Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Mendapatkan surat keterangan taat pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa menjadi pengalaman yang menegangkan. Banyak wajib pajak yang merasa takut, bingung, dan malu saat menerima surat ini. Padahal, dengan mengikuti pelatihan pajak secara rutin, wajib pajak dapat belajar tentang hak dan kewajibannya serta belajar cara menangani SPT dengan efektif.

Apa itu Surat Keterangan Fiskus?

Surat Keterangan Fiskus merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh DJP untuk menagih utang pajak yang belum dibayar dari wajib pajak meskipun telah diberi peringatan melalui surat teguran sebelumnya. Dasar hukum penerbitan surat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa apabila surat teguran tidak dipatuhi dalam jangka waktu 21 hari, dapat diterbitkan surat paksa.

Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Artinya, apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan tindakan lebih lanjut seperti penyitaan harta atau kurungan (gijzeling). Oleh karena itu, penting bagi seluruh wajib pajak untuk memahami apa saja yang termasuk dalam surat ini.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Saat Menerima Surat Tagihan Pajak

Daripada panik, berikut ini beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan wajib pajak saat menerima surat tagihan pajak:

Verifikasi identitas pegawai

Pastikan bahwa petugas yang ditunjuk memang merupakan perwakilan resmi DJP. Mintalah surat perintah, periksa keasliannya, dan Anda dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk konfirmasi.

Periksa keabsahan surat

Catat dengan saksama nomor surat, tanggal, nama pegawai yang menandatanganinya, dan jumlah pajak yang dipungut. Pastikan pinjaman tersebut masih berlaku dan tidak jatuh tempo. Surat Ketetapan Pajak hanya berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Keterangan Pajak (STP).

Pengumpulan dokumen pendukung

Segera arsipkan semua dokumen pajak yang relevan, seperti laporan SPT, surat ketetapan pajak, dan surat peringatan. Jika ada yang kurang, segera minta salinan resmi dari KPP.

Baca Juga: Digitalisasi Sengketa Pajak: Manfaat Penggunaan e-Tax Court Mobile di Era Modern

Diskusikan solusi pembayaran

Jika Anda merasa kesulitan untuk membayar langsung, DJP membuka kemungkinan untuk meminta pembayaran atau menunda pembayaran. Permohonan harus disertai dengan dokumen pendukung, seperti laporan keuangan terbaru, dan diserahkan secara resmi melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Hindari Korupsi

Bayar pajak hanya melalui jalur resmi, seperti bank, kantor pos, atau jalur digital resmi DJP. Hindari membayar melalui perantara tidak resmi yang menawarkan “jalan pintas”.

Pelatihan Pajak yang efektif tidak hanya membantu wajib pajak memahami tugas administratif mereka, tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka untuk memberikan solusi yang sah dan efektif untuk situasi seperti penagihan pajak yang bersifat memaksa.

Meskipun Mereka Menolak Pembukuan, Mereka Memiliki Kewenangan

Harap dicatat bahwa penolakan akses yang dipaksakan tidak menghentikan proses penagihan. Surat tersebut dianggap sah jika petugas mencatat penolakan tersebut dalam catatan. Oleh karena itu, daripada mengabaikannya, sebaiknya wajib pajak menerimanya, mencatatnya, dan segera mengambil tindakan yang tepat. Namun, jika ada keberatan, wajib pajak berhak mengajukan keberatan atau peninjauan kembali melalui jalur resmi yang disediakan oleh DJP.

Mendapatkan penyitaan pajak bukanlah akhir dari segalanya. Melalui tindakan yang tenang, penuh pengertian, dan cepat, masalah ini dapat diselesaikan secara hukum dan efektif. Hindari sama sekali, karena dokumen resmi dari DJP memiliki kekuatan hukum yang besar. Pelatihan perpajakan secara berkala merupakan langkah strategis untuk mencegah kesalahan dan keterlambatan, sekaligus memberikan pengetahuan praktis kepada wajib pajak agar mereka siap mematuhi semua ketentuan perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Dapat dipastikan bahwa kursus pajak akan membantu Anda secara maksimal dalam memahami kebijakan perpajakan. Karena di dalam kursus pajak tersebut nantinya anda akan mendapatkan berbagai materi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak kalah penting bagi anda untuk memahami dasar perpajakan seperti halnya Apa itu perbedaan dari pajak dan Retribusi.

Perlu diketahui bahwa perbedaan pajak dan Retribusi termasuk sebagai hal penting yang harus dipahami, terlebih bagi Anda yang ingin menguasai berbagai pemahaman tentang kebijakan pajak. Namun, pengetahuan pajak seperti ini juga sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat terlebih pada konteks kepatuhan terhadap negara dan pemanfaatan berbagai layanan publik.

