Kursus Pajak – Pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi, sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ada beragam jenis kegiatan, tempat yang dipungut pajak oleh pemerintah, yang mana salah satunya ialah pajak digital. Lantas apa yang dimaksud dengan pajak digital?
Pajak digital juga merupakan pajak pertambahan nilai yang telah diberlakukan di Indonesia. Sebelumnya pajak sendiri mempunyai 2 jenis yang dibedakan sesuai dengan pihak pengelolaannya. Pajak jenis pertama ialah pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat. Jenis kedua merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang badan pengelolaannya dikelola pemerintah daerah. Pajak digital sendiri termasuk ke dalam ruang lingkup pajak pusat yang menjadi kategori pajak pertambahan nilai (PPN).
Pajak digital sendiri merupakan suatu bentuk reformasi di dalam dunia perpajakan, yang mana merupakan suatu bentuk pembayaran pajak atau pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk digital, misalnya Netflix. Hal tersebutlah yang menyebabkan pajak digital menjadi bagian pajak pertambahan nilai (PPN), yang dikenakan kepada pengguna, objek pajak terhadap konsumsi barang atau jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Lantas bagaimana penerapan pajak digital di Indonesia? Tentu saja pemerintah telah menetapkan kewajiban pembayaran pajak digital, yang mana hal tersebut bisa menambahkan pendapatan negara dalam penerimaan pajak.
Penerapan Pajak Digital di Indonesia
Penerapan dari pajak digital di Indonesia kini lebih digencarkan. hal tersebut bertujuan untuk memberikan perbaikan serta pemulihan ekonomi Indonesia melalui reformasi perpajakan. Pemerintah melihat adanya potensi yang ada dari ekonomi digital di Indonesia, yang juga merupakan pasar yang sangat besar dibandingkan dengan negara tetangga lainnya.
Menurut presiden Joko Widodo sendiri pasar ekonomi digital di Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa, serta dapat menjadi yang terbesar pada 2030 mendatang di wilayah Asia Tenggara.
Lantas bagaimana pemerintah menerapkan pajak digital di Indonesia supaya bisa berjalan dengan maksimal. Berikut beberapa hal serta kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, melalui penerapan pajak digital di Indonesia:
1. Penentuan Pengambilan Pajak Digital Berdasarkan Ambang Batas Status
Suatu perusahaan harus mencapai suatu ambang batas yang disebut dengan status (Kehadiran Ekonomi yang Signifikan) supaya perusahaan bisa dikenakan pajak penghasilan badan di Indonesia (PPh badan).
Baca Juga: Prospek Kerja Menjanjikan Lulusan Perpajakan, Diincar Banyak Perusahaan
2. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020
Pemerintah tergolong cekatan didalam memberikan usaha serta kebijakan untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sendiri dibuat dengan tujuan memberikan landasan hukum dan juga pemberlakuan pajak penghasilan untuk segala jenis transaksi yang memakai sistem transaksi elektronik , untuk mereka penyedia jasa asing sebagai bentuk usaha tetap di indonesia.
3. Pemberlakuan Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kementerian Keuangan Indonesia atau Kemenkeu didalam peraturannya No. 48 pada Tahun 2020 mengatur berlakunya pajak pertambahan nilai (PPn) yang berkaitan dengan konsumsi barang serta jasa yang tidak mempunyai wujud di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pada angka 10% yang mana mulai diterapkan secara efektif di bulan Juli 2020. Dalam hal tersebut penyedia sistem digital asing yang barang dan juga jasanya telah dikonsumsi oleh pengguna dari Indonesia wajib untuk memungut, melaporkan dan juga menyetorkan pajak penambahan nilai (PPn) yang disebut dengan pajak digital.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
