Sertifikasi Brevet Pajak: Kunci Sukses Karier di Bidang Akuntansi & Keuangan

Sertifikasi Brevet Pajak: Kunci Sukses Karier di Bidang Akuntansi & Keuangan

Brevet Pajak – Di dalam dunia akuntansi dan keuangan, penguasaan tentang perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi banyak perusahaan. Dan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri di dalam mengelola perpajakan yaitu dengan mengikuti sertifikasi brevet pajak. Tentunya sertifikasi ini bukan hanya untuk pelengkap CV saja, akan tetapi juga bisa sebagai penunjang Anda untuk memasuki profesi di bidang akuntansi dan keuangan.

Brevet pajak sendiri merupakan pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mendalam mengenai perpajakan yang meliputi berbagai jenis pajak, cara pengisian SPT, serta kewajiban perpajakan lainnya. Dan brevet pajak ini memiliki berbagai tingkatan, yaitu brevet A, brevet B, dan brevet C, yang tentunya dari masing-masing brevet mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keahlian tertentu.

Mengapa Brevet Pajak Sangat Penting untuk Karier Anda?

Alasan pertama pentingnya mengikuti brevet pajak yaitu dapat menjadi bukti resmi bahwa Anda memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mumpuni di bidang perpajakan. Karena banyak perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor keuangan dan akuntansi, lebih memilih kandidat yang sudah memiliki brevet pajak karena mereka dianggap lebih siap dan profesional dalam mengelola urusan pajak perusahaan.

Selain itu, mengikuti sertifikasi ini membantu Anda memahami berbagai regulasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak serta penerapan teknologi pajak digital seperti e-SPT, e-Faktur, dan e-Bupot. Pemahaman ini sangat krusial mengingat regulasi perpajakan di Indonesia terus berkembang dan menuntut pengelolaan yang akurat dan tepat waktu. Dengan menguasai aplikasi-aplikasi digital tersebut, Anda bisa membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara efisien dan mengurangi risiko kesalahan pengisian dan keterlambatan pelaporan.

Dan manfaat lain dari mengikuti sertifikasi brevet pajak yaitu dapat membuka peluang karier yang lebih luas dan menjanjikan. Banyak posisi pekerjaan yang mengharuskan keahlian pajak, mulai dari staf pajak, konsultan pajak, auditor, hingga manajer keuangan. Dengan keterampilan khusus ini, Anda tidak hanya akan menjadi aset penting bagi perusahaan, tetapi juga dapat bekerja secara mandiri sebagai konsultan pajak profesional.

Baca Juga: Membangun Kompetensi Perpajakan Sejak Dini untuk Calon Akuntan Profesional

Dengan mengikuti brevet pajak ini juga dapat memberikan banyak kesempatan untuk membangun jaringan profesional. Selama proses belajar, Anda akan bertemu dengan sesama peserta yang memiliki latar belakang dan pengalaman beragam di bidang akuntansi dan pajak. Hal ini memungkinkan terjalinnya hubungan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk kolaborasi atau bahkan pengembangan karier di masa depan.

Dan bagi mahasiswa akuntansi atau keuangan, memperoleh sertifikasi brevet pajak ejak dini adalah langkah cerdas. Sertifikat ini menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan pertama dan menandakan kesiapan Anda untuk menghadapi tantangan dunia kerja nyata. Sementara bagi para profesional yang sudah bekerja, sertifikasi ini bisa menjadi alat untuk naik jabatan atau menambah kepercayaan diri dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

PPh 22 untuk Marketplace: Pajak Apa Saja yang Harus Dibayarkan Penjual Online?

PPh 22 untuk Marketplace: Pajak Apa Saja yang Harus Dibayarkan Penjual Online?

Training Pajak – Pemerintah sedang mengembangkan sistem pemungutan pajak digital baru. Berdasarkan PER-15/PJ/2025, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025 menetapkan pasar daring resmi sebagai perusahaan yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari penghasilan pedagang daring. Meskipun aturan ini telah berlaku sejak 5 Agustus 2025, daftar resmi pasar daring yang berwenang dan pelaksanaan teknis peraturan tersebut masih menunggu keputusan dari Direktur Jenderal Pajak (KEP Dirjen Pajak).

Untuk mendukung pemahaman dan kepatuhan terhadap bagi pelaku pasar daring, mengikuti training pajak sangatlah penting. Training pajak khusus untuk membantu Anda memahami kewajiban perpajakan mereka secara rinci, mulai dari pengisian surat pernyataan omzet hingga perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar.

Dengan kata lain, pemotongan pajak oleh pasar daring hanya dapat berlaku setelah keputusan tersebut diterbitkan. Selain itu, peraturan mewajibkan pedagang online untuk menyerahkan surat pernyataan kepada pasar daring. Berdasarkan surat tersebut, mereka memperoleh penghasilan lebih dari IDR 500 juta per tahun. Pasar daring harus mulai mengumpulkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada awal bulan berikutnya jika penjual telah menyerahkan surat pernyataan. Hal ini berarti kewajiban pengumpulan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak berlaku bagi penjual dengan omzet di bawah IDR 500 juta.

