Brevet Perpajakan AB

    1. Produk Hukum dari ditjen pajak yang memiliki kedudukan hukum dan bersifat executorial adalah ?
      1. Surat Tagihan Pajak
      2. Surat Paksa
      3. Surat Teguran Pajak
      4. Putusan Banding/Peninjauan Kembali

Jawaban : B. Surat Paksa

 

    1. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah?
      1. 1 bulan Sejak SKP terbit
      2. 2 Bulan sejak SKP terbit
      3. 3 Bulan Sejak SKP terbit
      4. 6 Bulan Sejak SKP terbit

Jawaban : C. 3 Bulan Sejak SKP terbit

 

    1. Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Tambahan Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu ?
      1. 1 Bulan
      2. 2 Bulan
      3. 3 Bulan
      4. 6 Bulan

Jawaban : A. 1 Bulan

 

    1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan pajak paling lama 3 bulan untuk pajak penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu Wajib pajak yang kecuali ?
      1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
      2. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
      3. Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
      4. Laporan Keuangan diaudit oleh KAP atau lembaga Pengawasan Pemerintah dengan pendapat wajar pengecualian selama 3 tahun berturut turut

Jawaban : C. Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

 

    1. Manakah yang benar Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana jangka waktu yang ditentukan maka dikenai sanksi berupa ?
      1. Berupa denda 500.000 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
      2. Berupa denda 500.000 untuk SPT masa
      3. Berupa denda 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
      4. Berupa denda 500.000 untuk SPT Tahunan Badan

Jawaban : C. Berupa denda 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi

 

    1. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila kecuali ?
      1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk urusan bisnis
      2. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
      3. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan
      4. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya

Jawaban : A. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk urusan bisnis

 

    1. Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan ?
      1. Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan
      2. Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan
      3. Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir
      4. Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Jawaban : A. Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan

 

    1. Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar pada SPT tahunan Badan wajib pajak tahun 2017 SKPKB terbit pada tanggal 31 Maret 2019 berapakah sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang dikenakan terhadap SKPKB tersebut?
      1. 24%
      2. 6%
      3. 26%
      4. 30%

Jawaban : D. 30%

 

    1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat Kecuali ?
      1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya
      2. Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar
      3. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar
      4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetepan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa peminjaman dokumen wajib pajak

Jawaban : D. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetepan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa peminjaman dokumen wajib pajak

 

    1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu kecuali ?
      1. SKPKB
      2. SKPKBT
      3. Bukti Potong
      4. SPMP

Jawaban : D. SPMP

Soal Nomor 1

Dyandra adalah Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang- barang elektronik. Aisyah setiap bulan perlu membayarkan PPh Final Bruto sebesar 0.5%, selama Januari – Desember 2019 Aisyah telah mendapatkan penghasilan bruto 10.000.000.000, maka di SPT Tahunan 2019 Aisyah seharusnya yang dilaporkan adalah:

Jawaban Nomor 1

Penghasilan Bruto selama 2019 Rp 10.000.000.000,00
PPh terutang selama 2019 yang telah dibayarkan tiap bulan Rp 50.000.000,00
jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Pembayaran oleh Wajib Pajak tanpa didahului dengan surat ketetapan pajak.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan Aisyah dalam SPT PPh Tahun 2019 tidak benar, misalnya penghasilan bruto ternyata melebihi 10.000.000.000 sehingga PPh terutang kurang dilaporkan.
maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan melalui Surat Ketetapan Pajak

Soal Nomor 2

Ryan menerima SKPKB sebesar Rp 5.000.000 yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021 dengan batas akhir pelunasan tanggal 3 Maret 2021. Ryan diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah yang
tetap sebesar Rp 1.000.000. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
• angsuran ke-1 : 0,54% x Rp 5.000.000 = Rp 27.000
• angsuran ke-2 : 0,56% x Rp 4.000.000 = Rp 22.400
• angsuran ke-3 : 0,55% x Rp 3.000.000 = Rp 16.500
• angsuran ke-4 : 0,52% x Rp 2.000.000 = Rp 10.400
• angsuran ke-5 : 0,53% x Rp 1.000.000 = Rp 5.300
(Bunga berubah2 tergantung Tarif KMK)
Di sisi lain, jika Ryan diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sekaligus sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Berapa besar sanksi administrasi atas penundaan pembayaran SPKB tersebut?

Jawaban Nomor 2

Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran SKPKB tersebut dihitung sebesar 5 x 0,54% x Rp 5.000.000 = Rp 135.000

    1. Berikut ini adalah pelunasan pajak tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam satu tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah- kecuali?
      1. PPh Pasal 25
      2. PPh Pasal 21
      3. Pemungutan PPh Pasal 22
      4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Jawaban : D. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

 

    1. Tuan Santoso seorang PNS menikah dan memiliki seorang istri (tidak bekerja)- serta 2 orang anak- berapakah PTKP Tuan Santoso untuk tahun pajak 2018?
      1. Rp.39.000.000
      2. Rp.60.000.000
      3. Rp.67.500.000
      4. Rp.75.000.000

Jawaban : C. Rp.67.500.000

 

    1. Tuan Donny seorang PNS berdomisili di Manado pada tahun 2018 ia dimutasikan keluar kota- karena hal tersebut ia berniat menjual rumahnya di Manado seharga Rp.300.000.000 Berapa PPh Final yang terutang atas transaksi tersebut ?
      1. Rp.15.000.000
      2. Rp.7.500.000
      3. Rp.6.750.000
      4. Rp.6.000.000

Jawaban : B. Rp.7.500.000

 

    1. Nyonya Angeline Sondakh membuka Butik Batik di Mall Grand Indonesia- kapan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP ?
      1. Sebelum membuka Butik
      2. Setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan
      3. Paling lambat 1 bulan setelah mulai beroperasi
      4. Semua jawaban salah

Jawaban : C. Paling lambat 1 bulan setelah mulai beroperasi

 

    1. Tuan Helmi adalah seorang PNS golongan III- setiap bulan beliau mendapatkan tunjangan yang dananya bersumber dari APBN sebesar Rp.25.000.000 berapakah PPh Final yang dipotong ?
      1. Rp.3.750.000
      2. Rp.2.500.000
      3. Rp.1.250.000
      4. Tidak dipotong PPh Final

Jawaban : C. Rp.1.250.000

 

    1. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan objek pajak penghasilan menurut undang-undang PPh?
      1. Seluruh gaji dan tunjangan yang diterima seorang subjek pajak dalam negeri
      2. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan- dengan nama dan dalam bentuk apapun
      3. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak- yang berasal dari Indonesia- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
      4. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan

Jawaban : B. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan- dengan nama dan dalam bentuk apapun

 

    1. Berapakah Penghasilan Tidak Kena Pajak status K/I/2 untuk Tahun Pajak 2018 ?
      1. Rp.54.000.000
      2. Rp.45.000.000
      3. Rp.67.500.000
      4. Rp.121.500.000

Jawaban : D. Rp.121.500.000

 

    1. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak ?
      1. Objektif
      2. Subjektif
      3. Campuran
      4. Progresif

Jawaban : B. Subjektif

 

    1. Penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu kecuali?
      1. Akuntan Publik
      2. Notaris
      3. Duta Besar
      4. Penasehat Hukum

Jawaban : C. Duta Besar

 

    1. Gunawan- status kawin- adalah seorang pedagang besar alat tulis kantor/sekolah- yang dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan neto dari usaha dagangnya sebesar Rp 257.890.000 Farida- isteri Gunawan- adalah salah seorang anggota dari Fa Gemilang- Dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan gaji sebagai anggota Fa Gemilang Rp 75.000.000 Anggota keluarga yang menjadi tanggungan Pak Gunawan adalah sebagai berikut: Ali- anak kandung- lahir tanggal 23 Oktober 1998, Dewi- anak kandung- lahir tanggal 10 Januari 2010, Budi- seorang adik kandung yang masih kuliah di Universitas GN, Fatimah- ibu mertua- janda pensiunan pegawai Departemen Dalam Negeri- Besarnya PTKP yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Gunawan adalah?
      1. 18.480.000
      2. 34.320.000
      3. 19.800.000
      4. 35.640.000

Jawaban : A. 18.480.000

Soal Nomor 1

Seorang Wajib Pajak Tuan Arserio yang berstatus kawin dan mempunyal 3 (tiga) orang anak memiliki profesi sebagai aktor di Jakarta dengan peredaran usaha sclama Tahun Pajak 2016 sebesar Rpl miliar. Selain itu, Tuan Arserio juga berprofesi sebagai pengacara dengan menjalankan usaha kantor hukum di kota Yogyakarta. Peredaran bruto dari usaha kantor hukum selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp500 juta. Istri Tuan Arserio tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Tuan Arserio telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan scjak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Tuan Arserio dari profesinya sebagai aktor dan dari usaha kantor hukum selama tahun 2016 tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Tuan Arserio bolch menghitung penghasilan neto dari kedua usahanya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Penghitungan Pajak Penghasilan Tuan Arserio yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah

Jawaban Nomor 1

Persentase penghasilan neto untuk profesi aktor di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 90002 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%, sedangkan persentase penghasilan neto untuk usaha kantor hukum di kota Yogyakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69100 untuk kota provinsi lainnya yaitu sebesar 50%.
Penghasilan neto dari profesi aktor: 50% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp500.000.000,00
Penghasilan neto dari usaha kantor hukum: 50% x Rp500.000.000,00 = Rp250.000.000,00
Jumlah penghasilan neto = Rp750.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun untuk status K/3 = Rp 32.400.000,00
Penghasilan Kena Pajak = Rp717.600.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:
5% x Rp 50.000.000,00-Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00=Rp 30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00=Rp 62.500.000,00
30% x Rp217.600.000,00-Rp 65.280.000,00

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 160.280.000,00

Soal Nomor 2

Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di Jakarta. Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,00 Ia kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar adalah

Jawaban Nomor 2

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut :
Jumlah peredaran setahun = 12 X Rp. 15.000.000,00 = Rp. 180.000.000,00
Persentase penghasilan menurut norma Kode 62320 = 25%
Penghasilan neto setahun = 25% X Rp. 180.000.000,00 = Rp. 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak= Rp. 45.000.000,00 – Rp. 7.200.000,00 = Rp. 37.800.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang = 5% X Rp. 37.800.000,00 = Rp. 1.890.000,00
pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar = 1/12 X Rp. 1.890.000,00 = Rp. 157.500,00

