Strategi DJP 2026: Digitalisasi, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kepercayaan Publik untuk Capai Target

Kursus Pajak – Pada tanggal 10 September 2025, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan secara rinci rencana kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan para Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan. Strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak merupakan salah satu tujuan utama guna mencapai target Rp 2.358 triliun dengan rasio pajak 9,33%.

Pendekatan ini dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kepercayaan publik, digitalisasi, dan pemantauan. Pengetahuan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui bagi Anda yang ingin menguasai pemahaman tentang kebijakan pajak. Namun, cara terbaiknya adalah tetap dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi seputar perundang-undangan pajak.

Integrasi Data

Dasar utama untuk meningkatkan standar pengawasan dan pengumpulan pajak adalah penguatan basis data. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah:

Membandingkan data antar sektor
Pengawasan dan analisis berbasis risiko
Audit dan pengumpulan data berbasis data
Optimasi intelijen pajak

Proses Digitalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan layanan dan pengawasan, transformasi digital tetap menjadi prioritas utama. Di antara program penting adalah:

Perkembangan basis pajak berdasarkan data elektronik
Pemanfaatan sistem CRM-IRE (Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine)
Optimasi sistem Coretax

Inisiatif Kebijakan Pajak Transaksi Digital

DJP akan menerapkan kebijakan yang relevan sebagai respons terhadap transisi ekonomi ke ruang digital, termasuk:

Platform PMSE dan e-commerce ditunjuk sebagai pemungut PPN.
Digitalisasi transaksi luar negeri melalui platform internasional
Pajak atas transaksi yang melibatkan aset kripto
Pembentukan perusahaan jasa keuangan logam mulia

Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum yang adil merupakan komponen kunci dari strategi pendapatan. Beberapa poin penting:

Pembentukan tim tugas khusus untuk penegakan hukum dan pemantauan
Pemantauan ekonomi informal
Audit menyeluruh terhadap wajib pajak
Peningkatan prosedur hukum yang proporsional dan transparan

Membangun Kepercayaan Publik

DJP menyadari bahwa peningkatan pendapatan pajak memerlukan kerja sama dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, berikut adalah bagian dari rencana untuk meningkatkan kepercayaan publik:

Membangun Organisasi yang Humanis dan Profesional
Peningkatan integritas internal pegawai DJP
Strategi hubungan masyarakat untuk inisiatif prioritas

Kebijakan Pajak

DJP berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan fiskal dalam hal regulasi dengan:

Mengevaluasi aturan yang tidak berlaku (celah kebijakan)
Meningkatkan efisiensi sistem pemungutan pajak
Mengevaluasi efektivitas insentif pajak

Komitmen terhadap Struktur Pajak yang Adil dan Berkelanjutan

Rencana DJP 2026 bertujuan untuk mengatasi isu-isu perpajakan kontemporer, mulai dari ekonomi digital dan teknologi hingga tuntutan masyarakat akan transparansi. Dengan rasio pajak 9,33% dan target ambisius sebesar IDR 2.358 triliun, keberhasilan pendekatan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan fiskal negara. Dengan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, diyakini Indonesia dapat menciptakan struktur pajak yang lebih tangguh, adil, dan fleksibel. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan pengumpulan pendapatan pajak sebesar IDR 2.357,7 triliun.

Meskipun harga komoditas global diprediksi turun, angka ini meningkat 13,5% dibandingkan perkiraan 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, total penerimaan pajak pada 2026 diperkirakan mencapai Rp2.692 triliun, di mana Rp2.357,7 triliun berasal dari pajak dan Rp334,3 triliun dari bea cukai. Target pendapatan negara non-pajak (PNBP) adalah Rp455 triliun. Dengan rasio pajak sebesar 10,47% dari PDB, negara diperkirakan akan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp3.147,7 triliun pada tahun 2026.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.