Posts in category: Artikel

Brevet pajak menjadi salah satu elemen penting dalam pemahaman sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi penerimaan pajak negara adalah nilai tukar rupiah. Ketika rupiah mengalami depresiasi atau melemah terhadap mata uang asing, ada berbagai dampak yang dapat dirasakan oleh perekonomian nasional, termasuk terhadap penerimaan pajak. Melemahnya nilai tukar rupiah bisa memberikan efek positif maupun negatif terhadap sektor perpajakan, tergantung pada sektor mana yang terkena dampaknya.

Depresiasi rupiah berarti nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, menjadi lebih rendah. Hal ini biasanya terjadi akibat faktor global seperti kenaikan suku bunga The Fed, ketidakstabilan ekonomi dunia, atau tekanan inflasi dalam negeri. Saat rupiah melemah, harga barang impor cenderung meningkat karena biaya yang harus dibayarkan dalam dolar menjadi lebih besar.

Hal ini berdampak langsung pada pajak impor yang diterima negara. Dalam jangka pendek, penerimaan pajak dari bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor bisa meningkat karena nilai barang impor yang lebih tinggi. Namun, jika pelemahan rupiah berlangsung lama, biaya impor yang mahal bisa menekan daya beli masyarakat dan mengurangi volume impor, yang pada akhirnya bisa menurunkan penerimaan pajak dari sektor ini.

Selain itu, sektor ekspor bisa mendapatkan keuntungan dari depresiasi rupiah. Produk-produk Indonesia yang dijual ke luar negeri menjadi lebih kompetitif karena harga dalam mata uang asing menjadi lebih murah. Dengan meningkatnya ekspor, pendapatan perusahaan eksportir juga meningkat, yang berarti potensi penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) badan juga bisa bertambah. Namun, ini hanya berlaku jika industri dalam negeri mampu memanfaatkan momentum tersebut dan memiliki bahan baku lokal yang mencukupi. Jika industri masih bergantung pada impor bahan baku, maka keuntungan dari depresiasi rupiah bisa berkurang karena biaya produksi yang meningkat.

Di sisi lain, inflasi yang meningkat akibat depresiasi rupiah dapat menekan daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa bisa berdampak pada penurunan konsumsi domestik, yang berarti penerimaan pajak dari PPN dalam negeri juga bisa berkurang. Konsumsi yang melemah akan berdampak pada sektor ritel, manufaktur, dan jasa, yang pada akhirnya bisa mengurangi penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi agar penerimaan pajak tetap optimal.

Baca Juga: Mengapa Program MBG Bisa Tingkatkan Kesadaran Pajak?

Dalam konteks fiskal, pelemahan rupiah juga bisa meningkatkan beban utang pemerintah dalam denominasi mata uang asing. Pembayaran bunga dan cicilan utang dalam dolar akan menjadi lebih mahal, sehingga pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembayaran utang. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak, maka anggaran negara bisa semakin terbebani. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang cermat sangat diperlukan untuk menyeimbangkan penerimaan pajak dengan pengeluaran negara.

Brevet pajak menjadi penting dalam memahami berbagai skenario yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan dampaknya terhadap perekonomian, kebijakan yang lebih tepat dapat dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam kondisi rupiah yang terdepresiasi, pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi agar sistem perpajakan tetap berjalan efektif dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu Brevet pajak juga membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak bisa menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Sebab, training pajak bisa membantu Anda untuk mendapatkan berbagai materi mengenai perundang-undangan perpajakan. Namun, tidak kalah penting untuk selalu mengikuti perkembangan berita pajak terbaru, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Pada tanggal 25 Maret 2025, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar AS pada Rp16.612 per USD. Tren devaluasi yang berkelanjutan dalam beberapa minggu terakhir tercermin dalam situasi ini. Pesimisme pasar semakin diperparah oleh faktor internasional seperti kekhawatiran geopolitik, ancaman tarif otomotif Presiden AS Donald Trump, dan keraguan The Fed untuk menurunkan suku bunga.