    1. STELA status Wanita Kawin mempunyai 2 (dua) anak kandung. Oleh karena Suami STELA berpenghasilan minim- STELA menanggung Ibu kandungnya juga yang tidak mempunyai pekerjaan. Status PTKP STELA adalah?
      1. Kawin- Tanggungan 3 (K/3)
      2. Tidak Kawin- Tanggungan 3 (TK/3)
      3. Kawin- Tanggungan 2 (K/2)
      4. Tidak Kawin- Tanggungan 0 (TK/0)

Jawaban : D. Tidak Kawin- Tanggungan 0 (TK/0)

 

    1. ARIFIN bekerja pada PT. RAYA dengan gaji sebulan Rp. 10.000.000 ARIFIN membayar Iuran pension sebesar Rp. 500.000 sebulan. Pada bulan Maret 2015 ARIFIN menerima jasa produksi tahun 2014 dari PT. RAYA sebesar Rp. 60.000.000 dan pada tanggal 15 April 2015 menerima bonus sebesar Rp. 100.000.000. ARIFIN telah berNPWP dan berstatus bujangan. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT. RAYA atas jasa produksi dan bonus yang dibayarkan kepada ARIFIN adalah ?
      1. Jasa Produksi Rp. 9.000.000 dan bonus Rp. 10.000.000
      2. Jasa Produksi Rp. 9.000.000 dan bonus Rp. 15.000.000
      3. Jasa Produksi Rp. 4.270.000 dan bonus Rp. 10.000.000
      4. Jasa Produksi Rp. 4.270.000 dan bonus Rp. 15.000.000

Jawaban : B. Jasa Produksi Rp. 9.000.000 dan bonus Rp. 15.000.000

 

    1. MAIKEL (NPWP:07.987.546.7-821.000) melakukan jasa perbaikan computer kepada PT. SENTOSA dengan fee sebesar Rp. 7.000.000 Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. SENTOSA atas pembayaran fee kepada MAIKEL adalah ?
      1. Rp. 350.000
      2. Rp. 175.000
      3. Rp. 200.000
      4. Rp. 275.000

Jawaban : B. Rp. 175.000

 

    1. STEPHANY bekerja pada PT WISESA. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT WISESA karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 STEPHANY menerima jasa produksi tahun2015 dari WISESA sebesar Rp51.000.000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT. WISESA adalah ?
      1. Rp. 3.250.000
      2. Rp. 2.500.000
      3. Rp. 2.650.000
      4. Rp. 7.650.000

Jawaban : C. Rp. 2.650.000

 

    1. Berikut ini yang tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah ?
      1. Dana Pensiun- Badan Penyelenggara JaminanSosial Tenaga Kerja- dan badan-badan lain
      2. Penyelenggara kegiatan- termasuk badanpemerintah- organisasi yang bersifat nasionaldan internasional
      3. Kantor perwakilan Negara asing
      4. Bendahara Pemerintah

Jawaban : C. Kantor perwakilan Negara asing

 

    1. Berikut ini yang bukan merupakan Subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah ?
      1. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawasyang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetappada perusahaan yang sama
      2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
      3. Mantan pegawai
      4. Peserta kegiatan yang menerima ataumemperoleh penghasilan sehubungan dengankeikutsertaannya dalam suatu kegiatan

Jawaban : B. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat

 

    1. Mr. James- berkebangsaan Amerika dan tinggal di Indonesia sejak 2018. Mr. James adalah seorang pejabat di Kedutaan besar Amerika. Pada bulan November 2019- di setiap hari Sabtu- Mr. James bekerja sebagai pengajar di salah satu Universitas di Jakarta sebagai pegawai tidak tetap. Status perpajakan Mr. James di Indonesia adalah ?
      1. Subjek Pajak Dalam negeri
      2. Subjek Pajak Luar Negeri
      3. Tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
      4. Mr. James dapat memilih menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri

Jawaban : A. Subjek Pajak Dalam Negeri

 

    1. Bapak Ahmad memiliki usaha industri mainan anak. Pada bulan Januari 2018 mengadakan acara rekreasi bersama untuk seluruh karyawan ke pulau Dewata. Bila bapak Ahmad menyelenggarakan pembukuan maka perlakuan biaya rekreasi ini terhadap penentuan besarnya penghasilan neto adalah ?
      1. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena dinikmati oleh seluruh karyawan
      2. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya
      3. Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan natura
      4. Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya

Jawaban : C. Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan natura

 

    1. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterapkan terhadap warisan yang belum terbagi adalah ?
      1. Sesuai dengan tanggungan wajib pajak yang meninggal
      2. Sesuai dengan PTKP ahli waris yang mempunyai tanggungan
      3. Warisan yang belum terbagi tidak ada PTKP nya
      4. Sesuai dengan PTKP yang mewakili wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Jawaban : C. Warisan yang belum terbagi tidak ada PTKP nya

 

    1. Dr. Andhika adalah seorang dokter spesialis jantung. Selain bekerja sebagai dokter tetap di salah satu rumah sakit- Dr. Andhika juga menjalankan usaha klinik pelayanan kedokteran. Atas usaha klinik tersebut- Dr. Andhika menyelenggarakan pembukuan. Berikut ini adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah ?
      1. Biaya pembelian obat-obatan untuk kebutuhan klinik
      2. Biaya penyusutan alat-alat kedokteran
      3. Biaya pembayaran iuran keanggotaan asosiasi kedokteran
      4. Biaya asuransi kesehatan anggota keluarganya

Jawaban : D. Biaya asuransi kesehatan anggota keluarganya

Soal Nomor 1

Karta adalah pegawai yang menikah dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari gaji. Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari gaji, sedangkan Karta membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Karta ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 300.000,00. Karta sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 400.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Karta?

Jawaban Nomor 1

 

Soal Nomor 2

Andi merupakan pegawai PT Y yang mendapatkan promosi dan kenaikan gaji pada tahun 2019. Selama bulan Januari-Juni (6 bulan) Gaji andi sebesar Rp. 5.500.000, dan mendapatkan kenaikan menjadi Rp.7.000.000 di bayarkan bulan Juli 2019. Perusahaan mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Andi ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 300.000,00. Andi sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00 setiap bulan selama 2019. PPh 21 yang sudah dipotong sebelum kenaikan gaji sebesar Rp. 26.250/bulan, kemudian selama Juli-November total sudah dipotong Rp. 487.500.000. Bagaimana penghitungan PPh 21 atas Andi untuk bulan Desember 2019?

Jawaban Nomor 2

 

 

    1. Yang tidak termasuk Karakteristik PPh Final adalah:
      1. Pengenaannya diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri Keuangan
      2. Atas PPh Final yang dipotong baik sendiri maupun pihak lain dapat dikreditkan
      3. PPh Final tidak perlu digabung dengan penghasilan yang tidak bersifat final karena prinsipnya apabila dikenakan PPh final maka dianggap telah tuntas/selesai
      4. Setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (Non Deductible)

Jawaban : B. Atas PPh Final yang dipotong baik sendiri maupun pihak lain dapat dikreditkan

 

    1. Apabila terdapat pembagian deviden kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham diatas 25% maka perlakuan nya adalah ?
      1. Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 15%
      2. Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 10%
      3. Dipotong PPh Pasal 4(2) dengan tarif 15%
      4. Dipotong PPh Pasal 4(2) dengan tarif 10%

Jawaban : D. Dipotong PPh Pasal 4(2) dengan tarif 10%

 

    1. Pengecualian Pemungutan bagi Bendahara Pemerintah untuk jenis Pajak PPh Pasal 22 adalah untuk transaksi yang tidak terpecah-pecah dengan nilai sebesar ?
      1. Rp1.000.000
      2. Rp1.100.000
      3. Rp2.000.000
      4. Rp2.200.000

Jawaban : C. Rp2.000.000

 

    1. Batasan maksimal barang pribadi penumpang- awak sarana pengangkut dan pelintas batas yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor- bagi setiap orang adalah sebesar ?
      1. 500 USD per orang
      2. 1000 USD per keluarga
      3. 1250 USD
      4. Rp10.000.000

Jawaban : D. Rp10.000.000

 

    1. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan- termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar ?
      1. 0.5% apabila memiliki NPWP
      2. 0.9% apabila tidak memiliki NPWP
      3. Tidak dikenakan atas transaksi dibawah 100 gram
      4. Tidak dikenakan apabila nilai transaksi dibawah Rp 10.000.000.-

Jawaban : B. 0.9% apabila tidak memiliki NPWP

 

    1. Ketentuan mengenai dasar pemungutan- kriteria- sifat- dan besarnya pungutan pajak penghasilan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor ?
      1. 107/PMK.010/2015
      2. 34/PMK.010/2017
      3. 110/PMK.010/2018
      4. 16/PMK.010/2016

Jawaban : C. 110/PMK.010/2018

 

    1. UD Maju Tak Gentar terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai usaha perdagangan eceran bahan bangunan. UD. Maju Tak Gentar telah memiliki NPWP dan menerapkan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Transaksi yang dilakukan- yaitu pada tanggal 8 Januari 2020 membayar biaya sewa gudang kepada pak Widodo (Non NPWP) sebesar Rp 9.000.000. Pada tanggal 15 Januari 2020 membayar biaya sewa peralatan pesta kepada Ibu Wajinah (Non NPWP) Rp 6.000.000. dan tanggal 27 Januari 2020 membayar biaya notaris Rp 15.000.000 kepada Firma Waginah (Memiliki NPWP). Kewajiban yang harus dilakukan oleh UD. Maju Tak Gentar adalah ?
      1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta dan biaya notaris
      2. Tidak perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan tidak perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta karena lawan transaksi tidak memiliki NPWP
      3. Hanya perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 karena merupakan PPh Final sehingga lawan transaksi tidak harus memiliki NPWP dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya notaris
      4. Melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta- serta melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas biaya notaris

Jawaban : A. Melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta dan biaya notaris

 

    1. Dibawah ini merupakan badan usaha yang tidak dikenakan PPh Pasal 23 atas dividen yang diterima- kecuali ?
      1. Perseroan Terbatas- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen di atas 25% dari jumlah modal yang disetor
      2. Perseroan Terbatas- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen di bawah 25% dari jumlah modal yang disetor
      3. Perseroan Terbatas- Yayasan- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor
      4. Seluruh Perseroan Terbatas- Yayasan- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan tidak memperhatikan nominal kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen

Jawaban : B. Perseroan Terbatas- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen di bawah 25% dari jumlah modal yang disetor

 

    1. Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (atau sesuai tarif P3B)- kecuali seluruh penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk sebagai berikut- kecuali ?
      1. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
      2. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di indonesia sebagai pemegang saham
      3. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia
      4. Investasi berupa aktiva berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Negara lain yang memiliki perjanjian P3B

Jawaban : D. Investasi berupa aktiva berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Negara lain yang memiliki perjanjian P3B

 

    1. Penghasilan bruto perusahaan pelayaran dalam negeri termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari ?
      1. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
      2. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
      3. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia
      4. semua jawaban benar

Jawaban : D. semua jawaban benar

Soal Nomor 1

PT. Rajin Import merupakan Importir dengan API 18024. Pada bulan Januari 2019 telah melakukan impor barang berupa parfum (Nomor HS 3303.00.00) dari Belanda seharga USD 100.000 (CIF) .Di mana Bea Masuk atas impor tersebut ditetapkan sebesar 30%, PPN Impor 10% dan PPnBM sebesar 20%.
Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dibayar importir tersebut seandainya kurs yang ditetapkan untuk saat ini adalah Rp 10.000?

