Posts in category: Artikel

Training Pajak – Beberapa daerah telah secara signifikan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tren ini didorong oleh penundaan penyesuaian selama bertahun-tahun, kenaikan Nilai Jaminan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) berdasarkan penilaian yang dianggap salah, serta kebijakan baru dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Protes publik dipicu oleh kenaikan mendadak di daerah seperti Pati, Jombang, dan Cirebon.

Latar belakang kebijakan, penyebab utama, dampak, dan alternatif solusi kebijakan yang lebih adil untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dibahas dalam artikel ini. Selain itu, Anda juga dapat memperdalam ilmu perpajakan dengan mengikuti training pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi peraturan perpajakan.

Mengapa Beberapa Daerah Mengalami Kenaikan Tajam PBB-P2?

Penyebab utama kenaikan yang signifikan dalam penyesuaian di lapangan adalah sebagai berikut:

• Penyesuaian yang tertunda: Sudah bertahun-tahun sejak dasar pajak dan tarif diubah. Kenaikan tampak berlebihan ketika semua perubahan diterapkan sekaligus.
• Penilaian NJOP dipertanyakan: Ada ketidakcocokan antara tagihan dan kemampuan membayar karena beberapa orang percaya perkiraan nilai pasar tim penilai tidak akurat.
• Peningkatan PAD jangka pendek: Dibandingkan dengan ide pendapatan lain yang membutuhkan waktu, kenaikan pajak dianggap sebagai cara tercepat untuk mengumpulkan dana.
• Di bawah Undang-Undang HKPD, ruang kebijakan: Meskipun tarif maksimum yang lebih tinggi menawarkan fleksibilitas, dampaknya signifikan jika perubahan tidak dirancang dengan baik.

Suara dan Posisi Pemangku Kepentingan

Pendapat legislator dan otoritas membantu menggambarkan pandangan dan jalur kebijakan korektif di masa depan, termasuk:

• Menurut Deddy Sitorus (Komisi II DPR, Fraksi PDI Perjuangan), beberapa pemerintah daerah mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak untuk meningkatkan PAD. Sesuai dengan efisiensi pengeluaran yang didorong secara sentral, ia mendorong kehati-hatian dan inovasi pendapatan.
• Menurut Muhammad Khozin (Komisi II DPR), penundaan penyesuaian dan kenaikan nilai penilaian properti (NJOP) selama bertahun-tahun, yang dianggap salah, merupakan faktor lain yang berkontribusi pada kenaikan tarif. Ia mengaitkan fenomena ini dengan perluasan rentang tarif menjadi 0,5% oleh Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Daerah (UU HKPD).
• Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera memperingatkan pemerintah daerah agar tidak menerbitkan peraturan yang memberatkan warga. Ia mendorong langkah-langkah untuk meningkatkan perusahaan milik negara, mendorong investasi, membantu UMKM, dan memaksimalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah strategi tersebut sesuai dengan kemampuan warga untuk membayar dan menegur Bupati Pati karena menaikkan pajak properti hingga 250%. Kemudian, peraturan tersebut dicabut.

Baca Juga: Ingin Tingkatkan Kompetensi SDM di Perusahaan? Brevet Pajak untuk Karyawan Solusinya

Daftar Wilayah dengan Kenaikan PBB-P2 yang Signifikan

Berbagai wilayah dengan tingkat kenaikan PBB-P2 yang tajam di berbagai wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah

• Perubahan/ Kebijakan: Pembatalan PBB-P2 setelah penilaian
• Perkiraan Kenaikan: Hingga 250%
• Catatan: Pembatalan setelah protes publik; peringatan dari Kementerian Dalam Negeri

Wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur

• Perubahan/ Kebijakan: Perubahan PBB-P2 untuk properti tertentu
• Perkiraan Kenaikan: Hingga 1.202%
• Catatan: Beberapa properti dilaporkan mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Kota/Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

• Perubahan Kebijakan: Kenaikan tagihan untuk properti tertentu diperkirakan hingga 1.000%
• Catatan: Dikatakan naik dari tahun sebelumnya; misalnya, IDR 6,2 juta → IDR 65 juta

Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan)

• Perubahan/Kebijakan: Melakukan pengubahan menurut Zona Nilai Tanah atau ZNT oleh Badan Pertanahan Nasional
• Perkiraan Kenaikan: hingga 300%
• Dampak pembaruan ZNT Badan Pertanahan Nasional

Wilayah terhadap Kota Semarang (Jawa Tengah)

• Kebijakan/Perubahan: Modifikasi PBB-P2
• Perkiraan Kenaikan: hingga 441%
• Jumlahnya bervariasi tergantung pada klasifikasi objek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada tiap tahunnya, para pewajib pajak baik yang individu maupun badan usaha, tentu saja mereka harus menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Karena SPT dan PPh merupakan hal yang penting untuk mendukung pembiayaan negara, akan tetapi masih banyak yang yang menghadapi kendala ketika membuat susunan SPT mereka. Berbagai jenis kendala yang dirasakan seperti mengisi formulir yang tepat, pengisian data dengan benar, serta ketakutan melakukan kesalahan yang dapat berujung denda maupun sanksi. Oleh karena itu, Kursus pajak hadir untuk membantu mereka yang kesulitan menghadapi penyusunan SPT.

