah pengguna sambil menghemat waktu melalui layanan digital ini. Brevet pajak akan memberikan Anda seperti pengetahuan pajak seperti dan berbagai kebijakan perpajakan yang lainnya. Karena brevet pajak akan memberikan banyak materi perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Cara Menggunakan Coretax untuk Membuat NPWP Secara Online

Sekarang, seluruh proses dapat diselesaikan secara instan melalui perangkat digital, sehingga pembuatan NPWP menggunakan Coretax menjadi jauh lebih mudah. Langkah-langkah yang dapat Anda ikuti adalah sebagai berikut:

Kunjungi Situs Web Coretax

Anda dapar masuk ke website resmi Coretax DJP https://coretaxdjp.pajak.go.id/. Akan terdapat menu pendaftaran untuk memulai proses pendaftaran yang ada pada halaman utama.

Daftar Akun Baru

Klik tombol yang bertuliskan “Daftar di sini.” Pilih jenis wajib pajak yang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah Anda individu, entitas, lembaga pemerintah, atau pengumpul PPN PMSE asing.

Verifikasi NIK Anda

• Jika NIK Anda sudah terdaftar, sistem akan menanyakannya. Pilih “Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK” jika demikian.
• Jika Anda hanya ingin membuat akun Coretax tanpa mengaktifkan NPWP, pilih “Pendaftaran Saja.”

Isi Informasi Pribadi Anda

Untuk menghindari penolakan, pastikan Anda mengisi dan memasukkan data sesuai dengan dokumen resmi Anda.

Konfirmasi Nomor Telepon dan Email Anda

Masukkan nomor telepon dan alamat email Anda yang aktif. Kode OTP akan dikirimkan melalui email atau SMS; masukkan kode tersebut untuk konfirmasi.

Sediakan Dokumen Pendukung

• Upload KTP Anda apabila Anda adalah warga negara Indonesia.
• Sertakan paspor dan KITAS/KITAP jika Anda adalah warga negara asing.
• Siapkan dokumen hukum, seperti izin usaha atau dokumen lain yang diminta sistem, jika Anda memiliki usaha.

Baca Juga: Strategi Penegakan Hukum dan Digitalisasi Pajak dalam Mewujudkan Target Penerimaan Pajak Indonesia 2026

Masukkan Informasi Keluarga

Masukkan detail tentang anggota keluarga yang memiliki hubungan khusus, termasuk orang tua, pasangan, atau anak.

Data Pendapatan Terperinci

Masukkan sumber dan jumlah pendapatan Anda, lalu simpan informasi tersebut sebagai dasar profil wajib pajak Anda.

Masukkan Alamat dan Kode KLU

Sesuai dengan bidang usaha yang Anda geluti, masukkan kode KLU (Klasifikasi Bidang Usaha).

Konfirmasi Informasi dan Gambar

Untuk memastikan semua informasi akurat, klik tombol “Verifikasi”. Anda mungkin diminta untuk mengunggah foto terbaru atau menggunakan sistem Coetax untuk memverifikasi foto Anda secara real-time.

Kirimkan Permohonan NPWP Anda

Klik “Kirim Permohonan” setelah meninjau pernyataan kepatuhan. Setelah itu, periksa email Anda secara berkala untuk mendapatkan pembaruan tentang penerbitan NPWP Anda.

Manfaat Menggunakan Coretax untuk Membuat NPWP

Ada banyak manfaat menggunakan Coretax, termasuk:

• Cepat: Hanya membutuhkan beberapa jam untuk verifikasi dan penerbitan NPWP.
• Aman: Sistem DJP terintegrasi langsung dengan data.

Tips Sebelum Menggunakan Coretax untuk Membuat NPWP

• Karena semua pemberitahuan dikirim melalui email, pastikan alamat email Anda terbaru.
• Masukkan informasi dengan akurat sesuai dengan identitas Anda.
• Gunakan alat DJP Live Chat di situs web resmi atau hubungi Kring Pajak jika Anda mengalami masalah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak yang khusus membahas tentang pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan regulasi merupakan pelatihan yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri di bidang perpajakan, khususnya dalam aspek pengelolaan kewajiban pemotongan dan pengumpulan pajak penghasilan (PPh). Dengan adanya kursus ini tentunya akan memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan yang berlaku, tata cara pemotongan dan pemungutan pajak dalam berbagai transaksi bisnis, serta bagaimana mematuhi ketentuan perpajakan agar terhindar dari sanksi dan masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, kursus pajak ini juga dirancang khusus untuk membantu peserta memahami konsep dasar dan teknis perpajakan yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 15, hingga Pajak Final sesuai Pasal 4 ayat (2). Dengan pendekatan yang lengkap dan terstruktur, peserta tidak hanya akan mendapatkan teori, tetapi juga berlatih secara nyata bagaimana menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh perusahaan maupun individu. Sehingga peserta didorong untuk menjadi ahli pajak yang cermat dan profesional sehingga dapat memberi manfaat langsung bagi perusahaan maupun diri mereka sendiri.