Jawaban Nomor 1

CIF = 100.000
Bea Masuk (30%) = 30.000
Nilai Impor = 130.000

PPh Pasal 22 Impor

10% x 130.000 x 10.000 = 130.000.000

Soal Nomor 2

Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp240.000,00
Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp245.000,00
Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp500.000,00 dengan rincian:
Bulan Januari Rp. 250.000,00
Bulan Februari Rp. 150.000,00
Bulan Maret Rp. l00.000,00
PPh terutang untuk masa Januari Februari dan Maret adalah?

Jawaban Nomor 2

1. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang 0% x Rp 240.000,00 = Rp 0,00
2. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang 10% x Rp 245.000,00 = Rp24.500,00
3. Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar 10% x Rp 250.000,00 = Rp 25.000,00 dan untuk bulan Februari dan Maret RP 0,00

    1. Yang dikecualikan dari melakukan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah?
      1. Perseroan Terbatas
      2. Firma dan CV
      3. Kantor Cabang Usaha
      4. Anak Perusahaan

Jawaban : C. Kantor Cabang Usaha

 

    1. Disebut memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut- kecuali?
      1. Mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (duapuluh lima persen) pada Wajib Pajak lain
      2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung
      3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat
      4. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping

Jawaban : D. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping

 

    1. PT Dia memiliki data persediaan sebagai berikut : Saldo awal 1.000 unit @Rp100 Pembelian 2.000 unit @Rp90 Pembelian 500 unit @Rp110 Penjualan 1.500 unit Penjualan 1.000 unit Apabila PT Dia menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan- berapakah saldo akhir persediaan PT Dia?
      1. Rp100.000
      2. Rp90.000
      3. Rp110.000
      4. Rp105.000

Jawaban : A. Rp100.000

 

    1. Data aktiva tetap PT Swakarya sebagai berikut : pada tanggal 1 Januari 2000 membeli Tanah dengan harga perolehan Rp1.000.000.000. Pada tanggal 1 Mei 2000- membeli Bangunan dengan harga perolehan Rp500.000.000 Dan pada tanggal 1 Mei 2007- membeli Bangunan Semi Permanen seharga Rp 100.000.000 Apabila menggunakan metode garis lurus- berapakah Biaya Penyusutan untuk tahun 2018?
      1. Rp50.000.000
      2. Rp25.000.000
      3. Rp28.333.333
      4. Tidak ada yang benar

Jawaban : B. Rp25.000.000

 

    1. SPT PPh Badan terdiri dari?
      1. SPT 1771 Rp
      2. SPT 1771 USD
      3. SPT 1771 Rp dan SPT 1771 USD
      4. semua salah

Jawaban : C. SPT 1771 Rp dan SPT 1771 USD

 

    1. Yang merupakan PPh yang dibayar sendiri adalah?
      1. PPh Pasal 22 Impor
      2. PPh Pasal 23
      3. PPh Pasal 24
      4. PPh Pasal 25

Jawaban : D. PPh Pasal 25

 

    1. PT Saya bergerak di bidang perdagangan pakaian jadi. Pada tahun 2018 memperoleh penghasilan neto komersial sebesar Rp400.000.000 – termasuk di dalamnya penghasilan bunga deposito Rp5.000.000 dan keuntungan penjualan ruko Rp100.000.000 Berapa penghasilan neto fiskal PT Saya tahun 2018?
      1. Rp400.000.000
      2. Rp395.000.000
      3. Rp305.000.000
      4. Rp295.000.000

Jawaban : D. Rp295.000.000

 

    1. Terhadap Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya merupakan objek pajak final- maka?
      1. Tetap wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Badan- dengan PPh Terutang Nihil
      2. Tidak ada kewajiban SPT Tahunan
      3. Hanya melaporkan formulir 1771-IV
      4. Boleh memilih untuk melaporkan atau tidak melaporkan SPT Tahunan

Jawaban : A. Tetap wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Badan- dengan PPh Terutang Nihil

 

    1. Saat dimulainya penyusutan adalah?
      1. Pada bulan diperolehnya aktiva tetap
      2. Saat tanggal pembelian
      3. Pada tahun diperolehnya aktiva tetap
      4. Pada saat aktiva tetap telah dibayar

Jawaban : A. Pada bulan diperolehnya aktiva tetap

 

    1. Yang termasuk Beda Sementara adalah?
      1. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final
      2. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan
      3. Sanksi perpajakan berupa bunga- denda- dan kenaikan
      4. Penyisihan piutang tertagih sesuai dengan jadwal umur piutang

Jawaban : D. Penyisihan piutang tertagih sesuai dengan jadwal umur piutang

Soal Nomor 1

PT A merupakan WP yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis yang berdiri sejak tahun 2002. Selama tahun 2018 WP memiliki peredaran usaha sebesar 60 Miliar rupiah. WP juga menyewakan ruko yang dimiliki untuk kantor PT C dengan uang sewa 700 juta per tahun dan sudah dipotong PPh Final sebesar 70 Juta. Selain itu WP memperoleh dividen dari PT C yang sahamnya dimiliki sebanyak 30%, sejumlah 300 Juta. Biaya HPP dan Operasional sebesar 50 Miliar, namun didalamnya terdapat biaya untuk liburan pemegang saham sebesar 10 Miliar. WP tidak memiliki Kompensasi Kerugian dari Tahun sebelumnya, Hitung Penghasilan Neto.

Jawaban Nomor 1

 

Soal Nomor 2

Pada Tahun 2009 PT AIS memiliki penghasilan sebesar RP.250.000.000 yang terdiri dari penghasilan neto di dalam negeri sebesar RP.200.000.000 dan penghasilan dari Malaysia RP.50.000.000. Penghasilan di Malaysia dipotong pajak sebesar RP.20.000.000. Berapa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan?

Jawaban Nomor 2

Jumlah penghasilan neto RP.250.000.000
Penghasilan Kena Pajak RP.250.000.000
Pajak Terutang (dengan tarif Pasal 17) RP. 70.000.000
Batas Maksimal PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah
= (Ph Neto Luar Negeri : Penghasilan Kena Pajak) X Pajak Terutang
= RP. 50.000.000 : RP. 250.000.000 X RP. 70.000.000
= RP.14.000.000

    1. Bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material. adalah pengertian dari salah satu karakteristik laporan keuangan. yaitu..
      1. Dapat dipahami
      2. Relevan
      3. Keandalan Informasi
      4. Dapat dibandingkan

Jawaban : C. Keandalan Informasi

 

    1. Standar akuntansi menghendaki penilaian aset/liabilitas tertentu yang dapat mengakibatkan timbulnya penghasilan/laba atau beban/rugi yang belum direalisasi. Pernyataan berikut ini yang Benar secara perpajakan adalah..
      1. Laba (rugi) belum direalisasi pasti dikoreksi fiskal
      2. Laba belum direalisasi diakui secara perpajakan, sedangkan rugi belum direalisasi dikoreksi
      3. Pembebanan cadangan piutang tak tertagih yang usahanya menyalurkan pinjaman, dapat dibebankan secara perpajakan20 hari dalam jangka waktu 12 bulan
      4. Semua jawaban salah

Jawaban : C. Pembebanan cadangan piutang tak tertagih yang usahanya menyalurkan pinjaman, dapat dibebankan secara perpajakan

 

    1. Berikut ini yang bukan merupakan jenis laporan keuangan komersil adalah…
      1. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode
      2. Informasi Komparatif Mengenai Periode Terdekat Sebelumnya
      3. Laporan Arus Kas selama periode
      4. Laporan inventory selama periode

Jawaban : D. Laporan inventory selama periode

 

    1. Berikut yang bukan merupakan syarat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan adalah…
      1. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat hukum dan semua pembukuan atau pencatatan menggunakan stelsel akrual.
      2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
      3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
      4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Jawaban : A. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat hukum dan semua pembukuan atau pencatatan menggunakan stelsel akrual.

