henrytest2

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh paling lama

7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan

3 bulan

12 bulan

6 bulan

NPWP dapat dihapus oleh direktur jenderal pajak dalam kondisi sebagai berikut kecuali

Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena memiliki hutang pajak

Dianggap perlu Oleh Direktur Jenderal Pajak Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahliwarisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan ?

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan

Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan

Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Wajib Pajak karena kompleksnya pembukuan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan secara cepat maka untuk kepentingan penyampaian SPT Tahunan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan :

Permohonan untuk menghindari sanksi berupa bunga

Permohonan untuk menghindari sanksi berupa denda

Pemberitahuan untuk menghindari sanksi berupa bunga

Pemberitahuan untuk menghindari sanksi berupa denda

Manakah pernyataan yang salah tentang Batas Waktu Penyampaian SPT :

Untuk SPT Tahunan Orang Pribadi Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Untuk SPT Tahunan Badan Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Untuk SPT Masa Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Untuk SPT Masa Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya hal tersebut termasuk dalam pengertian

Semua jawaban salah

Surat pengungkapan haisl pemeriksaan

Pengungkapan ketidakbenaran

Data yang semula belum terungkap

Berapakah maksimal sanksi bunga atas keterlambatan setoran pajak masa ?

Tidak ada

48%

36%

24%

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan Wajib Pajak telah melunasi seluruh SKPKB tersebut maka jika permohonan Wajib Pajak dikabulkan seluruhnya Wajib Pajak

Mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Tidak mendapatkan imbalan bunga

Mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal penerbitkan SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Kepada Siapa Wajib Pajak mengajukan ijin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah ?

Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kanwil Pajak

Kepala Kantor Pajak

Menteri Keuangan

PT Aman membayar PPH 21 untuk masa pajak Januari 2019 pada tanggal 11 April 2019 berapa persen denda atas keterlambatan yang akan dikenakan terhadap PT Aman?

Apa saja Kewenangan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat, Kecuali ?

Mengurangkan atau menghapus pokok pajak yang terutang

Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar

Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya

Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan restitusi pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu harus menerbitkan SKPPKP paling lama

3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh badan

12 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh orang pribadi

1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN

15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh orang pribadi

Apabila Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan mengajukan banding maka atas ketetapan yang diajukan keberatan terebut dikenakan sanksi berupa ?

Denda sebesar 50% perbulan dari pokok pajak yang ada pada SKPKB dikurangi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Tidak ada denda

Bunga Sebesar 2% perbulan dihitung dari tanggal SKPKB terbit

Denda sebesar 100% perbulan dari pokok pajak yang ada pada SKPKB dikurangi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sesuai dengan UU Cipta Kerja Tahun 2020 Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan maka akan dikenakan sanksi sebesar

150% jumlah pajak yang kurang bayar

100% jumlah pajak yang kurang bayar

2% jumlah pajak yang kurang bayar

50% jumlah pajak yang kurang bayar

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila kecuali ?

Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk urusan bisnis

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya

1 out of 15

Tax Academy

Navigasi

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)