Ketentuan Umum Perpajakan AB (Latihan)

Latihan Soal

Materi : Ketentuan Umum Perpajakan AB

Hanya Bisa dikerjakan dengan perangkat Laptop/Notebook/PC. Terdapat 15 pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit.
Jika ingin mencoba lebih dari 1 kali maka pertanyaan pada latihan berikutnya akan berbeda dan acak. Nilai akan dikirimkan ke emailmu dan tidak akan mempengaruhi nilai pada ujian nanti. Selamat mencoba!!

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

Wajib Pajak karena kompleksnya pembukuan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan secara cepat maka untuk kepentingan penyampaian SPT Tahunan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan :

Pemberitahuan untuk menghindari sanksi berupa bunga

Permohonan untuk menghindari sanksi berupa bunga

Permohonan untuk menghindari sanksi berupa denda

Pemberitahuan untuk menghindari sanksi berupa denda

Ibu Honey mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada tanggal 6 Juni 2020 Apabila ibu Honey tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut upaya hukum yang tidak dapat ibu Honey lakukan atas penerbitan STP tersebut adalah

Pengurangan Sanksi

Penghapusan Sanksi

Keberatan

Pembetulan

Wajib Pajak dibawah ini yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 yaitu

Wajib Pajak dengan SPT Tahunan PPh Tahun Terakhir berstatus Lebih Bayar

Semuanya benar

Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 Nihil

Wajib Pajak dengan SPT Tahunan PPh Tahun Terakhir Rugi Tidak Lebih Bayar

Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan atas permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak berupa menerima seluruhnya menerima sebagian atau menolak paling lama 15 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak

BENAR

SALAH

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap :

Semuanya benar

PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya

Wajib Pajak yang baru saja membuka cabang

PKP pindah alamat wilayah kerja namun tetap di KPP terdaftar yang sama

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat Kecuali ?

Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya

Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetepan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa peminjaman dokumen wajib pajak

Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar

NPWP dapat dihapus oleh direktur jenderal pajak dalam kondisi sebagai berikut kecuali

Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena memiliki hutang pajak

Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahliwarisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Dianggap perlu Oleh Direktur Jenderal Pajak Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan

Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan ?

Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan

Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar pada SPT tahunan Badan wajib pajak tahun 2017 SKPKB terbit pada tanggal 31 Maret 2019 berapakah sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang dikenakan terhadap SKPKB tersebut?

30%

26%

24%

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan Badan disampaikan dengan dilampiri

Semua Jawaban Benar

laporan keuangan sementara

penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak

SPT Masa PPN Bulan November 2018 menyatakan lebih bayar 300 Jt dan dikompensasikan ke masa Pajak Bulan Desember 2018 Pada saat pemeriksaan ternyata menurut perhitungan fiskus SPT masa bulan November dinyatakan Kurang bayar sebesar 100 jt Sesuai Pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 3 maka wajib pajak terkena sanksi bunga dan sanksi berupa kenaikan sebesar? Asumsi Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar terbit pada 31 Maret 2019

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 10.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 600 Jt

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 8.000.000 dan tidak dikenakan denda pasal 13 ayat 3

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 8.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 600 Jt

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 6.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 300 Jt

Wajib Pajak dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan apabila karena keadaan di bawah ini kecuali

Kegagalan komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan

Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal

Kerusuhan masal kebakaran ledakan bom dan terorisme

Wajib Pajak mengajukan SPT Pembetulan

Jatuh tempo pelunasan untuk Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah:

Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dapat dikenakan apabila

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan pokok pajak yang seharusnya terutang yang belum dilunasi

Kewajiban mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secar tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

1 out of 15

Tax Academy

Ketentuan Umum Perpajakan AB (Latihan)

Latihan Soal

Materi : Ketentuan Umum Perpajakan AB

Navigasi

Menu

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)