Tanggung Jawab Penjual (Merchant)

Berikut adalah detail yang harus disediakan oleh pedagang pasar daring untuk memastikan operasional yang lancar:

  • Memiliki NPWP
  • Alamat untuk korespondensi.
  • Surat pernyataan tentang omzet (kurang dari atau lebih dari IDR 500 juta).
  • Sertifikat pembebasan pajak atau pemungutan pajak (jika ada).

Informasi ini harus disediakan sebelum penjual memperoleh penghasilan dari transaksi di pasar daring.

Tanggung Jawab Pasar Daring

Sebagai pemungut pajak, pasar daring memegang peranan penting. Pajak Penghasilan Pasal 22 harus dipungut dari omzet penjual (kecuali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Pajak Penghasilan Pasal 22 harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 20 bulan berikutnya adalah batas waktu pelaporan pemungutan pada formulir SPT Pajak Penghasilan Terpadu.

Baca Juga: Pajak untuk Pedagang Kecil: Klarifikasi Rumor dan Upaya Pemerintah Mengendalikan Shadow Economy

Namun, beberapa transaksi dibebaskan dari Pajak Penghasilan Pasal 22, termasuk penjualan pulsa telepon dan paket awal, penjualan emas, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penjualan dengan omzet di bawah IDR 500 juta (dengan surat pernyataan), dan layanan ekspedisi tertentu.

Simulasi Perhitungan Pajak Pasar Online

Mari kita lihat contoh perhitungan untuk kejelasan:

Penjual individu dengan omzet tahunan IDR 300 juta

  • Penjual dibebaskan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 karena omzetnya masih di bawah IDR 500 juta.
  • Penjual diwajibkan memberikan surat pernyataan kepada pasar online yang menyatakan bahwa omzetnya di bawah IDR 500 juta.

Ringkasnya, tidak ada Pajak Penghasilan yang dipungut.

Seorang penjual yang menghasilkan pendapatan tahunan sebesar IDR 1 miliar

  • Dengan asumsi omzet bulanan sebesar IDR 80 juta.
  • Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut oleh pasar daring dengan tarif 0,5% x IDR 80.000.000, atau IDR 400.000.
  • Jumlah ini langsung dipotong dari pembayaran penjual.

Kesimpulannya, IDR 400.000 setiap bulan berdasarkan Pasal 22 Pajak Penghasilan dapat digunakan untuk menutupi 0,5% Pajak Penghasilan Akhir.

Penjual non-final dengan pendapatan tahunan IDR 6 miliar

  • Asumsikan omzet bulanan sebesar IDR 500 juta.
  • Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% x IDR 500.000.000 = IDR 2.500.000 dikumpulkan oleh platform.
  • Meskipun bukan pajak final, perusahaan dengan pendapatan tahunan di atas IDR 4,8 miliar tetap dikenakan pungutan 0,5%. Pajak ini dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang terutang dan dikreditkan pada laporan pajak tahunan.

Ringkasnya, Pasal 22 Pajak Penghasilan merupakan kredit pajak, bukan pembayaran final.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pajak untuk Pedagang Kecil: Klarifikasi Rumor dan Upaya Pemerintah Mengendalikan Shadow Economy

Membangun Kompetensi Perpajakan Sejak Dini untuk Calon Akuntan Profesional

Pelatihan pajak merupakan salah satu investasi yang penting bagi para calon akuntan profesional yang ingin menguasai bidang perpajakan secara mendalam dan praktis. Dan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kompetensi perpajakan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, mengikuti pelatihan pajak sejak dini sangat dianjurkan agar para calon profesional dapat memiliki pengetahuan yang kuat serta keterampilan yang teruji dalam mengelola berbagai aspek perpajakan sesuai dengan ketentuan terbaru.

Membantu Beradaptasi di Dunia Kerja

Pelatihan pajak memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami berbagai jenis pajak, seperti PPh 21, PPh 23, PPN, serta tata cara pelaporan pajak melalui sistem digital seperti e-SPT dan e-Filing. Dengan mengikuti pelatihan ini, calon akuntan tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktik yang langsung dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini sangat penting untuk mempercepat adaptasi mereka ketika memasuki dunia kerja, terutama di perusahaan, kantor akuntan publik, maupun konsultan pajak.

Mendukung Perkembangan Karier

Kompetensi dalam perpajakan dapat memperluas peluang kerja dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Banyak perusahaan mengutamakan tenaga akuntan yang memiliki pemahaman pajak yang mumpuni untuk meminimalisir risiko kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berakibat pada sanksi administrasi atau denda. Dengan memiliki sertifikat pelatihan pajak, calon akuntan menunjukkan komitmen mereka terhadap profesionalisme dan kualitas kerja.

Membantu Membangun Relasi

Manfaat lainnya dari mengikuti pelatihan pajak sejak dini adalah membangun jaringan profesional yang luas. Peserta bisa bertemu dengan sesama calon akuntan, profesional pajak, dan narasumber yang ahli di bidangnya. Hal ini membuka peluang kolaborasi serta akses informasi penting yang bermanfaat dalam pengembangan karier dan bisnis di masa depan.