Walaupun keduanya sama-sama termasuk dalam bentuk pungutan yang dibebankan oleh pemerintah, baik secara pusat ataupun pemerintah daerah, ada perbedaan utama dalam hal mekanisme, tujuan, atau bahkan timbal balik yang diperoleh oleh masyarakat. Dengan mempunyai pemahaman terhadap perbedaan seperti ini, maka anda akan lebih bijak dalam melakukan pemenuhan kewajiban finansial dan mengetahui berbagai hak terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Mengenal Pajak

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara pada negara menurut kebijakan yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung yang didapatkan secara pribadi oleh wajib pajak atau seseorang yang membayarkan pajak. Pajak dipergunakan untuk memberikan pembiayaan terhadap pengeluaran negara, meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan layanan-layanan publik yang lain.

Seperti Apa Pajak itu?

Dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari pajak ini seperti halnya mempunyai sifat yang memaksa dan wajib, tidak terdapat timbal balik secara langsung, dilakukan pemu pemerintah daerah, dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Apa saja contoh pajak itu? Beberapa contoh jenis pajak antara lain adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, PPh atau pajak penghasilan, PBB atau pajak bumi dan bangunan, serta bea materai.

Mengenal Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada masyarakat terhadap layanan atau jasa tertentu yang diberikan dengan cara langsung. Atau dapat dikatakan bahwa retribusi sifatnya balas jasa, yang mana masyarakat melakukan pembayaran dikarenakan memperoleh manfaat secara langsung dari layanan publik yang telah dipergunakan.

Baca Juga: Mau Tahu Jadwal Sidang Pajak Tanpa Ribet? e-Tax Court Mobile Jawab Kebutuhan Anda!

Seperti Apa Retribusi itu?

Diketahui bahwa retribusi ini ciri-cirinya biasanya dilakukan pemungutan sebagai imbalan terhadap fasilitas atau jasa tertentu, diterima secara langsung oleh masyarakat yang melakukan pembayaran, hanya dilakukan pemungutannya oleh pemerintah daerah, serta diatur dalam Perda atau peraturan daerah. Beberapa contoh retribusi yang biasanya dipungut adalah seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir kendaraan, retribusi kebersihan atau sampah, dan Retribusi IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Mengapa Harus Bisa Membedakan Pajak dan Retribusi?

Memahami perbedaan dari kedua pungutan tersebut sangat penting bagi warga negara agar mengetahui berbagai kewajiban dan hak sebagai warga negara, kemana dana yang disetorkan akan disalurkan, siapa saja yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan tersebut, serta bentuk manfaat atau layanan seperti apa yang harus diperoleh masyarakat. Misalnya saja ketika melakukan penyetoran pajak penghasilan, maka anda tidak dapat menuntut imbalan secara langsung dari pemerintah negara. Tetapi, pada saat melakukan pembayaran retribusi parkir, anda akan secara langsung memiliki hak memperoleh fasilitas parkir yang aman dan layak.

Walaupun sama-sama mempunyai sifat yang wajib dan ditujukan untuk memberikan pembiayaan terhadap layanan publik, baik pajak maupun retribusi mempunyai dasar hukum, konsep, dan sistem pemungutan yang berbeda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan signifikan di banyak bidang pemerintahan, termasuk sistem perpajakan. Salah satu inovasi terbaru adalah e-Tax Court Mobile, yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Training pajak bagi wajib pajak dan profesional yang bekerja di bidang perpajakan merupakan langkah awal yang wajar untuk memahami mekanisme penggunaan platform digital yang tepat.

Masalah perpajakan merupakan bagian dari hubungan antara wajib pajak dengan otoritas pajak.. Apabila terdapat perbedaan pandangan dan penilaian mengenai kewajiban perpajakan, wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan, banding, atau memulai proses pidana. Proses ini sebelumnya mirip dengan konsultasi administratif, pengumpulan dokumen fisik, dan akses langsung ke pengadilan. Namun, dengan e-Tax Court Mobile, semua ini dapat dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan hingga peninjauan status kasus.

Keuntungan paling signifikan dari digitalisasi ini adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya Electronic Tax Court Mobile, wajib pajak tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor Pengadilan Pajak, yang tentunya menghemat biaya perjalanan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk datang ke pengadilan maupun menghadiri pengadilan secara langsung. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengajukan tuntutan hukum atau keluhan dari perangkat seluler, kapan saja, dimana saja. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi wajib pajak yang berdomisili di luar kota atau di daerah terpencil.

Selain efisiensi, transparansi dan akuntabilitas juga meningkat. Semua proses dan tahapan kasus dicatat secara sistematis dalam sistem digital, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Wajib pajak dapat memantau kemajuan transaksi secara real time dan mendapatkan status terbaru tanpa perlu persetujuan manual. Dari sudut pandang pengadilan, penggunaan sistem ini dapat membantu mengelola kasus dengan cara yang lebih terorganisir dan terintegrasi.

Namun, untuk menggunakan aplikasi ini dengan benar, pengguna harus memiliki pemahaman dasar tentang prosedur sengketa pajak dan alur administrasi banding. Di sinilah layanan pendidikan pajak menjadi penting. Training pajak memberikan informasi kepada warga negara tentang hak, status, dan inkonsistensi pembayar pajak. Dengan pengetahuan ini, pembayar pajak tidak hanya dapat menghindari kesalahan prosedural, tetapi juga dengan yakin memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan.

