KUP AB - Tax Academy

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam kecuali

SKPPKP

STP

SKPKBT

SKPKB

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya hal tersebut termasuk dalam pengertian

Surat pengungkapan haisl pemeriksaan

Semua jawaban salah

Data yang semula belum terungkap

Pengungkapan ketidakbenaran

Syarat formil yang wajib dipenuhi dalam pengisian SPT kecuali :

Jelas

Benar

Tepat Waktu

Lengkap

SPT Masa PPN Bulan November 2018 menyatakan lebih bayar 300 Jt dan dikompensasikan ke masa Pajak Bulan Desember 2018 Pada saat pemeriksaan ternyata menurut perhitungan fiskus SPT masa bulan November dinyatakan Kurang bayar sebesar 100 jt Sesuai Pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 3 maka wajib pajak terkena sanksi bunga dan sanksi berupa kenaikan sebesar? Asumsi Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar terbit pada 31 Maret 2019

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 10.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 600 Jt

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 8.000.000 dan tidak dikenakan denda pasal 13 ayat 3

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 8.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 600 Jt

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 6.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 300 Jt

Apabila terdapat kekeliruan pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang dipotong maka Wajib Pajak yang dipotong dapat mengajukan

Keberatan atau permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang

Permohonan pembetulan atau permohonan lebih bayar

Permohonan pembetulan atau permohonan lebih bayar atau keberatan

Permohonan pembetulan atau keberatan

Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan restitusi pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu harus menerbitkan SKPPKP paling lama

3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh badan

1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN

12 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh orang pribadi

15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh orang pribadi

Atas SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2015 Tuan Amir melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan lebih bayar pada tanggal 25 Maret 2019 Pada saat itu KPP sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Atas keadaan tersebut pernyataan yang paling tepat adalah

SPT Pembetulan dapat diterima oleh KPP karena belum daluarsa penetapan

SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari dua tahun sebelum daluarsa penetapan

SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena lebih bayar

SPT Pembetulan dapat diterima karena belum keluar SKP

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila kecuali ?

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara

Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk urusan bisnis

Daluarsa Penetepan Pajak adalah

10 Tahun setelah surat pemberitahuan disampaikan

5 Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

5 Tahun setelah jauh tempo masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

10 Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak

Dibawah ini yang bukan merupakan syarat permohonan banding adalah

Membayar 50% dari jumlah terutang

Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding

Surat banding dilampiri surat keputusan keberatan

Banding diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima

Kepada Siapa Wajib Pajak mengajukan ijin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah ?

Kepala Kanwil Pajak

Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pajak

Menteri Keuangan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu kecuali ?

SKPKBT

SKPKB

SPMP

Bukti Potong

Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dapat dikenakan apabila

Kewajiban mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan pokok pajak yang seharusnya terutang yang belum dilunasi

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secar tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai media yang digunakan untuk fiskus kecuali ?

Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa pidana penjara

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga

Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar pada SPT tahunan Badan wajib pajak tahun 2017 SKPKB terbit pada tanggal 31 Maret 2019 berapakah sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang dikenakan terhadap SKPKB tersebut?

24%

30%

26%

1 out of 15

Tax Academy

Navigasi

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)