 

    1. Jika terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga pada harta (misalnya devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing) maka perlu dilakukan.
      1. Amortisasi harta
      2. Penyusutan Harta
      3. Revaluasi Harta
      4. Pencatatan Harta

Jawaban : C. Revaluasi Harta

 

    1. Piutang dalam pembukuan akuntansi perpajakan harus memuat informasi sebagai berikut, kecuali…
      1. Nama dan alamat kreditur
      2. Jumlah piutang yang dapat dihapuskan
      3. Saat timbul maupun berkurangnya piutang
      4. Hak penerimaan bunga

Jawaban : A. Nama dan alamat kreditur

 

    1. Pada pembukuan perpajakan atas persediaan barang pada neraca dicatat dengan menggunakan metode…
      1. Metode rata – rata
      2. Metode FIFO
      3. Metode LIFO
      4. Metode cost

Jawaban : D. Metode cost

 

    1. PT. Moonton melakukan pembayaran gaji pegawai tetap bulan Mei 2021 sebesar Rp 120.000.000 pada tanggal 31 Mei 2021. Dimana dari jumlah tersebut perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar Rp 5.400.000 dan iuran pensiun Rp 2.000.000 serta menanggung iuran pensiun karyawan sebesar Rp 1.500.000. Kemudian pada 10 Juni 2021, PT Moonton melakukan setoran PPh pasal 21 Masa Mei 2021. Jurnal yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2021 adalah…
      1. Beban gaji: Rp 120.000.000; Beban iuran pensiun: Rp 3.500.000; Utang PPh pasal 21: Rp 5.400.000; Utang Iuran Pensiun: Rp 3.500.000; Kas: Rp 114.600.000
      2. Beban gaji: Rp 120.000.000; Beban iuran pensiun: Rp 3.500.000; Beban Pajak PPh 21: Rp 5.400.000; Kas: Rp 128.900.000
      3. Beban Pajak PPh 21: Rp 5.400.000; Kas: Rp 5.400.000
      4. Utang Pajak PPh 21: Rp 5.400.000; Kas: Rp 5.400.000

Jawaban : D. Utang Pajak PPh 21: Rp 5.400.000; Kas: Rp 5.400.000

 

    1. PT Saber melakukan pembayaran sewa gedung kepada PT Vale sebesar Rp 225.000.000 sudah di potong pajak PPh final sebesar 10%. Jurnal yang dicatat oleh PT Vale adalah…
      1. Beban Sewa: Rp 225.000.000; Pajak Masukan: Rp 22.500.000; Utang pajak: Rp 22.500.000; Kas/bank: Rp 225.000.000
      2. Beban Sewa: Rp 250.000.000; Pajak Masukan: Rp 25.000.000; Utang pajak: Rp 250.000.000; Kas/bank: Rp 25.000.000
      3. Kas/bank: Rp 250.000.000; Beban pajak kini – final: Rp 25.000.000; Pendapatan Sewa: Rp 250.000.000; Pajak Keluaran: Rp 25.000.000
      4. Kas/bank: Rp 225.000.000; Beban pajak kini – final: Rp 22.500.000; Pendapatan Sewa: Rp 225.000.000; Pajak Keluaran: Rp 22.500.000

Jawaban : C. Kas/bank: Rp 250.000.000; Beban pajak kini – final: Rp 25.000.000; Pendapatan Sewa: Rp 250.000.000; Pajak Keluaran: Rp 25.000.000

 

    1. Pada awal tahun 2021, PT AEN (PKP) melakukan pembayar sewa forklift untuk usahanya kepada PT Mutiara Forklift (PKP) sebesar Rp 27.000.000 untuk 3 bulan. Jurnal yang dicatat oleh PT AEN pada saat melakukan pembayaran adalah…
      1. Sewa dibayar dimuka: 27.000.000. Beban PPh Pasal 23: 540.000. PPN Keluaran: 2.700.000. Kas/Bank: 24.840.000.
      2. Sewa dibayar dimuka: 27.000.000. Beban PPh Pasal 23: 540.000. PPN Keluaran: 2.700.000. Kas/Bank: 23.760.000.
      3. Sewa dibayar dimuka: 27.000.000. PPN Masukan: 2.700.000. Hutang PPh Pasal 23: 540.000. Kas/Bank: 29.160.000.
      4. Sewa dibayar dimuka: 27.000.000. PPN Masukan: 2.700.000. Hutang PPh Pasal 23: 540.000. Kas/Bank: 30.240.000.

Jawaban : C. Sewa dibayar dimuka: 27.000.000. PPN Masukan: 2.700.000. Hutang PPh Pasal 23: 540.000. Kas/Bank: 29.160.000.

Soal Nomor 1

Jawaban Nomor 1

Soal Nomor 2

Jawaban Nomor 2

    1. PPN memiliki karakteristik- antara lain yaitu:
      1. Pajak atas suatu konsumsi di dalam negeri
      2. Pajak tidak langsung
      3. Pajak Objektif
      4. Semua jawaban benar

Jawaban : B. Semua jawaban benar

 

    1. Salah satu Objek PPN yang diatur tersendiri dalam Pasal 16C UU PPN- yaitu:
      1. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
      2. Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
      3. Kegiatan Membangun Sendiri
      4. Semua jawaban benar

Jawaban : C. Kegiatan Membangun Sendiri

 

    1. Penentuan besarnya Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPN yang diatur dalam Pasal 16C UU PPN- yaitu:
      1. Sesuai dengan Harga Jual
      2. Sebesar 2% dari biaya yang dikeluarkan
      3. Sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan
      4. Sebesar 10% dari biaya yang dikeluarkan

Jawaban : C. Sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan

 

    1. Salah satu Objek PPN yang diatur tersendiri dalam Pasal 16D UU PPN- yaitu:
      1. Ekspor Barang Kena Pajak ke Luar Daerah Pabean
      2. Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
      3. Kegiatan Membangun Sendiri
      4. Semua jawaban benar

Jawaban : B. Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

 

    1. Contoh jenis jasa yang atas penyerahannya tidak akan terutang PPN- kecuali:
      1. Jasa hiburan
      2. Jasa pelayanan kesehatan medis
      3. Jasa layanan pariwisata
      4. Jasa layanan perbankan

Jawaban : C. Jasa layanan pariwisata

 

    1. Contoh jenis barang yang dikategorikan sebagai non Barang Kena Pajak- antara lain yaitu:
      1. Daging segar yang belum diolah
      2. Bahan Bakar Minyak
      3. Obat-obatan
      4. Semua jawaban benar

Jawaban : A. Daging segar yang belum diolah

 

    1. Kewajiban PPN yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP- yaitu:
      1. Memungut PPN hanya kepada konsumen yang bersedia dipungut PPN atau berstatus sebagai PKP
      2. Menerbitkan faktur pajak atas semua penyerahan dengan faktur pedagang eceran
      3. Melaporkan SPT Masa PPN hanya pada saat masa pajak dengan aktivitas penyerahan
      4. Semua jawaban salah

Jawaban : A. Semua jawaban salah

 

    1. Kondisi yang menjadi penentu saat terutangnya PPN sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU PPN- yaitu pada saat:
      1. Penyerahan BKP
      2. Dilegalisasikannya/ditandatanganinya suatu perjanjian
      3. Diterbitkannya commercial invoice
      4. Semua jawaban salah

Jawaban : A. Penyerahan BKP

 

    1. PKP A berkedudukan di Makassar menjual BKP kepada PKP B di Kawasan Berikat Cakung dengan perjanjian pengiriman fob shipping point. Barang keluar dari gudang PKP A pada tanggal 2 Januari 2018 dengan menggunakan perusahaan jasa ekspedisi dengan tanggal delivery order 1 Januari 2018. Barang diterima oleh PKP B pada tanggal 2 Februari 2018. Pembayaran oleh PKP B belum dilakukan. Kapan yang disebut sebagai saat penyerahan?
      1. 1 Januari 2018
      2. 2 Februari 2018
      3. 2 Januari 2018
      4. Sesuai dengan saat dilakukan pembayaran

Jawaban : C. 2 Januari 2018

 

    1. PKP A membayar lunas atas suatu JKP yang akan diterima dari PKP B pada tanggal 1 Februari 2018. PKP B akan memberikan JKP tersebut secara bertahap untuk jangka waktu 6 bulan ke depan mulai dari 2 Februari 2018 dengan proporsi nilai jasa yang rata pada tiap bulannya. Kapan yang disebut sebagai saat penyerahan?
      1. 1 Februari 2018 atas seluruh jumlah nilai jasa
      2. 2 Februari 2018 atas seluruh jumlah nilai jasa
      3. 2 Februari 2018 atas sebagian jumlah nilai jasa pada bulan tersebut
      4. 1 Februari 2018 atas sebagian jumlah nilai jasa pada bulan tersebut

Jawaban : A. 1 Februari 2018 atas seluruh jumlah nilai jasa

Soal Nomor 1

Pada April 2022 Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 m2, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut:
• pembelian tanah sebesar Rp200.000.000,
• pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp180.000.000,
• biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp70.000.000.
Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?

Jawaban Nomor 1

Sesuai dengan PMK No. 61/ 2022 PPN terutang atas KMS adalah:
= 20 % X TARIF PPN X DPP
= (20% X 11% ) X Biaya, tidak termasuk biaya pembelian tanah
= (20% X 11%) X (Rp 180.000.000 + Rp 70.000.000)
Dengan demikian, PPN terutang atas KMS oleh Bapak Budi adalah
= 20% X 11% X Rp250.000.000
= Rp 5.500.000

Soal Nomor 2

Pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu menyerahkan 15.000 tabung LPG Tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Agen. Harga Jual Eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp12.750,00 per tabung.
Berapa PPN yang terutang ?

Jawaban Nomor 2

Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
• Dasar Pengenaan Pajak = 15.000 x 100/111 x Rp12.750,00

= Rp172.297.297,29
• PPN terutang = 11% x Rp172.297.297,29

= Rp18.952.702,00

    1. Pengertian bumi menurut UU PBB adalah …
      1. Bumi dan kekayaan di dalamnya
      2. Tubuh bumi dan permukaan bumi
      3. Tanah dan tumbuhan yang hidup diatasnya
      4. Tanah- baik daratan maupun perairan

Jawaban : B. Tubuh bumi dan permukaan bumi

 

    1. Pengertian bangunan menurut UU PBB adalah :
      1. konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
      2. konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah dan/atau perairan
      3. konstruksi teknik yang ditanam atau direkatkan secara permanen pada tanah dan/atau perairan Semua objek PBB
      4. Bangunan permanen dan semi permanen

Jawaban : A. konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

 

    1. Di bawah ini yang merupakan objek PBB adalah :
      1. Rumah hunian
      2. Panti Jompo
      3. Masjid
      4. Semua objek PBB

Jawaban : D. Semua objek PBB

 

    1. Andi menyewa sebuah lahan untuk usaha dari Anto selama 5 tahun, yang menjadi subjek pajak adalah :
      1. Andi
      2. Andi atau Anto
      3. Andi dan Anto
      4. Anto

Jawaban : B. Andi atau Anto

 

    1. Dibawah ini yang merupakan objek BPHTB adalah :
      1. Tanah dan atau bangunan yang dikuasai
      2. Hak kebendaan atas tanah dan atau bangunan
      3. Hak kekayaan atas tanah dan atau bangunan
      4. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Jawaban : D. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

 

    1. Dasar hukum pengenaan BPHTB adalah …
      1. UU Nomor 19 Tahun 2000
      2. UU Nomor 20 Tahun 2000
      3. UU Nomor 12 Tahun 1994
      4. UU Nomor 28 Tahun 2009