Di dalam negeri, kekhawatiran akan campur tangan pemerintah terhadap pasar modal. Namun, dampak dari penurunan nilai rupiah terhadap sistem perpajakan nasional jarang dikaji secara menyeluruh. Pajak internasional, ekonomi fiskal, dan tinjauan empiris dari penelitian ilmiah dan jurnal internasional akan digunakan dalam tulisan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pengaruh Depresiasi Rupiah terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak negara dapat dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh depresiasi rupiah. Nilai tukar merupakan salah satu faktor eksogen yang dapat mengganggu stabilitas fiskal negara berkembang, terutama jika sistem perpajakannya sangat bergantung pada impor dan investasi asing, sesuai dengan kerangka kerja yang diberikan oleh Bird dan Zolt (2005) dalam “Kebijakan Pajak di Negara Berkembang.”

Pajak Impor: Manfaat Langsung

Depresiasi rupiah meningkatkan harga barang impor. Hal ini dapat meningkatkan nilai pajak impor dan PPN dalam rupiah dalam waktu dekat. Penelitian IMF berjudul “Pergerakan Nilai Tukar dan Pendapatan Fiskal di Pasar Negara Berkembang” dari tahun 2022 menyatakan bahwa tergantung pada struktur tarif dan elastisitas permintaan barang impor, penurunan 10% dalam nilai tukar dapat mengakibatkan kenaikan pendapatan PPN impor sebesar 1-1,5% dari baseline. Namun, dampak ini hanya bersifat sementara. Depresiasi rupiah dalam jangka panjang dapat mengakibatkan volume impor yang lebih rendah karena daya beli yang berkurang, yang akan mengurangi justifikasi untuk memungut pajak impor dan PPN.

Baca Juga: IHSG Merosot, Bagaimana Dampaknya pada Pajak dan Ekonomi?

Penghasilan Karyawan dan Pajak Penghasilan Perusahaan: Dikurangi oleh Biaya Produksi dan Inflasi

Biaya produksi perusahaan meningkat karena nilai tukar yang lemah, terutama yang membutuhkan komponen atau bahan baku impor. Ketika laba kena pajak menurun dan margin laba menyempit, penerimaan pajak penghasilan perusahaan pada akhirnya juga akan berkurang. Sebagai efek tambahan dari depresiasi, penelitian Tanzi (1992) dalam jurnal International Monetary Fund Staff Papers menunjukkan bagaimana perubahan nilai tukar dapat mengikis nilai sebenarnya dari basis pajak, terutama di negara-negara dengan inflasi yang tinggi.

Dampak terhadap Kapitalisasi Pasar dan Investasi

Beberapa investor menafsirkan penciptaan Danantara dan klaim Presiden Prabowo bahwa ekuitas adalah semacam “perjudian” sebagai indikasi keterlibatan pemerintah di pasar modal. Opini yang kurang baik ini mempercepat pelarian modal asing ketika nilai tukar rupiah tidak stabil. Menurut Bekaert dkk. (2020) dalam Journal of International Money and Finance, volatilitas nilai tukar mata uang secara signifikan menurunkan arus masuk investasi portofolio ke negara-negara berkembang. Efek-efek berikut ini akan muncul dari penurunan investasi ini:

• Karena pasar saham yang lemah, pajak dividen dan capital gain menurun.
• Karena perusahaan-perusahaan publik menghadapi tekanan pada valuasi dan keuntungan mereka, pajak penghasilan perusahaan menurun.
• Karena konsumsi domestik menurun sebagai akibat dari penurunan daya beli kelas menengah dan investor, PPN dan pungutan konsumsi lainnya menderita.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Banyak orang yang masih merasa bahwa pajak adalah beban, padahal pajak memiliki peran besar dalam pembangunan negara. Untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak, pemerintah menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah Program MBG (Mandatory Beneficial Gain). Program ini memberikan manfaat tertentu kepada wajib pajak yang patuh, sehingga mereka lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan lebih sadar dan sukarela.

Program MBG efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak karena memberikan insentif yang langsung dirasakan oleh wajib pajak. Insentif ini bisa berupa pengurangan sanksi administrasi, potongan pajak, atau bahkan akses yang lebih baik ke layanan publik. Ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan. Pendekatan berbasis manfaat ini berbeda dari metode konvensional yang lebih menekankan sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Dengan adanya dorongan positif, wajib pajak merasa bahwa kepatuhan mereka dihargai dan diakui oleh pemerintah.

Selain itu, transparansi yang dihadirkan melalui program MBG juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak. Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena merasa tidak tahu ke mana uang mereka digunakan. Dengan adanya program ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan bagaimana pajak dikelola dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Informasi yang lebih terbuka akan membantu mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam hal ini, pelatihan pajak menjadi semakin relevan untuk membantu masyarakat memahami manfaat dari sistem perpajakan yang lebih transparan.

Tak hanya itu, MBG juga membantu meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem perpajakan, baik dalam hal tarif, prosedur pembayaran, maupun manfaat dari kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah sering kali mengadakan sosialisasi, workshop, dan pelatihan pajak yang membantu wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan edukasi yang lebih baik, masyarakat tidak hanya tahu bahwa mereka harus membayar pajak, tetapi juga memahami mengapa pajak itu penting dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar.

Baca Juga: SPT Nihil Malah Jadi Lebih Bayar? Ini Kesalahan Umum yang Sering Terjadi

Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak secara individu, program MBG juga memperbaiki sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dalam program ini adalah digitalisasi layanan perpajakan, yang membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan transparan. Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat tidak lagi menghadapi kendala teknis yang dapat menghambat kepatuhan mereka. Kemudahan ini membuat wajib pajak lebih nyaman dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat secara signifikan.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG dalam meningkatkan kesadaran pajak tidak hanya bergantung pada insentif yang diberikan, tetapi juga pada edukasi yang menyertainya. Oleh karena itu, pelatihan pajak harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi pajak masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih sadar akan peran mereka dalam pembangunan negara dan lebih termotivasi untuk membayar pajak dengan penuh kesadaran. Jika kesadaran pajak meningkat dengan adanya pelatihan pajak, maka penerimaan negara juga akan lebih optimal, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak akan sangat penting diikuti, jika Anda ingin menguasai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Karena kursus pajak akan memberikan materi perundang-undangan pajak yang akan sangat berguna dalam meningkatkan skill pajak Anda. Namun, tidak kalah penting dalam selalu mengikuti berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut. Di tengah gejolak ekonomi global, pasar saham Indonesia kembali menjadi pemberitaan. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren penurunan yang jelas selama bulan Maret 2025. Indikasi bahwa pasar berada di bawah tekanan semakin disorot oleh penurunan tajam pada saham-saham unggulan di industri perbankan dan industri penting lainnya.

Situasi ini tentu saja memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian nasional, terutama di sektor penerimaan pajak, yang sebagian bergantung pada aktivitas dan kinerja pasar modal, selain berdampak pada investor yang melihat nilai investasinya menurun.

Indikator Kesehatan Ekonomi dan IHSG

IHSG merepresentasikan penilaian pasar terhadap kondisi perekonomian nasional sebagai indeks komposit dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan IHSG sering kali mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, arus modal masuk, dan optimisme investor.

Di sisi lain, penurunan IHSG mengindikasikan kekhawatiran investor mengenai kondisi perekonomian, baik sebagai akibat dari isu-isu global seperti ketegangan geopolitik atau resesi ekonomi global, atau alasan domestik seperti inflasi dan kebijakan fiskal. Baik investor domestik maupun asing dapat menjadi kurang tertarik untuk melakukan investasi jika IHSG menurun. Potensi penerimaan negara dari sektor pajak juga akan terkena dampak selain pasar modal ketika modal asing keluar dan volume perdagangan turun.

Dampak Langsung terhadap Pajak Pasar Modal

Pajak Penghasilan (PPh) final atas penjualan saham dan PPh atas dividen merupakan dua cara utama pasar modal berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan saham oleh investor akan dikenakan PPh final. Demikian pula, pembayaran dividen perusahaan kepada para pemegang saham dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun, volume perdagangan secara alamiah menurun ketika IHSG menurun dan investor menjadi ragu-ragu untuk berdagang karena mereka takut kehilangan uang. Akibatnya, lebih sedikit uang yang terkumpul dalam bentuk pajak penghasilan final dari perdagangan saham. Sektor pasar modal, yang biasanya berkontribusi terhadap pendapatan pajak, akan mengalami penurunan kontribusi jika pola ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Baca Juga: DJP Go Digital! Era Baru Pengajuan Layanan Administrasi Pajak Digital yang Lebih Praktis

Menurunnya Pajak Korporasi dan Capital Gains

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa kemungkinan akan menghadapi tekanan pada kinerja keuangan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan IHSG. Jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan cenderung turun ketika pendapatan perusahaan menurun. Selain itu, pajak atas dividen dan keuntungan modal investor diturunkan jika kondisi pasar menyebabkan perusahaan merugi atau berhenti membayar dividen.

