Menyiasati Celah Penghindaran Pajak Multinasional dengan CFC Rules

Menyiasati Celah Penghindaran Pajak Multinasional dengan CFC Rules

Pelatihan Pajak – Penghindaran pajak merupakan masalah yang signifikan bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Mereka melakukan berbagai tindakan, terutama perusahaan multinasional, untuk mengeksploitasi celah hukum untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah adalah salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak.

Banyak negara memberlakukan undang-undang Controlled Foreign Corporation (CFC) sebagai upaya untuk menangkal taktik penghindaran pajak ini. Pelatihan pajak dapat menjadi salah satu upaya untuk memahami kebijakan-kebijakan pajak seperti ini. Karena dalam pelatihan pajak tersebut Anda akan diberikan berbagai materi terkait dengan peraturan perundang-undangan pajak.

Dalam artikel ini, mari kita cari tahu apa itu Peraturan CFC!

Gambaran Umum CFC Rules

Tujuan dari peraturan CFC adalah untuk mengatur bisnis asing sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak. Meskipun secara fisik dihasilkan di negara lain dan belum dikirim kembali ke negara asal pengendali, keuntungan atau pendapatan pasif, seperti bunga, dividen, dan royalti, yang diperoleh perusahaan asing di bawah kendali pembayar pajak dalam negeri pada umumnya akan dianggap sebagai pendapatan kena pajak di negara asal pengendali berdasarkan peraturan CFC. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional menghindari pajak dengan mendirikan anak perusahaan atau entitas lain di negara-negara yang menawarkan suaka pajak. Peraturan CFC diberlakukan di Indonesia untuk meningkatkan upaya penegakan pajak.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), wajib pajak dalam negeri harus memiliki penyertaan modal paling sedikit 50% dari jumlah saham yang disetor, atau memiliki penyertaan modal paling sedikit 50% dari jumlah saham yang disetor bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 kini mengatur lebih lanjut ketentuan teknik CFC Rules. Peraturan CFC terdaftar sebagai salah satu dari delapan Specific Anti-Avoidance Rules (SAAR), atau Instrumen Penghindaran Pajak Khusus, dalam Bab VII PP Nomor 55 Tahun 2022.

Baca Juga: PPN QRIS 12%: Bagaimana Kebijakan Ini Mempengaruhi UMKM dan Konsumen?

Tujuan Peraturan CFC

  • Menghentikan Pengalihan Laba dan Erosi Basis Pajak: Mencegah perusahaan memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari pajak adalah salah satu tujuan utama peraturan CFC. Peraturan ini mengizinkan penarikan pendapatan bebas pajak atau pajak rendah dari anak perusahaan asing ke negara asal, di mana pendapatan tersebut akan tunduk pada undang-undang yang relevan. Dengan menjaga basis pajak, pemerintah juga dapat menjaga stabilitas pengumpulan pajak dan melindunginya dari penghindaran pajak, yang tidak dapat dihindari untuk mendanai layanan publik dan inisiatif pembangunan.
  • Meningkatkan Perlakuan yang Berkeadilan : Semua wajib pajak, baik dalam maupun luar negeri, dapat dikenakan pajak yang sesuai atas penghasilan yang mereka peroleh berdasarkan peraturan CFC.

Kesulitan dalam Menerapkan Peraturan

CFC Pasti akan ada kesulitan dengan kebijakan apa pun. Pemahaman hukum yang komprehensif dan koordinasi yang efektif dengan banyak negara lain diperlukan untuk penerapan peraturan CFC. Bagi otoritas pajak di negara-negara berkembang yang mungkin kekurangan sumber daya yang memadai, hal ini sering kali menjadi tantangan.

Selain itu, sering kali sulit untuk menentukan keuntungan sebenarnya yang dihasilkan oleh CFC karena meluasnya penggunaan teknik harga transfer yang agresif. Perusahaan multinasional juga dapat mempertahankan perencanaan pajak aktif mereka karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Perusahaan masih dapat mengambil manfaat dari variasi undang-undang pajak antar negara, bahkan ketika peraturan CFC berhasil menurunkan penghindaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak  dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tags: No tags

Comments are closed.