Jawaban : D. UU Nomor 28 Tahun 2009

 

    1. Bea meterai adalah ….
      1. Pajak atas dokumen
      2. Syarat sah dokumen
      3. Kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian
      4. Benar semua

Jawaban : A. Pajak atas dokumen

 

    1. Dokumen tersebut dibawah ini termasuk yang tidak dikenakan bea meterai, kecuali :
      1. Ijazah dan tanda terima gaji
      2. Surat gadai dari Perum Pegadaian
      3. Salinan akta-akta notaris
      4. Kwitansi semua jenis pajak

Jawaban : C. Salinan akta-akta notaris

 

    1. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang dapat dikenakan pada saat menghitung BPHTB adalah sebesar..
      1. Minimal Rp 10.000.000 atau Rp 60.000.000 untuk waris
      2. Minimal Rp 30.000.000 atau Rp 100.000.000 untuk waris
      3. Minimal Rp 60.000.000 atau Rp 300.000.000 untuk waris
      4. Minimal Rp 90.000.000 atau Rp 600.000.000 untuk waris

Jawaban : C. Minimal Rp 60.000.000 atau Rp 300.000.000 untuk waris

 

    1. Berikut merupakan dasar penagihan PBB, kecuali …
      1. SPPT
      2. STP
      3. SPOP
      4. SKP

Jawaban : C. SPOP

Soal Nomor 1

Amir memiliki tanah dan bangunan terletak di jalan Bintaro Raya Rt. 10, dengan rincian sebagai berikut :
a.Tanah
• Luas tanah = 500 m2
• Nilai tanah = Rp. 90.000.000
b. Bangunan
• Luas bangunan = 150 m2
• Nilai bangunan = Rp. 37.500.000

Hitung berapa NJOP dalam tabel?
NB : Nilai tanah dan bangunan merupakan hasil penilaian melalui salah satu dari 3 pendekatan penentuan NJOP.

Jawaban Nomor 1

Nilai Tanah per m2 = Rp 90.000.000 / 500 m2 = Rp 180.000 m2, dikonversi masuk kelas 172, yaitu Rp 200.000

Nilai Bangunan per m2 = Rp 37.500.000 / 150 m2 = Rp 250.000 m2, dikonversi masuk kelas 052, yaitu Rp 225.000

Sehingga NJOP yang tercantum pada SPPT sebagai dasar perhitungan PBB adalah :
NJOP Tanah : Rp 200.000
NJOP Bangunan : Rp 225.000

 

Soal Nomor 2

Terdapat areal belum produktif hutan alam seluas 500.000M2. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh nilai tanah per meter persegi sebesar Rp8.000,00
Maka Nilai tanah areal belum produktif adalah

Jawaban Nomor 2

Nilai areal belum produktif = 500.000 x 8.000 = Rp4.000.000.000,00

    1. Untuk dapat mengakses fitur pada DJP Online, Wajib pajak memerlukan informasi berikut, kecuali..
      1. NPWP
      2. EFIN
      3. Password DJP
      4. Password Email

Jawaban : D. Password Email

 

    1. Saat ini e-Form tidak dapat digunakan untuk Jenis SPT…
      1. SPT PPh Orang Pribadi 1770S
      2. SPT PPh Orang Pribadi 1770SS
      3. SPT PPh Badan 1771
      4. SPT PPh Orang Pribadi 1770

Jawaban : B. SPT PPh Orang Pribadi 1770SS

 

    1. Saat ini terdapat cara penyampaian SPT secara elektronik, salah satunya menggunakan e-Filling. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, manakah yang benar tentang e-Filling..
      1. Penyampaian dilakukan secara online
      2. Melalui website Direktorat Jenderal Pajak dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
      3. Dilaporkan dengan cara unggah file dengan format CSV
      4. Semua Benar

Jawaban : D. Semua Benar

 

    1. Direktorat Jenderal Pajak memberikan pilihan bagi individu untuk menyampaikan SPT secara online dengan menggunakan e-Form. e-Form memiliki kelebihan dibanding dengan e-Filling antara lain..
      1. Tidak dapat diakses melalui smartphone
      2. Formulir yang tersedia terbatas- tidak semua dapat menggunakan e-Form
      3. Koneksi internet yang dibutuhkan saat menggunakan e-Form hanya untuk mengunduh form dan mengunggah SPT ke server DJP
      4. Kelancaran dalam pengisian SPT bergantung pada server DJP

Jawaban : C. Koneksi internet yang dibutuhkan saat menggunakan e-Form hanya untuk mengunduh form dan mengunggah SPT ke server DJP

 

    1. Keke merupakan seorang wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha menjual produk kecantikan. Pada saat ingin melaporkan SPT Tahunan, jenis formulir e-form yang tepat adalah..
      1. E-Form 1771
      2. E-Form 1770 S
      3. E-Form 1770
      4. E-Form 1770 SS

Jawaban : C. E-Form 1770

 

    1. Di bawah ini yang benar tentang penerbitan faktur pajak adalah, kecuali..
      1. Harus mencantumkan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang menyerahkan BKP/JKP
      2. Harus mencantumkan Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP/JKP
      3. Mengisikan jenis barang/jasa, harga jual serta PPN yang dipungut
      4. Faktur pajak keluaran hanya dapat dibuat dengan cara manual, tidak dapat dilakukan dengan sistem impor ekspor

Jawaban : D. Faktur pajak keluaran hanya dapat dibuat dengan cara manual, tidak dapat dilakukan dengan sistem impor ekspor

 

    1. Bea metYosua ber NPWP melakukan jasa perbaikan computer kepada PT. ABC dengan fee sebesar Rp. 7.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. ABC atas pembayaran fee kepada Yosua adalah …
      1. Rp. 350.000,00.
      2. Rp. 175.000,00.
      3. Rp. 200.000,00.
      4. Rp. 275.000,00.

Jawaban : B. Rp. 175.000,00.

 

    1. Yang merupakan objek/penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah …
      1. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
      2. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
      3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
      4. Beasiswa yang diperoleh oleh WNI dari WP dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau non formal. Beasiswa yang diperoleh oleh WNI dari WP dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau non formal.

Jawaban : B. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

    1. Berikut ini merupakan informasi dari Pengusaha Kena Pajak yang dimiliki untuk dapat menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur antara lain, kecuali..
      1. Passhprase
      2. Sertifikat Digital
      3. EFIN
      4. Nomor Seri Faktur Pajak

Jawaban : C. EFIN

 

    1. PT XYZ merupakan PKP yang bergerak dalam bidang penjualan komputer dan laptop. PT XYZ melakukan penyerahan barang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Atas penyerahan barang tersebut PT XYZ menerbitkan faktur pajak dengan kode..
      1. 02
      2. 03
      3. 01
      4. 07

Jawaban : B. 03

Brevet Perpajakan C

    1. Jika Subjek Pajak Orang Pribadi memiliki rumah di Indonesia dan Singapura, kemudian keluarganya berada di Indonesia sementara pekerjaanya di Singapura, maka dalam ketentuan tie-breaker rules, hal/langkah selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah
      1. Pusat Kepentingan
      2. Kebiasaan Berdiam
      3. Status Kewarganegaraan
      4. Prosedur Kesepakatan

Jawaban : B. Kebiasaan Berdiam

 

    1. BUT Orang Pribadi dapat timbul atas pemberian jasa dengan ketentuan time test secara umum:
      1. Melebihi 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
      2. Melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan
      3. Melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan
      4. Melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Jawaban : A. Melebihi 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan

 

    1. Jika Orang Pribadi pada tahun pajak 2021 dan 2022 memiliki penghasilan kena pajak yang tidak berubah, sebesar 500.000.000 dengan status TK/0, maka selisih PPh Terutang yang muncul akibat adanya perubahan Undang-Undang sebesar
      1. 10.000.000
      2. 5.000.000
      3. 2.000.000
      4. 1.000.000

Jawaban : D. 1.000.000

 

    1. Apabila WP OP LN menjual harta berupa Emas sebesar 10gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000 kepada perusahaan tempat dia bekerja sebelum kembali ke negaranya, maka PPh Pasal 26 sebesar
      1. Tidak dikenai PPh Pasal 26
      2. 45.000
      3. 90.000
      4. 180.000

Jawaban : A. Tidak dikenai PPh Pasal 26

 

    1. Jika WP OP DN memiliki mobil di Malaysia dan menyewakan mobil tersebut kepada ABC LTD, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura namun sering melaksanakan kegiatannya di Malaysia, Indonesia dan Vietnam, maka berdasarkan PMK-192/PMK.03/2018, negara asal penghasilan yang dicantumkan oleh WP OP DN dalam pelaporan SPT adalah
      1. Indonesia
      2. Malaysia
      3. Singapura
      4. Vietnam

Jawaban : C. Singapura

 

    1. Berdasarkan UU Cipta Kerja, atas penghasilan tidak dari BUT yang diterima dari Luar Negeri dapat tidak dikenakan pajak jika… kecuali
      1. Diinvestasikan di Wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
      2. Penghasilan diinvestasikan setidaknya 30% dari keseluruhan penghasilan yang diterima
      3. Penghasilan bukan berasal dari usaha aktif di Luar Negeri
      4. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di Luar Negeri

Jawaban : B. Penghasilan diinvestasikan setidaknya 30% dari keseluruhan penghasilan yang diterima

 

    1. Dalam CFC Rules kepemilikan saham minimal agar dapat dikenakan ketentuan Deemed Dividen adalah sebesar :
      1. Setidaknya 50% oleh 1 atau lebih WP
      2. Lebih dari 50% oleh 1 atau lebih WP
      3. Kurang dari 50% oleh 1 atau lebih WP
      4. Tidak melebihi 50% oleh 1 atau lebih WP

Jawaban : A. Setidaknya 50% oleh 1 atau lebih WP

 

    1. Dalam P3B penghasilan Direktur ( Director Fees) dikenakan pajak di negara
      1. Sumber penghasilan Direktur tersebut
      2. Domisili tempat Subjek Pajak Terdaftar
      3. Hanya di Sumber Penghasilan Direktur Tersebut berasal
      4. Hanya di Negara Domisili di tempat Subjek Pajak Terdaftar

Jawaban : A. Sumber penghasilan Direktur tersebut

 