Selain itu, tidak ada keuntungan modal kena pajak ketika investor menjual saham mereka dengan kerugian. Akibatnya, pendapatan capital gain negara juga turun. Skenario ini menunjukkan bahwa penurunan IHSG memiliki efek multifaset pada transaksi saham, struktur laba, dan potensi pajak pada berbagai tahap siklus ekonomi.

Dampak Domino pada Konsumsi dan Pajak Penghasilan Karyawan

Sektor tenaga kerja dapat terpengaruh oleh penurunan pasar saham. Langkah-langkah pemangkasan biaya seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pembekuan perekrutan dapat dilakukan jika emiten mengalami penurunan pendapatan. Jika lebih sedikit karyawan yang dipekerjakan atau gaji berkurang, jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada gaji karyawan juga akan turun. Selain itu, kebiasaan belanja masyarakat juga dipengaruhi oleh efek psikologis dari pasar yang menurun.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak membantu memahami kewajiban perpajakan agar terhindar dari kesalahan umum dalam pelaporan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Dalam praktiknya, pelaporan SPT sering kali mengalami kesalahan teknis maupun administratif yang berakibat pada perbedaan status pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah SPT yang seharusnya nihil justru berubah menjadi lebih bayar. Kesalahan seperti ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menghambat proses administrasi perpajakan karena adanya tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu penyebab utama kesalahan ini adalah pengisian data yang tidak akurat dalam formulir SPT. Banyak wajib pajak yang kurang teliti dalam mencantumkan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, seperti oleh pemberi kerja atau pihak ketiga. Misalnya, seorang pegawai yang pajaknya telah dipotong setiap bulan oleh perusahaan tempatnya bekerja harus memasukkan jumlah potongan tersebut dengan benar dalam SPT-nya. Jika terjadi kekeliruan, sistem DJP akan membaca adanya kelebihan pembayaran pajak yang berujung pada status lebih bayar, padahal seharusnya nihil.

Selain itu, kesalahan dalam memasukkan bukti potong juga sering menjadi penyebab utama. Beberapa wajib pajak secara tidak sengaja menginput bukti potong lebih dari sekali, baik karena lupa sudah memasukkannya atau karena mengalami kendala teknis saat pengisian. Jika hal ini terjadi, jumlah pajak yang telah dibayarkan akan terlihat lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga status SPT berubah menjadi lebih bayar.

Kredit pajak juga menjadi faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT. Kredit pajak merupakan jumlah pajak yang telah dibayarkan atau dipotong sebelumnya dan bisa digunakan untuk mengurangi pajak terutang. Jika wajib pajak salah menghitung atau memasukkan kredit pajaknya, maka hasil akhir perhitungan bisa menjadi lebih bayar meskipun sebenarnya nihil. Kesalahan ini sering terjadi pada mereka yang tidak memahami bagaimana sistem kredit pajak bekerja, terutama bagi wajib pajak yang memiliki beberapa sumber penghasilan dan pajak yang dipotong oleh berbagai pihak.

Baca Juga: Pentingnya Pelaporan Harta dan Utang di SPT Tahunan PPh OP

Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT. PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan dapat berubah tergantung pada jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika seseorang tidak memperhitungkan tanggungan keluarga dengan benar atau menggunakan angka PTKP yang salah, maka perhitungan pajak terutang bisa menjadi tidak akurat. Kesalahan ini dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya, sehingga sistem mencatat kelebihan pembayaran dan menetapkan status lebih bayar. Training pajak memberikan pemahaman mendalam mengenai pengisian SPT yang benar dan menghindari kesalahan umum.

