Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Langkah Menuju Sistem Perpajakan yang Adil dan Transparan

Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Langkah Menuju Sistem Perpajakan yang Adil dan Transparan

Kursus Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, di dunia internasional sudah mengalami perubahan besar pada sistem perpajakan dengan adanya konsep Pajak Minimum Global. Bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, terutama dalam mengurangi praktek pengalihan laba pada yurisdiksi pajak rendah. Di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian besar di Asia Tenggara, sudah mulai mengadopsi aturan seperti dalam peraturan perpajakan domestik. Dalam hal kebijakan pajak di Indonesia yang saat banyak sekali perubahan penting untuk mengikuti kursus pajak untuk lebih dalam mengetahui dan mengerti perpajakan di Indonesia.

Apa itu Pajak Minimum Global?

Pajak minimum global adalah inisiatif pada dua pilar dari kerangka kerja inklusif OECD/20. Pilar ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional harus membayar pajak minimum 15% pada setiap yurisdiksi di tempat operasi mereka. Kebijakan seperti ini dirancang guna membatasi praktik penghindaran pajak dengan pengalihan laba/keuntungan pada negara-negara dengan tarif pajak yang rendah.

Bagian dari penerapan global ini, Indonesia telah mulai menyusun kebijakan yang dikenal dengan “Peraturan Pengenaan Pajak Minimum Global”. Peraturan ini akan memastikan bahwa Indonesia tidak kehilangan potensi dalam penerimaan pajak karena adanya praktik penghindaran pajak lintas negara.

Bagaimana Kerangka Aturan Pajak Minimum Global di Indonesia?

Peraturan Pajak Minimum Global di Indonesia diatur pada perancangan aturan menteri keuangan(RPMK). Aturan ini merujuk pada dokumen yang sudah disetujui bersama oleh kerangka kerja inklusif, termasuk Model Rules, commentary, serta administrative guidance. Selain itu adapun kerangka RPMK yang meliputi beberapa point seperti:

Tarif dan Ruang Lingkup

Tarif pajak minimum ini ditetapkan sebesar 15%, dan berlaku guna PMN dengan pendapatan konsolidasi minimal EURO 750 juta. Selain itu, penerapan tarif ini juga dilakukan untuk semua jenis penghasilan, kecali penghasilan pelayaran Internasional.

Ketentuan Pengenaan Pajak Tambahan

PMN dengan tarif pajak efektif dibawah 15% pada yurisdiksi tertentu akan dikena pajak tambahan. Pajak ini memiliki tujuan untuk menutup selisih antara tarif efektif di yurisdiksi tersebut dan tarif minimum global.

Pengecualian

Beberapa lembaga akan dikecualikan dari pengenaan pajak ini, termasuk organisasi pemerintahan, internasional, lembaga non-profit, dan dana pensiun serta dana investasi.

Baca Juga: Populasi Orang Kaya Meningkat: Saatnya Pajak Kekayaan Diterapkan

Prinsip Perhitungan Pajak

Dalam pengenaan pajak minimum global di Indonesia telah melibatkan beberapa langkah teknik seperti, penghitungan keuntungan dan kerugian yang digunakan sebagai dasar pajak. Berikut adalah beberapa prinsip utama pada perhitungan pajak:

Perhitungan Pajak Tercangkup yang Disesuaikan

Pajak yang mencangkup pajak penghasilan yang telah dicatat pada laporan keuangan, pajak atas keuntungan yang dibagikan, serta pajak yang relevan. Penyesuaian seperti ini dilakukan untuk mencerminkan beban pajak aktual dalam tahun berjalan.

Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan

Tarif pajak ini akan dihitung dengan perbandingan antara pajak tercangkup dan keuntungan GloBE dalam suatu yurisdiksi. Jika tarif pajak efektif lebih rendah 15%, selisihnya akan dihitung sebagai pajak tambahan.

Perhitungan Keuntungan GloBE

Laba Globe dihitung berdasarkan laba bersih akuntansi keuangan yang sudah disesuaikan, seperti:

  • Penyesuaian Umum
  • Penyesuaian Pilihan
  • Penyesuain Khusus

Apa Dampak Kebijakan Pajak Minimum Global

Pada penerapan kebijakan ini mempunyai beberapa manfaat dan dampak potensial, seperti:

  • Mengurangi Pengalihan Laba
  • Meningkatkan Transparansi
  • Meningkatkan Penerimaan Negara

Pada peraturan pengenaan pajak minimum global adalah langkah strategis untuk Indonesia pada proses merespon dinamika pajak global. Dengan penerapan kebijakan ini, Indonesia akan memastikan penerimaan pajak dengan lebih adil, selain itu juga akan memperkuat posisi sebagai bagian dari komunitas internasional yang telah berkomitmen pada sistem perpajakan yang transparan dan adil.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tags: No tags

Comments are closed.