Baca Juga: Memperluas Tax Base: Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Nasional

Dari perspektif pemerintah, digitalisasi melalui e-Tax Court Mobile merupakan sinyal komitmen terhadap transformasi pelayanan publik berbasis digital. Ini melibatkan reformasi birokrasi dan sistem perpajakan agar lebih modern, adil, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui aplikasi ini, citra Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang transparan, cepat dan efisien akan meningkat di mata masyarakat.

Namun, tentu saja, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan pelatihan bagi penggunanya. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak dan penasihat memahami penggunaan aplikasi ini, maka manfaat digitalisasi akan semakin terasa.

Terakhir, era digital mendorong kita untuk bersikap fleksibel, termasuk dalam menyelesaikan sengketa pajak. Menggunakan e-Tax Court Mobile merupakan solusi bagi mereka yang menginginkan proses yang cepat, ringkas dan efisien. Agar tidak tertinggal dan mampu menggunakan sistem ini secara maksimal, mengikuti pendidikan pajak adalah langkah strategis yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menjaga hak dan kepentingan wajib pajak di ranah hukum pada perpajakan modern.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak termasuk cara terbaik bagi anda untuk mendalami ilmu tentang kebijakan perpajakan. Sebab dalam brevet pajak tersebut nantinya anda akan mendapatkan materi seputar perundang-undangan perpajakan tergantung dari tingkat brevet pajak yang anda pilih. Untuk itu, pastinya pengetahuan tentang berbagai perangkat digital perpajakan juga sangat penting untuk diketahui bagi anda.

Seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut yakni mengenai bagaimana cara menggunakan e-Tax Court mobile.  Sebagai upaya untuk memberikan percepatan transformasi digital dan memberikan peningkatan terhadap kualitas layanan publik, maka sekretariat pengadilan pajak Indonesia pada saat ini telah melakukan peluncuran suatu aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mampu melakukan akses pada layanan informasi peradilan pajak langsung menggunakan Smartphone.

Aplikasi ini, yang dikenal sebagai e-Tax Court mobile, merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan keterbukaan prosedur hukum di sektor perpajakan dan untuk memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan digital yang memungkinkan akses digital real-time ke informasi pengadilan pajak.

Dimana Dapat Mengunduh Aplikasi e-Tax Court Mobile?

Google Play Store dan App Store menyediakan aplikasi mobile e-Tax Court yang dapat diunduh secara gratis. Platform tersebut merupakan sarana baru yang direncanakan dapat menjangkau berbagai pihak yang terlibat pada sengketa pajak dengan lebih efisien dan secara lebih luas. Dengan sistem antarmuka yang user friendly, aplikasi e-Tax Court mobile yang satu ini dapat memungkinkan siapa saja untuk melakukan akses terhadap banyaknya informasi penting tentang proses sidang pajak di mana saja dan kapan saja.

Fitur Unggulan e-Tax Court Mobile

Sebagai upaya untuk mendukung kebutuhan dari para penggunanya,  aplikasi e-Tax Court mobile menghadirkan banyak fitur utama yang dapat memudahkan para penggunanya untuk mengakses informasi peradilan pajak, diantaranya seperti:

Jadwal Sidang

Ketika pengadilan pajak telah menetapkan seluruh daftar jadwal sidang terhadap sengketa pajak, maka penggunaan aplikasi bisa melihat seluruh daftar jadwal sidang tersebut. Bukan hanya itu saja, namun aplikasi ini juga memungkinkan para penggunanya untuk melakukan preview atau pratinjau terhadap panggilan sidang yang berkaitan, sehingga semua informasi bisa diakses dengan cepat dalam satu langkah saja. Bahkan riwayat persidangan dalam hal perpajakan juga bisa dilihat dari aplikasi yang satu ini.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Resmi Berlaku 2025! Siapkah Anda Hadapi Perubahannya?

Live Monitoring Sidang Perpajakan

Fitur selanjutnya yang terdapat dalam e-Tax Court mobile adalah pemantauan sidang secara langsung yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui ada atau tidaknya persidangan dan sekaligus mengikuti jalannya proses peradilan secara live atau secara digital. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk berbagai pihak yang mempunyai keterbatasan terhadap waktu dan jarak untuk menghadiri secara fisik pada ruang persidangan.

Profil Pengguna

Aplikasi yang satu ini memberikan tampilan Informasi pribadi yang terdaftar pada sistem, seperti diantaranya adalah nama pengguna, alamat korespondensi, dan alamat email, sehingga dapat mempermudah proses dari validasi identitas.

Mengecek Status Registrasi

Pengguna baru hanya cukup memasukkan nomor registrasi yang didapatkan untuk mengetahui sampai di mana status proses pendaftaran akun yang dilakukan, apakah proses tersebut membuat pengguna sudah aktif atau masih dalam proses.