Kursus pajak sendiri tentunya akan membahas penyusunan laporan SPT Tahunan secara khusus dirancang untuk memandu wajib pajak memahami tata cara pelaporan pajak dengan benar sesuai peraturan terbaru. Dengan memiliki materi yang lengkap mengenai jenis-jenis SPT seperti 1770, 770S, 1770SS untuk wajib pajak pribadi dengan berbagai kondisi penghasilan, serta 1771 untuk wajib pajak badan. Dengan Kursus pajak diharapkan kalian dapat memilih formulir yang tepat agar tidak ada kesalahan dalam administrasi. Akan tetapi Kursus pajak ini tidak hanya akan memberikan teori, tetapi juga akan memberikan panduan praktis langkah demi langkah pengisian SPT melalui sistem e-Filing DJP Online yang kini menjadi metode utama pelaporan pajak di Indonesia.

Kendala yang Sering Dihadapi untuk Pelaporan SPT

Salah satu kendala yang sering dihadapi wajib pajak adalah ketidaktahuan soal dokumen pendukung yang harus dipersiapkan sebelum pelaporan. Karena dalam Kursus pajak, peserta diajarkan bagaimana mengumpulkan data pendukung penting seperti bukti potong pajak (formulir 1721 A1/A2 untuk pegawai), data penghasilan tambahan, bukti pembayaran pajak kurang bayar, hingga penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number). Dengan pemahaman ini, peserta siap menangani proses pelaporan SPT tanpa kesulitan.

Baca Juga: Sejarah Perpajakan Indonesia: Dari Official Assessment ke Era Digital Smart Tax

Selain itu, Kursus pajak juga akan memberikan peserta pemahaman mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Tentunya, mereka juga akan membimbing para peserta untuk mengisi formulir  yang benar mulai dari login ke portal DJP Online, memilih layanan e-Filing, mengisi data penghasilan beserta potongan yang berlaku, hingga mendapatkan kode verifikasi untuk mengirimkan SPT secara resmi. Karena bimbingan ini sangat berharga bagi para wajib pajak untuk dapat bisa terhindar dari kesalahan yang berujung denda atau sanksi administrasi.

Dan di era yang serba digital ini, dengan adanya Kursus pajak sangat bisa membantu para wajib pajak untuk melakukan SPT. Karena dengan mengikuti kursus ini, mereka dapat mendeteksi secara dini apakah terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga mereka bisa segera melakukan perbaikan sebelum dikirim. Selain itu mereka juga dapat memahami esensi hukum yang muncul apabila terjadi pelaporan yang tidak benar. Inilah yang menjadi solusi utama mengatasi kendala dalam penyusunan laporan SPT Tahunan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak adalah pelatihan pajak dibuat sesuai dengan tingkatan, seperti A, B, dan C yang tentunya dibuat untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Dan tentunya Brevet pajak ini sangat relevan dan menguntungkan bagi karyawan sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di perusahaan.

Alasan Brevet Pajak Penting Bagi Karyawan

Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Kerja

Dengan memiliki pengetahuan perpajakan tentunya dapat membantu karyawan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas terkait pajak, mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak.

Meningkatkan Kompetensi Profesional

Ketika mengikuti brevet pajak, para karyawan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang regulasi perpajakan dan pengamplikasiannya di dunia kerja. Tentunya hal ini akan menambah nilai profesional Karyawan, khususnya untuk di bidang keuangan, akutansi, dan administrasi perpajakan.

Memudahkan Pelaporan Pajak

Dengan memiliki karyawan yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang perpajakan, tentunya dapat membantu perusahaan dalam melakukan proses pelaporan perpajakan. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan menyebabkan adanya sanksi atau pun denda administratif.

Manfaat Brevet Pajak pada Perusahaan

Meningkatkan Kualitas SDM

Tentu saja dengan mengikuti brevet pajak para karyawan akan mendapatkan sertifikat. Hal ini membuat perusahaan akan memiliki karyawan yang tersertifikasi brevet pajak yang akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Membantu Perencanaan Pajak yang Lebih Baik

Dengan pemahaman yang kuat, karyawan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan strategi perpajakan yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Pahami PPh 21, 23, dan 25 dengan Mudah Lewat Pelatihan Pajak Terarah

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dengan karyawan mengikuti Brevet pajak, tentunya mereka akan lebih berkompeten sehingga dapat membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih baik, sehingga dapat membantu terhindar dari pajak.

