Ketentuan Umum Perpajakan AB (Latihan)

Latihan Soal

Materi : Ketentuan Umum Perpajakan AB

Hanya Bisa dikerjakan dengan perangkat Laptop/Notebook/PC. Terdapat 15 pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit.
Jika ingin mencoba lebih dari 1 kali maka pertanyaan pada latihan berikutnya akan berbeda dan acak. Nilai akan dikirimkan ke emailmu dan tidak akan mempengaruhi nilai pada ujian nanti. Selamat mencoba!!

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal seorang kuasa Wajib Pajak bukan konsultan pajak persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dibuktikan dengan kecuali

Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan

Sekurang-kurangnya pendidikan terakhir adalah S1

Kepemilikan sertifikat brevet dan Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan adalah benar

Kepemilikan sertifikat brevet

Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan ?

Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan

Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Manakah yang benar Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana jangka waktu yang ditentukan maka dikenai sanksi berupa ?

Berupa denda 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi

Berupa denda 500.000 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berupa denda 500.000 untuk SPT Tahunan Badan

Berupa denda 500.000 untuk SPT masa

NPWP dapat dihapus oleh direktur jenderal pajak dalam kondisi sebagai berikut kecuali

Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahliwarisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena memiliki hutang pajak

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Dianggap perlu Oleh Direktur Jenderal Pajak Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Wajib Pajak karena kompleksnya pembukuan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan secara cepat maka untuk kepentingan penyampaian SPT Tahunan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan :

Permohonan untuk menghindari sanksi berupa denda

Pemberitahuan untuk menghindari sanksi berupa bunga

Pemberitahuan untuk menghindari sanksi berupa denda

Permohonan untuk menghindari sanksi berupa bunga

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat Kecuali ?

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya

Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar

Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar

Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetepan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa peminjaman dokumen wajib pajak

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap :

PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya

PKP pindah alamat wilayah kerja namun tetap di KPP terdaftar yang sama

Semuanya benar

Wajib Pajak yang baru saja membuka cabang

Dibawah ini yang bukan merupakan syarat permohonan banding adalah

Banding diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima

Membayar 50% dari jumlah terutang

Surat banding dilampiri surat keputusan keberatan

Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding

Produk Hukum dari ditjen pajak yang memiliki kedudukan hukum dan bersifat executorial adalah ?

Surat Paksa

Surat Tagihan Pajak

Putusan Banding/Peninjauan Kembali

Surat Teguran Pajak

Daluarsa Penetepan Pajak adalah

10 Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak

5 Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

10 Tahun setelah surat pemberitahuan disampaikan

5 Tahun setelah jauh tempo masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak

PT Kenjen Ben menerima Surat Ketetapan Pajak akibat adanya pemeriksaan pada tanggal 31 Mei 2019 yang mengakibatkan rugi fiskal berbeda dengan yang telah dikompensasikan Kapan batas waktu maksimal PT A harus membetulkan SPT nya ?

30 Agustus 2019

30 Nopember 2019

31 Juli 2020

30 Juni 2019

Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar pada SPT tahunan Badan wajib pajak tahun 2017 SKPKB terbit pada tanggal 31 Maret 2019 berapakah sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang dikenakan terhadap SKPKB tersebut?

24%

26%

30%

Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dapat dikenakan apabila

Kewajiban mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan pokok pajak yang seharusnya terutang yang belum dilunasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secar tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

Apabila Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan mengajukan banding maka atas ketetapan yang diajukan keberatan terebut dikenakan sanksi berupa ?

Bunga Sebesar 2% perbulan dihitung dari tanggal SKPKB terbit

Tidak ada denda

Denda sebesar 100% perbulan dari pokok pajak yang ada pada SKPKB dikurangi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Denda sebesar 50% perbulan dari pokok pajak yang ada pada SKPKB dikurangi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

1 out of 15

Tax Academy

Ketentuan Umum Perpajakan AB (Latihan)

Latihan Soal

Materi : Ketentuan Umum Perpajakan AB

Navigasi

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)