Dan sekarang ini sudah banyak  institusi pendidikan maupun lembaga pelatihan profesional, menyediakan program pelatihan pajak yang komprehensif dan mudah diakses sangat penting. Selain kelas tatap muka, banyak pelatihan kini yang menawarkan program online memudahkan peserta dari berbagai daerah untuk belajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Program yang fleksibel ini memungkinkan calon akuntan tetap bisa mengatur waktu belajar sambil menjalani kegiatan lain.

Baca Juga: Kenali Risiko dan Peluang Pajak Lewat Training Pajak Eksklusif Ini!

Serta dalam pelaksanaan pelatihan, aspek praktikal seperti penggunaan software perpajakan juga diajarkan agar peserta benar-benar siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin digital. Familiaritas dengan aplikasi pajak elektronik memberikan nilai plus bagi peserta ketika memasuki bursa kerja dan membantu mereka menjalankan tugas pelaporan pajak dengan tepat dan efisien.

Sehingga pelatihan pajak bukan hanya pelatihan pajak bukan hanya sekadar persiapan ujian atau materi tambahan, namun merupakan pondasi utama dalam membangun kompetensi perpajakan bagi calon akuntan profesional. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, peserta dapat lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai tugas dan tantangan di dunia akuntansi dan perpajakan.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pajak untuk Pedagang Kecil: Klarifikasi Rumor dan Upaya Pemerintah Mengendalikan Shadow Economy

Pajak untuk Pedagang Kecil: Klarifikasi Rumor dan Upaya Pemerintah Mengendalikan Shadow Economy

Kursus pajak dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin terjun di dunia kerja perpajakan atau mengelola pajak Anda secara mandiri dengan efisien. Karena kursus pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi perundang-undangan pajak. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti berita pajak terbaru saat ini. Di sekitar Anda terdapat penjual makanan, kios makanan, dan toko pakaian.

Pemerintah dikabarkan akan mengenakan pajak pada penjual kecil, menurut spekulasi terbaru. Pengumuman ini bertepatan dengan niat pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap empat sektor ekonomi: ritel, makanan dan minuman, emas, dan perikanan. Rumor ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi usaha mikro yang bergantung pada pendapatan perdagangan secara rutin.

Rumor ini sebenarnya tidak benar. Pedagang kecil bukanlah prioritas utama pemerintah. Kebijakan pajak pemerintah tidak menargetkan pedagang kecil, demikian ditekankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 sebenarnya memberikan perlindungan bagi pedagang kecil.

Kedua peraturan ini secara dasar menyatakan bahwa pedagang yang memperoleh penghasilan hingga IDR 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh). Mereka oleh karena itu tentu tidak akan dikenakan pajak tambahan.

DJP menjelaskan bahwa tujuan pemerintah adalah meningkatkan basis pendapatan dengan mengendalikan ekonomi informal, bukan dengan mengenakan pajak pada pedagang kecil. Istilah ini merujuk pada aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi namun berada di luar kerangka formal negara.

Ekonomi Informal: Apa Itu?

Aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan atau tidak berada di bawah kendali otoritas pajak disebut sebagai “ekonomi informal,” “ekonomi bawah tanah,” atau “praktik ilegal.” Contoh transaksi kriminal yang termasuk dalam kategori ini antara lain penyelundupan, perdagangan narkoba, dan jual beli barang curian.

Banyak studi menunjukkan bahwa ketika wajib pajak tidak membayar pajak, ekonomi gelap menyebabkan kerugian besar bagi negara. Selain itu, praktik ini juga berdampak negatif pada pembangunan berkelanjutan dan kemajuan ekonomi.

Baca Juga: PER-16/PJ/2025: Reformasi Pengembalian Pajak dengan Kepastian Hukum dan Digitalisasi Prosedur

Diperkirakan ekonomi gelap Indonesia bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Menurut analisis tahun 2017 oleh Azwar dan Andi Wawan Mulyawan, ekonomi gelap bernilai Rp 536 triliun, termasuk Rp 487,12 triliun kerugian potensi penerimaan pajak. Sejak 2025, pemerintah Indonesia telah mengembangkan rencana sistematis untuk memetakan dan menilai ekonomi gelap negara.

Program Peningkatan Kepatuhan (CIP), yang berfokus pada entitas ekonomi tersembunyi, merupakan salah satu inisiatif utamanya. Inisiatif ini mengidentifikasi dan menargetkan wajib pajak berisiko tinggi yang belum dilacak oleh otoritas pajak menggunakan analisis intelijen.

Klasifikasi UMKM sebagai Landasan Pajak

Banyak pelaku usaha percaya bahwa hanya perusahaan besar yang dikenakan pajak. Faktanya, UMKM baik korporasi maupun perorangan memiliki kewajiban pajak yang berbeda dari non-UMKM. Oleh karena itu, penting untuk memahami persyaratan yang menjadikan suatu perusahaan sebagai UMKM sebelum membahas tarif pajak UMKM terbaru berdasarkan Undang-Undang HPP.

