Pelatihan Pajak – Meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat menjadi perhatian penting bagi Indonesia. Luhut Binsar Pandjaitan, ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah memberikan perhatian dan bahkan menegur rendahnya kepatuhan pajak. Integrasi sistem layanan pemerintah (GovTech) untuk mendorong kepatuhan pajak adalah salah satu upaya yang disarankan. Hal ini termasuk mewajibkan pembayaran pajak sebelum mendapatkan surat-surat seperti SIM dan paspor.

Urgensi kebijakan yang diusulkan, reformasi yang diterapkan, dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat akan dibahas dalam esai ini. Jika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, pastinya penting untuk mengikuti berita dan informasi pajak yang ada. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti pelatihan pajak yang bisa memberikan Anda segudang materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak.

Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah

Luhut menyoroti fakta bahwa hanya sekitar setengah dari masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor yang membayar pajak. Dengan hampir 100 juta mobil, angka ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi kemajuan bangsa tercermin dalam fenomena ini. Kritik Bank Dunia menyoroti perlunya perbaikan struktur pajak di Indonesia. Dengan pendapatan pajak yang hanya sebesar 6,4% dari PDB, atau sekitar Rp1.500 triliun, Indonesia saat ini dianggap belum maksimal dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Kontribusi Teknologi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pemerintah telah mulai menciptakan layanan teknologi pemerintah (GovTech) untuk mengatasi masalah ini. Selain meningkatkan efektivitas layanan publik, sistem ini menjamin kepatuhan pajak, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan sejumlah layanan administratif. Di antara aspek-aspek GovTech yang akan dimasukkan adalah:

• Catatan Pribadi: Permohonan SIM dan paspor akan membutuhkan bukti kepatuhan pajak.
• Kegiatan Ekonomi Perusahaan: Perusahaan yang gagal membayar pajak tidak akan diizinkan untuk mengimpor atau mengekspor.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Sistem ini akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan di industri batu bara, yang belum membayar royalti atau pembayaran lainnya.

Dengan mengambil tindakan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat umum dan pelaku usaha.

Baca Juga: Masa Transisi Coretax: Solusi DJP untuk Modernisasi Administrasi Pajak

Keuntungan Program Coretax bagi Sistem Perpajakan

Penerapan Coretax, sebuah sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, tidak diragukan lagi juga didukung oleh pemerintah federal. Coretax menggunakan integrasi data dan teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Setiap pelanggaran atau data yang tidak akurat dapat langsung ditemukan dengan sistem ini. Kampanye ini menargetkan pejabat pemerintah yang sering menghindari pengawasan di samping populasi yang lebih luas. GovTech dan Coretax memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap pejabat yang melanggar hukum atau tidak transparan dalam pelaporan keuangan mereka, menurut Anggota DEN Septian Hario Seto.

Implikasi dan Dampak Kebijakan

• Bagi individu, membayar pajak akan diperlukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti SIM dan paspor. Diharapkan sistem yang transparan akan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak.
• Untuk Bisnis: Perusahaan yang gagal membayar pajak akan dilarang untuk melakukan kegiatan ekspor-impor atau menjual barang tertentu, seperti batu bara. Selain itu, peraturan ini meningkatkan lingkungan bisnis bagi perusahaan yang taat pajak.
• Bagi Pemerintah: Pemerintah dapat membiayai inisiatif pembangunan nasional dengan lebih mudah ketika pendapatan pajak meningkat. Pengawasan yang ketat juga dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran administratif dan korupsi.

Kesulitan Implementasi

Meskipun memiliki tujuan yang mengagumkan, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi beberapa kesulitan:

• Adaptasi Teknologi: Memastikan pengoperasian sistem GovTech dan Coretax yang lancar akan membutuhkan waktu dan pengeluaran keuangan yang signifikan.
• Penolakan Masyarakat: Jika pembayaran pajak terkait langsung dengan layanan administrasi, masyarakat mungkin akan mengeluh.
• Sosialisasi dan Pendidikan: Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak dan pentingnya pajak bagi pertumbuhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.