Brevet Pajak: Solusi Cerdas untuk Pengembangan SDM

Brevet Pajak memberikan sertifikasi resmi yang diakui untuk menunjukkan keahlian karyawan di bidang perpajakan. Sertifikat ini memperkuat profil profesional karyawan dan memberikan keuntungan kompetitif di dunia kerja. Selain itu, Brevet pajak juga mendukung peningkatan karir karena perusahaan cenderung memberikan penghargaan lebih kepada karyawan yang memiliki kompetensi khusus.

Pelatihan Brevet pajak yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga resmi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dilengkapi dengan materi yang selalu diperbarui dan diajarkan oleh praktisi yang berpengalaman di bidang perpajakan.

Dengan begitu Brevet pajak merupakan investasi cerdas karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, brevet pajak meningkatkan kompetensi profesional dan peluang karir. Bagi perusahaan, brevet pajak membantu menjamin terpenuhinya hukum dan optimalisasi manajemen pajak. Dengan brevet pajak, SDM perusahaan menjadi lebih produktif, efektif, dan berdaya saing tinggi di era persaingan bisnis yang semakin ketat.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak menjadi tempat yang paling tepat untuk menguasai pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pajak. Sebagai seseorang yang ingin kerja di dunia perpajakan, maka sangat penting untuk mengetahui seperti apa sejarah awal perpajakan hingga menjadi perpajakan digital saat ini. Tahun 2025 menandai 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain perjuangan fisik, bangsa ini juga melalui perjalanan panjang dalam membangun kedaulatan, termasuk pengelolaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Pada masa kolonial Belanda, sistem pajak diterapkan secara represif dan berat, seperti pajak rumah, usaha, dan kepala yang membebani penduduk lokal dan pedagang.

Masa Awal Kemerdekaan

Di masa Gubernur Jenderal Daendels diperkenalkan pajak bazar dan bea gerbang. Pendudukan Inggris di bawah Raffles memperkenalkan sistem landrent stelsel atau pajak sewa tanah langsung kepada petani, cikal bakal Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Dalam sistem kolonial, penentuan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas tanpa partisipasi wajib pajak, sehingga menimbulkan stigma pajak sebagai alat penindasan dan menimbulkan resistensi. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketentuan pajak dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 23, yang menegaskan peran pajak sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Namun, pada awalnya pemerintah masih menggunakan aturan pajak kolonial sambil membangun struktur administrasi pajak dengan mendirikan beberapa jawatan pajak di bawah Kementerian Keuangan. Sistem official assessment diterapkan, di mana petugas fiskus menetapkan pajak dan wajib pajak bersifat pasif.

Reformasi Pajak 1980-an: Masa Transisi Self Assessment

Memasuki masa Orde Baru, terutama pada 1966, terjadi desentralisasi pajak dengan penyerahan Pajak Hasil Bumi kepada daerah melalui Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pemerintah mulai menerapkan sistem self-assessment parsial, di mana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, sementara fiskus menetapkan pajak bagi yang tidak mampu. Sistem ini terinspirasi dari praktik di Amerika Serikat dan Eropa. Pada 1980-an, sistem perpajakan kolonial yang hanya sedikit diperbaiki dianggap usang karena tantangan ekonomi seperti anjloknya harga minyak dunia.

Reformasi perpajakan besar di tahun 1983 bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak, menyederhanakan administrasi pajak, dan memperluas basis pajak. Lima undang-undang perpajakan penting disahkan tahun 1983-1985, menjadi fondasi sistem perpajakan modern Indonesia yang menggantikan ordonansi kolonial usang. Sistem self-assessment membawa dampak positif seperti berkurangnya kontak langsung antara wajib pajak dan petugas, mengurangi risiko suap, dan meningkatkan kesadaran kepatuhan.

Baca Juga: Stabilitas Harga Tembakau 2025: Mengupas Kebijakan PPN Tetap di Balik Tarif Umum yang Naik

Masa Modernisasi Pajak dengan Berbagai Tantangannya

Abad ke-21 menyaksikan Direktorat Jenderal Pajak mulai menerapkan modernisasi perpajakan memakai teknologi digital. Digitalisasi juga meningkatkan pengawasan dan menutup celah penghindaran pajak. Contohnya, Automatic Exchange of Information (AEoI) sejak 2018 mengawasi aset luar negeri wajib pajak Indonesia, dan Compliance Risk Management (CRM) berbasis big data mendeteksi risiko ketidakpatuhan.