Perlu diakui bahwa UMKM dapat menjadi wajib pajak korporasi selain juga bertanggung jawab atas pajak pribadi. Kami akan terlebih dahulu membahas klasifikasi yang menjadikan suatu usaha sebagai UMKM sebelum membahas perubahan terbaru dalam Undang-Undang HPP dan tarif pajak UMKM terbaru.

Hal ini karena hal tersebut akan mempengaruhi kewajiban pajak mereka. Kewajiban pajak UMKM dan non-UMKM berbeda. Tidak semua perusahaan termasuk dalam kategori UMKM. Selain itu, kategori UMKM ini perlu dievaluasi dari berbagai aspek, termasuk prosedur operasional bisnis dan pendapatan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kenali Risiko dan Peluang Pajak Lewat Training Pajak Eksklusif Ini!

Kenali Risiko dan Peluang Pajak Lewat Training Pajak Eksklusif Ini!

Training Pajak – Salah satu kebutuhan utama bagi para profesi keuangan, akuntansi, dan perpajakan yaitu dengan memahami resiko serta peluang dari pajak. Dengan seringnya perubahan regulasi perpajakan secara dinamis yang tentunya membutuhkan pemahaman yang mendalam dan update wajib dilakukan untuk menghindari resiko sanksi, denda, dan dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Untuk itulah training pajak eksklusif tentang perpajakan diperlukan karena dapat memberikan solusi untuk memperkuat wawasan dan keterampilan praktis.

Training pajak ini tetunya dirancang secara khusus untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai dua sisi pajak yang sering menjadi tantangan dan peluang sekaligus. Dengan dibekali pembahasan yang detail dan strudi kasus yang nyata, membuat para peserta akan mampu mengidentifikasi risiko-risiko umum yang bisa mengancam kepatuhan pajak seperti kesalahan pengisian SPT, keterlambatan pembayaran, hingga potensi audit. Sebaliknya, mereka juga diajak menggali peluang untuk mengoptimalkan manajemen pajak agar dapat memberikan nilai tambah, seperti pemanfaatan insentif pajak, pengurangan beban pajak secara legal, serta strategi perencanaan pajak yang efektif.

Dan salah satu keunggulan dari training pajak ini yaitu metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Serta para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga simulasi pengisian dokumen pajak, analisis kasus, dan diskusi langsung dengan narasumber yang merupakan praktisi dan konsultan pajak berpengalaman. Sehingga dengan pendekatan ini, membuat para peserta mampu memahami kompleksitas perpajakan dengan cara yang lebih mudah dan praktis sehingga siap menghadapi tantangan di dunia nyata pekerjaan dan bisnis.

Manfaat Training Pajak Eksklusif

Training pajak ini sangat cocok bagi berbagai kalangan, baik mahasiswa akuntansi, staf keuangan, bahkan bagi pelaku UMKM yang ingin memahami prosedur perpajakan yang benar. Dengan begitu training ini memberikan berbagai manfaat, seperti:

  • Mengenali berbagai jenis risiko pajak dan dampaknya: Dengan mengetahui risiko, peserta dapat lebih waspada dan mengantisipasi potensi kerugian.
  • Optimalisasi kewajiban perpajakan: Memahami cara-cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan perpajakan untuk efisiensi biaya.
  • Pemahaman regulasi terbaru: Update perubahan aturan pajak terkini yang penting untuk diterapkan di setiap perusahaan atau usaha.
  • Keterampilan praktis dalam pengisian dan pelaporan pajak: Membantu mengurangi kesalahan dan mempercepat proses administrasi.
  • Sesi tanya jawab langsung dengan ahli pajak: Kesempatan langka untuk memperoleh insight dan solusi atas masalah-permasalahan pajak yang dihadapi peserta.

Baca Juga: Kursus Pajak Praktis: Siap Hadapi Pelaporan & Pemeriksaan

Selain manfaat pembelajaran, mengikuti training ini juga membuka peluang networking yang sangat bermanfaat. Peserta dapat berinteraksi dengan sesama profesional dan pelaku usaha yang memiliki kebutuhan serupa, sehingga memperluas jaringan dan potensi kerjasama di masa depan.

Dan pentingnya training pajak ini juga didukung dari kenyataan bahwa pemahaman pajak yang baik merupakan pondasi untuk mendukung kemajuan usaha. Karena kesalahan dan ketidaktahuan terkait pajak bisa berujung pada hukuman administratif, denda yang besar, hingga reputasi yang menurun. Namun sebaliknya, jika mampu memanfaatkan peluang pajak yang tepat tentunya dapat membantu mempertahankan keuangan usaha tetap sehat dan kompetitif.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

PER-16/PJ/2025: Reformasi Pengembalian Pajak dengan Kepastian Hukum dan Digitalisasi Prosedur

PER-16/PJ/2025: Reformasi Pengembalian Pajak dengan Kepastian Hukum dan Digitalisasi Prosedur

Brevet Pajak – Menurut undang-undang perpajakan Indonesia, salah satu hak wajib pajak adalah menerima pengembalian pajak. Namun, dalam praktiknya, prosedur pengembalian pajak sering dianggap sulit dan memakan waktu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2025 untuk mengatasi masalah ini. Tujuan peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan transparansi kepada wajib pajak mengenai proses pengembalian pajak.