Kesalahan dalam pelaporan SPT bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi mereka yang kurang memahami aturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk lebih teliti dalam setiap proses pengisian SPT dan memastikan bahwa semua data yang dimasukkan telah sesuai dengan dokumen resmi. Dengan pengetahuan yang cukup dan kehati-hatian dalam pengisian data, wajib pajak dapat menghindari kesalahan yang tidak perlu dan memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Training pajak adalah langkah strategis untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi kesalahan dalam pelaporan SPT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Jika Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, baik menjadi konsultan pajak atau bekerja di kantor pajak dan sejenisnya. Maka, sangat penting bagi Anda untuk menguasai kebijakan pajak melalui brevet pajak. Brevet pajak adalah kelas perpajakan yang akan membantu Anda menguasai peraturan-peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Melalui sistem Coretax DGT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan layanan administrasi digital untuk membantu wajib pajak menangani berbagai persyaratan administrasi perpajakan secara online. Menerima pemberitahuan, menangani permintaan dari wajib pajak dan bukan wajib pajak untuk penyediaan produk hukum, dan mendapatkan laporan yang berkaitan dengan produk layanan administratif, semuanya dianggap sebagai layanan administratif di bawah Coretax DJP.

Jenis Layanan Administrasi Coretax DJP

Wajib Pajak dapat memilih dari berbagai jenis layanan dalam kategori Layanan Administratif di bawah Layanan Wajib Pajak, termasuk:

• Mengajukan Permohonan Layanan Administratif: Untuk mengajukan permohonan baru untuk layanan administratif.
• Permintaan Belum Dikirim: Menampilkan permintaan yang telah disiapkan tetapi belum dikirim. Permohonan ini dapat dibatalkan jika Anda memutuskan untuk tidak melanjutkannya.
• Permohonan Dalam Proses: Menampilkan aplikasi yang sedang diproses oleh pihak terkait.
• Aplikasi Selesai: Menampilkan aplikasi yang telah selesai diproses.
• Daftar Fasilitas Saya: Menampilkan daftar fasilitas yang sudah ada dan layanan yang sudah selesai.

Cara Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi Coretax DJP

Panduan lengkap untuk mengajukan layanan administrasi di Coretax DJP tersedia di bawah ini.

Buka Coretax DGT dan masuk

• Masukkan informasi akun wajib pajak Anda untuk mengakses sistem Coretax DGT.
• Pilih Layanan Administrasi dari menu Layanan Wajib Pajak.
• Pilih “Buat Permintaan Layanan Administratif.”

Membuat pengajuan permohonan baru

Pilih jenis layanan yang ingin Anda ajukan, misalnya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) AS.19.

Mendapatkan nomor perkara

Sistem akan secara otomatis membuat nomor perkara untuk permohonan Anda setelah Anda memilih jenis layanan.

Baca Juga: Strategi Cerdas IPO di Indonesia dengan Bantuan Insentif Pajak

Memilih proses pengajuan perkara

Untuk melanjutkan proses pengajuan, pilihlah Alur Perkara berdasarkan jenis layanan yang Anda pilih.

Melengkapi permohonan

Lengkapi formulir yang tersedia secara keseluruhan, dengan memperhatikan kolom yang wajib diisi dengan tanda (*).

Melengkapi dokumen-dokumen tambahan

• Untuk mengunggah berkas yang diperlukan, klik tombol Pilih Berkas.
• Pastikan semua kolom yang diperlukan telah diisi dengan benar.
• Verifikasi area Pernyataan Wajib Pajak untuk memastikan data yang dikirimkan telah akurat.

Buat draf dokumen dan tanda tangani

• Untuk membuat dokumen permohonan, gulir ke bawah dan pilih tombol “Buat PDF”.
• Klik tombol Tanda Tangan untuk menandatangani dokumen secara elektronik.

Mengirimkan permohonan

Untuk mengirimkan aplikasi secara resmi, klik tombol Kirim.

Memverifikasi status permohonan

Wajib Pajak dapat menggunakan rincian berikut untuk memverifikasi status permohonan mereka setelah diajukan:

• Permohonan Ditutup: Kami telah selesai memproses permohonan.
• Permohonan dalam Proses: DJP masih memproses permohonan.