Digitalisasi pajak menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan terutama dalam memastikan literasi digital masyarakat terutama UMKM. Pemerintah mengatasi kesenjangan ini dengan sosialisasi dan edukasi digital, termasuk integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Mulai 2024, NIK menjadi identitas tunggal administrasi pajak, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Pemerintah juga merespon ekonomi digital dengan menerapkan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak Juli 2020, memungut PPN 10% atas produk dan jasa digital asing di Indonesia. Kebijakan ini menciptakan level playing field antara usaha konvensional dan digital serta menambah penerimaan negara. Pemerintah juga mengikuti konsensus global tentang pajak digital, termasuk rencana global minimum tax untuk perusahaan teknologi multinasional, dan mengatur pemajakan aset kripto. Tahun 2025 menandai era baru dengan implementasi Core Tax Administration System (Coretax), sistem perpajakan berbasis cloud computing dan kecerdasan buatan yang modern dan fleksibel.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Memahami pajak bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di dunia saat ini. Bagi para eksekutif perusahaan, profesional, dan staf, PPh 21, PPh 23, dan PPh 25 adalah tiga jenis pajak berbeda yang seringkali membingungkan dan memiliki kesulitan tersendiri. Banyak orang merasa pusing ketika harus menghitung, memilah, dan melaporkan ketiga jenis pajak tersebut. Namun, tidak perlu khawatir lagi! Dengan Pelatihan Pajak terarah, Anda dapat dengan mudah, cepat, dan menyeluruh memahami PPh 21, 23, dan 25.

Pentingnya Memahami PPh 21, 23, 25

• PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada tiap individu, seperti karyawan, kera lepas, maupun tenaga ahli. Namun seringkali dengan adanya perubahan aturan maupun metode penghitungan menjadi kendala tersendiri bagi HR, staf keuangan, maupun pemilik usaha.
• PPh 23 merupakan pajak yang timbul karena adanya transaksi, seperti jasa, sewa, atau hadiah yang dilakukan perusahaan kepada pihak lain. Perlu kehati-hatian dalam menentukan objek, tarif, serta waktu pemotongan, agar tidak terjadi kekeliruan yang bisa dihentikan sanksi.
• PPh 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang berusaha. Penghitungannya yang spesifik, serta hubungannya dengan pelaporan SPT Tahunan, membuat banyak orang merasa ragu dan mencari pendampingan yang tepat.

Dan ketika Anda menguasai jenis ketiga pajak tersebut, tentunya tidak hanya akan memperlancar operasional usaha, namun juga mengurangi risiko sanksi akibat kesalahan atau keterlambatan. Dengan pemahaman yang baik, Anda pun semakin percaya diri saat harus menghadapi pemeriksaan pajak atau berkonsultasi dengan pihak berwenang.

Mengapa Harus Ikut Pelatihan Terarah?

Ada banyak pelatihan pajak di luar sana, namun Pelatihan Pajak terarah menawarkan keuntungan yang berbeda dan lebih unggul:

Memiliki Pengajar yang Profesional dan Pengalaman

Pengajaran dilakukan oleh konsultan pajak bersertifikat, mantan pegawai pajak, serta praktisi yang berpengalaman di bidang perpajakan. Pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab tuntas dan detail.

Baca Juga: Investasi Terbaik untuk Tim Finance Anda: Training Pajak Terstruktur

Metode Belajar Interaktif

Sesi pelatihan tidak hanya ceramah satu arah, tapi disertai diskusi kelompok, latihan soal, simulasi penghitungan, hingga studi kasus terbaru. Dengan pendekatan ini, Anda bisa langsung menyebarkan pengetahuan yang didapat.

Materi Praktis dan Mudah Dipahami

Seluruh materi dirancang dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan sarat contoh kasus nyata di lapangan. Anda tidak hanya sekedar menghafal peraturan, tapi juga benar-benar memahami aplikasi di praktik bisnis sehari-hari.

Akses Materi dan Konsultasi Lanjutan

Setiap peserta akan mendapatkan akses materi selamanya dan kesempatan berkonsultasi dengan tim ahli kapan saja, bahkan setelah pelatihan selesai. Ini mendukung pembelajaran berkelanjutan dan solusi saat memikirkan masalah nyata di tempat kerja.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 11/2025 yang memberikan ketetapan tarif tetap sebesar 9,9% dari harga jual eceran (HJE), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tembakau di Indonesia yang mana saat ini kembali menjadi sorotan. Kenaikan tarif yang sebelumnya diperkirakan sebesar 10,7% digantikan oleh kebijakan ini, yang berlaku surut mulai 1 Januari 2025. Karena rumus perhitungan yang unik, tarif PPN efektif atas barang tembakau tetap sama meskipun tarif PPN secara keseluruhan naik menjadi 12%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga, memberikan kepastian hukum, dan memastikan pendapatan negara optimal dari sektor cukai dan pajak.

