KUP AB - Tax Academy

Name

Phone

Brevet AB Umum/Kampus Batch Berapa?

Apa saja Kewenangan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat, Kecuali ?

Mengurangkan atau menghapus pokok pajak yang terutang

Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya

Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan Wajib Pajak telah melunasi seluruh SKPKB tersebut maka jika permohonan Wajib Pajak dikabulkan seluruhnya Wajib Pajak

Mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Tidak mendapatkan imbalan bunga

Mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal penerbitkan SKPKB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Wajib Pajak yang menggunakan norma wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan

BENAR

SALAH

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

SALAH

BENAR

Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dapat dikenakan apabila

Kewajiban mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan pokok pajak yang seharusnya terutang yang belum dilunasi

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secar tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keputusan atas permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak berupa menerima seluruhnya menerima sebagian atau menolak paling lama 15 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak

BENAR

SALAH

Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan ?

Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan

Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir

Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan

Kapan Surat Paksa dapat diterbitkan?

48 hari setelah jatuh tempo surat ketetapan pajak

58 hari setelah jatuh tempo surat ketetapan pajak

7 hari setelah jatuh tempo surat ketetapan pajak

21 hari setelah jatuh tempo surat ketetapan pajak

Manakah pernyataan yang salah tentang Batas Waktu Penyampaian SPT :

Untuk SPT Tahunan Orang Pribadi Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Untuk SPT Masa Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Untuk SPT Tahunan Badan Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Untuk SPT Masa Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu kecuali ?

SKPKB

STP

Bukti Potong

SKPKBT

Berapakah maksimal sanksi bunga atas keterlambatan setoran pajak masa ?

Tidak ada

36%

48%

24%

Kepada Siapa Wajib Pajak mengajukan ijin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah ?

Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pajak

Kepala Kanwil Pajak

Direktur Jenderal Pajak

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya hal tersebut termasuk dalam pengertian

Data yang semula belum terungkap

Pengungkapan ketidakbenaran

Semua jawaban salah

Surat pengungkapan haisl pemeriksaan

SPT Masa PPN Bulan November 2018 menyatakan lebih bayar 300 Jt dan dikompensasikan ke masa Pajak Bulan Desember 2018 Pada saat pemeriksaan ternyata menurut perhitungan fiskus SPT masa bulan November dinyatakan Kurang bayar sebesar 100 jt Sesuai Pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 3 maka wajib pajak terkena sanksi bunga dan sanksi berupa kenaikan sebesar? Asumsi Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar terbit pada 31 Maret 2019

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 6.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 300 Jt

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 8.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 600 Jt

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 8.000.000 dan tidak dikenakan denda pasal 13 ayat 3

Sanksi Pasal 13 ayat 2 sebesar 10.000.000 dan Denda Pasal 13 ayat 3 sebesar 600 Jt

Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan

1 out of 15

Tax Academy

Navigasi

Tax Academy (Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama)