Training pajak merupakan kelas perpajakan yang akan membantu Anda untuk menguasai berbagai kebijakan dalam dunia pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda berbagai materi seputar perpajakan dan hingga perpajakan lanjutan. Seperti halnya ulasan berikut ini akan membahas tentang akan bergabungnya Indonesia dengan OECD dengan penguatan tata kelola perpajakan. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menyatakan minatnya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
Diketahui bahwa sebuah kelompok yang terdiri dari sebagian besar negara-negara maju yang berdedikasi untuk memajukan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa dengan mengambil tindakan ini, Indonesia akan dapat meningkatkan posisinya di dunia internasional dan mendapatkan keuntungan dari keanggotaan OECD dalam beberapa hal, termasuk lebih banyak investasi asing, akses pasar yang lebih luas, dan dukungan kebijakan. Sejumlah langkah peninjauan dan penyesuaian disertakan dalam proses penerimaan agar kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan pedoman OECD.
Tata kelola pajak adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Meningkatkan rasio pajak, yang saat ini masih rendah dibandingkan dengan anggota OECD lainnya, merupakan tugas penting bagi Indonesia.
Kesulitan dalam Penerimaan Pajak
Para ekonom menekankan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan dalam hal penerimaan pajak. Fase ini dianggap penting untuk masuk ke dalam OECD. Meskipun Indonesia memiliki kapasitas untuk bergabung dengan OECD, Bona Tua Parlinggomon dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyatakan bahwa hambatan yang signifikan adalah rendahnya rasio pajak Indonesia. Meskipun secara nominal pengumpulan pajak Indonesia cenderung meningkat, namun masih jauh dibawah potensinya.
Tingkat pajak Indonesia tetap berada di angka 10% selama sepuluh tahun terakhir, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Reformasi administrasi dan kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan pajak menjadi 5%, menurut sebuah studi dari organisasi PRAKARSA.
Dampak Finansial dari Keanggotaan OECD
Dengan masuknya Indonesia ke dalam OECD, Indonesia akan menghadapi dampak finansial yang lebih berat. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) diwajibkan untuk memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA/Official Development Assistance), bukan hanya menerimanya. Kontribusi wajib dan kontribusi opsional anggota juga ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk populasi, PDB, dan ukuran ekonomi. Indonesia mungkin akan membayar lebih banyak untuk hal ini dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya.
Baca Juga: Sistem IKH Online: Simplifikasi Proses Lisensi Penasihat Hukum Pajak
Metode-Metode untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak
Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pendapatan pajak untuk mengatasi masalah ini. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah:
- Memperluas basis pajak: Memotivasi lebih banyak lagi individu dan organisasi untuk bergabung dengan sistem pajak.
- Memperbaiki Administrasi Perpajakan: Meningkatkan efektivitas dan transparansi struktur administrasi.
- Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan opsi pajak tambahan yang memungkinkan, seperti pajak kekayaan dan warisan. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah memperketat pajak atas aktivitas perdagangan komoditas.
Dukungan Pemerintah dan Kesulitan Implementasi
Dalam rangka membiayai inisiatif-inisiatif pembangunan nasional, Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmennya untuk terus memaksimalkan pengumpulan pajak. Eka Hendra Permana, Analis Kebijakan Madya Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan instrumen pajak untuk mencegah terjadinya hambatan pembangunan. Hal ini patut dibandingkan dengan Finlandia, yang memiliki tarif pajak yang tinggi namun menawarkan banyak layanan gratis. Ini adalah langkah penting yang perlu dikaji dengan cermat karena kenaikan pajak yang terlalu besar dapat berdampak buruk pada produktivitas ekonomi.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
