Ketentuan Umum Perpajakan AB (Latihan)

Latihan Soal

Materi : Ketentuan Umum Perpajakan AB

Hanya Bisa dikerjakan dengan perangkat Laptop/Notebook/PC. Terdapat 15 pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit.
Jika ingin mencoba lebih dari 1 kali maka pertanyaan pada latihan berikutnya akan berbeda dan acak. Nilai akan dikirimkan ke emailmu dan tidak akan mempengaruhi nilai pada ujian nanti. Selamat mencoba!!

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

NPWP dapat dihapus oleh direktur jenderal pajak dalam kondisi sebagai berikut kecuali

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Dianggap perlu Oleh Direktur Jenderal Pajak Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena memiliki hutang pajak

Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahliwarisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dengan tidak sesuai ketentuan maka pemberitahuan tersebut akan dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan tetapi Wajib Pajak masih dapat menyampaikan kembali Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sepanjang tidak melampaui batas waktu penyampaian SPT Tahunan sesuai Pasal 8 UU KUP

SALAH

BENAR

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan Badan disampaikan dengan dilampiri

Semua Jawaban Benar

laporan keuangan sementara

penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak

Atas SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2015 Tuan Amir melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan lebih bayar pada tanggal 25 Maret 2019 Pada saat itu KPP sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Atas keadaan tersebut pernyataan yang paling tepat adalah

SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari dua tahun sebelum daluarsa penetapan

SPT Pembetulan dapat diterima oleh KPP karena belum daluarsa penetapan

SPT Pembetulan dapat diterima karena belum keluar SKP

SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena lebih bayar

Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dapat dikenakan apabila

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secar tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan pokok pajak yang seharusnya terutang yang belum dilunasi

Kewajiban mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Tambahan Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu ?

2 Bulan

6 Bulan

3 Bulan

1 Bulan

Daluarsa Penetepan Pajak adalah

10 Tahun setelah surat pemberitahuan disampaikan

5 Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

10 Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak

5 Tahun setelah jauh tempo masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan ?

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan

Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan

Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Jatuh tempo pelunasan untuk Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah:

Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu SKPPKP diterbitkan bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu SKPPKP tersebut harus diterbitkan paling lama

1 bulan untuk Pajak Penghasilan

6 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

6 bulan untuk Pajak Penghasilan

Sesuai dengan UU Cipta Kerja Tahun 2020 Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan maka akan dikenakan sanksi sebesar

100% jumlah pajak yang kurang bayar

2% jumlah pajak yang kurang bayar

50% jumlah pajak yang kurang bayar

150% jumlah pajak yang kurang bayar

Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai media yang digunakan untuk fiskus kecuali ?

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa pidana penjara

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga

Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan pajak paling lama 3 bulan untuk pajak penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu Wajib pajak yang kecuali ?

Laporan Keuangan diaudit oleh KAP atau lembaga Pengawasan Pemerintah dengan pendapat wajar pengecualian selama 3 tahun berturut turut

Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Daluarsa Penagihan Pajak dapat tertanggung dalam hal hal sebagai berikut kecuali

Diterbitkan Surat Paksa

Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Wajib pajak mengakui adanya hutang pajak

Diterbitkan Surat Sita

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

SALAH

BENAR

1 out of 15

Tax Academy

Ketentuan Umum Perpajakan AB (Latihan)

Latihan Soal

Materi : Ketentuan Umum Perpajakan AB

Navigasi

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)