Anda dapat menguasai pemahaman tentang kebijakan pajak yang lainnya dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, kursus pajak akan membantu Anda memperdalam pengetahuan pajak dengan memberikan segudang materi seputar perundang-undangan pajak.

Tarif PPN Barang Tembakau

Tarif PPN atas barang tembakau ditetapkan sebesar 9,9% dari Harga Jual Eceran (HJE) sesuai dengan Pasal 9 PMK Nomor 11 Tahun 2025. Telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan 63/2022 Pasal 4 Ayat 1, angka yang didapatkan tentunya tidak sembarangan, melainkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus unik yang memperhitungkan tarif Pajak Pertambahan Nilai umum dan faktor lain.  Tarif PPN atas barang tembakau telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk:

• Peraturan Menteri Keuangan No. 174 Tahun 2015: 8,7%
• Peraturan Menteri Keuangan No. 207 Tahun 2016: 9,1%
• 9,9% (dengan rencana kenaikan menjadi 10,7% pada tahun 2025) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 63 Tahun 2022.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025: tetap pada 9,9% (rencana kenaikan dibatalkan)

Untuk menjaga stabilitas harga pasar, memberikan kejelasan bagi produsen dan importir, serta mencegah kenaikan harga yang signifikan bagi konsumen, tarif 9,9% diputuskan untuk dipertahankan pada tahun 2025.

Metode Pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Produk Tembakau

Produsen atau importir hanya mengumpulkan PPN atas produk tembakau sekali, yaitu saat memesan stempel pajak tembakau. Hal ini telah tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan No. 63 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 1. Ini berarti PPN tidak dikumpulkan lagi saat distributor mentransfer barang ke distributor lain atau langsung ke konsumen akhir. Saat memesan stempel cukai, produsen atau importir harus menyertakan faktur pajak. Menurut Pasal 7(1) PMK 63/2022, pajak masukan yang terkait dengan hal ini dapat dikreditkan jika memenuhi syarat kredit pajak masukan yang berlaku.

Baca Juga: PMK 50/2025 dan Era Baru Pajak Kripto: Simplifikasi, Kepatuhan, dan Peran OJK

Distributor diberikan perlakuan khusus. Mereka dibebaskan dari kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha (WPP) jika hanya menangani produk tembakau. Namun, kewajiban untuk mendaftar sebagai PKP tetap berlaku jika mereka juga menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) lainnya yang nilainya melebihi batas usaha kecil. Pengiriman produk tembakau oleh distributor dicatat sebagai transaksi bebas PPN, artinya pajak masukan yang terkait tidak dapat dikembalikan.

Perubahan terbaru yang dilakukan oleh PMK 11/2025 menjamin bahwa tarif PPN produk tembakau tetap pada 9,9% dari HJE daripada naik menjadi 10,7%. Meskipun tarif PPN secara keseluruhan telah naik menjadi 12%, industri tembakau dijamin stabilitas tarif dan kepastian administratif berkat formula unik ini. Dengan menggunakan sistem ini, pemerintah berharap dapat memastikan pendapatan negara maksimal dari industri tembakau sambil mempertahankan proses administrasi pajak yang sederhana, efektif, dan tidak rumit.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di tengah persaingan perusahaan yang semakin ketat, salah satu prioritas utamanya yaitu dengan meningkatkan potensi tim keuangan. Maka pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan merupakan hal yang mutlak yang di perlukan di tengah era hukum dinamika hukum perpajakan modern saat ini jika perusahaan ingin taat hukum, memaksimalkan efisiensi keuangan, dan siap menghadapi tantangan legislatif terkini. Dan dengan mengikuti Training Pajak terstruktur merupakan salah satu investasi penting untuk meningkatkan tim finance pada perusahaan Anda.

Pentingnya Pelatihan Pajak Bagi Tim Finance

Mulai dari akuntansi dan pelaporan hingga perencanaan pajak yang efektif, tim keuangan pada dasarnya sangat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan. Namun, perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi mempersulit alur kerja. Karena resiko kesalahan pelaporan juga meningkat tanpa pemahaman perpajakan yang kompeten. Maka dengan Training pajak yang terstruktur akan membantu  menjembatani kesenjangan pengetahuan dan membekali departemen keuangan dengan keterampilan yang diperlukan. Karena tim keuangan yang ahli akan pajak dapat membantu mengurangi kesalahan tetapi juga mencari kemungkinan hukum untuk efisiensi pembayaran.

