Menurut UU Bea Meterai Tahun 2020, Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan/atau penyetoran, diterbitkan SSP untuk menagih Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.
Kewajiban Pemungut Bea Materai adalah …
Objek Pajak PBB Sektor P3 adalah …
Materai yang berlaku tahun 2021 adalah…
Pada tanggal 1 Februari 2020, Bapak Sudirjo membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp50.000.000,- Apabila NPOPTKP ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp60.000.000,- maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno tsb adalah..
Pada bulan Januari 2013 KPP Pratama Kebon Jeruk menerima SPOP dari Pak Herman atas objek pajak yang dimiliki Pak Herman di Taman Kebon Jeruk , Jakarta Barat.' Setelah menerima SPOP ini kemudian KPP Pratama tersebut menerbitkan SPPT PBB denqan jumlah pajak terutang sebesar Rp5 juta. Pada bulan Maret 2013 KPP Pratama Kebon Jeruk mengadakan pemeriksaan atas objek pajak yang dimiliki oleh Pak Herman tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan setelah dihitung ulang temyata PBB yang seharusnya terutang adalah sebesar Rp 7.000.000,-. Atas temuan ini KPP Pratama Kebon Jeruk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berapa SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Pratama kebon Jeruk :
Pemeteraian Kemudian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
Dasar hukum pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah UU Nomor 12 Tahun 1994.
Apa penyebabnya terjadinya kelebihan pembayaran PBB ...
Perubahan Peraturan, Surat Keputusan Pemberi Pengurangan, Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Kekeliruan Pembayaran, Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Perubahan Peraturan, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Kekeliruan Pembayaran
Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Kekeliruan Pembayaran, Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Perubahan Peraturan, Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Waktu pelunasan SPPT paling lambat adalah 3 bulan sejak diterimanya SPPT.
Pejabat yang melakukan pemeteraian kemudian adalah Hakim yang meminta dokumen sebagai alat bukti di pengadilan.
Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk, kecuali ...
PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Pengertian bangunan pada Pajak Bumi Bangunan adalah?
Kapan Bea Meterai menjadi Kadaluarsa?