Keuntungan Mengikuti Kursus Pajak Khusus Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Dengan mengikuti kursus pajak kursus pajak khusus membahas tentang pemotongan dan pemungutan pajak tentunya akan memberikan banyak sekali keuntungan bagi Anda. Keuntungan pertama yang dapat Anda rasakan yaitu Pertama, peserta akan memahami aspek regulasi perpajakan terbaru yang terus berkembang dengan cepat.

Hal ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Kedua, materi yang disampaikan sangat aplikatif dan mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh kasus nyata dan panduan langkah demi langkah sehingga peserta segera dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Baca Juga: Brevet Pajak C: Meningkatkan Kapabilitas Konsultan Pajak pada Perpajakan Internasional

Selain itu, para peserta juga akan dibekali dengan kemampuan untuk persiapan menghadapi pemeriksaan pajak dan surat permintaan keterangan (SP2DK) khusus terkait pemotongan dan pemungutan PPh. Hal ini merupakan nilai tambah besar bagi siapa saja yang bertanggung jawab atas administrasi pajak di perusahaan. Keahlian ini membantu menjaga kelancaran operasional bisnis tanpa gangguan masalah perpajakan yang rumit.

Siapa Saja yang Cocok Mengikuti Kursus Pajak Khusus Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Dengan berbagai keuntungan yang sudah dijelaskan tadi, membuat kursus pajak ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan seperti pegawai bagian keuangan, akunting, HRD, maupun praktisi pajak yang ingin meningkatkan profesionalismenya. Baik yang baru memulai karir di bidang perpajakan maupun yang ingin memperdalam kemampuan teknis perpajakan akan mendapatkan nilai lebih yang menjadikan mereka kompeten dalam menjalankan tugas perpajakan secara efektif dan efisien.

Karena menjadi konsultan pajak yang tersertifikasi, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Salah satu topik penting yang selalu menarik perhatian publik setiap tahun adalah target penerimaan pajak. Selain bersifat simbolis, angka target yang ditetapkan pemerintah mencerminkan optimisme terhadap perkembangan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan keberhasilan kebijakan fiskal.

Target penerimaan pajak semakin mendapat sorotan seiring mendekatnya tahun 2026, karena target tersebut akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas anggaran negara dan mendanai sejumlah inisiatif pembangunan nasional yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Pelatihan pajak dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingi terjun ke dunia kerja perpajakan. Karena pelatihan pajak dapat memberikan Anda pemahaman terbaik mengenai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Kerja Sama antara Penegak Hukum dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Mencapai Target Pajak 2026

Dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga penegak hukum, Direktorat Jenderal Pajak (DGT) telah memperkuat komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum perpajakan. Untuk memberikan pengawasan yang lebih transparan dan kredibel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan organisasi independen bekerja sama. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memberikan peningkatan lingkungan kepatuhan wajib pajak serta menindak pelanggaran.

Langkah terukur ini mendukung program reformasi pajak berkelanjutan pemerintah. Pemerintah yakin dapat mencapai target penerimaan pajak sebesar IDR 2.358 triliun pada 2026, meningkat sekitar 13,5% dari realisasi yang diperkirakan pada 2025, dengan pengawasan yang lebih ketat dan dukungan penegakan hukum yang kuat.

Target pendapatan negara untuk rancangan anggaran negara tahun 2026 adalah IDR 3.147,7 triliun. Ketika memaparkan rancangan anggaran negara tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan target pendapatan sebesar IDR 3.147,7 triliun. Jumlah ini 9,8% lebih tinggi dari perkiraan untuk tahun 2025. Dengan target Rp 2.357,7 triliun, pendapatan pajak menjadi sumber utama, diikuti oleh Rp 334,3 triliun dari bea dan cukai, serta Rp 455 triliun dari pendapatan negara non-pajak (PNBP).