Reset Kata Sandi

Untuk dapat mengatasi permasalahan akses pada aplikasi e-Tax Court mobile, maka dalam aplikasi tersebut telah tersedia fitur untuk pengaturan ulang password dengan cara Mandiri dan tentu saja aman secara langsung Melalui aplikasi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sumber utama dalam keuangan publik merupakan pajak, yang digunakan guna membiayai infrastruktur, pembangunan, kesejahteraan, serta pendidikan. Oleh karena ini, upaya guna meningkatkan penerimaan pajak yang penting untuk kestabilan fiskal. Salah satu strategi utama dalam hal ini adalah memperluas tax base. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini dan penerapan praktisnya, mengikuti kursus pajak dapat menjadi langkah awal yang tepat bagi masyarakat umum dan para profesional pajak.

Apa Tax Base?

Tax base didefinisikan sebagai semua objek atau sumber yang dapat dikenakan pajak, baik itu pendapatan, konsumsi, kekayaan, atau transaksi apa pun. Semakin luas basis pajak suatu negara, semakin tinggi pula pendapatan pajaknya. Namun pada kenyataannya, tidak semua kemungkinan ini telah dieksplorasi dengan baik karena berbagai faktor, seperti ekonomi informal, kepatuhan pajak yang rendah, dan kebocoran fiskal.

Tantangan dalam Memperluas Tax Base

Memperluas tax base bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi negara meliputi:

Dominasi sektor informal

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor informal merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi. Namun, akses ke sektor ini sulit karena tidak terdaftar secara administratif.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah

Sebagian besar idividu dan bisnis yang belum mengajukan adanya pengembalian pajak yang sesuai. Minimnya pendidkan pada perpajakan serta kurangnya kesadaran fiskal yang dapat menjadi alasan.

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion)

Kelemahan hukum, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang buruk memungkinkan praktik ini terus berlanjut dan mengurangi pendapatan pajak.

Dalam konteks ini, penting bagi para profesional dan bisnis untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang aturan perpajakan. Mengambil kursus pajak dapat membantu Anda mempelajari tentang hak dan tanggung jawab pajak, serta strategi untuk mematuhi hukum tanpa mengorbankan efisiensi bisnis.

Baca Juga: Menghindari Pajak Berganda: Pemanfaatan P3B dan Keringanan Pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri

Strategi Perluasan Tax Base

Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk memperluas tax base dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Strategi ini meliputi:

Digitalisasi sistem perpajakan

Penggunaan teknologi digital, seperti e-filing, register elektronik, dan sistem pelaporan otomatis, dapat meningkatkan transparansi dan menjangkau lebih banyak pembayar pajak.

Integrasi data antar lembaga

Integrasi data antara Direktorat Pusat Pajak, otoritas perbankan, BPJS dan lembaga lainnya akan membantu dalam mengidentifikasi pendapatan atau transaksi yang tidak dilaporkan.

Menyederhanakan aturan

Aturan perpajakan yang rumit membuat kepatuhan menjadi sulit. Reformasi regulasi yang menyederhanakan proses administratif dapat mendorong lebih banyak bisnis untuk mendaftar dan melapor.

Pendekatan motivasi dan pendidikan

Memberikan insentif untuk UMKM yang patuh dengan pajak guna melakukan adanya edukasi terkait dengan manfaat pajak guna masyarakat yang bisa menumbuhkan budaya serta kepatihan pajak diatas.

Memperluas dan memperkuat pajak

Ekstensif berarti memperluas jangkauan kepada wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi berarti meningkatkan cakupan kepada wajib pajak yang sudah ada.

Memperluas tax base merupakan langkah strategis yang ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi juga menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dapat mengarah pada perbaikan tax base Mengambil kursus pajak merupakan investasi yang baik bagi individu atau lembaga yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem perpajakan dan perannya dalam pembangunan nasional. Selain meningkatkan pemahaman hukum, kursus ini membantu menciptakan kepatuhan pajak berbasis pengetahuan, bukan sekadar paksaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak menjadi kunci terbaik bagi Anda yang ingin menambah ilmu tentang kebijakan pajak. Karena didalam pelatihan pajak Anda akan memperoleh materi mengenai perundang-undangan pajak. Namun, tentunya menambah pengetahuan pajak melalui ulasan berikut ini juga sama pentingnya. Pemerintah juga menekankan evolusi implementasi global minimum tax (GMT) dan kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Berbagai faktor seperti ini terlebih yang terhubung dengan kebijakan insentif pajak, strategi investasi asing, dan respon penolakan AS atau Amerika Serikat. Artikel berikut ini akan membahas lebih dalam.

Mengapa Global Minimum Tax (GMT) Penting, dan Apa Artinya?

Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 meluncurkan program BEPS 2.0 (Base Erosion and Profit Shifting), yang mencakup pajak minimum global (GMT). Dengan mencegah pengalihan laba dan erosi dasar, pajak minimum global (GMT) bertujuan untuk mengekang penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pajak ini menargetkan perusahaan multinasional yang menghasilkan setidaknya €750 juta dalam pendapatan global setiap tahunnya dan menjamin bahwa mereka membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15%. Akan ada pajak top-up yang diterapkan pada selisihnya jika tarif yang dibayarkan kurang dari ini.

Mekanisme Penerapan Pajak Minimum Global (GMT)

Ada tiga strategi utama yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pajak minimum global (GMT):

• Negara tempat penghasilan berasal memberlakukan mekanisme pajak tambahan yang dikenal sebagai Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).
• Jika negara sumber tidak menerapkan DMTT, tempat domisili entitas induk dapat mengenakan pajak atas pendapatan dari anak perusahaan di luar negeri di bawah Aturan Penyertaan Pendapatan (Revenue Inclusion Rule/RI).
• Jika negara lain dalam grup perusahaan multinasional tidak memberlakukan DMTT dan IIR, mereka dapat menerapkan pajak tambahan berdasarkan formula distribusi tertentu di bawah Undertaxed Payment Rule (UTPR).

Penerapan GMT di Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2024, Indonesia mulai memberlakukan GMT melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024, dengan jadwal penerapan sebagai berikut:

• 1 Januari 2025, untuk IIR dan DMTT.
• Untuk UTPR, 1 Januari 2026.

Baca Juga: Target Pajak 2026 Ditetapkan di Tengah Berbagai Tantangan, Bisakah Indonesia Dorong Rasio Pajak?

Setiap wajib pajak yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional dengan omset global minimal €750 juta diwajibkan untuk mengajukan beberapa SPT ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pemberitahuan tertulis yang mengidentifikasi entitas subjek pajak dan pemberi informasi GloBE Information Return (GIR). SPT PPh GloBE atau SPT DMTT/UTPR dibutuhkan namun juga tergantung pada rancangan bisnisnya.

Pengaruh terhadap Insentif Pajak di Indonesia

Penerapan pajak ini berdampak langsung pada insentif fiskal yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Dampaknya bervariasi sesuai dengan jenis insentifnya, sebagai berikut:

Karena keringanan pajak adalah yang paling berisiko, terdapat saran bagi pemerintah untuk memberikan pengembangan rancangan insentif baru yang lebih memenuhi standar internasional sambil tetap menarik para investor.

Reaksi Internasional terhadap Penolakan AS: Sebagai bagian dari agenda America First Trade Policy, Amerika Serikat (AS) dengan tegas menolak pajak minimum global dan solusi BEPS 2.0 di bawah pemerintahan Donald Trump. Trump menulis hal berikut dalam memo resminya kepada Departemen Keuangan AS:

• Menolak untuk mendukung konsensus dua pilar OECD: mengamanatkan bahwa dalam waktu 60 hari, Perwakilan Dagang AS (USTR) harus menyerahkan rekomendasi kebijakan.
• Mekanisme UTPR menjadi target utama keberatan AS, karena dianggap melanggar Pasal 7 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan dapat mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS karena klasifikasi GMT sebagai pajak ekstrateritorial.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam dunia perpajakan, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perjanjian internasional, terutama di era globalisasi yang semakin meningkat. Hal inilah yang menjadikan materi tentang penghindaran pajak berganda menjadi salah satu materi penting dalam studi Brevet pajak, khususnya Brevet tingkat B. Wajib pajak, penasihat pajak, dan praktisi pajak harus sepenuhnya memahami bagaimana perjanjian internasional beroperasi untuk menghindari pajak berganda bagi semua pihak.

Pajak berganda merupakan suatu keadaan di mana pengenaan pajak dilakukan secara bersamaan di dua tempat, yaitu negara tempat penghasilan diterima dan negara tempat tinggal penerima penghasilan. Dalam konteks perpajakan internasional, keadaan ini sangat umum terjadi, terutama untuk jenis penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, jasa, dan penghasilan dari pengalihan aset. Ketika penanam modal atau pelaku usaha asing menerima penghasilan dari Indonesia, maka mereka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pemerintah Indonesia dan negara asal. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra dagangnya.

P3B adalah perjanjian bilateral yang ditujukan untuk menghindari pajak berganda atas pendapatan lintas batas. Dalam praktiknya, P3B mengatur aturan seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak bagi Badan Pajak Luar Negeri (SPLN) atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Ketentuan ini sering disebut sebagai keringanan kontraktual. Namun, untuk memanfaatkan manfaat ini, entitas pajak asing diharuskan membuktikan status kependudukannya di negara mitra P3B dan menyampaikan dokumen pendukung berupa Formulir DGT (Direktorat Jenderal Pajak) yang diisi secara lengkap dan sah.

