Menghadapi Tantangan Perpajakan di Indonesia: Pentingnya Edukasi Melalui Kursus Pajak

Benarkah Fasilitas Pajak Baru Menjadikan Investor Properti di IKN Semakin Tertarik?

Pelatihan Pajak – Apakah Anda ingin mempunyai karir di dunia perpajakan nantinya? Pasti tidak kalah penting untuk mempunyai wawasan mendalam seputar kebijakan pajak. Sehingga, mengikuti pelatihan pajak adalah solusi yang paling tepat, sebab pelatihan pajak seperti ini akan memberikan segudang materi seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Selain itu, tentunya juga tetap penting untuk mengetahui update berita pajak terbaru. Sebagai bagian dari proyek pemindahan ibu kota yang masif, Presiden Joko Widodo terus meningkatkan upaya pemerintah untuk menarik investor ke Ibu Kota Negara (IKN).

Pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah yang telah diperhitungkan sejak konsep IKN pertama kali dipresentasikan untuk menarik investor asing dan domestik. Dimulai dengan pemberian insentif fiskal yang beragam, mulai dari pengurangan pajak hingga pembebasan bea masuk, hingga memperkuat jaminan hukum melalui undang-undang khusus. Selain itu, pemerintah secara aktif mendorong IKN sebagai kawasan ekonomi khusus dengan ruang ekspansi yang signifikan, didukung oleh fasilitas mutakhir dan peraturan yang ramah lingkungan.

Namun, mengingat kerumitan proyek ini dan kebutuhan modal yang besar, hambatan untuk menarik investasi ke IKN masih sangat kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menggunakan insentif ekonomi selain secara aktif mencari investor melalui forum-forum internasional dan melakukan diplomasi ekonomi. Sejalan dengan hal ini, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menandatangani PP 29/2024, yang menawarkan kemudahan tambahan bagi konsumen dan pengembang perumahan di IKN.

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberikan oleh peraturan ini diharapkan dapat merangsang minat investor untuk mengambil bagian dalam pengembangan kawasan hunian di ibu kota baru.

Modifikasi Undang-Undang Perpajakan di IKN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur tentang penerbitan izin usaha, kemudahan berusaha, dan kesempatan investasi bagi pelaku usaha di IKN diubah dengan aturan ini. Pada tanggal 12 Agustus 2024, PP Nomor 29 Tahun 2024 resmi diundangkan. PP ini menawarkan sejumlah insentif yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan baru. Pemberian insentif pajak kepada pengembang yang membangun hunian berimbang di IKN merupakan salah satu tujuan utama dari peraturan ini. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan hunian dan rumah di IKN, terutama bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya membangun hunian berimbang di lokasi lain.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlambat, Ketahui Batas Waktu Pembuatan Faktur Pajak

Penghargaan di IKN untuk Pengembang dan Konsumen

Bantuan untuk program pengembangan perumahan, keringanan pajak untuk rumah keluarga tunggal, dan dukungan untuk layanan, infrastruktur, dan fasilitas umum adalah beberapa dari insentif ini. Pengembang juga mendapatkan keuntungan dari insentif dalam industri perumahan di bawah kategori hunian berimbang, bantuan dalam memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan, dan bantuan untuk aksesibilitas ke tempat perumahan. Pembebasan BPHTB dan keringanan PBB tersedia bagi konsumen yang membeli hunian berimbang di IKN, selain pengembang. Dengan demikian, insentif ini berlaku bagi pelaku usaha dan penghuni IKN yang membeli produk rumah.

Metode Pengajuan dan Perhitungan Insentif

Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara, sesuai dengan wilayah administrasinya, akan memutuskan pembebasan BPHTB dan keringanan PBB ini setelah diajukan oleh Kepala Otorita IKN. Proses ini akan terus berlanjut hingga penyelenggara Daerah Khusus Ibukota Negara mengambil keputusan. Pengembang dan konsumen yang memanfaatkan insentif tersebut dapat merasa aman dari segi hukum dan administrasi dengan adanya proses ini.

Kebijakan Hunian Berimbang IKN

Menurut kebijakan hunian berimbang yang diuraikan dalam undang-undang ini, pembangun rumah harus membangun perpaduan antara rumah mewah, menengah, dan rumah sederhana dalam pengembangan mereka. Rasio dari pola pembangunan ini adalah 1:2:3, yang berarti bahwa untuk setiap rumah mewah, dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana harus dibangun untuk menjaga keseimbangan. Selain memajukan tujuan sosial dan ekonomi ibu kota masa depan, strategi ini juga bertujuan untuk membuat IKN menjadi tempat yang lebih beragam dan egaliter.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tags: No tags

Comments are closed.