Keunggulan Training Pajak Terstruktur

Training pajak terstruktur dirancang khusus untuk memberikan pembelajaran yang menyeluruh dan metodis. Materi pelatihan biasanya dibagi menjadi beberapa modul, mulai dari perpajakan dasar, pemahaman jenis pajak seperti PPh dan PPN, manajemen pajak perusahaan, studi kasus, hingga perubahan peraturan terkini. Materi pelatihan biasanya mencakup berbagai topik. Dengan menggunakan teknik pengajaran modern dan terstandarisasi, semua peserta dapat secara bertahap memahami gagasan, meninjau studi kasus yang relevan, dan langsung menawarkan solusi atas kesulitan perpajakan umum yang dihadapi di lapangan.

Selain itu, Training Pajak ini tentunya akan menggunakan tutor yang berpengalaman dan tentu saja memahami seluk-beluk hukum dan praktik perpajakan Indonesia. Sehingga para peserta dapat terlibat dalam percakapan langsung, bertanya, dan mendapatkan wawasan bermanfaat yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membuat tim finance dapat tumbuh dan meningkatkan ketrampilan individu.

Baca Juga: Kursus Pajak Terupdate 2025: Pelajari Regulasi dan Praktik Pajak Terkini

Dampak Positif Mengikuti Training Pajak

Dengan memilih berinvestasi Training pajak tentunya akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan memiliki tim yang berkompeten dibidang perpajakan, maka dapat merancang strategi perpajakan, mengelola pelaporan pajak dengan tepat, dan mengantisipasi risiko pemeriksaan pajak. Sehingga manajemen perpajakan yang terorganisir dengan baik dapat membantu menghindari potensi denda, penalti, atau kerusakan reputasi akibat kesalahan administrasi dalam perpajakan. Selain itu, terdapat banyak peluang efisiensi yang dapat diperoleh, termasuk keuntungan dari intensifikasi pajak, peningkatan pengelolaan arus kas, dan penghematan biaya melalui teknik perencanaan pajak yang tepat.

Untuk itu, dengan melihat manfaat dan peluang yang ditawarkan, pelatihan pajak terstruktur merupakan pilihan investasi terbaik yang dapat diambil perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan modal pengetahuan yang cukup, tim finance Anda akan selalu siap menghadapi perubahan, mampu beradaptasi, dan mengantarkan perusahaan menuju tata kelola keuangan yang lebih baik.

Karena menjadi tim finance yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pada tanggal 1 Agustus 2025, Indonesia secara resmi menerapkan tarif pajak kripto baru, yang menandai pergeseran signifikan dalam peraturan negara mengenai aset digital. Pemerintah telah menerapkan sistem pajak yang lebih sederhana namun ketat melalui kebijakan baru yaitu PMK 50/2025 atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Hal ini mencakup peningkatan tarif pajak penghasilan akhir untuk transaksi domestik menjadi 0,21% dan 1% untuk transaksi di platform internasional. Anda dapat mengetahui kebijakan pajak seperti ini secara mendalam dengan mengikuti brevet pajak. Bahkan brevet pajak akan memberikan Anda ujian akhir untuk mengukur seberapa jauh pemahaman pajak yang sudah Anda terima dan akan mendapatkan sertifikasi brevet pajak.

Selain itu, aset bitcoin kini dikategorikan sebagai instrumen keuangan digital di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan kripto telah dihapuskan. Diperkirakan peraturan ini akan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap pendapatan negara, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendorong perluasan ekosistem kripto lokal.

Tarif Pajak Kripto Baru Indonesia

Dengan implementasi PMK 50/2025, skema pajak kripto resmi akan diubah mulai 1 Agustus 2025. Perdagangan, layanan platform, penambangan, dan penetapan platform internasional adalah empat area utama yang terdampak oleh perubahan ini.

Perdagangan dan Penjualan Aset Kripto

Sebelumnya, transaksi di platform yang terdaftar di Bappebti dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,1% sesuai Pasal 22, sedangkan transaksi di luar Bappebti dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,2%. Tarif kini dikurangi menjadi 1% untuk transaksi luar negeri (dikenakan oleh PPMSE LN atau dibayarkan langsung) dan 0,21% untuk transaksi dalam negeri (dikenakan oleh PPMSE DN/PAKD).

Layanan Platform

Cara penanganan pajak penghasilan dan PPN untuk layanan platform tidak mengalami perubahan signifikan. Pajak penghasilan dikenakan sesuai tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17, dan PPN masih diatur oleh persyaratan umum.

Penambangan cryptocurrency, atau mining

Tarif PPN 1,1% dan tarif pajak penghasilan akhir 0,1% diberlakukan berdasarkan aturan sebelumnya. Meskipun tarif pajak penghasilan didasarkan pada Pasal 17 (ketentuan umum pajak penghasilan), PPN telah dinaikkan menjadi 2,2% berdasarkan peraturan baru.