Namun, pemerintah juga mengalokasikan Rp 563,6 triliun untuk pengeluaran pajak pada tahun 2026. Dibandingkan dengan realisasi proyeksi pada tahun 2025, angka ini meningkat sebesar 6,3%. Insentif dan pembebasan pajak yang ditawarkan untuk mendukung sektor-sektor penting termasuk dalam pengeluaran pajak ini.

Baca Juga: Revolusi Pajak Digital Indonesia Mencapai 40,02 T: Kontribusi terhadap Pendapatan Negara 2025

Penggunaan Teknologi Coretax untuk Meningkatkan Pendapatan Memerlukan Reformasi Pajak

• Modernisasi administrasi pajak melalui sarana digital
• Peningkatan akurasi data wajib pajak
• Integrasi data antar lembaga
• Sinkronisasi pajak, bea cukai, dan pendapatan negara non-pajak
• Pemantauan berdasarkan big data
• Pajak transaksi digital
• Pajak ekonomi digital domestik
• Pajak transaksi lintas batas

Hambatan dalam Mencapai Target Pendapatan Antara Kepastian Bisnis dan Penegakan Hukum

• Risiko kekhawatiran investor akibat pengawasan yang ketat
• Pentingnya kejelasan hukum yang ramah bisnis
• Batasan Sistem dan Integrasi
• Ketidakstabilan coretax
• Kekacauan regional dan pusat setelah Undang-Undang HKPD Ketidakpercayaan Publik
• Penolakan terhadap kebijakan fiskal
• Memperluas basis pajak tanpa mempengaruhi konsumsi publik menimbulkan tantangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Target Pendapatan Pajak 2026

Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Aktivitas ekonomi dan pendapatan pajak saling terkait erat. Potensi pendapatan pajak dari sektor korporasi dan individu meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi. Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi kunci dalam mencapai target. Hal ini meliputi modernisasi sistem, penerapan pengawasan berbasis data, dan penyediaan layanan yang lebih baik bagi wajib pajak.

Perubahan Global

Kondisi ekonomi global, termasuk harga komoditas, pola investasi, dan situasi geopolitik, juga akan mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era globalisasi sekarang ini, kompleknya perpajakan internasional menjadi tantangan tersendiri bagi para konsultan pajak. Tidak hanya memahami regulasi perpajakan domestik, konsultan pajak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani isu perpajakan lintas negara yang semakin berkembang dan kompleks. Dengan adanya tantangan tersebut membuat Brevet Pajak C menjadi penting, karena brevet ini merupakan sertifikat lanjutan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapabilitas para konsultan pajak dalam bidang perpajakan internasional.

Apa yang Dimaksud Brevet Pajak C?

Brevet Pajak C adalah level tertinggi dalam pelatihan brevet pajak yang fokus pada penguasaan perpajakan dalam lingkup global. Program ini memperlengkapi para peserta dengan wawasan mendalam mengenai aturan pajak internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), transfer pricing, serta skema perpajakan internasional lainnya yang sering ditemui dalam praktik konsultan pajak modern. Dan tentunya dengan memiliki Brevet Pajak C akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi konsultan pajak yang ingin menembus pasar global dan memberikan layanan terbaik bagi klien multinasional.

Keuntungan Memiliki Brevet Pajak C

Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pajak Internasional

Salah satu keuntungan utama mengikuti Brevet Pajak C adalah kemampuan untuk mengelola masalah perpajakan internasional dengan lebih efektif. Konsultan pajak akan dibekali dengan teknik analisis dan penerapan peraturan yang relevan, sehingga mampu merancang strategi pajak yang tidak hanya sesuai dengan hukum masing-masing negara tetapi juga mengoptimalkan kewajiban pajak klien secara legal dan efisien. Hal ini sangat krusial mengingat semakin banyak perusahaan yang melakukan kegiatan lintas negara dan membutuhkan pendampingan pajak yang kompeten.

Meningkatkan Kepercayaan Klien

Brevet Pajak C juga membantu meningkatkan konsultan pajak di mata klien dan otoritas pajak. Sebagai sertifikasi yang diakui dalam dunia perpajakan, memiliki Brevet Pajak C yang menunjukkan komitmen profesional dan penguasaan materi perpajakan yang mendalam. Ini membuat konsultan lebih dipercaya dalam menangani masalah perpajakan yang bersifat rumit dan multidimensi, terutama yang melibatkan aspek lintas batas negara. Kepercayaan ini tentu berdampak positif pada perkembangan karir dan peluang bisnis konsultan pajak.

