Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Banyak pemilik bisnis menghadapi tantangan dalam menjaga arus kas yang stabil, terutama dalam hal pembayaran pajak yang berlebihan. Pada saat kebutuhan likuiditas tinggi, menunggu proses audit restitusi dapat menjadi hambatan. Sebagai bagian dari solusinya, pemerintah menyediakan mekanisme lanjutan melalui Direktorat Pusat Perpajakan dan proses pengembalian pajak bebas audit bagi pembayar pajak lainnya. Dalam pelatihan pajak ini, peserta akan mempelajari prosedur pengajuan restitusi pajak, termasuk syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar klaim pengembalian pajak dapat diterima oleh otoritas perpajakan.

Apa itu Pengembalian Pendahuluan?

Pengembalian uang muka merupakan suatu prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa melalui proses audit, yang diberikan kepada wajib pajak dari semua status dan karakteristik. Skema ini berlaku untuk pengembalian Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelatihan pajak ini akan membahas secara mendalam mekanisme restitusi pajak, mulai dari persyaratan dokumen hingga proses verifikasi oleh pihak otoritas pajak.

Terdapat tiga golongan wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut, yaitu:

Beberapa Kriteria Wajib Pajak (WP Patuh)

Wajib Pajak adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Selalu menyampaikan SPT tepat waktu
• Melaporkan keuangan yang diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa perlu pengecuailan dalam kurun waktu tiga tahun.
• Tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Permohonan untuk ditetapkan sebagai WP Patuh diajukan ke KPP paling lambat tanggal 10 Januari tahun pajak berjalan. Jika disetujui, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan.

Waktu proses:

• Maksimal 3 bulan untuk PPh
• Maksimal 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima lengkap.

Waktu pengerjaan:

• Maksimal 3 bulan untuk PPh
• Tidak lebih dari satu bulan untuk PPN sejak diterimanya faktur secara keseluruhan.

Wajib Pajak memenuhi persyaratan tertentu

Kategori ini mencakup:

• Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Bisnis: Pengembalian pajak penghasilan hingga Rs.
• Pemilik badan usaha kena pajak orang pribadi: Menaikkan pajak penghasilan sampai dengan Rp100 juta.
• Wajib Pajak Badan: Restitusi PPh sampai dengan Rp1 miliar.
• Pengusaha Kena Pajak (PKP): Naikkan PPN hingga Rp5 miliar

Baca Juga: Training Pajak: Pelajari Transaksi PPN Jasa Luar Negeri dengan Kurs

Wajib pajak hanya dapat mengisi kolom SPT awal pada formulir SPT saja tanpa perlu membuat surat pernyataan tersendiri.

• Waktu pengerjaan:

15 hari kerja untuk wajib pajak orang pribadi.

bulan untuk wajib pajak badan dan PCP.

Peningkatan ambang batas PPN dari Rs 1 miliar menjadi Rs 5 miliar mulai 1 Januari 2022 merupakan angin segar bagi bisnis menengah yang ingin mempercepat arus kas mereka.

Pengusaha Risiko Rendah yang Kena Pajak

Kategori ini berlaku untuk PCP:

• Pencatatan publik di Bursa Efek Indonesia.
• Merupakan anak perusahaan BUMN, BUMD, atau BUMN (minimal 50% saham)
• Ditunjuk sebagai Mitra Bea Cukai Umum atau Operator Ekonomi Bersertifikat.
• Pemeliharaan kegiatan manufaktur, distribusi obat-obatan, peralatan medis atau kegiatan ekspor apa pun.

Persyaratan tambahan untuk diidentifikasi sebagai PKP berisiko rendah adalah:

• Kontribusi SPT PPN selama 12 bulan terakhir
• Melakukan audit atau investigasi dalam masalah perpajakan.
• Dia tidak pernah dihukum karena penipuan pajak dalam 5 tahun terakhir.

Mengapa itu Penting?

Dalam konteks manajemen keuangan perusahaan, arus kas yang akurat sangatlah penting. Prosedur pengembalian dana di muka memungkinkan anggota bisnis terhindar dari keadaan darurat keuangan akibat kelebihan pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Dengan proses yang lebih cepat dan lebih sedikit birokrasi, mekanisme ini merupakan alat strategis untuk mempertahankan kelangsungan bisnis, terutama untuk sektor padat modal seperti manufaktur, ekspor, dan distribusi. Dalam pelatihan pajak ini, peserta akan dibimbing untuk memahami tata cara pengajuan restitusi pajak guna memastikan hak pengembalian pajak dapat diperoleh secara tepat dan sesuai peraturan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apabila Anda sedang membutuhkan wawasan yang luas mengenai kebijakan perpajakan, maka mengikuti kursus pajak akan sangat membantu. Sebab, dalam kursus pajak Anda akan mendapatkan materi perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dalam ulasan berikut terdapat tips untuk mencegah kemungkinan pemeriksaan pajak tambahan adalah menangani SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi) dengan bijaksana dan bertanggung jawab. DJP memanfaatkan surat ini untuk berkomunikasi dengan wajib pajak tentang data atau informasi yang perlu diklarifikasi. Meskipun bukan merupakan surat pemeriksaan, SP2DK sering kali menimbulkan masalah, terutama jika tidak dipahami dengan baik.

Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami cara yang tepat dalam mengelola SP2DK, mulai dari memahami isi surat tersebut hingga memastikan prosedur klarifikasi administratif telah selesai dilakukan.

Cara Menangani SP2DK

Anda harus mencermati dengan seksama setiap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang Anda dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam surat ini, ada beberapa fakta atau informasi yang ingin diklarifikasi oleh wajib pajak. Penanganan SP2DK yang tepat dapat membantu menghindari pemeriksaan dan denda pajak di masa mendatang. Panduan lengkap untuk membuat dan mengirimkan tanggapan SP2DK yang sukses dapat ditemukan di sini:

Teliti isi SP2DK dengan cermat

Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatasi SP2DK adalah membaca keseluruhan pesan dengan seksama. Identifikasi informasi atau fakta yang diinginkan oleh DJP dan jenis penjelasan yang diminta. Anda berisiko menghadapi audit lanjutan jika tidak segera merespons. Untuk kejelasan lebih lanjut, hubungi Account Representative (AR) yang tercantum dalam surat tersebut jika ada hal yang kurang jelas. Komunikasi awal yang efektif dapat membantu Anda menghindari kesalahpahaman dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks SP2DK.

Dukung alasan Anda dengan data yang dapat dipercaya

Untuk mendukung klaim Anda, kumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, kontrak, faktur, catatan transaksi, dan rekonsiliasi internal. Sangat penting untuk mengingat bahwa data yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam SP2DK belum tentu akurat dan mungkin saja juga berasal dari sumber lain. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa informasi yang dimiliki DJP tidak akurat.

Baca Juga: Mau Cash Flow Lancar? Wajib Tahu Trik Atur Angsuran PPh Pasal 25

Memanfaatkan metode pengujian seperti penyetaraan

Dalam situasi yang lebih rumit, Anda dapat menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan data tersebut wajar dan dapat dijelaskan dengan menggunakan teknik ekualisasi atau pengujian lainnya. Misalnya, Anda dapat melakukan rekonsiliasi untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut bertanggung jawab atas perbedaan antara omzet yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan:

• variasi dalam periode waktu pengakuan pendapatan dan penerbitan faktur.
• Penjualan non-objek adalah penjualan yang dibebaskan dari PPN.
• koreksi pembukuan untuk transaksi-transaksi tertentu.

Berikan penjelasan sebelum tenggat waktu

Sangat penting untuk mematuhi tenggat waktu. Sebelum tenggat waktu yang disebutkan dalam surat tersebut, pastikan Anda memberikan tanggapan dan semua dokumentasi pendukung. Segera berkoordinasi dengan petugas yang bertanggung jawab atas SP2DK jika Anda berniat untuk memberikan penjelasan secara langsung, baik melalui video conference maupun datang langsung ke KPP. Keterlambatan dalam merespons dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan dan mengakibatkan tindakan pemeriksaan pajak resmi.

Pastikan SP2DK ditutup setelah SP3 P2DK diterbitkan

Setelah proses klarifikasi selesai dan penjelasan Anda diterima oleh DJP, langkah terakhir adalah penerbitan Surat Perintah Pencatatan Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP3 P2DK).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Transaksi jasa luar negeri lazim dilakukan dalam bisnis internasional. Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa transaksi tersebut dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), terutama jika menggunakan transaksi valuta asing. Melalui Training pajak, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan PPN, perhitungan, dan aplikasi untuk layanan luar negeri dengan nilai tukar yang benar.

Apa itu Operasi PPN Layanan Eksternal?

Transaksi PPN Jasa Luar Negeri adalah jasa yang diberikan oleh pihak asing kepada pihak di Indonesia. Contoh layanan tersebut meliputi konsultasi, studi daring di luar negeri, atau layanan teknologi informasi. Meskipun layanannya disediakan oleh pihak asing, penerima layanan di Indonesia tetap diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPN, jasa luar negeri yang dikonsumsi di dalam negeri termasuk sebagai objek PPN. Tarif PPN pada umumnya sebesar 11%.

Mengapa Nilai Tukar Penting dalam Transaksi PPN Jasa Luar Negeri?

Karena layanan yang diterima berasal dari luar negeri, transaksi biasanya melibatkan mata uang asing seperti USD, EUR, atau JPY. Oleh karena itu, untuk tujuan pelaporan pajak, nilai transaksi harus dikonversi ke rupiah. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar yang diterbitkan setiap minggu oleh Direktorat Pusat Pajak (DJP).

Menggunakan nilai tukar yang benar memastikan Anda terhindar dari kesalahan dalam menghitung PPN, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif. Dalam pelatihan pajak, Anda akan mempelajari cara menerapkan nilai tukar dengan benar pada semua transaksi layanan luar negeri.