Ketika Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, maka pengetahuan pajak seperti ini sangat penting. Sehingga, mengikuti brevet pajak adalah solusi yang paling tepat. Karena brevet pajak dapat membantu Anda menguasai pemahaman tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Bagaimana PER-16/PJ/2025 Telah Berubah?

Peraturan yang relevan sebelumnya adalah PER-6/PJ/2021 sebelum PER-16/PJ/2025 diterbitkan. Namun, peraturan sebelumnya tidak sepenuhnya mengatasi kebutuhan untuk mengubah proses pengembalian pajak awal atas kelebihan pembayaran pajak. Akibatnya, masih ada celah yang menyebabkan ketidakjelasan hukum dalam penerapannya. PER-16/PJ/2025 diterbitkan sebagai pembaruan untuk mengatasi hal ini. Peraturan baru ini memberikan kejelasan yang lebih besar dan mengatur secara menyeluruh proses pengembalian pajak untuk beberapa jenis wajib pajak, seperti:

  • Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
  • Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu
  • PKP Berisiko Rendah meliputi Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  • Perusahaan Tujuan Khusus (SPC)
  • Wajib Pajak Berisiko Rendah (PKP).

Bagi jangkauan yang lebih luas dari wajib pajak yang mengajukan pengembalian pajak awal atas kelebihan pembayaran pajak, PER-16/PJ/2025 memberikan kejelasan hukum.

Pengakuan Pajak Masukan

Penjelasan bahwa pajak masukan dapat dihitung sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu perkembangan signifikan dalam PER-16/PJ/2025. Menurut ketentuan ini, pajak masukan yang diakui adalah:

Faktur pajak

  • telah ditambahkan ke sistem yang digunakan untuk administrasi DJP.
  • disetujui oleh DJP.
  • dilaporkan oleh PKP yang menerbitkannya dalam Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periodik.

Siapa yang berhak?

Wajib pajak yang bukan pegawai negeri, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, karyawan sektor swasta adalah sasaran utama aturan ini.

Apa yang terjadi jika ada kesalahan?

Dianggap tidak ada kelebihan pembayaran pajak jika pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 21 dimasukkan dan dikreditkan secara salah untuk mencegah kelebihan pembayaran. Dalam hal ini, tidak akan ada surat keputusan pengembalian pajak sementara yang dikirimkan.

  • Akan ada pemberitahuan resmi bagi wajib pajak.
  • Sesuai dengan Pasal 17B Undang-Undang Administrasi Pajak, permohonan tersebut tidak akan diproses.
  • Wajib pajak individu kini memiliki aturan yang lebih jelas dan jaminan hukum terhadap kemungkinan kesalahan administratif berkat peraturan ini.

Baca Juga: Perbedaan Penting antara PBB dan BPHTB: Panduan Lengkap untuk Transaksi Properti yang Tepat

Digitalisasi Proses Pengembalian Pajak

Komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan teknologi digital ditegaskan kembali dalam PER-16/PJ/2025. Peraturan ini mencerminkan beberapa langkah signifikan, termasuk:

  • Pengenalan dokumen digital: Faktur pajak dan dokumen sejenis hanya diterima setelah diunggah dan diverifikasi dalam sistem DJP.
  • Integrasi bea cukai: Kerjasama antar lembaga untuk membantu wajib pajak ditunjukkan melalui pertukaran data elektronik dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
  • Efisiensi administrasi: Prosedur menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Langkah ini sejalan dengan peralihan ke struktur perpajakan yang modern, efektif, dan sangat kompetitif.

Apa Keuntungan yang Diperoleh Wajib Pajak?

Ada beberapa keuntungan dari implementasi PER-16/PJ/2025 yang langsung terasa:

  • Kejelasan hukum yang lebih besar mengenai prosedur pengembalian dana.
  • Petunjuk rinci mengenai dokumen-dokumen yang memenuhi syarat sebagai pajak masukan.
  • Permohonan pengembalian dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2024 menjadi lebih mudah bagi karyawan swasta.
  • Perlindungan hukum terhadap kesalahan administratif.
  • Perusahaan dapat mematuhi peraturan dengan biaya lebih rendah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak Praktis: Siap Hadapi Pelaporan & Pemeriksaan

Kursus Pajak Praktis: Siap Hadapi Pelaporan & Pemeriksaan

Kursus Pajak – Di dunia bisnis dan keuangan, pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh setiap individu dan pelaku usaha. Akan tetapi, tidak jarang pelaporan pajak dan persiapan menghadapi pemeriksaan menjadi hal yang menakutkan karena kompleksitas aturan serta risiko kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi atau denda besar. Sehingga dengan mengikuti kursus pajak adalah solusi terbaik bagi siapa pun yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perpajakan secara efisien dan aplikatif.

Kursus Pajak dirancang khusus untuk membantu para peserta menguasai teknik pelaporan pajak yang benar dan mempersiapkan diri dengan baik saat menghadapi pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Program ini sangat cocok untuk staf keuangan, akuntan, pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mahasiswa yang ingin menambah wawasan praktis perpajakan. Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan mendapatkan bekal lengkap mulai dari pengisian formulir SPT, penghitungan PPh 21, PPh 23, hingga strategi menghadapi audit pajak dengan tenang dan yakin.