Baca Juga: Pelatihan Pajak, Konsep dan Prinsip Dasar Perpajakan untuk Staf Keuangan

Bekal Untuk Mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Dengan memiliki Brevet Pajak C tentunya juga akan membuka peluang untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang merupakan langkah awal untuk menjadi konsultan pajak tersertifikasi di Indonesia. Sertifikasi ini sangat diakui oleh otoritas pajak dan industri, sehingga membuka banyak kesempatan bagi para profesional, baik di firma konsultan pajak, perusahaan multinasional, maupun lembaga pemerintah.

Sehingga untuk para profesional pajak yang ingin memperluas wawasan dan kapabilitas dalam bidang perpajakan internasional, mengikuti Brevet Pajak C adalah investasi terbaik. Selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang mendalam, peserta juga akan mendapatkan sertifikat resmi yang menjadi bukti kompetensi dan meningkatkan daya saing di pasar kerja. Dunia perpajakan yang terus berubah dan semakin kompleks menuntut konsultan pajak untuk selalu mengikuti perkembangan, dan Brevet Pajak C adalah salah satu cara paling efektif untuk tetap relevan dan unggul di bidang ini.

Karena menjadi konsultan pajak yang tersertifikasi, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dunia digital tidak hanya mencakup investasi kripto, belanja online, dan streaming film. Di balik layar, industri ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Kas negara menerima pajak sebesar Rp40,02 triliun dari perusahaan-perusahaan ekonomi digital hingga akhir Juli 2025.

Empat jenis pajak utama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Elektronik (PMSE), pajak atas aset kripto, pajak dari fintech (pinjaman peer-to-peer), dan pajak SIPP yang dikumpulkan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah yang bertanggung jawab atas kontribusi yang signifikan ini. Anda dapat memperdalam ilmu mengenai kebijakan pajak Anda dengan mengikuti training pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda berbagai macam materi perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Rincian Pendapatan Pajak Ekonomi Digital pada Juli 2025

Pemerintah telah menunjuk 223 organisasi sebagai pemungut PPN PMSE per Juli 2025. Pajak digital PPN PMSE telah menghasilkan kontribusi sebesar Rp31,06 triliun. Scalable Hosting Solutions OÜ, Express Technologies Limited, dan Finelo Limited adalah tiga perusahaan baru yang direkrut pada Juli 2025. Tiga perusahaan lainnya, Evernote GmbH, To The New Singapore Pte. Ltd., dan Epic Games Entertainment International GmbH—penunjukannya dibatalkan sementara. Terdapat 21 dari penagih yang ditunjuk telah mengumpulkan dan menyetorkan PPN PMSE. Berikut rinciannya:

• Rp731,4 miliar pada 2020
• Rp3,90 triliun pada 2021
• Rp5,51 triliun pada 2022
• Rp6,76 triliun pada 2023
• Rp8,44 triliun pada 2024
• Pada 2025 Rp5,72 triliun (hingga Juli)

Pajak Kripto

Transaksi yang melibatkan aset kripto menghasilkan pendapatan pajak sebesar Rp1,55 triliun. Jumlah ini meliputi:

• Transaksi yang diatur oleh Pasal 22 Pajak Penghasilan: Rp730,41 miliar
• PPN di dalam negeri: Rp819,94 miliar
• Distribusi tahunan sebagai berikut:
• Rp246,45 miliar pada tahun 2022
• Rp220,83 miliar pada 2023
• Rp620,4 miliar pada 2024
• 2025: Rp462,67 miliar (hingga Juli)

Baca Juga: Transformasi Digital Penerbitan Sertifikat Fiskal (SKF) di Indonesia

Pajak Fintech

Industri fintech menyumbang Rp3,88 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

• Bunga pinjaman WPDN dan BUT berdasarkan Pasal 23 Pajak Penghasilan: Rp1,09 triliun
• Bunga pinjaman WPLN berdasarkan Pasal 26 Pajak Penghasilan: Rp724,25 miliar
• PPN di dalam negeri: Rp2,06 triliun
• Distribusi tahunan: Rp446,39 miliar pada tahun 2022
• Rp1,11 triliun pada tahun 2023
• Rp1,48 triliun pada 2024
• 2025: Rp841,07 miliar (hingga Juli)

Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP)