Cara Menghitung PPN atas Layanan Luar Negeri Menggunakan Nilai Tukar

Langkah-langkah sederhana dalam menghitung PPN atas jasa luar negeri adalah sebagai berikut:

• Penetapan harga layanan dalam mata uang asing
• Misalnya, layanan konsultasi di Singapura biayanya US$1.000.
• Terapkan pajak yang berlaku
• Misalnya saja tarif bea masuk hari kerja sebesar Rp. 15.000/USD.
• Hitung harga dalam rupiah

Cakupan Layanan:

1.000×15.000=15.000.000

• Perhitungan PPN (11%)

RPN = 15.000.000 × 11% = 1.650.000

PPN = 15.000.000 × 11% = 1.650.000

• Pengukuran dan pelaporan

PPN harus dibayarkan melalui SSP (Lembar Pembayaran Pajak) dengan kode jenis pajak 411211 dan kode jenis setoran 103, setelah itu, laporkan dalam laporan pajak berkala Anda untuk tujuan PPN.

Kasus Praktik: PPN atas Layanan Asing Berdasarkan Nilai Tukar

Pengusaha yang berbasis di Jakarta ini menerima layanan pemasaran digital dari perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut pada tanggal 5 Mei 2025, senilai £2.000.

Harga layanan dalam rupiah

2.000×19.000=38.000.000

Pembayaran PPN (11%)

RPN = 38.000.000 × 11% = 4.180.000

PPN = 38.000.000 × 11% = 4.180.000

Pengusaha harus menyetor PPN sebesar Rs 4.180.000 ke kas negara dan melaporkannya dalam laporan pajak berkalanya.

Baca Juga: Memahami Konsep Advalorem dalam Pajak: Dasar, Penerapan, dan Manfaatnya

Poin-Poin Penting dalam Masalah PPN di Dinas Luar Negeri

Tanggal pertukaran

Tanggal yang digunakan untuk menentukan nilai tukar adalah tanggal faktur atau tanggal pembayaran, mana saja yang terjadi lebih dulu.

Gunakan nilai tukar yang benar

Anda akan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat itu. Anda dapat memeriksa tarif pajak melalui situs web resmi DJP.

Pelatihan pemahaman pajak secara mendalam

Banyak wajib pajak yang masih bingung dalam menghitung PPN atas jasa luar negeri. Dengan  Training pajak, Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan memahami peraturan terbaru dengan lebih mudah.

Mengapa Pendidikan Pajak Penting?

Mendapatkan pendidikan pajak itu penting, terutama jika Anda sering melakukan transaksi internasional. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan PPN atas jasa luar negeri, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak.

Dengan mempelajari cara menghitung PPN dengan benar dan melaporkannya dengan nilai tukar yang benar, Anda dapat mengurangi risiko masalah hukum di kemudian hari. Pelatihan perpajakan akan memberi Anda wawasan baru tentang perubahan peraturan yang dapat memengaruhi bisnis Anda.

Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang PPN atas jasa luar negeri,  Training pajak bersifat melengkapi, terutama terkait penggunaan pajak. Terdapat aturan yang sangat rumit untuk transaksi PPN dinas luar negeri, tetapi dengan persiapan yang tepat, transaksi tersebut dapat dikelola dengan mudah dan sesuai dengan aturan.

Ingatlah untuk selalu menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal transaksi dan laporkan PPN dengan benar untuk menghindari sanksi. Jika Anda sering melakukan transaksi jasa luar negeri, ikuti pelatihan perpajakan secara berkala untuk mempelajari mekanisme perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak sangat sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin menguasai ilmu perpajakan yang berlaku di Indonesia. Karena dalam brevet pajak tersebut pesertanya akan mendapatkan segudang materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Sehingga, tidak kalah penting untuk memahami tentang prosedur pembayaran PPh Salah satu tanggung jawab yang paling signifikan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan di bawah sistem perpajakan Indonesia adalah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Tujuan dari angsuran ini adalah untuk meringankan stres pengajuan SPT Penghasilan Tahunan dengan berfungsi sebagai bentuk pembayaran pajak untuk tahun berjalan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), memberikan landasan hukum untuk klausul ini. Selanjutnya, sejumlah aturan menteri dan arahan DJP selanjutnya mengatur pelaksanaannya.

Ketentuan untuk Jatuh Tempo dan Pelaporan

Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika Anda menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), pembayaran ini yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran elektronik—dianggap telah dilaporkan. Menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2018, SPT Berkala tidak memerlukan pelaporan terpisah karena konfirmasi pembayaran NTPN sudah dianggap sebagai pelaporan.

Kode pembayaran berikut digunakan dalam administrasi pajak:

• Kode Jenis Pajak untuk Wajib Pajak Perorangan yaitu 411125
• Untuk Wajib Pajak Badan adalah 411126

Kode Jenis Deposito (untuk cicilan sendiri): 100 Cara Menentukan Angsuran PPh Berdasarkan Pasal 25 Berdasarkan informasi dari SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya, perhitungan dasar angsuran PPh 25 dilakukan, terutama jika Anda memiliki PPh yang belum dibayar. Besaran angsuran adalah seperdua belas dari jumlah total PPh yang masih jatuh tempo sendiri, yaitu selisih antara jumlah total pajak yang terutang dan besaran kredit pajak, seperti yang diatur oleh PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang belum selesai. Pasal 24 Pajak Penghasilan atas Pajak Luar Negeri yang dibayarkan oleh pemerintah (jika ada).

Baca Juga: NITKU Solusi Modern Pengganti NPWP Cabang dalam Administrasi Perpajakan

Contoh mudah:

Jumlah PPh yang Anda bayarkan secara pribadi adalah Rp 60.000.000 jika PPh yang jatuh tempo pada SPT tahunan Anda adalah Rp 120.000.000 dan telah dikreditkan dengan Rp 60.000.000. Oleh karena itu, PPh 25 tahun yang ada jatuh tempo dalam cicilan bulanan sebesar Rp 60.000.000 + 12 = Rp 5.000.000. Lampiran tambahan pada pengembalian pajak memungkinkan wajib pajak individu untuk menawarkan opsi tambahan untuk perhitungan. Wajib pajak harus melampirkan perhitungan alternatif secara lengkap dan akurat jika teknik ini dipilih.

Keputusan Khusus untuk Beberapa Wajib Pajak

Kategori wajib pajak tertentu tidak menghitung cicilan sendiri; sebaliknya, DJP menentukannya sesuai dengan aturan tertentu.

• BUMN/BUMD
• Wajib pajak yang membuka rekening bank
• Wajib pajak yang harus melakukan penyampaian pelaporan keuangan dengan berkala
• Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Modifikasi Nilai Angsuran Tahun Berjalan

Meskipun angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 secara teoritis ditetapkan (datar), mereka dapat bervariasi tergantung pada keadaan tertentu. DJP berwenang mengubah nilai cicilan jika diantisipasi penghasilan akan meningkat tajam selama tahun berjalan dan besaran PPh yang jatuh tempo akan meningkat lebih dari 150%. Di sisi lain, wajib pajak dapat meminta pengurangan angsuran jika usahanya menurun dan penghasilannya untuk tahun berjalan diprediksi kurang dari 75%. Proyeksi pendapatan dan peningkatan pajak penghasilan yang jatuh tempo harus disertakan dengan aplikasi tertulis untuk pemotongan. Setelah menerima informasi, DJP akan memutuskan dalam waktu maksimal satu bulan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak membantu individu memahami istilah penting dalam sistem perpajakan, termasuk konsep ad valorem, yang sering digunakan dalam berbagai jenis asuransi. Memahami ad valorem penting, terutama bagi pembayar pajak dan pelaku bisnis, untuk menghindari kesalahan saat menghitung atau melaporkan pajak.

Apa itu Asuransi Advalorem?

Advalorem ini berasal dari bahasa latin dengan arti “menurut nilai”. Pada konteks pajak. pajak advalorem merupakan jenis perpajakan yang dikenakan atas dasar nilai pada objek pajak. Berbeda dengan pajak, yang merupakan pajak yang dikenakan pada kuantitas atau volume barang, terlepas dari nilainya.

Contoh sederhana pajak ad valorem adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk atas barang impor. Ketika harga barang jasa naik, maka jumlah pajak yang terutang juga naik. Artinya, semakin mahal barangnya, semakin tinggi pajaknya.

Fitur Asuransi Advalorem

Fitur-fitur sekuritas ad valorem meliputi:

• Setara dengan nilai objek pajak
• Pajak dihitung sebagai persentase dari harga jual atau nilai pasar barang dan jasa.
• Perubahan harga di pasar mengikuti
• Karena tarif pajak didasarkan pada nilai, jumlah pajak yang dibayarkan dapat berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi harga.
• Digunakan untuk berbagai jenis asuransi
• Pajak advalorem digunakan dalam pajak konsumen seperti PPN, pajak properti, pajak impor, dan pajak kendaraan bermotor.

Misalnya, jika PPN sebesar 11% dan pelanggan membeli barang seharga Rs 10.000.000, maka PPN yang dibayarkan adalah Rs 1.100.000. Namun apabila nilai barang tersebut naik menjadi Rp12.000.000, maka PPN otomatis naik menjadi Rp1.320.000.

Penerapan Pajak Advalorem di Indonesia

Di Indonesia, banyak jenis asuransi menggunakan pendekatan ad valorem. Yang paling umum adalah:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang dan jasa terpilih ditawarkan untuk transaksi penjualan dan pembelian, termasuk barang yang diimpor di dalam negeri.

Bea masuk dan bea cukai

Nilai kena pajak atas barang yang diimpor, termasuk nilai barang dan biaya lain seperti transportasi dan pajak.

Baca Juga: Inilah Fenomena Anak Muda Gen-Z Menjadi Pengusaha

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), bukan hanya jumlah kendaraan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Gunakan harga penjualan bersih (NJOP) objek kena pajak sebagai dasar perpajakan.

Mengambil kursus pajak dalam bisnis atau transaksi bisnis dapat membantu pembayar pajak memahami dasar hukum dan perhitungan berbagai jenis pajak ini. Banyak orang yang masih salah paham mengenai perhitungan PPN atau PPh Badan karena belum memahami bahwa nilai suatu objek dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Keuntungan dan Tantangan Sistem Advalorem

Kelebihan:

• Adil dan proporsional, sesuai dengan nilai barang/jasa.
• Meningkatnya pendapatan pemerintah ketika harga barang/jasa tinggi.
• Fleksibilitas terhadap inflasi dan perubahan harga pasar.

Tantangan:

• Penilaian yang adil sangat penting untuk kepentingan pembayar pajak dan pemerintah.
• Fluktuasi harga dapat menyebabkan pendapatan pajak menjadi tidak stabil.
• Apabila kontrolnya lemah, maka ada risiko manipulasi harga objek asuransi.

Pajak advalorem merupakan pilar penting sistem pajak modern karena menciptakan fleksibilitas dan keadilan dalam pemungutan pajak. Penerapannya berbasis nilai konsisten dengan kapasitas pembayar pajak dan kondisi pasar dan karena itu mendukung stabilitas fiskal negara.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk terus memperdalam ilmunya melalui kursus pajak yang terpercaya dan teregulasi. Pemahaman mendalam tentang sistem ad valorem dapat membantu mencegah kesalahan dan membuka peluang untuk peningkatan manajemen asuransi hukum.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang berupaya dalam menyederhanakan administrasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi pelaporan pajak menggunakan NITKU atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. NITKU berperan untuk menggantikan NPWP cabang yang sebelumnya telah dipergunakan oleh wajib pajak yang memiliki lebih dari satu tempat usaha. Bagi anda yang masih bingung dengan adanya inovasi NITKU ini, anda dapat melakukan pelatihan pajak yang dapat mempermudah anda dalam mengelola administrasi perpajakan dan menambah wawasan anda.

NITKU merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap tempat-tempat usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal milik wajib pajak. Nomor NITKU terdiri dari 22 digit nomor yang diantaranya merupakan gabungan dari 16 digit NPWP pusat dan 6 digit lainnya merupakan nomor urut cabang. Pengenalan Nomor Identitas Kegiatan Usaha memiliki tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan serta menghilangkan kebutuhan akan NPWP cabang yang terpisah.

Terkadang NPWP yang terpisah tersebut sering menjadi kendala dalam pembayaran pajak, maka dari itu dengan adanya NITKU segala kewajiban perpajakan seperti contohnya penyetoran, pembuatan bukti pembayaran pajak, pelaporan, dan pembuatan faktur pajak akan di efisiensi menggunakan NPWP pusat.

Jadi, untuk kedepannya NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Sehingga, nantinya wajib pajak cabang atau usaha melakukan kewajiban perpajakan mau apapun bentuknya, harus menggunakan NPWP Pusat. Materi NITKU ini pun telah diberikan jika anda telah mengikuti pelatihan pajak yang dapat menambah keahlian anda dalam mengelola pajak di usaha anda. NITKU dan NIK sama-sama nomor identitas yang digunakan dalam sistem perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan antara NITKU dan NIK diantaranya adalah NITKU akan digunakan untuk mengidentifikasi setiap tempat tempat usaha milik wajib pajak yang terpisah dari tempat kedudukan utama.

Sedangkan untuk NIK diperuntukkan sebagai NPWP bagi wajib pajak pribadi penduduk Indonesia, sesuai dengan kebijakan integrasi NIK sebagai NPWP yang tercatat. Dengan begitu, NITKU memiliki fungsi untuk mengidentifikasi lokasi usaha tambahan bagi wajib pajak, sedangkan NIK memiliki fungsi untuk identitas perpajakan bagi individu perorangan.  NITKU mulai diperkenalkan pada tanggal 14 Juli 2022. Seiring dengan berjalannya implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk.

Akan tetapi, pemberlakuan penuh NITKU sebagai pengganti NPWP cabang telah diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2024 lalu. Setelah itu,  NPWP cabang tidak akan lagi berlaku dan seluruh administrasi perpajakan untuk cabang usaha wajib pajak akan menggunakan NITKU.

Baca Juga: Restitusi PPN Meledak! Apa Hubungannya dengan Lesunya Industri?

Penerapan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) pun telah diatur dalam beberapa regulasi diantaranya yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 112/PMK.03/2022 yang mengatur tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, badan, serta instansi pemerintah.

Niatku pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 136 Tahun 2023 perubahan dari PMK nomor 112/2022, yang mengatur tentang penyesuaian ketentuan terkait penggunaan NIK sebagai NPWP dan digantikan menggunakan NPWP cabang dengan NITKU. Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak lewat sistem identifikasi yang lebih efisien dan efektif menggunakan NITKU.

Tata cara untuk mendapatkan NITKU pun tergolong sangat mudah. Wajib pajak dapat memperoleh NITKU melalui dua skenario tergantung dari Status kepemilikan NPWP cabang yang sebelumnya.  Skenario pertama wajib pajak yang telah memiliki NPWP cabang sebelum 31 Desember tahun 2023 akan diberikan secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Informasi  nomor NITKU dapat diperoleh melalui cetak ulang kartu NPWP serta surat keterangan terdaftar dari kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak cabang terdaftar. Lalu untuk skenario yang kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP cabang pengajuan NITKU dapat dilakukan melalui portal DJP online atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui permohonan langsung ke KPP tempat wajib pajak pusat terdaftar dengan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Semangat berwirausaha di kalangan anak muda Indonesia semakin nyata terlihat, apalagi makin banyaknya anak muda yang memilih untuk memulai usaha di usia muda. Tumbuh dalam lingkungan digital, Generasi Z kini menjadi kekuatan pendorong tidak hanya dalam penggunaan teknologi tetapi juga dalam menciptakan bisnis baru.

Fenomena anak muda menjadi pengusaha kian marak, apalagi setelah banyak dari mereka membekali diri dengan pengetahuan perpajakan melalui brevet pajak, sehingga mampu menjalankan bisnis secara lebih profesional dan patuh regulasi. Hingga Agustus 2023, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan lebih dari 57% investor pasar modal berusia di bawah 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya ingin bekerja tetapi juga ingin membangun aset dan mengembangkan usaha mandiri.

Pilihan Favorit para Pengusaha Muda

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah salah satu organisasi bisnis yang sering dipilih oleh wirausahawan muda. CV dikenal karena proses pembentukannya yang lebih sederhana daripada perseroan terbatas (PT), serta lebih fleksibel dalam pengelolaan bisnis. Namun, dari kemudahan ini, ada beberapa aspek perpajakan yang perlu diperhatikan. Benarkah jika pemilik CV tidak dikenakan pajak?

Makalah Kerja Sebagai Entitas Pajak Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, pajak komputer yang diubah dengan UU Cipta Kerja termasuk dalam kelompok badan usaha pajak. Artinya, CV dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya, sebagaimana halnya PT, firma, dan jenis usaha lainnya. Namun, yang penting untuk dicatat adalah bahwa pajak dikenakan di tingkat perusahaan (CV), bukan langsung kepada pemilik.

CV Pribadi Tidak Termasuk Objek Pajak

Kekhasan sistem pajak catatan publik adalah perlakuan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh pemilik mitra aktif dan pasif. Pendapatan yang didistribusikan kepada mitra ACV tidak dikenakan pajak lagi di tingkat individu, kecuali ACV adalah badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham.

Dalam peraturan pada ayat (3) pasal 4 UU PPh yang menyatakan jika menyebutkan jika penghasilan yang diterima mitra KV ini dikecualikan dari objek pajak. Alasannya sederhana: karena suatu bisnis tidak perlu mengenakan pajak atas labanya saat menerimanya, maka laba tersebut tidak perlu dikenakan pajak lagi saat didistribusikan kepada individu.

Baca Juga: Transformasi Peran TNI dalam Konteks Fiskal: Analisis Revisi UU TNI terhadap Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Anggaran

Berbeda dengan PT, Tidak Ada Pajak Berganda

Hal ini berbeda dengan pemegang saham PT yang dikenakan pajak penghasilan atas dividennya tergantung pada keadaan dan jumlahnya. Dalam ACV, pendapatan yang diperoleh dalam bentuk individu tidak perlu dikenakan pajak lagi, membuatnya lebih efisien dalam hal perpajakan. Sistem ini terutama ditujukan untuk menciptakan iklim bisnis yang transparan di kalangan usaha kecil dan menengah dan mencegah duplikasi pemungutan pajak.

Kewajiban yang Tersisa: SPT Tahunan

Meskipun tidak ada pajak penghasilan pribadi, pemilik CV diharuskan melaporkan pendapatannya pada laporan pajak tahunan mereka. Jika penghasilan pribadi bruto yang diterima selama tahun tersebut tidak melebihi R60 juta, laporan dapat diajukan menggunakan formulir SPT 1770 SS. Namun apabila dilanjutkan maka harus digunakan formulir SPT 1770 S yang lebih panjang. Dalam formulir, pendapatan dari CV Lampiran | Bagian B nomor 3, dan informasi terlampir tentang distribusi laba dari unit bisnis.

Jika Memiliki Karyawan: PPh 21

Baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak bertanggung jawab untuk memotong dan memasukkan Item 21 Penghasilan pada CV mereka setiap bulan. Hal ini merupakan bagian dari peran piagam tersebut sebagai entitas bisnis yang taat hukum dan membantu membangun sistem asuransi nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Apabila Anda ingin menguasai kebijakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti training pajak. Sebab, training pajak adalah kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan Anda. Bahkan mahasiswa yang belum lulus juga bisa mengikuti training pajak seperti ini.

Namun, tentunya tidak kalah penting untuk selalu mengikuti berita pajak yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini, seperti permintaan restitusi PPN yang meningkat. Statistik Purchasing Manager’s Index (PMI) terbaru, yang menunjukkan penurunan berkelanjutan selama kuartal pertama tahun 2025, kembali menggambarkan kelesuan sektor manufaktur. Kondisi ini juga berdampak pada peningkatan klaim restitusi pajak dari pelaku usaha, terutama terkait pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tercatat Rp144,38 triliun restitusi pajak telah diterbitkan hingga akhir Maret 2025, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumlah tersebut meningkat sekitar 73% dari Rp83,51 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Hubungan Antara Penurunan PMI dan Peningkatan Reparasi

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengklarifikasi bahwa kinerja sektor industri yang saat ini sedang menurun memiliki kaitan langsung dengan kenaikan restitusi pajak. Menurut Prianto, PMI pada sektor manufaktur adalah sebuah metrik yang krusial untuk menilai kondisi sektor industri. Indeks ini terdiri dari lima komponen utama, yang didasarkan pada survei terhadap sekitar 400 perusahaan manufaktur:

• Tiga puluh persen pesanan baru
• Hasil produksi (25 persen).
• 20 persen tingkat ketenagakerjaan
• Waktu pengiriman dari vendor (15%)
• Persediaan barang (10%)

Ketika indeks PMI berada dalam fase kontraksi, artinya penjualan dan produksi turun. Kuantitas barang yang tidak terjual meningkat, membuat PPN masukan lebih tinggi daripada PPN keluaran untuk bisnis dan memaksa mereka untuk mengajukan restitusi pajak untuk menyeimbangkan kewajiban pajak mereka.

Kemungkinan Penurunan Tren Restitusi di Paruh Kedua Tahun Ini

Pengajuan restitusi diperkirakan akan mulai turun pada paruh kedua tahun 2025, menurut Prianto, yang meyakini bahwa lonjakan ini hanya bersifat sementara. Sebagai upaya mencapai target penerimaan pajak yang telah tercatat pada PAN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, Dirjen Pajak akan lebih memberikan perhatian dan konsentrasi pada target tersebut.

Baca Juga: Ini 5 Alasannya Mengapa Anda Sangat Penting Memahami Pajak!

“Pengembalian pajak yang besar di awal tahun akan mempersulit DJP untuk menutup kekurangan penerimaan dari sumber-sumber lain. Tapi sekarang, ini sudah menjadi bagian dari siklus tahunan,” kata Prianto. Restitusi adalah hak wajib pajak, bukan pengecualian.

Selain itu, ia menekankan bahwa setiap wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Terlebih pada kondisi yang jumlah pajak yang disetorkan mencapai lebih dari total pajak yang terutang. Sistem PPN sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara PPN masukan dan PPN keluaran, terutama pada saat permintaan pasar sedang lesu.

Oleh karena itu, DJP telah sering membuat langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi tren ini, baik dengan menyederhanakan prosedur restitusi maupun dengan memonitor secara ketat klaim yang diajukan. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak-hak wajib pajak tanpa membahayakan stabilitas penerimaan negara secara keseluruhan.

Implikasi terhadap Kebijakan Pajak di Masa Mendatang

Pemerintah perlu menyusun rencana perpajakan yang sesuai dengan karakteristik sektor riil, mengingat kenaikan tarif restitusi yang cukup tinggi menjadi pengingat yang krusial. Sektor industri, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PPN, membutuhkan pertimbangan khusus dalam bentuk bantuan kebijakan moneter, pengembangan basis pajak, dan insentif fiskal.

Indonesia diharapkan dapat mempertahankan stabilitas penerimaan negara dalam menghadapi krisis ekonomi lokal dan internasional dengan menjaga kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas administrasi fiskal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kerangka hukum yang mengatur peran, fungsi, dan pendanaan TNI dalam sistem pertahanan. Mengingat dinamika geopolitik dan tantangan pertahanan yang semakin kompleks, pemerintah telah mengusulkan perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tengah dibahas membuka diskursus baru mengenai peran TNI dalam kegiatan di luar tugas pokoknya, termasuk potensi pelibatan dalam sektor ekonomi.

Salah satu implikasi penting dari revisi ini adalah peluang bagi TNI untuk turut serta dalam mendukung peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kerja sama antar-lembaga yang mendukung kepatuhan dan pelatihan pajak. Dalam konteks ini, keterlibatan TNI secara taktis dan terukur dapat memperkuat sinergi nasional dalam menciptakan ekosistem kepatuhan fiskal, terutama di wilayah perbatasan atau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh otoritas pajak.

Dampak UU TNI Terbaru terhadap Penerimaan Pajak

Peningkatan Persyaratan Anggaran Pertahanan

Perubahan UU TNI dapat meningkatkan alokasi anggaran guna:

• Modernisasi sistem persenjataan dasar (lucista),
• Kondisi para prajurit,
• Gunakan dan perkuat kemampuan militer.

Menurut tinjauan pertahanan Indonesia, pertumbuhan anggaran harus disertai dengan strategi fiskal yang cermat untuk menghindari membebani PDBN atau memberi tekanan pada sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Implikasi Fiskal:

• Kemungkinan penyesuaian pajak di masa depan,
• Realokasi anggaran antar sektor,

Insentif pajak untuk industri pertahanan

Pemerintah dapat memperluas insentif fiskal bagi industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2024, pengurangan beban pajak di sektor ini dapat merangsang pertumbuhan industri strategis, tetapi berpotensi mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Namun, setelah beberapa saat:

• Pajak perusahaan dari industri pertahanan mungkin meningkat,
• Adanya perluasan pada industri pertahanan yang menciptakan adanya lapangan kerja serta peluang ekonomi.

Baca Juga: Kontribusi Nyata untuk Negeri: Training Pajak sebagai Wujud Kepedulian Generasi Muda

Dampak Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Prajurit

Jika reformasi tersebut mencakup peningkatan gaji dan tunjangan prajurit, maka:

• Ketika tentara menerima PPh yang lebih tinggi,
• Kontribusi fiskal TNI meningkat.

Di sisi lain, jika ada pengecualian pajak penghasilan bagi personel militer tugas aktif sebagai bentuk insentif, akan ada pengurangan pendapatan pemerintah dari sektor tersebut. Menurut Kementerian Keuangan, setiap kebijakan keringanan pajak bagi aparatur negara harus diimbangi dengan diversifikasi sumber penerimaan lain agar tidak mengganggu stabilitas keuangan dan integritas antara ASN dan TNI.

Selanjutnya, pelatihan pajak kepada personel TNI menjadi strategi yang dapat menunjang optimalisasi anggaran pertahanan. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, prajurit dan jajaran logistik TNI mampu mengelola alokasi anggaran secara efisien, meminimalisir risiko penyimpangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Selain itu, pelatihan pajak juga penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam perencanaan pengadaan, pemanfaatan fasilitas negara, hingga potensi kerja sama antara TNI dan instansi fiskal lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Reformasi ini pun memberi peluang strategis bagi pertahanan nasional untuk menjadi bagian dari penguatan fondasi fiskal negara. Dengan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak dan pengelolaan anggaran, TNI berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara secara menyeluruh. Namun, pelibatan tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak menggeser fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Maka, integrasi pelatihan pajak dalam pembinaan personel TNI adalah langkah bijak untuk menciptakan prajurit yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga adaptif terhadap tantangan keuangan negara masa kini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Meskipun merupakan bagian penting dari struktur politik kontemporer, pajak sering kali dipandang sebagai beban. Tetapi, layanan publik dan pembangunan tidak akan maksimal tanpa keberadaan dana perpajakan. Ulasan berikut ini akan membahas pentingnya pajak sangat penting untuk dipahami oleh seseorang yang mengikuti kursus pajak, karena pastinya sangat penting untuk menambah wawasan mengenai betapa pentingnya perpajakan, pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari, serta mengapa seluruh semua masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap masalah ini demi masa depan yang lebih cerah.

Apa yang Membuat Pajak Menjadi Penting?

Sebagai upaya mencapai tujuan nasional untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang secara adil, pajak termasuk sebagai sumber utama dari pendapatan negara. Selain sebagai sumber pembiayaan negara, pajak pun bertujuan secara strategis dalam mendukung kemandirian nasional. Berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa pajak sangat penting bagi Indonesia:

Redistribusi Kekayaan

Pemerintah bisa membiayai berbagai macam program bansos untuk orang-orang dengan pendapatan kurang melalui dana pajak ini. Sebab, skema seperti ini akan meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Uang pajak memungkinkan pemerintah untuk mendanai inisiatif jangka panjang seperti transisi energi bersih, pembangunan infrastruktur, dan inovasi ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Melakukan Investasi Kesehatan dan Pendidikan

Membangun sekolah, mendidik guru, dan menawarkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan dengan harga terjangkau adalah contoh bagaimana uang pajak digunakan untuk meningkatkan standar pendidikan dan perawatan kesehatan. Sebagai hasilnya, tindakan apa pun yang kita lakukan untuk memperkuat sistem perpajakan akan berdampak signifikan terhadap kemajuan negara.

Pengaruh Pajak dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut adalah beberapa contoh spesifik bagaimana pajak mempengaruhi kehidupan sehari-hari:

Harga Barang dan Jasa Meningkat

Kenaikan harga barang dan jasa dapat disebabkan oleh tarif pajak yang lebih tinggi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat berpengaruh terhadap daya beli, terlebih untuk mereka yang berada ada pada kelas menengah ke bawah yang terkadang lebih sensitif mengenai harga.

Baca Juga: Insentif Pajak Akan Berubah Total? Ini Bocoran Strategi Berani Pemerintah Versi INDEF!

Pembiayaan Layanan Publik

Terdapat begitu banyak layanan publik, diantaranya seperti taman kota, sekolah, rumah sakit, dan jalan raya yang menggunakan uang pajak untuk pembiayaannya. Pembayaran pajak masyarakat membuat semua fasilitas ini tersedia.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Program-program pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan untuk UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan kerja, didanai oleh pajak daerah. Hal ini mendorong ekspansi ekonomi di tingkat lokal.

Akses Layanan Dasar

Pajak memungkinkan pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan perumahan bersubsidi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Hasilnya, setiap orang memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar.

Menjaga Stabilitas Keuangan

Melalui program pengeluaran yang efektif dan struktur pajak yang baik, pemerintah dapat mengelola inflasi dan menjaga stabilitas fiskal. Keadaan tersebut tentu saja akan memberikan kepastian untuk para investor dan perusahaan

Mengapa Penting untuk Mempertimbangkan Masalah Pajak?

• Meningkatkan Kesadaran Warga Negara: Agar generasi muda-termasuk Gen Z-bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, edukasi pajak harus dimulai sejak dini.
• Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Masa Depan: Wajib pajak dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang memadai dengan mempromosikan sistem pajak yang adil dan efektif.
• Bersiap untuk Masa Depan yang Ekologis: Demi kepentingan generasi mendatang, uang pajak yang dialokasikan untuk inisiatif berkelanjutan akan berkontribusi pada pengembangan lingkungan yang sehat dan struktur sosial yang inklusif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.