Keunggulan Kursus Pajak

Keunggulan utama Kursus Pajak terletak pada pendekatannya yang mudah dipahami dan langsung ke inti persoalan. Materi disampaikan secara sistematis dan menggunakan studi kasus nyata sehingga peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu menerapkannya langsung ke dalam aktivitas pelaporan dan pembukuan pajak sehari-hari. Instruktur berpengalaman yang merupakan praktisi dan konsultan pajak andal juga akan membimbing peserta dengan metode interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab yang mendalam.

Selain itu, kursus ini memberikan pemahaman penting mengenai perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan yang sering kali membingungkan bagi banyak orang. Dengan update terkini, peserta tidak perlu khawatir ketinggalan aturan baru yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, pembekalan tentang penggunaan aplikasi e-filing dan e-SPT juga menjadi bagian dari pelatihan ini, sehingga peserta siap menghadapi era digitalisasi pelaporan pajak dengan percaya diri.

Baca Juga: Brevet Pajak: Sertifikasi Wajib Buat Kamu yang Mau Jadi Tax Consultant!

Bagi UMKM, kursus pajak sangat strategis karena perpajakan yang benar dapat meningkatkan reputasi bisnis sekaligus menghindari masalah hukum. Pelayanan perpajakan yang cermat akan memastikan usaha berjalan lancar tanpa hambatan administrasi, sekaligus mengoptimalkan hak dan kewajiban pajak sesuai ketentuan. Banyak peserta yang sebelumnya kesulitan mengelola pajak kini merasa lebih mudah dan efisien setelah mengikuti kursus ini.

Dengan berbagai keuntungan tersebut, membuat kursus pajak sangat layak untuk Anda ikuti. Karena dengan pembelajaran yang mudah dan aplikatif, materi selalu update, instruktur berpengalaman, serta dukungan teknologi pelaporan pajak modern. Tidak hanya memberikan rasa percaya diri dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak, kursus ini juga membantu Anda menghindari risiko kesalahan yang sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan detail tentang regulasi pajak.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Perbedaan Penting antara PBB dan BPHTB: Panduan Lengkap untuk Transaksi Properti yang Tepat

Perbedaan Penting antara PBB dan BPHTB: Panduan Lengkap untuk Transaksi Properti yang Tepat

Jika Anda ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan pajak, maka solusinya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Karena pelatihan pajak akan memberikan Anda berbagai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah PBB dan BPHTB. Masalah perpajakan seringkali membingungkan dalam transaksi properti, baik saat membeli rumah maupun tanah.

Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan atas Pembelian Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua jenis pajak yang memiliki nama yang sama. Meskipun keduanya berkaitan dengan properti atau bangunan, dasar pengenaan, jadwal pembayaran, dan tujuannya berbeda.

Secara sederhana, BPHTB hanya berlaku sekali saat memperoleh hak baru, sedangkan PBB merupakan kewajiban tahunan bagi pemilik properti. Penting untuk memahami PBB dan BPHTB secara mendalam agar terhindar dari perkiraan yang salah saat membeli atau memiliki properti. Berikut penjelasan lengkapnya:

Persyaratan Hukum

PBB diatur oleh Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994. Tarif maksimum ditetapkan sebesar 0,5%. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keduanya mengatur BPHTB. Persyaratan teknis diterapkan melalui peraturan daerah, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019, dan tarifnya umumnya 5%.

Perbedaan dalam Objek Pajak

Pemilik atau penghuni bangunan dan/atau tanah dikenakan PBB. Oleh karena itu, pajak ini dibayarkan secara tahunan. Pajak properti disebut demikian karena objek pajaknya adalah bangunan dan tanah. Pihak yang memperoleh hak atas properti atau bangunan melalui lelang, hibah, warisan, atau jual beli dikenakan BPHTB. Objeknya adalah transfer hak kepemilikan, bukan barang berwujud.

Pajak Dasar

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berfungsi sebagai dasar pengenaan PBB. Pemerintah daerah menetapkan besaran NJOP, yang dapat bervariasi antar wilayah. Rumus sederhananya adalah:

  • Dimana NJKP adalah proporsi tertentu dari (NJOP – NJOPTKP), PBB sama dengan 0,5% x NJKP.

BPHTB dihitung dengan mengurangkan Nilai Pengadaan Objek Pajak yang Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dari Nilai Pengadaan Objek Pajak (NPOP). Rumusnya lebih sederhana:

  • 5% x (NPOP – NPOPT) = BPHTB

Baca Juga: Keuangan Keluarga Semakin Mudah: Panduan Lengkap Menggabungkan NPWP Suami dan Istri dengan Coretax

Metode Pembayaran

  • Pemilik bangunan atau properti diwajibkan membayar PBB setiap tahun. Setelah terjadi peralihan kepemilikan, pemilik baru segera bertanggung jawab atas kewajiban PBB.
  • Pembeli atau penerima hak diwajibkan membayar BPHTB. Pembayaran dilakukan setelah hak baru diperoleh.