    1. Dalam menghitungan kredit pajak PPh Pasak 24, maka elemen yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut, kecuali
      1. Penghasilan Neto dari Luar Negeri
      2. Pajak yang terutang
      3. Kompensasi atas kerugian perusahaan di Luar Negeri
      4. Penghasilan Kena Pajak

Jawaban : C. Kompensasi atas kerugian perusahaan di Luar Negeri

 

    1. Jika WP OP gagal memenuhi ketentuan investasi terhadapa dividen yang diterima dari PT ABC, maka Langkah yang seharusnya diambil selanjutnya adalah
      1. PT ABC berinisiatif melakukan pemotongan PPh atas Dividen yag sudah dibagikan sebelumnya
      2. PT ABC meminta agar dividen dikembalikan kepada PT ABC
      3. WP OP melakukan pembayaran sendiri atas Pajak yang seharusnya terutang
      4. WP OP meminta agar PT ABC melakukan pemotongan PPh FInal

Jawaban : C. WP OP melakukan pembayaran sendiri atas Pajak yang seharusnya terutang

Soal Nomor 1

Jelaskan kewajiban pajak yang mungkin terjadi jika WP OP DN, tuan Y memiliki 90% saham di PT YYA dengan nilai penanaman modal sebesar Rp.900.000.000 yang berada di Indonesia kemudian dia melakukan penjualan 50% saham yang dia miliki tersebut kepada Y Ltd, sebuah perusahaan di Singapura dengan nilai jual sebesar Rp. 900.000.000. Setelah setahun berselang Tuan Y memutuskan untuk membeli kembali seluruh saham yang pernah dia jual, sayangnya YLtd telah menjual seluruh kepemilikan saham PT YYA kepada Zltd di Jepang di bulan sebelumnya dengan nilai Jual Rp. 2.000.000.000!

Jawaban Nomor 1

Terdapat Dua kejadian yang menyebabkan terutangnya pajak pada soal diatas

    • Penjualan 50% Saham PT YYA oleh tuan Y kepada Y Ltd.

Objek Pajaknya adalah keuntungan pengalihan saham dengan Nilai penghasilan sebesar nilai penjualan dikurangi Nominal Penanaman 50% Modal atau Rp.900.000.000 – Rp.450.000.000 = Rp. 450.000.000. Jumlah PPh belum dapat dihitung karena harus dilaporkan dalam SPT Tahunan dan seluruh penghasilan netto digabungkan untuk kemudian dihitung pajaknya dengan tarif progesif

    • Penjulan 50% saham PT YYA oleh Y Ltd kepada Z Ltd

Sesuai Pasal 26 ayat (2) dan KMK-434/KMK.04/1999 ketika terdapat penjualan saham atas perusahaan di Indonesia oleh WP LN maka dikenakan PPh Pasal 26 atas Perkiraan Penghasilan Neto dan dipotong oleh pemotong yang ditentukan Menteri Keuangan. Dalam hal ini karena pembelinya adalan SPLN juga maka perseroan di Indonesia ditunjuk sebagai pemotong.

PPh yang dikenakan sebesar 20% x 25% x Nilai Jual = 5% x 2.000.000.000 = Rp. 100.000.000

 

Soal Nomor 2

Jelaskan secara singkat terkait fasilitas WNA dengan keahlian tertentu yang menjadi SPDN dan dikenakan pajak berdasarkan pendekatan territorial income!

Jawaban Nomor 2

Atas WNA yang merupakan SPLN ketika memiliki keahlian tertenu dan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan agar penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia hanya yang berasal dari Indonesia. (asas territorial). Setelah disetujui maka selama 4 tahun sejak menjadi pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri pengenaan pajak menggunakan asas territorial. Sebagai tambahan selama menggunakan fasilitas ini WP tidak dapat menggunakan ketentuan P3B.

    1. Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat dibagi dalam beberapa kategori, antara lain BUT fasilitas fisik, BUT aktivitas, BUT e-commerce, BUT keagenan, dan BUT asuransi. Di bawah ini termasuk BUT fasilitas fisik, kecuali …
      1. Cabang perusahaan
      2. Tempat kedudukan manajemen
      3. Dependent agent
      4. Pabrik

Jawaban : C. Dependent agent

 

    1. X Ltd adalah perusahaan di luar negeri yang melakukan penjualan produk dengan merk A. Di Indonesia, X Ltd mempunyai perwakilan yang juga sudah terdaftar sebagai BUT atas nama BUT X Ltd. Suatu Ketika X Ltd melakukan penjualan langsung kepada pelanggannya di Indonesia tanpa melalui BUT-nya di Indonesia. Atas penjualan tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 UU PPh, BUT X Ltd harus mencatat pendapatan yang dikenal dengan istilah …
      1. Force of attraction
      2. Atribusi factual
      3. Effectively connected
      4. Atribusi hubungan khusus

Jawaban : A. Force of attraction

 

    1. PT A adalah perusahaan di Indonesia yang mempunyai saham di PT B (60%), PT C (20%) dan X Ltd perusahaan tertutup di luar negeri (50%). Pada tahun 2022 PT A memperoleh pembayaran dividen dari PT B, PT C dan X Ltd masing-masing sebesar Rp100 juta, Rp200 juta dan Rp400 juta. Perlakuan perpajakan atas dividen tersebut yang tepat adalah …

Jawaban : D. Bukan objek | Bukan objek | Bukan objek jika diinvestasikan

 

    1. PT A memiliki saham pada X Sdn Bhd di Malaysia dengan kepemilikan sebesar 20%. Pada tahun 2022 X Sdn Bhd mempunyai laba setelah pajak sebesar USD1000 dan membagikan dividen sebesar USD200. Atas dividen yang diterima PT A, hanya USD150 yang diinvestasikan di Indonesia. Maka dividen yang menjadi objek pajak sebesar …
      1. USD100
      2. USD150
      3. USD250
      4. USD50

Jawaban : B. USD150

 

    1. Berikut ini adalah contoh dari perubahan metode pembukuan yang harus mendapatkan izin dari Dirjen Pajak, kecuali …
      1. Perubahan metode penyusutan dari garis lurus ke saldo menurun ganda
      2. Perubahan metode pengakuan penghasilan dari accrual base ke cash base
      3. Perubahan metode pencatatan persediaan dari rata-rata ke FIFO
      4. Perubahan metode penghapusan piutang dari metode pencadangan ke metode langsung

Jawaban : D. Perubahan metode penghapusan piutang dari metode pencadangan ke metode langsung

 

    1. SPT 1771 USD pada dasarnya sama dengan SPT 1771 IDR namun dilaporkan dalam mata uang USD kecuali bagian …. yang tetap harus mencantumkan nilai dalam mata uang rupiah.
      1. Lampiran khusus
      2. Lampiran
      3. Induk
      4. Laporan keuangan

Jawaban : C. Induk

 

    1. Pada tahun 2020 PT C mengalami kerugian akibat pandemi covid-19 yang menggerus seluruh modalnya hingga bernilai negative. Pada tahun yang sama PT C harus membayar biaya bunga kepada Bank ABC atas pinjaman yang dilakukan sejak tahun 2018. Perlakuan biaya bunga tersebut secara fiscal sesuai ketentuan PMK 169/2015 adalah …
      1. Seluruh biaya bunga tidak dapat dibebankan karena ekuitas PT C bernilai negative
      2. Sebagian biaya bunga tidak dapat dibebankan karena ekuitas PT C bernilai negative
      3. Biaya bunga dapat dibebankan selama DER PT C tidak melebihi 4:1
      4. Seluruh biaya bunga dapat dibebankan selama DER PT C masih dalam batas wajar

Jawaban : A. Seluruh biaya bunga tidak dapat dibebankan karena ekuitas PT C bernilai negative

 

    1. Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh perseroan terbatas diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini, kecuali …
      1. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain
      2. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi
      3. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya
      4. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor baik sebagian maupun seluruhnya

Jawaban : B. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi

 

    1. Pada tahun 2022 PT A mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan plafond pinjaman sebesar Rp2 miliar dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 15% p.a. Pinjaman tersebut telah diambil seluruhnya pada tahun 2022 sebagai berikut:
      • Februari Rp1 miliar
      • Juni Rp600 juta
      • Agustus Rp400 juta

Disamping itu, PT A juga mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut:

      • Februari – Maret Rp400 juta
      • April – Agustus Rp500 juta
      • September – Desember Rp600 juta

Biaya bunga yang dapat dibebankan secara fiscal sebesar …

      1. 750.000
      2. 850.000
      3. 650.000
      4. 750.000

Jawaban : A. 750.000

 

    1. X Ltd di Singapore adalah pemegang saham PT X di Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 40%. Pada tahun 2022 X Ltd mengalihkan kepemilikan saham tersebut kepada Y Ltd di Singapura dengan harga jual sebesar Rp200 miliar. PPh Pasal 26 yang terutang sebesar …
      1. Rp10 miliar disetor sendiri oleh X Ltd
      2. Rp20 miliar dipotong oleh PT X di Indonesia
      3. Rp10 miliar dipotong oleh PT X di Indonesia
      4. Rp20 miliar disetor oleh Y Ltd

Jawaban : C. Rp10 miliar dipotong oleh PT X di Indonesia

Soal Nomor 1

Berikut informasi terkait BUT Joe untuk tahun pajak 2022:

Peredaran usaha                                            Rp12.589.000.000,-
Harga Pokok Penjualan                                 Rp10.065.000.000,-
Biaya operasi                                                   Rp 1.208.000.000,-

Dari biaya operasi terdapat:

      1. Pembayaran royalti ke kantor pusat Rp 120.000.000,-
      2. PPh Pasal 21 karyawan ditanggung Rp    3. 200.000,-
      3. Kerugian penjualan mobil operasional Rp 1.320.000,-

Semua penghasilan setelah pajak dikirim ke kantor pusatnya di Singapura.

Berapa jumlah pajak-pajak yang harus dibayar oleh BUT Joe atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia?

Jawaban Nomor 1

Soal Nomor 2

Jelaskan aspek perpajakan atas dividen berikut:

      • PT A di Indonesia mempunyai saham 60% X Ltd di luar negeri yang merupakan perusahaan terbuka. Pada tahun 2022 X Ltd membagikan dividen sebesar USD1000 untuk PT A
      • PT B di Indonesia mempunyai saham 20% Y Ltd di luar negeri yang merupakan perusahaan tertutup. Pada tahun 2022 Y Ltd membagi dividen atas laba tahun 2021 yang tercatat sebesar USD4000.

