Brevet pajak dapat membantu Anda menguasai pemahaman mengenai kebijakan pajak. Jika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, maka brevet pajak ini dapat menjadi solusi terbaik. Namun, tidak kalah penting untuk mengikuti perkembangan berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Rencana 8 + 4 + 5, yang juga dikenal sebagai Paket Stimulus Ekonomi 2025, secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah.

Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi. “Kami berharap program ini memungkinkan kami untuk memantau pengeluaran pemerintah. Pada Senin, 15 September 2025, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyatakan, “Kami berharap target pertumbuhan ekonomi 5,2% dapat tercapai.”

Diketahui bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp16,23 triliun untuk Paket Stimulus Ekonomi 8 + 4 + 5 hingga 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa skema ini tidak akan meningkatkan defisit anggaran negara. Menurut perkiraan saya, tahun lalu terdapat surplus anggaran. Saya menggunakannya untuk [Paket Stimulus 8 + 4 + 5] daripada membiarkannya tidak terpakai.

Menurut Purbaya, ini hanyalah mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk berdampak pada ekonomi tanpa secara signifikan mengubah defisit. Rencana ini mencakup lima inisiatif penyerapan tenaga kerja khusus, empat program lanjutan untuk 2026, dan delapan program percepatan untuk 2025. Fitur dan manfaat lengkap yang dapat dinikmati masyarakat adalah sebagai berikut:

Delapan Inisiatif Percepatan 2025

• Magang lulusan baru (Rp198 miliar) dengan insentif setara gaji minimum selama enam bulan, ditujukan untuk 20.000 peserta dengan gelar D3 dan S1.
• Penambahan Rp120 miliar pada Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 552.000 karyawan di industri perjalanan, penginapan, makan, dan kafe.
• 10 kg beras per keluarga penerima manfaat merupakan bagian dari paket bantuan pangan Oktober–November 2025 (IDR 7 triliun).
• Kontribusi JKK dan JKM (IDR 36 miliar) dikurangi untuk 731.000 pengemudi, kurir, pekerja logistik, dan pekerja transportasi online.
• Suku bunga pinjaman perumahan untuk fasilitas perumahan tambahan BPJS Ketenagakerjaan diturunkan menjadi BI rate +3%.
• Kementerian Perhubungan dan PUPR, di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan, meluncurkan program kerja intensif tunai sebesar Rp 150 miliar.
• Integrasi sistem K/L dengan OSS di 170 wilayah (Rp1 triliun) dan percepatan deregulasi PP 28 (Rp1 triliun).
• Program ekonomi gig perkotaan Jakarta, yang kini telah menyebar ke Jawa, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Baca Juga: Panduan Pengembalian PPh 22 untuk Pedagang Online atas Transaksi yang Dibatalkan

4 Inisiatif Berkelanjutan 2026

• Untuk mengurangi beban pajak bagi UMKM, memungkinkan perluasan usaha, dan mendorong UMKM bergabung dengan sistem pajak nasional, pajak penghasilan akhir sebesar 0,5 persen untuk UMKM akan diperpanjang hingga 2029.
• Untuk mempromosikan keberlanjutan industri pariwisata, menjaga daya beli pekerja, dan memperkuat pemulihan ekonomi destinasi wisata, Pasal 21 Pajak Penghasilan DTP diperpanjang untuk industri pariwisata.
• Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP untuk industri padat karya meningkatkan daya saing industri nasional, melindungi lapangan kerja, dan menurunkan biaya produksi bagi usaha padat karya.
• Perlindungan jaminan sosial diperluas untuk semua pekerja informal di berbagai industri, bukan hanya transportasi, melalui diskon kontribusi JKK dan JKM untuk semua pekerja non-gaji.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

• Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih (KDKMP) akan dioperasionalkan dengan tujuan menyerap lebih dari satu juta pekerja.
• Dalam dua tahun, inisiatif penanaman kembali 870.000 hektar perkebunan kecil diperkirakan akan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja.
• Desa Perikanan Merah Putih mempekerjakan 200.000 orang sambil mendukung industri perikanan.
• Tujuan merehabilitasi 20.000 hektar kolam pesisir adalah untuk menyerap 168.000 tenaga kerja.
• Diperkirakan dibutuhkan 200.000 tenaga kerja untuk memodernisasi 1.000 kapal nelayan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.