SIPP telah menghasilkan pendapatan pajak sebesar Rp3,53 triliun sampai dengan Bulan Juli 2025, yang diantaranya adalah:

• Pajak yang harus dibayar: Rp239,21 miliar
• Rp3,29 triliun dalam PPN
• Pendapatan per tahun:
• Pendapatan per tahun: Rp402,38 miliar pada 2022
• Rp1,12 triliun pada 2023
• Rp1,33 triliun pada 2024
• 2025: Rp684,6 miliar (hingga Juli)

Menurut DJP, pajak digital bukanlah hal baru Rosmauli, Direktur Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP yang baru, mengatakan bahwa kontribusi sektor digital sedang meningkat. Menurut Rosmauli, “pajak digital bukanlah pajak baru; melainkan modifikasi mekanisme pemungutan untuk membuatnya lebih efisien dan praktis bagi bisnis.” Dari semua pemungut yang ditunjuk, 201 PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE sebesar Rp31,06 triliun, menurut Rosmauli, Direktur Pemasaran, Layanan, dan Hubungan Masyarakat.

Jumlah ini terdiri dari Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp5,72 triliun hingga 2025.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di era bisnis sekarang ini yang semakin kompleks dan regulasi pajak yang semakin berkembang. Hal ini membuat pemahaman pajak menjadi suatu hal yang sangat penting, terutama bagi staf keuangan yang tentunya memegang peran penting di perusahaan untuk mengelola dan melaporkan keuangan perusahaan. Untuk itu, dengan mengikuti pelatihan pajak menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan prinsip dasar perpajakan yang wajib diambil oleh setiap staf keuangan yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendukung keberhasilan perusahaan.

Pelatihan Pajak tentang Konsep dan Prinsip Perpajakan

Pelatihan yang membahas tentang konsep dan prinsip perpajakan merupakan program khusus yang dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan perpajakan yang jelas, komprehensif, dan aplikatif bagi para profesional keuangan. Dan pelatihan ini juga akan membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, dasar-dasar hukum pajak, serta bagaimana tata cara pemungutan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dengan mengikuti pelatihan pajak ini, membuat staf keuangan tidak hanya akan mampu memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dengan waktu yang tepat dan akurat, tetapi juga dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak guna mendukung efisiensi keuangan perusahaan.

Keunggulan Mengikuti Pelatihan Pajak untuk Staf Keuangan

Dengan mengikuti pelatihan pajak ini tentunya akan memberikan keunggulan staf keuangan seperti meningkatkan fokus pada konsep perpajakan yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas perpajakan di perusahaan. Karena para peserta pelatihan ini akan dikenalkan dengan materi mulai dari pengenalan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak badan dan pajak lainnya, peserta akan dibimbing secara sistematis agar memahami fungsi dan tujuan masing-masing pajak serta bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Dan dengan wawasan ini, staf keuangan akan merasa lebih percaya diri dan profesional dalam menangani data perpajakan, serta menghindari risiko kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi atau denda.

Selain itu, pelatihan pajak ini juga akan menekankan pemahaman tentang asas dan prinsip perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti asas legalitas, asas keadilan, serta asas kemampuan membayar. Para peserta akan di berikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta memahami pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga pelatihan ini akan membantu staf keuangan tidak semata-mata memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui pembayaran pajak yang tepat dan transparan.

Baca Juga: Training Pajak: Peningkatan Kompetensi Staf Keuangan dalam Pengelolaan Pajak Perusahaan

Dan pelatihan pajak ini juga akan memberikan pendekatan interaktif dan praktif. Para peserta ini akan mendapatkan kesempatan melakukan simulasi pengisian dan pelaporan pajak, studi kasus terkait perhitungan pajak penghasilan karyawan, penghitungan PPN, serta pengelolaan pajak badan. Pendekatan ini membuat materi yang disampaikan mudah dipahami dan langsung dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, meningkatkan efektivitas staf keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga pelatihan pajak tentang konsep dan prinsip dasar perpajakan sangat cocok untuk staf keuangan dari berbagai jenis organisasi, baik perusahaan swasta, BUMN, hingga instansi pemerintah. Karena program ini akan membuat para peserta dibekali pemahaman yang berguna untuk mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi profesi di bidang perpajakan atau meningkatkan kapasitas kerja di bidang keuangan dan akuntansi.