Jawaban Nomor 2

      • Dividen yang diterima PT A dari X Ltd bukan objek pajak jika seluruh dividen yang diterima (USD1000) diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu
      • Dividen yang diterima PT B dari Y Ltd bukan objek pajak jika PT B menginvestasikan di Indonesia sebesar 20% x 30% x USD4000 = USD240
    1. Berikut merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia, kecuali…
      1. PSAK IFRS
      2. PSAK EMKM
      3. PSAK GAAP
      4. PSAK Syariah

Jawaban : C. PSAK GAAP

 

    1. PSAK yang mengatur mengenai penghasilan komprehensif lain berupa keuntungan dan kerugian actuarial program manfaat pasti adalah…
      1. PSAK 10
      2. PSAK 16
      3. PSAK 24
      4. PSAK 55

Jawaban : C. PSAK 24

 

    1. Syarat piutang tak tertagih dapat dibebankan secara fiskal kecuali…
      1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan daftar piutang tidak tertagih diserahkan ke DJP.
      2. Ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan dan daftar piutang tidak tertagih diserahkan ke DJP.
      3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara dan daftar piutang tidak tertagih diserahkan ke DJP.
      4. Adanya pengakuan dari pihak yang memberikan pinjaman dan daftar piutang tidak tertagih diserahkan ke DJP.

Jawaban : D. Adanya pengakuan dari pihak yang memberikan pinjaman dan daftar piutang tidak tertagih diserahkan ke DJP.

 

    1. Berikut beban yang termasuk dalam beda waktu dalam rekonsiliasi fiskal, kecuali…
      1. Beban penyisihan persediaan
      2. Beban penyisihan sanksi pajak
      3. Beban penyisihan piutang tak tertagih
      4. Beban penyusutan dan amortisasi

Jawaban : B. Beban penyisihan sanksi pajak

 

    1. Berikut merupakan hal yang diatur dalam PSAK 15 adalah…
      1. Kombinasi bisnis entitas sepengedali
      2. Selisih revaluasi aset tetap
      3. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian lindung nilai arus kas
      4. Investasi pada entitas asosiasi

Jawaban : D. Investasi pada entitas asosiasi

 

    1. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi maka mengakuan pada laporan laba rugi yang tepat adalah…
      1. Penurunan diakui dalam laba rugi jika tidak terdapat saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya.
      2. Penurunan diakui di other comprehensive income – OCI dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
      3. Penurunan diakui di laba rugi hingga sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
      4. Semua benar

Jawaban : D. Penurunan diakui dalam laba rugi jika tidak terdapat saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya.

 

    1. Berikut yang bukan termasuk jenis-jenis laporan keuangan adalah…
      1. Laporan Arus Kas
      2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya
      3. Laporan harga pokok produksi
      4. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi retrospektif

Jawaban : C. Laporan harga pokok produksi

 

    1. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dalam PMK-79/PMK.03/2008 dikenakan pajak penghasialn yang bersifat final sebesar …. % atau ahli penilai, yang memperoleh izin pemerintah.
      1. 5%
      2. 10%
      3. 15%
      4. 20%

Jawaban : B. 10%

 

    1. Manakah dari pernyataan berikut yang benar?
      1. Saldo normal pendapatan adalah didebit
      2. Saldo normal kewajiban adalah dikredit
      3. Saldo normal beban adalah dikredit
      4. Saldo normal ekuitas adalah didebit

Jawaban : B. Saldo normal kewajiban adalah dikredit

 

    1. Berikut merupakan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi adalah…
      1. Biaya Pajak dibayar dimuka
      2. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan sesuai PSAK 58
      3. semua benar
      4. Semua Salah

Jawaban : B. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan sesuai PSAK 58

Soal Nomor 1

Diketahui PPh 23 dipotong selama 2018 adalah Rp. 1.000.000.000.
Jurnal terkait dengan pajak tangguhan dan pembebanan pajak akhir tahun?

Jawaban Nomor 1

Beban Pajak Kini   = Rp. 36.000.000.000 x 25% = Rp. 9.000.000.000
Koreksi Beda Tetap  = Rp. 6.000.000.000 ( tidak mempengaruhi pajak tangguhan)
Koreksi Beda Waktu +  = Rp. 200.000.000
Aktiva pajak tangguhan = 200 Juta x 25 % (tarif) = Rp. 50.000.000

Jurnal Aktiva Pajak

Aktiva Pajak Tangguhan  50.000.000 (Debit)
Manfaat Pajak Tangguhan  50.000.000 (Kredit)

Beban Pajak = Beban Pajak Kini + Beban Pajak Tangguhan / – Manfaat Pajak Tangguhan

Jurnal Lengkap Ketika Menghitung Pajak Akhir Tahun

Beban Pajak  8.950.000.000 (Debit)
Aktiva Pajak Tangguhan 50.000.000 (Debit)
Pajak Dibayar dimuka – PPh 23  1.000.000.000 (Kredit)
Hutang PPh Pasal 29  8.000.000.000 (Kredit)

Soal Nomor 2

Diketahui PPh 23 dipotong selama 2018 adalah Rp. 1.000.000.000.
Jurnal terkait dengan pajak tangguhan dan pembebanan pajak akhir tahun?

Jawaban Nomor 2

Beban Pajak Kini   = Rp. 35.600.000.000 x 25% = Rp. 8.900.000.000
Koreksi Beda Tetap  = Rp. 6.000.000.000 (tidak mempengaruhi pajak tangguhan)
Koreksi Beda Waktu Negatif  = Rp. 200.000.000
Kewajiban pajak tangguhan   = 200 Juta x 25 % (tarif) = Rp. 50.000.000

Jurnal Kewajiban Pajak Tangguhan

Beban Pajak Tangguhan  50.000.000 (Debit)
Kewajiban Pajak Tangguhan  50.000.000 (Kredit)

Beban Pajak = Beban Pajak Kini + Beban Pajak Tangguhan / – Manfaat Pajak Tangguhan

Jurnal Lengkap Ketika Menghitung Pajak Akhir Tahun

Beban Pajak 8.950.000.000 (Debit)
Kewajiban Pajak Tangguhan 50.000.000 (Kredit)
Pajak Dibayar dimuka – PPh 23 1.000.000.000 (Kredit)
Hutang PPh Pasal 29 7.900.000.000 (Kredit)

 

    1. Berikut merupakan asas prinsip pengenaan pajak, kecuali…
      1. Asas Campuran
      2. Asas Teritorial
      3. Asas Kepentingan
      4. Asas Sumber

Jawaban : C. Asas Kepentingan

 

    1. Terdapat tiga metode penghindaran pajak berganda yang dikenal dalam pajak internasional, kecuali…
      1. Credit Method
      2. Resident Method
      3. Exemption Method
      4. Deduction Method

Jawaban : B. Resident Method

 

    1. Mr Ucup Udin, Musician from Jakarta, own a property in Thailand. Since January 2022, he has done musical performance in Japan and China. During the year, he only spent a few days in his property and by June 2022 he rent the property out. Where is Mr Ucup Udin a resident for treaty purposes?
      1. Thailand
      2. Indonesia
      3. Japan
      4. China

Jawaban : B. Indonesia

 

    1. ABC, Ltd is a company based in a Melbourne. This Company secured a contract with a Singaporean company to supply a communication link from Singapore to its branch in Darwin. For this purpose. ABC, Ltd build an underwater fibre optic cable running through the Indonesian territory. In this case?…
      1. There is no permanent establishment in Indonesia as ABC’s business is with a Singaporean company.
      2. ABC, Ltd has a permanent establishment in Indonesia as his fibre optic cable passes through the Indonesian territory.
      3. This transaction has no taxation issue in Indonesian as it involves only Singapore and Australia.
      4. The Singaporean Company has a permanent establishment in Indonesia as his fibre optic cable passes through the Indonesia territory.

Jawaban : C. This transaction has no taxation issue in Indonesian as it involves only Singapore and Australia.

 

    1. Based on tie-breaker rules contained in tax treaty, a non-individual person will be resident of a country by the following reasons, except…
      1. Domicile
      2. Residence
      3. Place of Birth
      4. Place of Management

Jawaban : C. Place of Birth

 

    1. Biaya pinjaman PT Indo April sebesar Rp 65.000.000 dan merupakan bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga 10% p.a. Diketahui bahwa tingkat suku bunga pinjaman sebanding yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebesar 8% p.a sehingga bunga pinjaman yang wajar adalah sebesar Rp 52.000.000, maka berapakah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak? (saldo utang rata-rata Rp 700.000.000 dan DER 8:1)
      1. Rp 52.000.000
      2. Rp 26.000.000
      3. Rp 13.000.000
      4. Rp 6.500.000

Jawaban : B. Rp 26.000.000

 

    1. According to tax treaty between Indonesia and Singapore, which one of the following payments may be considered as royalty?…
      1. Payment to pay to view television
      2. Payment for satellite transponder capacity
      3. Payment for purchase of software protected by copyright
      4. Payment for use of tapes for radio or television broadcasting

Jawaban : D. Payment for use of tapes for radio or television broadcasting

 

    1. Berikut merupakan penentu negara sumber penghasilan menurut pasal 3 PMK 192/2018 yang benar, kecuali…
      1. Keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas sumber penghasilannya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas berada.
      2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan sumber penghasilannya adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani pembayaran tersebut berada/bertempatkedudukan.
      3. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan harta bergerak sumber penghasilannya adalah Negara tempat pihak yang menerima pembayaran tersebut berada/bertempat kedudukan.
      4. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari BUT sumber penghasilannya adalah Negara tempat BUT berada.

Jawaban : C. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan harta bergerak sumber penghasilannya adalah Negara tempat pihak yang menerima pembayaran tersebut berada/bertempat kedudukan.