Beberapa Daftar Permohonan Layanan Administrasi di Coretax DJP

Berikut adalah sebagian daftar jenis permohonan layanan administrasi yang tersedia di Coretax DJP:

Kategori AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kode Sub-Layanan

• 01-01: LA.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF)
• 01-02: LA.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
• 01-03: LA.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB)
• 01-03A: LA.01-03A Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak menjadi salah satu cara terbaik bagi wajib pajak untuk memahami proses perpajakan, termasuk bagaimana alur setoran pajak dari wajib pajak hingga masuk ke kas negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, memahami bagaimana pajak disetorkan dengan benar sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan wajib pajak maupun negara.

Proses setoran pajak dimulai dari kewajiban wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan jenis pajak yang dikenakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak harus membuat kode billing yang digunakan sebagai identitas pembayaran pajak melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kode billing dibuat melalui sistem DJP Online, aplikasi e-Billing, atau melalui saluran lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang tersedia, seperti bank persepsi, kantor pos, ATM, internet banking, mobile banking, atau melalui aplikasi pembayaran pajak yang telah bekerja sama dengan DJP. Dengan adanya berbagai kanal pembayaran ini, wajib pajak semakin mudah dalam menyetorkan pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, sistem akan secara otomatis mencatat transaksi tersebut dan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda bahwa pajak telah berhasil disetorkan. Bukti ini sangat penting sebagai bukti sah bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kursus pajak, biasanya dijelaskan bagaimana cara mendapatkan BPN serta pentingnya menyimpan bukti pembayaran ini untuk keperluan administrasi atau pemeriksaan di kemudian hari.

Setelah pajak disetor oleh wajib pajak, dana tersebut akan masuk ke rekening kas negara melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mencatat seluruh penerimaan pajak yang masuk ke kas negara. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional serta kebutuhan belanja negara lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Baca Juga: Pentingnya Pelaporan Harta dan Utang di SPT Tahunan PPh OP

Untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas negara, Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem pengawasan yang ketat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan pembayaran pajak, DJP berhak melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum bagi mereka yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu memastikan bahwa mereka telah mengikuti prosedur perpajakan dengan benar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat membantu wajib pajak memahami aturan perpajakan adalah dengan mengikuti kursus pajak. Dengan mengikuti kursus ini, wajib pajak akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan, cara menghitung pajak yang benar, serta bagaimana proses penyetoran pajak hingga masuk ke kas negara. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan membantu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan yang lebih maju.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Banyak makanan ringan yang terkenal, seperti permen jeli, yang sering dimakan secara teratur, kini mulai mempertimbangkan prospek baru di pasar modal. Sebuah penawaran umum perdana saham (IPO) akan dilakukan oleh produsen permen jelly terkemuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum bulan Ramadan tahun ini.

Dengan target perolehan dana hingga Rp2,13 triliun, perusahaan ini berniat menerbitkan sekitar 854,44 juta lembar saham. IPO tambahan ini menambah jumlah saham yang tercatat menjadi 953 emiten, sehingga total perusahaan yang melantai di bursa pada kuartal pertama 2025 menjadi 10 perusahaan. Meningkatnya jumlah penawaran umum perdana saham (IPO) merupakan contoh signifikan bagaimana bisnis lokal semakin menggunakan bursa saham sebagai cara strategis untuk mengumpulkan modal baru.

IPO sebagai Alat untuk Pertumbuhan Bisnis dan Investasi

Penawaran umum perdana (IPO) adalah cara yang fantastis bagi sebuah perusahaan untuk tumbuh, menjadi lebih kompetitif, dan mengukuhkan posisinya di pasar. Bagaimanapun, penawaran umum perdana (IPO) memberikan banyak kemungkinan bagi investor institusional dan investor biasa untuk menangani investasi yang lebih beragam, termasuk opsi saham baru. Dengan 79 perusahaan yang berhasil menyelesaikan IPO, tahun 2023 diperkirakan akan menjadi tahun dengan jumlah IPO terbanyak, menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah-langkah strategis pemerintah, khususnya pemberian insentif pajak yang menarik, terkait erat dengan pencapaian ini.