Materi tentang tata cara pengajuan pembebasan pajak melalui P3B merupakan bagian penting dari modul pelatihan Brevet Pajak karena berhubungan langsung dengan prosedur administratif dan kepatuhan pajak internasional. Dalam praktiknya, otoritas pajak Indonesia, seperti perusahaan nirlaba, hanya dapat menggunakan jumlah P3B jika mereka telah memperoleh sertifikat DGT yang valid.  Apabila formulir tersebut tidak disampaikan atau tidak diisi, maka tarif dalam negeri tetap berlaku, yaitu sebesar 20% untuk dividen atau royalti, yang tentunya lebih tinggi dibandingkan tarif dasar P3B (yaitu sebesar 10% atau 0%).

Jenis pendapatan yang paling umum dalam P3B meliputi dividen, bunga, royalti, biaya untuk layanan teknis dan manajemen, dan pendapatan dari transfer aset. Dengan aturan ini, investor atau pihak asing yang menerima penghasilan dari Indonesia dapat mengurangi beban pajaknya secara signifikan. Hal ini niscaya akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan memperlancar aliran modal internasional.

Baca Juga: GMT Mulai Berlaku, Insentif Terkoreksi: Bekali Diri Lewat Pelatihan Pajak Profesional di Tax Academy

Namun, meskipun pengecualian pajak ini menawarkan manfaat yang signifikan, untuk mencapainya diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang seluk-beluk kesepakatan Indonesia. Kegagalan memahami prosedur klaim atau kelalaian dalam melengkapi dokumen pendukung dapat mengakibatkan suku bunga yang lebih tinggi dan sanksi administratif bagi agen pemotong pajak. Oleh karena itu, disarankan bagi para praktisi bisnis dan profesional perpajakan untuk berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten guna meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan lintas negara melalui pendidikan dan pelatihan Brevet Pajak.

Kesimpulannya, penghindaran pajak berganda tidak berarti penghindaran pajak yang ilegal, melainkan upaya yang sah untuk menjaga keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan internasional. Dengan memanfaatkan P3B secara baik dan benar, Wajib Pajak Luar Negeri dan Pemotong Pajak di Indonesia dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa harus menanggung beban pajak yang belum dibayar sebanyak dua kali. Dengan memahami materi ini, yang merupakan bagian dari studi Brevet Pajak, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebagai seseorang yang membutuhkan wawasan lebih mengenai kebijakan perundang-undangan perpajakan, tentu saja mengikuti training pajak merupakan salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan. Karena dalam training pajak tersebut nantinya anda akan mendapatkan materi tentang ketentuan pajak berdasarkan tingkatan yang diperlukan. Tetapi, tentunya juga tidak kalah penting bagi anda juga mengikuti perkembangan berita perpajakan pada saat ini.

Seperti halnya rancangan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia mengenai rasio pajak di tahun 2026. Perintah telah memberikan penetapan terhadap Tax Ratio atau rasio perpajakan di tahun 2026 dalam KEM PPKF 2026, yang mana sebesar 10,08 persen sampai dengan 10,45 persen terhadap PDB atau produk domestik bruto.

Perlu diketahui bahwa angka tersebut dinilai moderat dan relatif stagnan Apabila dibandingkan dengan target yang terdapat di tahun sebelumnya yaitu 2025 yang ada di Kisaran angka 10,24 persen. Kendati demikian, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan memberikan penegasan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun mendatang akan selalu diusahakan dengan seimbang agar tetap menjaga iklim investasi yang lancar. Pendekatan tersebut merupakan hal yang penting dalam strategi fiskal pemerintah saat menghadapi tantangan perekonomian domestik maupun Global yang secara drastis berubah.

Apa Saja Tantangan Domestik dan Global dalam Meningkatkan Rasio Pajak?

Tantangan Domestik

Pemerintah akan menghadapi tantangan secara struktural dari sisi dalam negeri sebagai upaya memberikan peningkatan penerimaan pajak atau rasio pajak tersebut tidak. Formasi ekonomi yang dilakukan dari model konvensional menuju perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh kemampuan sistem pajak dalam memberikan jangkauan pelaku ekonomi digital. Hal ini berakibat pada adanya risiko penerimaan dari sektor ini yang masih belum tersentuh secara maksimal. Di samping itu, sektor informal yang memberikan betapa besarnya kontribusi dan memberikan peningkatan pada dominasi sektor jasa membuat pelacakan objek pajak menjadi lebih sulit.

Diketahui bahwa terdapat banyak entitas bisnis kecil dan menengah yang belum ikut serta dalam basis data pajak, sehingga hal tersebut memunculkan adanya kesenjangan dalam ekstensifikasi pajak. Dapat diartikan pula bahwa hal tersebut menunjukkan pendekatan konvensional yang tidak lagi cukup, sehingga perlu didukung dengan inovasi Dalam strategi administrasi perpajakan dan pengawasannya.

Baca Juga: Temporer vs Permanen: Dua Koreksi Fiskal yang Bisa Menyelamatkan Anda dari Sanksi Pajak!

