Brevet pajak akan selalu menjadi kelas perpajakan yang sangat berguna untuk semua warga negara Indonesia. Karena dengan mengikuti brevet pajak nantinya peserta akan mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan dan informasi perpajakan pada saat ini. Ketentuan pajak pasti akan digunakan oleh pihak wajib pajak untuk mengelola perpajakannya dengan efisien dan efektif.
Mengetahui informasi seputar pajak juga tidak kalah penting dibandingkan dengan ketentuan pajak yang ada. Seperti misalnya, pemerintah mempunyai prediksi pada penerapan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa disebut dengan UU HPP. Pemerintah memprediksi bahwa penerapan tersebut akan memiliki dampak positif pada penerimaan perpajakan di tahun 2023.
Prediksi pemerintah tersebut menjadi salah satu topik pembahasan pada sosial media sejak hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Tentu saja UU HPP akan memberikan perlindungan hukum terhadap optimalisasi penerimaan perpajakan. Dengan begitu, kontribusi pajak dalam pendapatan negara juga akan lebih meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional pada saat itu.
Tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 Bahwa penerapan undang-undang tersebut akan menutup celah ketentuan yang masih ada dan sekaligus memberikan adaptasi perkembangan baru pada kegiatan bisnis, terlebih maraknya bisnis digital pada saat ini.
UU HPP sendiri memiliki ruang lingkup Ketentuan dan pengaturan yang luas. Ketentuan seperti ini termasuk dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan atau yang biasa disebut dengan KUP, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak karbon , pajak cukai, dan program pengungkapan sukarela (PPS). Pemerintah telah memiliki target pada tahun 2023 terhadap penerimaan perpajakan yang akan mencapai hingga Rp2.016 dan,9 triliun atau secara rasio ini meningkat jumlah 4,87% dari Outlook penerimaan pajak Tahun 2022 yang juga diperkirakan senilai Rp1924,9 triliun.
Selain membicarakan tentang dampak UU HPP, juga terdapat pembicaraan lain tentang rencana penambahan barang kena Bea Cukai baru pada tahun 2023 nanti. Terdapat beberapa barang yang menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai objek baru dalam pajak barang kena bea cukai. Antara lain produk plastik serta minuman berpemanis dalam kemasan.
Baca Juga: Sistem Core Tax yang Akan Merubah Sistem Perpajakan Indonesia
Pemanfaatan Data
Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, selain memberikan dampak positif ternyata juga masih memberi suatu tantangan dalam usaha pemaksimalan penerimaan pajak tahun berikutnya. Di sisi lain, juga tidak berulang nya penerimaan pajak yang dikarenakan pelaksanaan program pengungkapan sukarela pada 2023 yang penting untuk dicermati. Pemerintah memiliki harapan bahwa tindak lanjut atas pemanfaatan data yang diperoleh dari BPS bisa lebih dimaksimalkan untuk mendukung perluasan dari basis perpajakan. Juga terdapat risiko fiskal yang yang mungkin saja timbul dari ketentuan yang satu ini, yakni pengoptimalan dan penerapan data yang diperoleh dari berbagai program tersebut.
Digitalisasi Ekonomi
Pemerintah masih berpandangan bahwa digitalisasi ekonomi merupakan salah satu risiko dari penggalian potensi terhadap penerimaan pajak. Digitalisasi ekonomi yang terjadi dinilai memiliki dampak positif terhadap efisiensi ekonomi negara ini. Tetapi di samping itu, terdapat peningkatan kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar dan terdeteksi oleh pemerintah. Tentu saja pemerintah telah menerapkan kewajiban perpajakan, terhadap transaksi elektronik melalui PMSE. Tetapi perkembangan yang cepat, terlebih pada masa pandemi yang lalu hingga saat ini tetap perlu dilakukan antisipasi.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