Pembayaran BPHTB dan PPhTB

Selain PBB dan BPHTB, terdapat PPhTB (Pajak Penghasilan atas Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan). Subjeknya berbeda:

  • Pembeli atau penerima hak membayar BPHTB.
  • Penjual membayar PPhTB.

Sementara PPhTB dibayarkan ke kas negara dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran diterima, BPHTB sering dibayarkan ke pemerintah daerah menggunakan Surat Pembayaran Pajak Daerah.

Cara Menentukan BPHTB dan PBB

Cara Menghitung PBB

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dan Nilai Jual Tidak Kena Pajak Objek Pajak (NJOPTKP) adalah unsur-unsur yang harus diperhitungkan. NJKP ditetapkan sebesar 40% untuk barang-barang seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

  • 40% untuk barang-barang pedesaan dan perkotaan dengan nilai di atas IDR 1 miliar dan 20% untuk yang bernilai di bawah IDR 1 miliar.
  • Akhirnya, PBB = 0,5% x NJKP

Cara Menghitung BPHTB

NPOP dan NPOPTKP adalah dua komponen yang diperlukan. Perhitungan sebagai berikut:

  • 5% x (NPOP – NPOPTKP) = BPHTB
  • Misalnya, jika NPOPTKP adalah IDR 60 juta dan rumah bernilai IDR 800 juta, maka:
  • IDR 37 juta sama dengan 5% x (IDR 800.000.000 – IDR 60.000.000) = BPHTB.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak: Sertifikasi Wajib Buat Kamu yang Mau Jadi Tax Consultant!

Brevet Pajak: Sertifikasi Wajib Buat Kamu yang Mau Jadi Tax Consultant!

Brevet Pajak – Di era globalisasi dan semua yang serba digital ini, membuat profesi sebagai tax consultant semakin diminati karena peran vitalnya dalam membantu perusahaan dan individu mengelola kewajiban perpajakan secara tepat dan optimal. Jika kamu bermimpi menjadi seorang konsultan pajak yang handal dan terpercaya, memiliki sertifikasi Brevet Pajak adalah langkah awal yang sangat penting dan wajib kamu miliki.

Brevet pajak sendiri merupaka pelatihan dan sertifikasi resmi yang tentunya diakui oleh pemerintah Indonesia, bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan mendalam tentang aturan perpajakan serta praktik perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sertifikasi ini membuktikan seseorang kompetensi dan kredibilitas di bidang pajak, sehingga membuka peluang karier yang luas sebagai tax consultant, staf pajak perusahaan, atau pengelola administrasi perpajakan di berbagai lembaga.

Kenapa Brevet Pajak Penting untuk Kamu?

Pertama, sertifikasi Brevet Pajak memberikan pemahaman komprehensif tentang berbagai jenis pajak seperti PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPN, dan Bea Materai. Dengan bekal ini, kamu bisa dengan mudah memahami dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga menghindari risiko pelanggaran hukum dan denda yang merugikan klien.

Kedua, dengan mengikuti brevet pajak tentunya akan meningkatkan  kepercayaan klien dan perusahaan terhadap kemampuan kamu dalam mengelola perpajakan. Di pasar kerja yang semakin kompetitif, sertifikat ini menjadi nilai tambah yang dapat membedakan kamu dari kandidat lain yang belum memiliki sertifikasi resmi.

Ketiga, dengan proses pembelajaran pada brevet pajak yang dirancang secara praktis dengan simulasi pengisian SPT Tahunan, NPWP, e-SPT, serta pembahasan kasus pajak nyata. Hal ini membuat kamu tidak hanya menguasai teori tapi juga siap langsung terjun dalam menangani kewajiban pajak di dunia kerja.

Manfaat Sertifikasi Brevet Pajak

Peningkatan Profesionalisme

Brevet Pajak membentuk dasar pengetahuan yang kuat sehingga setiap langkah dalam pekerjaan perpajakan dilakukan secara profesional dan akurat.

Baca Juga: Pelatihan Pajak Penghasilan: Hak & Kewajiban Karyawan

Kemudahan Mengikuti Perkembangan Perpajakan

Materi brevet pajak selalu diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terbaru, sehingga pemegang sertifikasi mendapatkan informasi yang up-to-date dan tidak ketinggalan zaman.

Persiapan untuk Menjadi Konsultan Pajak Berlisensi

Brevet Pajak menjadi syarat dasar yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak resmi, langkah lanjutan bagi kamu yang serius ingin memasuki profesi ini.

Akses ke Peluang Kerja Lebih Luas

Banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, preferensi mempekerjakan tenaga ahli yang sudah bersertifikat. Brevet Pajak membuka peluang karier di kantor pajak, kantor akuntan publik, dan konsultan pajak.

Sehingga dengan mengikuti sertifikasi brevet pajak bukan sekadar formalitas, tapi investasi karier jangka panjang yang menjanjikan. Profesi tax consultant memiliki potensi penghasilan yang besar seiring meningkatnya kebutuhan akan ahli perpajakan yang mumpuni. Dengan sertifikasi resmi, kamu juga lebih dipercaya menghandle klien dari beragam skala usaha, termasuk UMKM, perusahaan besar, maupun asing.