Karena menjadi staff keuangan yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Sertifikat Fiskal (SKF) secara elektronik jika memerlukan SKF untuk mendapatkan layanan publik atau untuk tujuan tertentu. Namun, wajib pajak perlu mengetahui bahwa SKF memiliki masa berlaku yang singkat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 Pasal 6 ayat (1), SKF hanya berlaku selama satu bulan setelah diterbitkan.

Untuk mendapatkan SKF, wajib pajak harus memenuhi tiga persyaratan. Sebagai seseorang yang akan terjun di dunia kerja perpajakan, sangat penting untuk mengetahui pemahaman seperti ini. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak ini Anda akan memperoleh begitu banyak materi tentang perundang-undangan pajak.

Pertama, wajib pajak harus mengajukan (1) Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan untuk dua tahun pajak sebelumnya dan (ii) Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periodik untuk tiga periode pajak sebelumnya. Persyaratan kedua adalah wajib pajak harus bebas utang atau, jika memiliki utang, harus telah memperoleh izin untuk menunda atau membayar secara angsuran.

Dari sana, pilih menu Layanan Administrasi dan submenu Buat Permohonan Administrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menerbitkan Sertifikat Fiskal (SKF) sebagai bukti kepatuhan wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan kegiatan tertentu, wajib pajak harus memiliki dokumen ini untuk mendapatkan layanan dari organisasi pemerintah atau pihak lain. Pasal tiga hingga sembilan PER-8/PJ/2025 memuat peraturan terbaru mengenai penerbitan SKF.

Syarat-Syarat Penerbitan SKF

Menurut PER-8/PJ/2025, wajib pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk memenuhi syarat mendapatkan SKF, termasuk:

• Telah mengajukan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir.
• SPT PPN untuk tiga tahun pajak terakhir.
• Tidak memiliki tunggakan pajak atau telah memperoleh izin penundaan atau angsuran pembayaran sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP.
• Tidak sedang dalam proses penyelidikan atas pelanggaran pajak pada saat ini.

Saluran Pengajuan SKF

Pengajuan SKF dilakukan secara elektronik melalui:

• Portal Wajib Pajak Coretax yang terhubung dengan sistem DGT
• Pusat Layanan Pelanggan DGT di nomor 1500200
• Wajib pajak yang tidak dapat mengajukan secara elektronik dapat melakukannya secara tertulis dengan menggunakan:
• Kantor Pajak Tanpa Batas (oleh wajib pajak atau agen yang ditunjuk secara langsung)
• Bukti pengiriman ke Kantor Pajak yang ditunjuk melalui layanan pos, pengiriman, atau kurir

Baca Juga: Insentif PPN DTP 100% hingga Desember 2025: Kesempatan Emas Beli Rumah Baru dengan Pajak Ringan

Perubahan Utama pada SKF dalam PER-8/PJ/2025

PJ/2025/PER-8 Dibandingkan dengan aturan sebelumnya dalam PER-03/PJ/2019, klausul-klausul berikut telah diperbarui:

• Saluran elektronik digunakan untuk memprioritaskan permohonan SKF. Hanya dalam kasus di mana pengajuan elektronik tidak memungkinkan, dan bahkan dalam hal itu, dengan pedoman yang lebih ketat, pengajuan manual diperbolehkan.
• “Wajib Pajak dengan Status Cabang” tidak lagi digunakan. Hal ini berarti Wajib Pajak cabang dalam permohonan SKF tidak lagi berhak atas pembebasan apa pun.
• Penguatan verifikasi SKF, yang kini dapat dilakukan melalui: Pindai kode QR pada cetakan SKF Situs web terintegrasi DJP atau aplikasi Kring Pajak atau kantor KPP/KP2KP atau Situs web kementerian atau lembaga yang mengelola penerbit sertifikat elektronik

Proses Bisnis Penerbitan SKF

Alur proses bisnis penerbitan SKF sebagai berikut:

• Permohonan diajukan oleh wajib pajak melalui situs web atau cara lain.
• Persyaratan diverifikasi oleh sistem.
• Sistem akan menghasilkan produk SKF dan Bukti Pembayaran Elektronik (BPE) secara langsung jika persyaratan terpenuhi.
• Wajib pajak menerima produk SKF melalui akun, email, faks, pos, atau saluran lain sesuai permintaan.
• Permohonan dapat ditolak secara lisan (untuk permohonan langsung) atau tertulis (untuk permohonan melalui pos/surat) jika persyaratan tidak terpenuhi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.