PPh 21/26 (Latihan)

Latihan Soal

Materi : PPh 21/26

Hanya Bisa dikerjakan dengan perangkat Laptop/Notebook/PC. Terdapat 15 pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit.
Jika ingin mencoba lebih dari 1 kali maka pertanyaan pada latihan berikutnya akan berbeda dan acak. Nilai akan dikirimkan ke emailmu dan tidak akan mempengaruhi nilai pada ujian nanti. Selamat mencoba!!

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

Kode Jenis Setoran untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Pesangon yang dibayarkan sekaligus adalah ?

402

100

102

401

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak- dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif ?

lebih tinggi 120% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

lebih tinggi 150% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Rudi adalah seorang konsultan keuangan- sebagai konsultan yang taat pajak Rudi telah memiliki NPWP. Pada bulan Februari 2020- Rudi bekerja sebagai freelancer di PT Bukit Bintang dan mendapatkan upah sebesar Rp 35.000.000. Atas penghasilan yang diterima oleh Rudi sebagai tenaga konsultan di potong pajak penghasilan oleh PT Bukit Bintang sebesar ?

Tidak ada pemotongan PPh 21 dan 23

Dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan sebesar 2%

Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Konsultan sebesar 5%

Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas Jasa Konsultan sebesar 15%

Berikut penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur- kecuali ?

Tantiem

Gratifikasi

Tunjangan hari raya (THR)

Uang lembur

Jumlah Biaya Pensiun yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto penerima Pensiun berkala adalah ?

2.5% dari Penghasilan Bruto max. Rp 5.000.000

2.5% dari Penghasilan Bruto max Rp 2.400.000

5% dari Penghasilan Bruto max. Rp 5.000.000

5% dari Penghasilan Bruto max. Rp 2.400.000

Pak Sigit (memiliki NPWP) adalah seorang notaris dan melakukan jasa pembuatkan Akta kepada PT Sukarela dengan fee sebesar Rp 30.000.000. berapakah PPh Pasal 21 atas jasa notaris yang dilakukan oleh Pak Sigit?

Rp1.500.000

Rp750.000

Rp3.000.000

Rp500.000

Bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat ?

Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Setiap bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21

Tarif perhitungan DPP untuk pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas berupa upah harian- upah mingguan- upah satuan- upah borongan- dan uang saku) dengan upah harian melebihi Rp 450.000 dan penghasilan kumulatif lebih besar dari Rp 10.200.000 perbulan adalah ?

Tarif pada UU PPh Pasal 17 ayat (2) huruf (c) atau 5%

Tarif pada UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf (a) atau 5%

Tarif pada UU PPh Pasal 17 ayat (2) huruf (b) atau 5%

Tarif pada UU PPh Pasal 17 ayat (2) huruf (d) atau 5%

Pengertian dari Upah borongan menurut PER-16/PJ/2016 adalah ?

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan- jasa- atau kegiatan yang dilakukan- antara lain berupa honorarium- komisi- fee- dan penghasilan sejenis lainnya

imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan- jasa- atau kegiatan

upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan

upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu

Pegawai akan menerima insentif pajak PPh pasal 21 sesuai PMK 09/PMK.03/2021 dengan ketentuan menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi pekerjaan yang memiliki kriteria sebagai berikut- kecuali ?

Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara. Pengusaha. atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran PMK

Telah terdaftar langsung di DJP sebagai penerima insentif PPh pasal 21 dan Diterbitkan Surat oleh KPP

Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp4.500.000 maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya?

SALAH

BENAR

Reihan (K/1) adalah seorang pegawai PT Sakti yang bergerak dibidang perdagangan alat-alat kesehatan. Pada tahun 2019- ia memperoleh penghasilan setiap bulan hanya atas item sebagai berikut: Gaji Rp 8.000.000 Tunjangan Makan Rp 200.000 Pada bulan September 2019- Reihan menerima THR sebesar Rp 8.000.000. Berapakah PPh terutang atas THR yang diterima di bulan September 2019?

Rp 1.524.000

Rp 380.000

Rp 127.000

Rp 1.904.000

Berikut ini yang termasuk ke dalam kategori Tenaga Ahli- kecuali ?

Arsitek

Notaris

Aktuaris

Kru Film

Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan ?

BENAR

SALAH

Jika upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000 maka tetap ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong ?

BENAR

SALAH

1 out of 15

Tax Academy

Latihan Soal

Materi : PPh 21/26

Navigasi

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)