Tantangan Global

Upaya dalam memberikan peningkatan pada rasio pajak di tahun-tahun yang akan datang Tentu saja tidak lepas dari banyaknya potensi eksternal yang semakin kompleks. Salah satu tantangan dari peningkatan Tax ration Indonesia secara global yakni ketidakpastian geopolitik Global yang dapat memicu adanya peningkatan proteksionisme antar negara. Keadaan ini akan memunculkan risiko yang mengarah pada perang dagang baru dan dapat menghambat arus perdagangan secara internasional, bahkan hingga menghambat atau menekan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia sendiri.

Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi secara global yang mengalami perlambatan, pengetatan kebijakan moneter pada banyak negara, dan harga komoditas yang relatif melemah ikut menciptakan adanya tekanan pada pasar keuangan secara global.

Ketika faktor tersebut menyumbang dampak secara langsung pada volatilitas harga komoditas, yang nantinya akan menciptakan tekanan pada kurs rupiah, tingkat inflasi, sekaligus suku bunga dalam negeri. Sebagai upaya untuk memberikan respon pada berbagai tantangan ini, tentu dibutuhkan keberlanjutan agenda reformasi pajak. Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program reformasi yang sedang berjalan bisa dijalankan dengan konsisten, efektif, adaptif, dan progresif terhadap perubahan zaman sebagai upaya memberikan penguatan pada kondisi fiskalnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pada dokumen kerangka ekonomi makro serta pokok pada kebijakan fiskal 2026, pemerintah turut mencermati perkembangan pada implementasi pada minimum global, serta potensi dampak di Indonesia, khususnya pada hal kebijakan insentif pajak dan strategi menarik investasi asing. Langkah ini juga mempertimbangkan dinamika global, termasuk penolakan dari Amerika Serikat terhadap Pilar 1 dari kesepakatan GMT.

Dalam konteks ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pajak menjadi penting, agar aparat pajak, pelaku usaha, dan konsultan perpajakan nasional dapat memahami perubahan lanskap fiskal internasional dan meresponsnya secara tepat dan strategis.

Apa itu Pajak Minimum Global / Global Minimum Tax (GMT) dan Mengapa itu Penting?

Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) merupakan bagian dari inisiatif BEPS 2.0 (Pengikisan Basis dan Pengalihan Laba) yang dikembangkan oleh Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20. Tujuan dari Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) adalah untuk mengekang praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui pemindahan laba dan penyempitan basis pajak. Program ini menargetkan perusahaan multinasional dengan omset global tahunan setidaknya €750 juta dan membayar tarif pajak 15%.. Jika tarif yang dibayarkan kurang dari ambang batas ini, pajak tambahan (biaya tambahan) mungkin berlaku atas selisihnya.

Mekanisme Pelaksanaan Pajak Minimum Global

Kebijakan Pajak Minimum Global dilaksanakan melalui tiga skema utama, yaitu:

• Pajak Pertambahan Nilai Domestik adalah mekanisme pajak tambahan yang dikenakan langsung oleh negara tempat pendapatan dihasilkan.
• Aturan Penyertaan Pendapatan adalah mekanisme yang memungkinkan negara tempat tinggal entitas pusat untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari entitas asing asalkan negara sumber tidak menerapkan Pajak Pertambahan Nilai Domestik.
• Aturan Kekurangan Pembayaran Pajak merupakan mekanisme di mana negara lain dalam kelompok perusahaan multinasional tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Domestik dan Aturan Penyertaan Pendapatan, berdasarkan rumus pajak mereka.

Penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT), yang disepakati dalam kerangka inklusif OECD/G20, telah memberikan dampak signifikan terhadap strategi fiskal negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional dengan pendapatan terkonsolidasi, GMT membatasi efektivitas insentif pajak tidak langsung, yang telah lama menjadi salah satu alat utama pemerintah untuk menarik investasi asing.

Baca Juga: Mengenal Tax Base dalam Setiap Jenis Pajak di Indonesia

Hingga saat ini, berbagai bentuk insentif fiskal seperti libur pajak, kredit pajak, dan peluang pengurangan tarif pajak telah digunakan di Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Namun, dengan diperkenalkannya aturan GMT, ada risiko bahwa insentif ini tidak akan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan multinasional. Sebab, jika tarif pajak efektif yang diterima di Indonesia berada di bawah ambang batas GMT, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak tambahan dari negara asal (tax surcharge) yang pada akhirnya akan menetralisir manfaat fiskal yang diberikan oleh Indonesia.