Jika Anda ingin bekerja sebagai staf pajak sebuah perusahaan, maka mengetahui berita perpajakan seperti ini sangat penting. Namun, mengikuti pelatihan pajak juga sangat penting. Karena pelatihan pajak bisa membantu Anda menguasai wawasan Anda mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Insentif Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan IPO

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu insentif utama yang ditawarkan pemerintah untuk mendorong penawaran saham perdana (IPO). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memuat kebijakan tersebut. Menurut kebijakan ini, tarif PPh badan akan diturunkan dari tarif standar 22 persen menjadi hanya 19 persen untuk perusahaan terbuka yang melepas minimal 40 persen sahamnya ke publik dan memiliki minimal 300 pemegang saham dengan kepemilikan saham maksimal 5 persen per pemegang saham selama minimal 183 hari.

Baca Juga: Ketahui Dampak Financial Distress terhadap Strategi Pajak Perusahaan

Karena tarif yang lebih rendah sangat mengurangi beban perusahaan, meningkatkan arus kas, dan menarik investor dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi, jelas bahwa hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih tertarik untuk menjadi perusahaan publik. Tarif PPh Final sebesar 0,1 persen untuk transaksi saham di bursa efek, yang secara signifikan lebih rendah daripada tarif progresif untuk transaksi saham yang tidak tercatat, merupakan manfaat langsung lainnya yang diterima oleh investor swasta. Sebagai hasilnya, terbukti bahwa keuntungan pajak ini mendorong lebih banyak transaksi saham di bursa saham, menghasilkan ekosistem investasi yang hidup dan berkembang pesat.

Dividen untuk Reinvestasi yang Bebas Pajak

Insentif pajak khusus juga diberikan kepada investor yang mendapatkan dividen dari perusahaan publik. Dividen yang diterima oleh investor perorangan dibebaskan dari pajak penghasilan oleh pemerintah, dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan kembali selama minimal tiga tahun. Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen investasi strategis lainnya yang diatur oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk investasi yang diperbolehkan. Insentif ini telah efektif dalam meningkatkan jumlah investor ritel dan mendorong reinvestasi, yang keduanya mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Setiap wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam pelaporan ini adalah pencantuman harta dan utang. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang mengabaikan atau bahkan tidak memahami pentingnya memasukkan informasi ini dalam SPT mereka. Padahal, pencantuman harta dan utang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Pelaporan harta dalam SPT Tahunan bertujuan untuk mencatat seluruh aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Harta yang harus dilaporkan mencakup berbagai bentuk, seperti tanah dan bangunan, kendaraan, tabungan, investasi, emas, surat berharga, serta harta tidak berwujud lainnya. Dengan melaporkan harta secara lengkap dan benar, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa seluruh aset yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah. Hal ini sangat penting untuk menghindari dugaan adanya penghasilan yang tidak dilaporkan atau diperoleh secara ilegal. Jika ada perbedaan mencolok antara penghasilan yang dilaporkan dan pertumbuhan harta seseorang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak melakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, pencantuman harta dalam SPT juga membantu wajib pajak dalam menghindari sanksi pajak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak yang tidak melaporkan harta dengan benar bisa dikenakan sanksi berupa denda administratif atau bahkan diperiksa lebih lanjut. Jika terbukti ada harta yang tidak dilaporkan, DJP dapat mengenakan sanksi berupa tambahan pajak yang harus dibayar beserta denda yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah di kemudian hari, sangat disarankan agar wajib pajak melaporkan seluruh hartanya dengan jujur.

Selain harta, pelaporan utang juga memiliki peran penting dalam SPT Tahunan. Utang yang dilaporkan bisa berupa pinjaman dari bank, kredit kendaraan, cicilan rumah, atau utang lainnya yang masih menjadi kewajiban wajib pajak. Dengan melaporkan utang, wajib pajak dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangannya. Jika seseorang memiliki pertumbuhan harta yang signifikan, tetapi juga memiliki utang dalam jumlah besar, hal ini dapat menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh aset tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli rumah senilai miliaran rupiah tetapi tidak mencantumkan utang KPR dalam SPT, maka bisa timbul dugaan bahwa dana pembelian rumah tersebut berasal dari sumber yang tidak dilaporkan.

Baca Juga: Bagaimana Financial Distress Mempengaruhi Potensi Penghindaran Pajak?