 

    1. Perbandingan Debt to Equity Ratio dikatakan wajar dan beban atas pinjamannya dapat diperhitungkan jika…
      1. DER 2:1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 9 UU PPh
      2. DER 3:1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 9 UU PPh
      3. DER 4:1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 9 UU PPh
      4. Semua Salah

Jawaban : C. DER 4:1 dan sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 9 UU PPh

 

    1. PT Yash bergerak dalam bidang jasa kontruksi dan pengadaan bahan bangunan kontruksi. Dari usaha jasa kontruksi memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 28.000.000.000 dan dari usaha pengadaan memperoleh peredaran usaha sebesar Rp 55.000.000.000. Bagaimana penyelenggaraan pembukuan PT Yash sesuai dengan ketentuan perpajakan…
      1. Harus menggunakan stelsel akrual
      2. Harus menggunakan stelsel kas
      3. Harus menyelenggarakan pembukuan terpisah
      4. Harus menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah

Jawaban : C. Harus menyelenggarakan pembukuan terpisah

Soal Nomor 1

PT GGN yang memproduksi produk M, menjual 1000 unit produk tersebut kepada GGN Ltd. (distributor) yang berkedudukan di Negara Z dengan harga USD140.00 per unit (harga FOB) pada tahun 2010.
PT GGN juga menjual 1000 unit produk M ke distributor independen di negara Z dengan harga USD150.00 per unit (harga CIF).
Biaya insurance & freight sebesar USD5.00 per unit.
Diketahui bahwa GGN Corp. memiliki kepemilikan 95% atas PT GGN dan 60% atas GGN Ltd. Untuk tahun 2010, PT GGN sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP YGY.

Jawaban Nomor 1

Soal Nomor 2

DEF Corp. adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di Negara A. DEF Corp. merupakan
perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT DEF Indonesia (limited risk distributor) yang berkedudukan di Indonesia.
Pada Tahun Pajak 2010 PT DEF Indonesia (DEFI) membeli produk elektronik dari DEF Corp. dengan harga USD 135/unit. Selanjutnya PT DEFI menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga USD 145/unit.
Selain menjual produk yang dibeli dari DEF Corp., PT DEFI juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli USD 121/unit, produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga USD143/unit. Berdasarkan analisis fungsi Wajib Pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT DEFI sedang diperiksa oleh KPP MDN untuk Tahun Pajak 2010.

Jawaban Nomor 2

    1. Suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara merupakan istilah dari…
      1. Tax Planning
      2. Tax Treaty
      3. Tax Avoidance
      4. Tax Evasion

Jawaban : C. Tax Avoidance

 

    1. Berikut merupakan tujuan dari transfer pricing secara umum, kecuali …
      1. Alat meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya
      2. Kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak supplier dan customer
      3. Alat memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama, kemudian meluas menjadi antarperusahaan dalam suatu grup usaha
      4. Semua Benar

Jawaban : B. Kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak supplier dan customer

 

    1. Berikut merupakan karakteristik MNE, kecuali…
      1. Entitas yang memiliki ketergantungan satu sama lain harus berada di negara yang berbeda.
      2. Hubungan saling ketergantungan tersebut harus diorganisasi dalam bentuk paling efisien, yaitu dalam bentuk perusahaan multinasional.
      3. Biaya yang dibentuk oleh pengorganisasian tersebut harus lebih rendah dari manfaat yang diperoleh
      4. Semua benar

Jawaban : D. Semua benar

 

    1. Prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen atau mengenai tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA diatur dalam…
      1. PMK 20 Tahun 2020
      2. PMK 21 Tahun 2020
      3. PMK 22 Tahun 2020
      4. PMK 23 Tahun 2020

Jawaban : C. PMK 22 Tahun 2020

 

    1. Berikut merupakan hubungan istimewa menurut P3B yang benar adalah…
      1. An enterprise of one of the two states participates directly of indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other state
      2. The same persons participate directly of indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the two states and an enterprise of the other state
      3. Semua benar
      4. Semua salah

Jawaban : C. Semua benar

 

    1. Penerapan PKKU wajib dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Penerapan PKKU wajib dilakukan berdasarkan…
      1. Berdasarkan keadaan dimasa sebelumnya.
      2. Pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
      3. Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak
      4. Pada saat dilakukan pemeriksaan pajak

Jawaban : B. Pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

 

    1. Perubahan lanskap perpajakan internasional disebabkan oleh beberapa aspek seperti berikut, kecuali…
      1. Globalisasi
      2. Economic system
      3. Underground Economy
      4. Perkembangan Teknologi Informasi

Jawaban : B. Economic system

 

    1. Berikut yang bukan merupakan tahapan dari penerapan PKKU adalah…
      1. Melakukan analisis kesebandingan
      2. Melakukan harga jual yang wajar atas transaksi dengan customer dan harga beli yang sewajarnya dengan vendor
      3. Mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara WP dengan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi
      4. Melakukan analisis industri

Jawaban : B. Melakukan harga jual yang wajar atas transaksi dengan customer dan harga beli yang sewajarnya dengan vendor

 

    1. Dalam penerapan PKKU, perlu melakukan analisis industri terlebih dahulu. Analisis tersebut dilakukan untuk memahami kondisi industri wajib pajak dalam beberapa hal, kecuali…
      1. Performa industry
      2. Strategi bisnis yang dijalankan
      3. Value Chain
      4. Bahan baku utama

Jawaban : B. Strategi bisnis yang dijalankan

 

    1. Regulasi yang mengatur mengenai penggunaan harga pasar wajar dalam penyerahan barang/jasa kena pajak adalah…
      1. SE-50/PJ/2013
      2. Pasal 18 ayat (3) UU PPh
      3. Pasal 2 UU PPN
      4. Permen 22/PMK.03/2020

Jawaban : C. Pasal 2 UU PPN

Soal Nomor 1

PT GGN yang memproduksi produk M, menjual 1000 unit produk tersebut kepada GGN Ltd. (distributor) yang berkedudukan di Negara Z dengan harga USD140.00 per unit (harga FOB) pada tahun 2010.
PT GGN juga menjual 1000 unit produk M ke distributor independen di negara Z dengan harga USD150.00 per unit (harga CIF).
Biaya insurance & freight sebesar USD5.00 per unit.
Diketahui bahwa GGN Corp. memiliki kepemilikan 95% atas PT GGN dan 60% atas GGN Ltd. Untuk tahun 2010, PT GGN sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP YGY.

Jawaban Nomor 1

Soal Nomor 2

DEF Corp. adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di Negara A. DEF Corp. merupakan
perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT DEF Indonesia (limited risk distributor) yang berkedudukan di Indonesia.
Pada Tahun Pajak 2010 PT DEF Indonesia (DEFI) membeli produk elektronik dari DEF Corp. dengan harga USD 135/unit. Selanjutnya PT DEFI menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga USD 145/unit.
Selain menjual produk yang dibeli dari DEF Corp., PT DEFI juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli USD 121/unit, produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga USD143/unit. Berdasarkan analisis fungsi Wajib Pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT DEFI sedang diperiksa oleh KPP MDN untuk Tahun Pajak 2010.

Jawaban Nomor 2

    1. PT Cahaya Terang akan mengajukan banding atas keputusan keberatan PPN dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember 2022. Berikut ini yang bukan persyaratan formal pengajuan banding adalah…
      1. Surat banding harus menggunakan bahas Indonesia
      2. Mengajukan banding untuk 12 Masa Pajak
      3. Surat banding ditandatangani oleh Manajer Pajak PT Cahaya Terang
      4. Disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima

Jawaban : C. Surat banding ditandatangani oleh Manajer Pajak PT Cahaya Terang

 

    1. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai gugatan yang diatur dalam pasal 23 UU KUP, pasal 40-43 UU PP sebagai berikut, adalah…
      1. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan (surat paksa).
      2. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan (surat paksa).
      3. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan (surat paksa).
      4. Semua salah

Jawaban : B. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan (surat paksa).

 

    1. Jenis keputusan pengadilan pajak adalah sebagai berikut, kecuali…
      1. Menolak
      2. Mengabulkan Sebagian
      3. Menambah pajak yang harus dibayar
      4. Mengabulkan peninjauan kembali

Jawaban : D. Mengabulkan peninjauan kembali

 

    1. untuk menjadi kuasa hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu…
      1. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan
      2. warga negara Indonesia
      3. Semua Benar
      4. Semua Salah

Jawaban : C. Semua Benar

 

    1. Berikut ini yang bukan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak adalah…
      1. Berijazah D IV Akuntansi
      2. Berijazah sarjana hukum
      3. Memiliki NPWP
      4. Memiliki SKCK dari Kepolisian

Jawaban : B. Berijazah sarjana hukum

 

    1. Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak adalah…
      1. Surat Tagihan Pajak
      2. Surat Paksa
      3. Surat Ketetapan Pajak
      4. Surat Denda Pajak

Jawaban : B. Surat Paksa

 

    1. Berikut merupakan pernyataan yang tepat mengenai susunan pengadilan pajak, adalah…
      1. Hakim diangkat oleh Menteri keuangan setelah mendapatkan persetujuan MA
      2. Hakim merupakan seorang pansihat hukum dan merupakan pelaksana putusan PP
      3. Susunan pengadilan pajak terdiri dari pimpanan, hakim anggota, sekretaris dan panitera.
      4. Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari hakim utama dan wakil hakim, serta paling banyak 3 hakim anggota.

Jawaban : C. Susunan pengadilan pajak terdiri dari pimpanan, hakim anggota, sekretaris dan panitera.

 

    1. SKPKB diterima Wajib Pajak dengan nilai Rp. 250.000.000.- dimana atas senilai Rp. 50.000.000,- disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir. Berapakah jumlah minimal yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila mengajukan keberatan?
      1. Rp 50.000.000
      2. Rp 125.000.000
      3. Rp 250.000.000
      4. Tidak wajib membayar karena WP akan mengajukan keberatan

Jawaban : B. Rp 50.000.000

 

    1. Atas putusan banding yang menolak permohonan banding PT Cuan Selalu, maka PT Cuan Selalu akan mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu…
      1. Memori PK yang ditangani oleh Direktur PT Cuan Selalu
      2. Paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan setelah putusan pengadilan pajak dikirim
      3. diajukan ke mahkaman agung
      4. semua benar

Jawaban : D. Semua benar

 

    1. PT Agung Tinggi Sekali menerima menerima SKPKB dengan nilai Rp. 150.000.000.- dimana atas senilai Rp. 30.000.000,- disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir. Apakah yang harus disiapkan Wajib Pajak bila mengajukan keberatan?…
      1. Menyiapkan surat keberatan dalam bahas inggris
      2. Surat keberatan ditandatangani oleh direktur utama
      3. Paling lambat menyampaikan surat keberatan 3 bulan sejak tanggal SKPKB dikirim ke pengadilan pajak
      4. Mengajukan pembatalan SKPKB sesuai pasal 36 UU KUP

Jawaban : B. Surat keberatan ditandatangani oleh direktur utama