Dalam konteks ini, penting untuk memberikan pelatihan pajak kepada para pemangku kepentingan untuk memberi mereka pemahaman tentang mekanisme GMT, termasuk dampaknya terhadap desain insentif pajak dan strategi kepatuhan internasional. Tanpa peningkatan kesadaran pajak melalui pelatihan terstruktur, ada peningkatan risiko kesalahpahaman dan ketidaksiapan kebijakan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah arah kebijakan insentifnya. Mengandalkan tarif pajak yang rendah tidak lagi menjadi strategi utama untuk bersaing mendapatkan investasi. Fokusnya sekarang harus bergeser ke aspek non-pajak seperti peningkatan infrastruktur, kemudahan berbisnis, kepastian hukum, dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkenalkan kembali bentuk insentif yang lebih selektif dan tidak bertentangan dengan prinsip GMT, termasuk insentif yang ditawarkan kepada perusahaan dalam negeri atau sektor yang tidak tercakup oleh rezim pajak minimum global. Dengan pemahaman menyeluruh tentang dampak GMT dan pelatihan perpajakan yang memadai, Indonesia memiliki potensi untuk tetap kompetitif tanpa bergantung pada insentif fiskal konvensional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apakah pada saat ini anda sedang ingin meningkatkan skill perpajakan anda? Maka, kursus pajak bisa menjadi salah satu penentu yang paling efektif. Dapat dipastikan bahwa skill perpajakan anda akan meningkat setelah mengikuti kursus pajak. Namun, ada juga bisa menambah skill perpajakan anda dengan mengikuti berbagai berita perpajakan pada saat ini.

Merupakan hal yang normal bagi prosedur akuntansi dan pajak untuk membedakan antara laba fiskal dan laba komersial. Masalah-masalah seperti ini dapat terjadi karena undang-undang perpajakan dan standar akuntansi menggunakan metode yang berbeda. Beberapa solusi fiskal, seperti mengubah laporan keuangan agar sesuai dengan undang-undang perpajakan, akan diperlukan untuk mengatasi jenis perbedaan ini.

Perlu diketahui bahwa penyesuaian anggaran terbagi dalam dua kategori utama: koreksi sementara dan perbaikan permanen. Pemahaman dari kedua jenis koreksi fiskal tersebut Tentu saja sangat penting karena digunakan untuk memastikan kepatuhan pajak, menghindari kesalahan dalam menghitung pajak, serta pada saat Menyajikan laporan keuangan yang lazim.

Mengenai Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses dalam memberikan penyesuaian terhadap laba komersial atau Menurut standar akuntansi yang fungsinya adalah untuk mendapatkan laba fiskal yakni penghasilan kena pajak sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku. Diketahui bahwa koreksi fiskal ini dilakukan terhadap berbagai pos yang ada pada laporan laba rugi dan secara komersial dibenarkan, namun tidak diakui maupun dibatasi berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya, koreksi ini dilakukan saat proses rekonsiliasi fiskal, yang mana merupakan bagian utama dari pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Gambaran umum tentang perbedaan antara sistem akuntansi dan perpajakan-yang mungkin bersifat sementara, permanen, atau tetap-diberikan oleh rekonsiliasi fiskal ini.

Penyesuaian Fiskal Jangka Panjang

Praktik memodifikasi pos-pos laporan keuangan atau transaksi yang tidak diakui secara permanen oleh sistem perpajakan dikenal sebagai perbaikan fiskal permanen. Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan tersebut tidak akan diperbaiki atau dibalik pada periode berikutnya, sebab mempunyai sifat yang tetap sehingga koreksi permanen ini tidak memberikan pengaruh pada liabilitas pajak tanggungan maupun aset.

Baca Juga: Ketahui Alasan DJP Fokus pada Program Kepatuhan Sukarela Pajak!

Berikut ini adalah beberapa contoh dari koreksi permanen:

• Contoh yang pertama adalah biaya yang tidak bisa dikurangkan atau yang termasuk dalam non deductible expenses diantaranya seperti biaya pribadi, denda pajak, dan sumbangan yang tidak memenuhi kebijakan.
• Penghasilan yang tidak dibebankan perpajakan atau yang termasuk dalam non taxable income diantaranya seperti bunga yang diperoleh dari obligasi negara bebas pajak, hibah tertentu, maupun pembebasan utang dalam kondisi tertentu.
• Perbaikan permanen ini dikenal sebagai perbedaan akhir yang tidak akan berdampak pada perhitungan pajak selanjutnya.

Penyesuaian Fiskal Jangka Pendek

Perlakuan pajak dan akuntansi yang akan dibalik pada periode berikutnya tidak sama dengan perbaikan fiskal sementara ini, yang berbeda dari perbaikan fiskal permanen. Atau dapat dikatakan bahwa perbedaan ini hanya bersifat sementara dan pada akhirnya akan direkonsiliasi.

• Cadangan piutang yang tidak tertagih dan diakui dalam akuntansi, namun belum tentu akan diakui secara fiskal.
• Penghasilan yang diperoleh dimuka yang sudah dibebankan perpajakan namun belum diakui sebagai penghasilan secara akuntansi.

Implikasi Praktis

DJP akan memeriksa dengan seksama alasan di balik koreksi yang dilakukan dalam prosedur pemeriksaan pajak. Dokumentasi yang tidak memadai dapat mengakibatkan perubahan keuangan atau hukuman administratif yang merugikan bisnis. Koreksi sementara lebih rumit karena harus mengantisipasi waktu pembalikan dan dampaknya terhadap posisi keuangan perusahaan dalam akuntansi, menurut sebuah studi tahun 2019 oleh Nugroho dan Putri yang diterbitkan dalam Accounting and Taxation Review.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.