Dan untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Keuangan Keluarga Semakin Mudah: Panduan Lengkap Menggabungkan NPWP Suami dan Istri dengan Coretax

Keuangan Keluarga Semakin Mudah: Panduan Lengkap Menggabungkan NPWP Suami dan Istri dengan Coretax

Training Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan kesempatan untuk menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan istri guna mempermudah administrasi pajak keluarga. Metode ini menggabungkan kewajiban pajak istri ke dalam NPWP suami, sehingga memungkinkan penggunaan satu nomor untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Karena semua prosedur dapat diselesaikan secara online, cepat, dan transparan, tanpa perlu mengunjungi kantor pajak, teknologi Coretax semakin mempermudah proses penggabungan.

Anda dapat mengelola kewajiban pajak Anda dengan mudah, ketika menguasai segala pemahaman tentang kebijakan pajak, maka solusinya adalah dengan mengikuti training pajak. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi tentang perundang-undangan pajak.

Metode untuk Menonaktifkan NPWP Istri

Langkah Pertama: Masuk ke Akun Coretax Istri

  • Gunakan NPWP istri Anda untuk mengakses akun Coretax Anda.
  • Pilih “Ubah Status” → “Atur Wajib Pajak sebagai Tidak Aktif” dari menu My Portal.
  • Lengkapi formulir aplikasi pada langkah selanjutnya.
  • Isi formulir yang disediakan dengan semua informasi.

Langkah 2: Menyediakan Dokumen Pendukung

  • Kartu Identitas Suami.
  • Kartu Identitas Istri.
  • Kartu Keluarga (KK).

Langkah 3: Kirimkan permohonan Anda

  • Klik Kirim Permohonan setelah semua informasi diisi dan semua dokumen pendukung diunggah.
  • Buka kembali My Portal → My Cases untuk memantau status.
  • Pilih jenis kasus “Deaktivasi Status Wajib Pajak (Portal)”.
  • Periksa bagian Alur Kasus; seringkali pesan “Kasus sedang diproses” akan muncul. Saat ini, tidak ada yang dapat dilakukan.
  • Waktu Pengolahan: Direktorat Jenderal Pajak akan memproses permohonan dalam waktu hingga lima hari kerja.

Cara Mengupdate Informasi FTU Suami

Langkah 1: Masuk ke akun Coretax suami Anda

  • Masukkan NPWP suami Anda untuk mengakses akun Coretax.
  • Klik Edit di area kanan atas setelah navigasi ke menu Profil Saya → Informasi Umum.
  • Tambahkan data istri di langkah dua.
  • Masukkan NIK istri dan informasi pendukung lainnya di area Unit Pajak Keluarga.
  • Tetapkan status istri sebagai tanggungan.

Langkah 2: Simpan Perubahan

  • Periksa kesepakatan.
  • Klik Kirim untuk menyimpan data terbaru.

Baca Juga: Strategi DJP 2026: Digitalisasi, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kepercayaan Publik untuk Capai Target

Keuntungan Menggabungkan NPWP Suami dan Istri

Ada beberapa keuntungan administratif dan perpajakan bagi pasangan suami istri yang menggabungkan NPWP mereka. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

Potongan Pajak yang Lebih Efektif

Pasangan suami istri yang belum menikah, sudah menikah, dan sudah menikah dengan NPWP digabungkan memiliki jumlah PTKP yang berbeda. Jika pasangan tidak memiliki anak, status PTKP-nya menjadi K/0 saat NPWP digabungkan. Jika istri hanya bekerja di satu perusahaan, jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari gajinya cukup untuk dicantumkan di bagian A formulir 1770-III tanpa perlu perhitungan ulang.

Suami menggunakan status K/0 dan istri menggunakan status TK/0 jika NPWP mereka berbeda. Perhitungan ulang dapat mengakibatkan pajak yang lebih besar karena penghasilan istri masih harus diintegrasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

Pilihan yang Lebih Baik untuk Tarif Pajak

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja bekerja sama untuk mengatur tarif pajak penghasilan melalui mekanisme progresif. Tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Tidak perlu menghitung ulang penghasilan istri yang telah dipotong untuk pajak penghasilan jika ada NPWP bersama.

Hal ini memungkinkan pasangan untuk meminimalkan pembayaran pajak tambahan dengan mengoptimalkan tarif pajak progresif. Di sisi lain, jika suami dan istri mengajukan laporan pajak terpisah, penghasilan mereka tetap digabungkan dalam laporan pajak, sehingga meningkatkan total penghasilan dan tarif progresif yang berlaku.

Kemudahan Administrasi Pajak

Secara administratif, menggabungkan NPWP jelas lebih mudah. Penghasilan seluruh keluarga harus dimasukkan dalam laporan pajak tahunan tunggal suami. Istri tidak perlu lagi mengajukan laporan pajak tahunan sendiri. Hal ini tentunya memudahkan pengelolaan keuangan rumah tangga dan mengurangi beban administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.