Selain kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, pencantuman harta dan utang juga bermanfaat bagi wajib pajak dalam mengelola keuangannya. Dengan memiliki catatan yang jelas tentang aset dan kewajiban, seseorang dapat lebih mudah merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk dalam hal investasi dan perencanaan pajak. Melalui pencatatan yang baik, wajib pajak bisa melihat kondisi keuangan secara lebih objektif dan mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan kekayaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah kini telah menyediakan fasilitas e-Filing yang mempermudah pelaporan SPT secara online. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengakses, mengisi, dan menyampaikan SPT mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan adanya kemudahan ini, tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan harta dan utangnya dengan benar dan tepat waktu.

Pada akhirnya, kepatuhan dalam pelaporan harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh OP bukan hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mencerminkan transparansi dan integritas seorang wajib pajak. Dengan melaporkan secara jujur, wajib pajak membantu negara dalam meningkatkan penerimaan pajak serta menjaga legalitas dan kredibilitas kekayaannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dan menjalankan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak bisa menjadi pelatihan yang sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan pajak. Sebab, dalam training pajak tersebut Anda akan mendapatkan berbagai materi tentang peraturan perundang-undangan pajak. Namun, tidak kalah penting bagi Anda untuk selalu mengikuti perkembangan berita pajak terbaru di Indonesia seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Dalam rangka memenuhi target APBN, fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah mengoptimalkan pengumpulan pajak.  Memperkuat penegakan hukum dan pengawasan secara berkeadilan adalah salah satu taktik yang digunakan.  Namun, di tengah upaya-upaya tersebut, muncul kesulitan baru karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang membuat banyak bisnis terancam bangkrut.

Idealnya, analisis potensi pajak yang dilakukan DJP harus mempertimbangkan kondisi keuangan wajib pajak, selain rasio-rasio keuangan standar.  Strategi yang lebih menyeluruh diperlukan, terutama pada masa pemulihan ekonomi seperti pasca pandemi dan krisis global, untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak membebani dunia usaha.

Penggunaan Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM) sebagai Instrumen Pemantauan

Dalam rangka melakukan pengawasan yang lebih imparsial, DJP menggunakan Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM). Sistem ini memetakan tingkat risiko Wajib Pajak berdasarkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan CRM, DJP dapat mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan dari Wajib Pajak yang tidak patuh dan memprioritaskan Wajib Pajak mana yang perlu diawasi lebih ketat. Namun, pada kenyataannya, CRM masih perlu disertai dengan analisis ekstra, salah satunya adalah memantau kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan.

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Perilaku Pajak Perusahaan

Penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan tindakan pajak yang agresif. Untuk menjaga stabilitas kas perusahaan selama keadaan darurat keuangan, manajemen biasanya terdorong untuk mengurangi beban pajak. Penelitian juga menemukan bahwa ketika perusahaan berada di bawah tekanan keuangan, mereka lebih cenderung untuk “mempercantik” catatan keuangan mereka untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan-termasuk otoritas pajak.

Hubungan antara Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas dan Utang

Dampak Profitabilitas

Metrik utama untuk menilai kemungkinan penghindaran pajak adalah profitabilitas yang ditentukan oleh Return on Assets (ROA). Jumlah pajak yang harus dibayarkan meningkat seiring dengan tingkat keuntungan perusahaan. Pada kenyataannya, perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung melakukan perencanaan pajak aktif untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa, sebagian, penghindaran pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas.

Baca Juga: SPT Dokter di Bawah PMK 168/2023: Pajak Adil atau Beban Berlebih?

Dampak Utang

Dampak utang terhadap penghindaran pajak diukur dalam penelitian ini dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR). Karena biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, utang memiliki konsekuensi keuangan. Namun, kecenderungan perusahaan untuk menggunakan leverage untuk perencanaan pajak telah berkurang setelah PMK Nomor 169/PMK.010/2015 disahkan, yang membatasi rasio utang terhadap modal. Oleh karena itu, tidak terlihat dampak dari utang secara parsial terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini.

Peran Financial Distress sebagai Variabel Moderasi

Altman Z-Score digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan. Berikut ini adalah temuan-temuan utama dari penelitian ini:

• Hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak tidak dimoderasi oleh financial distress. Hal ini mengimplikasikan bahwa selama bisnis menguntungkan, manajemen akan terus melakukan perencanaan pajak yang agresif meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan.
• Pengaruh utang terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh financial distress. Perusahaan yang sehat secara finansial lebih cenderung menggunakan utang sebagai alat untuk menghindari pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.