Baca Juga: Mengenal Enam Alasan Permohonan PYSTT dan Strategi Pengajuan Melalui Coretax DJP

Penetapan Platform Asing

Untuk transaksi cryptocurrency, platform asing sebelumnya ditetapkan sebagai pemungut PPN. Berdasarkan Pasal 22, mereka kini juga dapat diakui sebagai pemungut pajak penghasilan; namun, Peraturan Direktur Jenderal diperlukan untuk mengontrol detail teknis lebih lanjut.

Kontekstualisasi Penerbitan PMK 50/2025

Di antara tantangan yang dihadapi pemerintah adalah:

• Kompleksitas sistem pajak penghasilan dan PPN yang membingungkan wajib pajak.
• Pajak ganda akibat cryptocurrency dikategorikan sebagai aset tak berwujud.
• Perlakuan tidak adil terhadap organisasi asing dan domestik, yang secara halus mendorong transaksi ke platform luar.

Langkah ini didorong oleh masukan dari pengamat pajak, asosiasi bisnis, dan komunitas kripto dengan tujuan menciptakan kebijakan inklusif yang berfokus pada perluasan sektor.

Perkembangan Signifikan dalam Aturan Baru

• Penghapusan PPN untuk transaksi kripto di platform resmi
• Pajak penghasilan akhir sebesar 0,21% dari harga pembelian

Dengan menggantikan mekanisme sebelumnya yang rumit dan diskriminatif, tarif baru ini memberikan kepastian hukum bagi pedagang dan investor serta menyederhanakan perhitungan pajak.

Reengineering Regulasi Melalui Kaizen

Hasil yang dapat diterapkan menjadi fokus utama dalam pendekatan pengembangan yang transparan dan partisipatif. Strategi ini merupakan contoh sempurna bagaimana prinsip kaizen, selalu meningkatkan, terus menyempurnakan dan dapat diterapkan dalam kebijakan publik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pengetahuan yang baik dari para pemilik usaha dan profesional perpajakan sangat penting mengingat adanya reformasi besar dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkompeten di bidang perpajakan serta menjamin kinerja dan manfaat yang maksimal, maka mutlak harus mendaftar diri ke Kursus Pajak terbaru pada tahun 2025.

Mengapa Mengikuti Kursus Pajak Penting?

Sesuai dengan persyaratan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan RI pada tahun 2025, kami memberikan informasi terkini. Salah satu kriteria terpenting yang dipertimbangkan adalah penggunaan Sistem Coretax, yang mengubah pelaporan pajak dari formulir SPT menjadi bukti pemotongan pajak dan pembayaran faktur. Memahami undang-undang ini akan membantu peserta kursus untuk melaporkan pajak mereka secara sah dan benar sesuai dengan undang-undang terbaru, yang berlaku mulai Mei 2025.

Kemudian kursus pajak ini membahas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-8/PJ/2025 yang mengatur metode perpajakan era Coretax, termasuk metode penyediaan berbagai jenis layanan perpajakan, pembayaran PPh atas penghasilan tertentu, dan metodologi perpajakan terkait hak atas tanah dan bangunan. Peserta akan memahami sepenuhnya bagaimana perkembangan ini memengaruhi pengelolaan dan akuntabilitas tanggung jawab perpajakan sehari-hari.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, kursus pajak kami memberikan latar belakang kepada peserta mengenai nilai kriteria lain yang menjadi dasar Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang baru. Khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa, wajib pajak, dan pelaku usaha, peraturan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari denda dan menjamin kepatuhan terhadap kewajiban PPN yang benar.

Dengan target khalayak luas, mulai dari orang yang mau menguasai dasar-dasar perpajakan hingga praktisi pajak berpengalaman yang ingin meningkatkan dan memperkuat kemampuan mereka, kursus pajak ini menggunakan metode pengajaran dengan memadukan teori perpajakan kontemporer dengan simulasi pelaporan pajak menggunakan sistem administrasi perpajakan terkini. Kami menjamin bahwa instruktur dan praktisi kami yang berpengetahuan luas memiliki kurikulum yang memuaskan dan bermanfaat.

Baca Juga: Mengapa Mengikuti Brevet Pajak Bisa Membantu Persiapan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)?

Selain kompetensi teknis, kursus ini memberikan wawasan tentang perilaku etis konsultan pajak dan metode perencanaan pajak yang sah dan efisien. Hal ini sangat penting bagi mereka yang ingin memajukan karier sebagai konsultan pajak profesional atau bagi bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi pajak. Selain itu, dengan mengikuti kursus pajak dapat membantu Anda menyelesaikan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), karena sebuah persyaratan untuk praktik hukum yang diakui di Indonesia.

Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari generasi profesional pajak yang unggul dan adaptif terhadap perubahan regulasi pajak Indonesia di tahun 2025. Karena dengan mengikuti kursus ini, peserta akan mampu memahami dan menerapkan peraturan pajak terbaru secara tepat, sehingga menjadikan perpajakan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga peluang strategis.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak dibayarkan melalui proses Pengembalian Pajak yang Tidak Seharusnya Dibayarkan (PYSTT). Melalui aplikasi Coretax, khususnya pilihan Modul Pembayaran di bagian Formulir Pengembalian Pajak, prosedur pengajuan kini dapat diselesaikan secara online. Enam alasan berbeda tersedia dalam sistem Coretax untuk mengajukan klaim PYSTT.

Untuk mencegah klaim ditolak, penting untuk memahami perbedaan antara masing-masing alasan. Anda dapat memahami kebijakan pajak dengan lebih dalam melalui pelatihan pajak, sebab dalam pelatihan pajak ini Anda akan mendapatkan berbagai materi mengenai perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Enam Alasan Mengajukan Pengembalian Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (PYSTT) untuk Pembayaran Pajak yang Tidak Beralasan Melalui Coretax

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan Pajak untuk Wajib Pajak dengan Pendapatan Bruto Hingga Jumlah Tertentu

Bagi wajib pajak perorangan UMKM dengan pendapatan bruto atau pendapatan hingga IDR 500 juta per tahun, ini digunakan untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau pemotongan pajak. Syarat:

• Laporan Pajak Penghasilan Tahunan Perorangan telah diajukan oleh wajib pajak.
• Bagi UMKM, informasi pembayaran atau dokumen pemotongan pajak penghasilan akhir tersedia.

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PYSTT yang Terkait dengan Sisa Pembayaran yang Belum Digunakan

• Diajukan untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk.
• Kelebihan pembayaran pajak yang terlambat (KJS 3xx).
• Pajak Penghasilan Akhir atas pengalihan hak atas tanah/bangunan (PPhTB) yang belum diterbitkan sertifikatnya (suket), dengan kode KAP/KJS 411128-402 dan 411128-432.

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PYSTT yang Terkait dengan Pelaporan Pembayaran Setara

• Untuk meminta pembayaran kelebihan pajak atas:
• pelaporan dengan membayar PPh Pasal 25 Perusahaan.
• pelaporan melalui PPh Pasal 25 untuk pembayaran Pribadi.
• pelaporan untuk UMKM dengan membayar PPh Final.
• Keputusan Revaluasi Aset Tetap (SK Revaluasi Aset Tetap).
• Validasi PPhTB dengan sertifikat (suket).
• Lain-lain

Baca Juga: Dari Spanduk hingga Videotron: Memahami Regulasi dan Pajak Iklan di Wilayah Indonesia

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PYSTT yang Terkait dengan SPT

Akibat koreksi, kelebihan pembayaran dikirim berdasarkan Pemberitahuan Kelebihan Pembayaran (SPT-LB):

• SPT PPh Bulanan dalam Satu Formulir.
• SPT Pemungut Bea Materai untuk setiap bulan.
• SPT Pajak Penghasilan Akhir untuk Pengungkapan Aset Bersih.

Sesuai dengan Pasal 130 PMK 81/2024, pihak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PYSTT yang terkait dengan bukti transaksi. Bukti pemotongan atau pemungutan yang disediakan oleh pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan pedoman PMK 81/2024. Misalnya, permohonan PYSTT untuk dokumen yang setara dengan faktur pajak yang diajukan oleh Badan Internasional atau Perwakilan Asing.

Permohonan Pengembalian Awal Pembayaran Pajak Berlebih yang Belum Dikembalikan dalam SKPKPP Sebelumnya

• Diajukan sehubungan dengan kelebihan pembayaran pajak yang belum dibayarkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pajak Sementara (SKPPKP) terakhir.

Cara Menggunakan Coretax untuk Meminta Pengembalian Pajak yang Tidak Harus Dibayar (PYSTT)

• Akses Coretax dengan login di https://coretaxdjp.pajak.go.id/
• Klik Formulir Pengembalian Pajak setelah memilih opsi Modul Pembayaran.
• Masukkan nomor permohonan di sini.
• Pilih alasan permohonan sesuai dengan situasi.
• Klik Kirim setelah mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan alasan yang dipilih.

Mempermudah prosedur pengembalian pajak memerlukan pemahaman tentang variasi penyebab PYSTT. Ikuti artikel ini untuk mempelajari cara wajib pajak dapat menggunakan fitur Coretax untuk mengajukan permohonan dengan cepat, jelas, dan sesuai hukum. Aturan baru mengenai implementasi pengembalian pajak yang dipercepat atau awal untuk pajak yang dibayar berlebih bagi jenis wajib pajak tertentu melalui PER-6/PJ/2025 telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PER-6/PJ/2025 berisi informasi tentang penetapan Entitas Wajib Pajak Berisiko Rendah (PKP).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.